Mengawal pemilu: Pada tahapan mana saja 'dugaan kecurangan' rekapitulasi suara bisa digugat?

kpu Hak atas foto Antara/JOJON
Image caption Pekerja menurunkan logistik surat suara pemilu 2019 hasil rekapitulasi tingkat kecamatan di gudang KPU Daerah Kendari, Kendari, Sulawesi Tenggara, Kamis (25/4). Sejumlah Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) telah selesai melakukan rekapitulasi surat suara Pemilu dan selanjutnya akan dilakukan penghitungan atau rekapitulasi di tingkat KPU Daerah Kendari pada tanggal 5 Mei 2019.

Berdasarkan real count sistem hitung Komisi Pemilihan Umum pada 26 April 2019, pukul 12.00 WIB, suara pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin mencapai 56,11% dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno 43,89%.

Hasil sementara ini berdasarkan hasil entry data 36,45% dari suara nasional. Data ini berasal dari formulir rekapitulasi tingkat TPS atau C1 yang diunggah ke dalam Situng KPU pada laman pemilu2019.kpu.go.id.

Jumlah data formulir C1 yang telah dimasukkan ke dalam platform ini mencapai 296.533 TPS dari total 813.350 TPS di Indonesia.

Sejumlah lembaga survei yang melakukan quick count yang diterbitkan pada Rabu (17/04) juga menunjukkan hasil dengan keunggulan Joko Widodo-Ma'ruf Amin dibandingkan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Walau perolehan suaranya sementara ini tertinggal, Prabowo tetap optimistis memenangkan pemilihan presiden 2019.

Seperti dikutip akun YouTube Gerindra TV yang diunggah 22 April lalu, Prabowo mengatakan, "Dengan kecurangan-kecurangan yang luar biasa, masih tetap kita menang."

Kecurangan ini, kata Prabowo, ditujukan kepada "aparat-aparat, yang digunakan untuk berpihak pada satu pihak tertentu".

Dalam pidato sebelumnya, mantan Danjen Koppasus ini juga mengungkapkan hal yang lebih tegas terkait dengan kemenangan yang didasarkan klaim temuan kecurangan dalam pemilu.

"Saya dan Sandiaga Uno mendeklarasikan kemenangan sebagai presiden dan wakil presiden Indonesia 2019-2024. Kemenangan ini kami deklarasikan lebih cepat karena punya bukti usaha dengan beragam kecurangan yang terjadi di berbagai kelurahan, kecamatan, kota, seluruh Indonesia," cetus Prabowo saat menggelar konferensi pers merespons hasil hitung cepat, Kamis (18/04).

Hak atas foto Antara/SEPTIANDA PERDANA
Image caption Warga memasukkan surat suara ke dalam kotak saat pemilihan ulang di TPS 35 di Jalan Gereja Medan, Sumatera Utara, Kamis (25/4). KPU Medan menggelar Pemungutan Suara Ulang di dua lokasi yakni TPS 35 Medan Barat dan TPS 013 Medan Helvetia yang sebelumnya terjadi masalah karena petugas KPPS mengizinkan orang yang tidak terdaftar dalam DPT yang tidak memenuhi syarat untuk mencoblos serta tidak terdistribusinya surat suara DPRD Medan.

Pada tahapan mana saja Prabowo dan timnya bisa mengajukan 'temuan kecurangan'?

Tuduhan kecurangan yang dilontarkan Prabowo ini sejatinya bisa disampaikan sejak penghitungan suara di tingkat TPS.

Seperti diketahui, KPU merekapitulasi suara hingga lima tahapan; dari tingkat TPS, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga ke tingkat nasional.

Proses penghitungan di tingkat TPS dilakukan secara terbuka dan melibatkan banyak pihak; mulai dari petugas KPPS, saksi dari partai politik, petugas panitia pengawas, hingga masyarakat umum. Hasil rekapitulasi di dalam formulir C1 ini pun ditandatangani oleh mereka yang terlibat.

"Kalau ada saksi tak mau tanda tangan (protes), bukan berarti proses penghitungan suaranya berhenti. Penghitungan suara terus berlangsung. Nanti dia isi berita acara. Kalau melapor ke Bawaslu, itu bisa direkomendasikan untuk diulang," kata Deputi Direktur Perludem, Khoirunnisa Agustyati, kepada wartawan Muhammad Irham yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Jumat (26/04).

Saksi parpol dan pengawasan dari TPS, kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi

Tahapan berikutnya di tingkat kecamatan.

Sama halnya dengan rekapitulasi di tingkat TPS, penghitungan suara di tingkat kecamatan melibatkan partai politik, petugas panitia pemilihan kecamatan (PPK), pengawas pemilu kecamatan, dan masyarakat.

Di sini, seluruh pihak yang terlibat dalam penghitungan akan menandatangani rekapitulasi suara di tingkat kecamatan untuk dihitung ke tingkat kabupaten dan kota.

"Kalau mereka protes, disampaikan nih kok beda datanya. Nanti dilihat, kalau ada indikasi kecurangan, mereka melapor ke Bawaslu. Nanti Bawaslu tergantung rekomendasinya, apakah pemungutan atau penghitungan suara ulang. Cuma kalau ada pemungutan suara ulang bukan berarti lima surat suara diulang, bisa saja pilegnya saja, atau pilpresnya saja yang diulang," tambah Nisa.

Begitupun hingga rekapitulasi di kabupaten dan kota.

Protes hasil rekapitulasi mulai dari tingkat TPS hingga kecamatan masih terbuka peluangnya untuk dikritisi dan diprotes oleh pihak yang merasa dirugikan.

"Sama begitu juga. Jadi ruang untuk protes, keberatan dan sebagainya itu selalu ada di tiap tahapan. Jadi kalau mereka punya data pembanding, bisa disampaikan. Misalnya sudah sampai kabupaten dan kota, beda datanya. Itu bisa dicek lagi di kecamatan mana bedanya," jelas Nisa.

Hak atas foto Antara/DZIKI OKTOMAULIYADI
Image caption Pekerja menata logistik kotak suara Pemilu 2019 hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan di Gudang KPU Kabupaten Serang, Banten, Jumat (26/4). Sejumlah Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) telah selesai melakukan rekapitulasi surat suara Pemilu dan selanjutnya akan dilakukan penghitungan atau rekapitulasi di tingkat KPU Provinsi Banten.

Apakah keberatan hasil rekapitulasi suara dibatasi hingga tingkat nasional?

"Tidak," kata Nisa.

Kesempatan mengajukan keberatan itu bahkan bisa dilakukan setelah KPU mengetok palu suara sah nasional yang dijadwalkan paling lambat 22 Mei 2019 mendatang.

Pihak yang merasa dirugikan atau menemukan bukti pelanggaran bisa mengajukan keberatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Sengketa pemilu di MK paling lama diajukan 3x24 jam setelah penetapan perolehan suara nasional.

Jika ditemukan bukti kecurangan, maka MK bisa merekomendasikan untuk pemungutan suara ulang atau rekapitulasi suara ulang sesuai dengan TPS-TPS yang dianggap bermasalah.

"Nanti sampai di MK, bisa direkomendasikan juga untuk diulang di beberapa TPS," kata Nisa sambil mengatakan di tiap tahapan selalu ada kesempatan bagi pihak yang dirugikan untuk mengajukan protes.

Apa perbedaan syarat pemungutan suara ulang dan rekapitulasi suara ulang?

Berdasarkan Undang Undang No. 7 tahun 2017 khususnya Pasal 372, pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi: bencana alam dan/atau kerusuhan yang membuat hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan dan penghitungan suara tidak dapat dilakukan.

Pemungutan suara ulang juga bisa dilakukan jika petugas pengawas TPS menemukan pembukaan kotak suara, pemungutan suara, dan penghitungan suara tidak berdasarkan aturan yang berlaku.

Selain itu, ditemukan penyelenggara pemilu yang terbukti memberi tanda khusus pada surat suara yang sudah digunakan.

"Termasuk merusak lebih dari satu surat suara sehingga surat tersebut menjadi tidak sah," kata Nisa

Sementara itu, berdasarkan Pasal 376 UU Pemilu, rekapitulasi suara ulang dapat dilakukan di tingkat kecamatan, kabupaten/kota, sampai tingkat provinsi dengan memenuhi sejumlah unsur, yaitu:

  1. Kerusuhan yang mengakibatkan rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;
  2. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
  3. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau kurang mendapatkan penerangan cahaya;
  4. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
  5. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
  6. Saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan pemantau Pemilu tidak dapat menyaksikan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara secara jelas; dan/atau
  7. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan.
Hak atas foto Antara/SYIFA YULINNAS
Image caption Petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) menyusun kotak suara yang berisi surat suara hasil Pemilu 2019 sebelum rekapitulasi surat suara di Kantor Kecamatan Johan Pahlawan, Aceh Barat, Aceh, Kamis (18/4).

Hasil apa yang akan dijadikan penetapan suara nasional: rekapitulasi suara langsung atau Situng KPU?

Belakangan ini viral di media sosial 'tuduhan penggelembungan suara salah satu pasangan capres-cawapres' berdasarkan Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) milik KPU.

Situng merupakan aplikasi yang ditampilkan melalui pemilu2019.go.id.

Melalui platform ini, publik dapat melihat hasil pindai atau foto formulir C1 dari seluruh TPS di tanah air yang terus diperbaharui.

Hal 'yang diributkan' adalah ketidakcocokan antara data hasil pindai/foto formulir C1 dengan data yang dimasukkan ke dalam portal Situng.

KPU mengakui telah terjadi kesalahan 'entry' data C1 ke dalam portal Situng.

Masyarakat dapat mengawal rekapitulasi suara lewat Situng

Anggota KPU, Viryan Azis mengatakan per Rabu 24 April lalu, setidaknya ditemukan 105 kesalahan entry data C1 berdasarkan laporan masyarakat dan hasil verifikasi tim KPU.

"Yang sudah diperbaiki 64 form data dari Situng entry, kemudian proses perbaikan 41," kata Viryan, Rabu (24/04).

Temuan ini berasal dari lebih 200 ribu formulir C1 yang telah dipublikasi dalam Situng KPU. Jumlah ini sangat kecil, sehingga sangat ini merupakan faktor kesalahan manusia.

"Yang keliru entry ini terjadi karena kegiatan pengetikan," tambah Viryan.

Data dalam Situng bukan dasar bagi KPU untuk menetapkan suara nasional.

Situng merupakan bagian transparansi KPU untuk mempublikasikan formulir C1, sehingga masyarakat bisa terlibat mengawal rekapitulasi hingga jenjang nasional.

"Yang ditetapkan adalah berdasarkan rekapitulasi manual yang saat ini sedang ada di kecamatan," tambah Viryan.

Berita terkait