Upaya Jokowi kirim utusan ke Prabowo: Rekonsiliasi atau kompromi politik?

Pileg 2019 Hak atas foto Getty Images
Image caption Mardani mengatakan saat ini baik kubu Jokowi maupun Prabowo masih berkonsentrasi ke penghitungan suara pemilu.

Penjajakan rekonsiliasi yang dilakukan kubu Joko Widodo sejauh ini tidak disambut pihak Prabowo Subianto dengan alasan "proses pemilu belum tuntas dan presiden terpilih belum dipastikan".

Sikap kubu Prabowo dinilai pengamat sebagai upaya menjaga jarak dengan kompetitor, seperti yang dilakukan PDIP selama 10 tahun pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

Di sisi lain, pihak Jokowi membantah upaya pertemuan itu untuk menggandeng atau berbagi kekuasaan dengan Prabowo.

Hak atas foto AFP/JUNI KRISWANTO
Image caption Pertemuan Jokowi-Prabowo diprediksi baru akan terjadi setelah tahapan pemilu berakhir.

Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga Uno, Mardani Ali Sera, menyebut pertemuan Jokowi-Prabowo sebelum tahap akhir pemilu tidak tepat dan bakal berakhir sia-sia.

Menurut Mardani, tanpa hasil pemilu, dua calon presiden yang bertarung sejak 2014 itu tak akan memiliki bahan untuk diskusi maupun kompromi.

"Kalau mau ketemu, boleh saja. Tapi kalau terkait pilpres, tunggu KPU. Kan sekarang sedang perhitungan suara," kata Mardani saat dihubungi, Kamis (25/04).

"Prabowo harus hargai kerja relawan dan pendukungnya yang masih menjaga perhitungan di tingkat kecamatan. Jadi biar saja masing-masing pihak berkonsentrasi dulu," tuturnya.

Hak atas foto Getty Image/Anadolu Agency
Image caption Jokowi disebut mengutus Jusuf Kalla dan Luhut Pandjaitan untuk mewujudkan pertemuannya dengan Prabowo.

Sebelumnya, Jokowi disebut mengirim utusan, antara lain Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan untuk mewujudkan pertemuannya dengan Prabowo.

Sejumlah tokoh agama juga mengklaim bersedia menengahi perseteruan Jokowi-Prabowo pasca pilpres.

Dua di antaranya adalah Ketua Muhammadiyah Haedar Nashir dan Uskup Agung Jakarta, Ignasius Suharyo.

Namun hingga berita ini diturunkan, dua kubu capres ini belum duduk satu meja.

Saat dikonfirmasi, pihak Jokowi mengklaim niat mempertemukan dua capres ini murni untuk menghilangkan polarisasi yang terjadi hingga tingkat akar rumput.

Juru bicara Tim Kampanye Nasional Jokowi-Maruf Amin, Ace Hasan Syadzily, menyebut pihaknya belum akan membahas rancangan koalisi atau bagi-bagi kursi di pemerintahan.

"Kompromi politik kan harus berangkat dari hasil resmi pemilu," kata Ace.

"Tapi sebagai sesama anak bangsa kita jangan terpolarisasi tajam. Kami harus tunjukkan bahwa kami tidak hanya memikirkan kekuasaan," ujarnya.

Hak atas foto Getty Image/Ed Wray
Image caption Prabowo mengklaim memenangkan pemilu, pernyataan yang berkebalikan dengan hasil hitung cepat mayoritas lembaga survei.

Merujuk berbagai perhitungan cepat lembaga-lembaga survei yang terakreditasi KPU, Jokowi diprediksi akan terpilih menjadi presiden, mengalahkan Prabowo.

Berdasarkan perhitungan cepat Litbang Kompas, partai pendukung Jokowi disinyalir akan meraih 53,6% suara di DPR. Angka itu lebih besar ketimbang suara parpol pengusungnya tahun 2014.

Pasca pemilu 2014, Koalisi Indonesia Hebat yang dibentuk Jokowi gagal menguasai parlemen yang dipimpin Koalisi Merah Putih dari pihak Prabowo.

Wacana pertemuan Jokowi-Prabowo diklaim tak terkait hitung-hitungan itu.

"Kami harus lihat hasil perhitungan tetap KPU, konfigurasi di parlemen kan tergantung perolehan partai politik," kata Ace.

Hak atas foto Getty Image/NurPhoto
Image caption Tahapan pemilu baru akan berakhir setidaknya 15 Juni mendatang, batas akhir pengajuan sengketa perhitungan suara.

Pertanyaannya, akankah pertemuan Jokowi-Prabowo menelurkan dampak politik?

Menurut pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Luky Sandra Amalia, efek rekonsiliasi setidaknya bisa meredam pertentangan di masyarakat akibat pilpres.

Walau, kata dia, pertemuan itu memang sulit diwujudkan sebelum pemilu tuntas.

"Pemilu 2019 berbeda dengan pemilu sebelumnya. Dibandingkan 2014, masyarakat kini lebih terpolarisasi."

"Jadi kondisi ini harus segera diselesaikan agar tidak ada lagi istilah 'cebong-kampret' atau 01 atau 02," ujar Sandra.

"Keputusan pertemuan ini dipengaruhi banyak pertimbangan. Kalau ketemu sekarang artinya ada yang mengaku kalah, meski sebetulnya tidak demikian karena kalah-menang ditentukan KPU," lanjutnya.

Sandra menilai keengganan pihak Prabowo mengiyakan ajakan Jokowi sebagai siasat menjaga citra kubu yang berseberangan dengan petahana.

"Mereka ambil jarak sebagai oposisi untuk mendapatkan insentif seperti PDIP yang sepuluh tahun menjadi oposisi selama pemerintahan SBY."

"Setelah itu PDIP dapat suara banyak. Ini barang kali akan ditiru, walau tidak ada oposisi murni di sistem pemerintahan Indonesia," ujar Sandra.

Topik terkait

Berita terkait