Quick count Pemilu 2019, saling tuding kubu Prabowo dan lembaga survei

quick count Hak atas foto Moch Asim/ANTARA FOTO
Image caption Salah satu anggota Tim Kampanye Daerah (TKD) pasangan Capres-Cawapres Joko Widodo-Ma'ruf Amin menunjuk tabel perolehan suara di posko TKD Jawa Timur, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (18/04).

Tuduhan kubu Prabowo yang menuding lembaga pembuat quick count pemilu 2019 "didanai" kubu Jokowi ditanggapi sebuah lembaga survei dengan ajakan untuk bersikap transparan mulai metode hingga siapa yang mendanai.

Pimpinan lembaga survei Cyrus Network, Hasan Nasbi Batupahat, menolak tuduhan kubu Prabowo yang menyebut mereka bertujuan menggiring opini.

Dalam quick count Pilpres 2019, Cyrus Network menyebut Joko Widodo-Ma'rif Amin meraih 55,7%, sedangkan Prabowo-Sandi 44,3%.

Hasan mengatakan dia siap untuk membuka data agar bisa diaudit.

"Kalau pun dia punya data dia declare menang nggak apa-apa juga, tapi kalau dia menuduh polster yang kemarin melakukan quick count itu menipu, sengaja dikondisikan untuk mendukung pihak-pihak tertentu, tidak profesional, tidak netral, saya mau tantang mereka, karena sudah mendiskreditkan para polster," katanya kepada wartawan Arin Swandari untuk BBC News Indonesia, Kamis (18/04).

Hasan mengatakan dua lembaga survei yang mendukung Prabowo yaitu Median dan Kedai Kopi juga menunjukkan hasil Prabowo kalah versi quick count. "Seluruh polster bahkan polster yang mereka bayar, memenangkan Jokowi versi quick count," ujar Hasan.

Hak atas foto Indrianto Eko Suwarso/ANTARA FOTO
Image caption Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno mengangkat tangan saat mendeklarasikan kemenangannya pada Pilpres 2019 kepada awak media di kediaman Kertanegara, Jakarta, Kamis (18/04).

Kata Hasan, sebagai konsekuensi tudingan lembaga survei menggiring opini, cara yang paling mudah untuk membuktikannya adalah dengan membuka data masing-masing.

"Hari ini buka data mereka, buka data yang mereka miliki, di depan kampus deh, kampusnya mereka yang menentukan, profesor yang menilai mereka yang menentukan, apakah ini sesuai dengan kaidah statistik atau tidak, mereka yang menentukan orang statistiknya," lanjut Hasan.

Hasan mencontohkan dalam survei Cyrus Network bersama CSIS yang memiliki sampling 2.000 TPS, akan bisa diaudit di mana saja titik TPSnya, siapa saja orangnya dan apakah sudah memenuhi probabilitas secara porposional dan lain-lain.

"Itu gampang sekali mengaudit data hasil quick count dan exit poll," tegasnya lagi.

Hak atas foto ADITYA PRADANA PUTRA/ANTARA FOTO
Image caption Joko Widodo berjalan menjelang pertemuan konsolidasi bersama pimpinan partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (18/04).

Hasan balik menuding, pada 2014 lalu ada tiga lembaga survei yang dipaksa Prabowo untuk mengubah hasil quick count, ketika ditantang untuk membuka data tidak merespons.

Pada tahun itu, Prabowo juga mengklaim memiliki bertruk-truk form C1. "Kita punya ratusan ribu C1, pas ditanya KPU tidak ada, punya 10 truk C1, pas dibawa KPU cuma beberapa kardus," paparnya mengingatkan.

Hasan mempertanyakan survei internal BPN pada pilpres 2019. Menurutnya, seandainya BPN punya titik-titik survei untuk quick count, "apakah sudah sesuai dengan probability proportional to size atau penarikan sampel yang sesuai dengan ukuran?"

"Kalau Sumatera Barat, misalnya, populasinya hanya 1,7 % dari Indonesia, maka samplingnya kira-kira sama besarnya, hanya 1,7%, nggak bisa 10%," tandasnya.

Kubu Prabowo-Sandi menjawab tantangan

Namun, menurut Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Sandi, Rahayu Saraswati, Cyrus Network harus menjelaskan pula siapa yang mendanai mereka.

"Yang pertama, sebelum kita buka data masing-masing, seperti yang disampaikan oleh mereka, mereka juga harus transparan," katanya saat dihubungi Arin Swandari untuk BBC News Indonesia.

Hak atas foto Kompas/Istimewa
Image caption Menjawab pertanyaan apakah BPN akan membuka data ribuan TPS yang disebut Prabowo, Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Sandi, Rahayu Saraswati, menolaknya dengan alasan survei mereka untuk kepentingan internal.

"Yang pertama, metodologinya; kedua, dana yang mereka terima dari siapa; ketiga, daftar nama numerator yang mereka gunakan dari tiap lembaga," kata Rahayu.

Dia mengklaim telah menemukan numerator yang sama digunakan untuk lebih dari satu lembaga survei.

Rahayu juga mengklaim punya data tentang TPS yang menjadi titik survei ditutup. Menurutnya, kondisi ini bisa membuat publik meragukan hasil pemilu.

"Kalau soal buka-bukaan, tidak masalah sama sekali," katanya lagi.

Menjawab pertanyaan apakah BPN akan membuka data ribuan TPS yang disebut Prabowo, Rahayu menolaknya dengan alasan survei mereka untuk kepentingan internal.

Hak atas foto Kompas.com/ Kurnia
Image caption Pimpinan lembaga survei, Cyrus Network, Hasan Nasbi Batupahat, menolak tuduhan kubu Prabowo yang menyebut mereka bertujuan menggiring opini.

"Exit poll yang kita gunakan itu kan untuk memastikan bahwa 'oke untuk internal kita', pegangannya seperti apa, tapi kalau kita membicarakan lembaga survei itu yang ditayangkan ditelevisi, ditonton oleh masyarakat," lanjutnya.

Dengan demikian, kata Rahayu, dampaknya akan berbeda karena survei BPN hanya untuk internal tim.

"Akhirnya kami mengeluarkan ini 'kan karena ada kegelisahan masyarakat," katanya lagi.

Menurutnya, BPN mengeluarkan hasil quick count internal agar masyarakat tidak panik dengan menyebutkan bahwa hasil yang dimiliki BPN berbeda.

"Istilahnya banyak yang menyampaikan ini bagaimana bisa di daerah saya unggulnya 02, itu banyak sekali yang seperti itu, yang kita sampaikan hanya untuk menyampaikan, ya mohon tenang, tapi memang betul di kami berbeda dari lembaga survei," paparnya.

'Quick count cukup diumumkan untuk tim sukses'

Penggagas Kawal Pemilu, Ainun Najib, mengatakan untuk meredam pro kontra yang terjadi, terutama di level akar rumput, Komisi Pemilihan Umum harus menyerukan ke publik agar tidak menjadikan hasil quick count sebagai rujukan utama.

"Mengembalikan semua ini pada hasil real count dari KPU. Selama KPU belum bersikap, atau memberikan imbauan yang bisa dikonsumsi oleh seluruh masyarakat terutama yang sering protes, kemarahan ini atau percikan respons ini akan terus berlanjut," katanya.

Ainun setuju dengan langkah KPU yang meminta para capres untuk tidak mendeklarasikan kemenangan, namun pernyataan itu tenggelam dengan pemberitaan quick count yang dominan di media.

"Bahkan quick count yang dimaksud cukup dipublis bagi para tim sukses, tidak harus dikonsumsi publik, kalau misalkan ujung permasalahannya ada," ujarnya.

Ainun mengatakan kemarahan akibat kekalahan dalam kontestasi akan selalu terjadi, sehingga hal-hal yang bisa memerciknya sebaiknya dicegah.

Lebih dari itu, kata Ainun, masyarakat harus disuguhi transparansi. Ia mengingatkan lembaga survei tak selalu benar, terutama dalam survei. Misalnya dalam survei di pilkada Jawa Barat yang tak sesuai hasil real count KPUD.

Jejak klaim kemenangan Prabowo

Media sosial hingga sehari pasca pencoblosan masih dipenuhi pro dan kontra hasil quick count pemilihan presiden 2019 dari berbagai lembaga survei yang kompak memenangkan capres Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dilaporkan belum rela menerima hasil hitung cepat itu.

Tetapi bukan hanya para pendukung, Badan Pemenangan Pemilu Prabowo-Sandi, tak kalah kencang melayangkan protes.

Hanya beberapa jam selepas sejumlah lembaga survei memamerkan angka yang memenangkan Jokowi versi quick count, di atas panggung di rumahnya di Kertanegara, Jakarta Selatan, Prabowo berseru:

"Hasil exit poll di 5.000 TPS, menunjukkan bahwa kita menang, 55,4 persen. Dan hasil quick count, kita menang 52,2 persen," kata Prabowo.

Malam sudah hampir larut, saat Prabowo kembali menggelar jumpa pers kedua dan menyatakan telah menang dengan perolehan 62%.

"Tapi hari ini kita berada di 62 persen," serunya disambut sebutan 'Prabowo Presiden' dari para pendukungnya. Pengumuman itu dilanjutkan dengan aksi sujud syukur, persis seperti lima tahun silam.

Kamis (18/04) sore, Prabowo kembali mendeklarasikan kemenangan, dengan menyatakan, "Kami mendeklarasikan kemenangan sebagai persiden dan wakil presiden, berdasarkan perhitungan real count lebih dari 60%."

Jika sebelumnya pernyataan disampaikan tanpa disampingi Sandiaga Uno, dalam deklarasi Kamis sore, Sandi turut serta.

Sementara, capres petahana Jokowi tidak menggelar selebrasi.

"Dari indikasi exit poll dan quick count tadi, sudah kita lihat semuanya, tapi kita harus bersabar, bersabar menunggu," kata Jokowi di Jakarta Theather sesaat setelah hitung cepat.

Kamis (18/4) sore, di teras Resto Pelataran di Jakarta Pusat, Jokowi didampingi Ma'ruf Amin dan petinggi parpol koalisi menyebut angka hasil hitung cepat.

"Hari ini karena sudah mencapai hampir 100 persen, kami menyampaikan bahwa hasil quick count dari 12 lembaga survei menyatakan Jokowi-Ma'ruf Amin mendapatkan persentase 54,5 persen, dan Prabowo-Sandi mendapatkan persentase 45,5 persen.

"Kita tahu semuanya bahwa yang namanya penghitungan quick count adalah cara penghitungan ilmiah, yang dari pemilu lalu akurasinya 99%, hampir sama dengan perhitungan real count," tutur Jokowi.

Berita terkait