'Diplomasi Batik' Indonesia sebagai presiden DK PBB dan perdamaian Palestina

Ruang sidang pada Selasa lalu itu diwarnai dengan beragam motif batik dan tenun yang dikenakan para delegasi berbagai negara, termasuk Sekjen PNN Antonio Guterres. Hak atas foto KEMLU.GO.ID
Image caption Ruang sidang pada Selasa (7/5) diwarnai dengan beragam motif batik dan tenun yang dikenakan para delegasi berbagai negara, termasuk Sekjen PBB Antonio Guterres.

Sejumlah pemimpin negara, termasuk Sekjen PBB Antonio Guterres, mengenakan batik saat Indonesia memimpin sidang Dewan Keamanan (DK) PBB, langkah yang disebut sebagai Diplomasi Batik.

Para delegasi mengenakan batik pada saat pidato pembuka Menteri Luar Negeri Retno Masudi pada Selasa (07/05), yang menandai masa satu bulan Indonesia menjadi presiden DK PBB.

Masa Indonesia menjadi presiden ini dapat digunakan untuk mengangkat masalah Palestina, menurut pengamat Hubungan Internasional dari Universitas Bina Nusantara, Tirta Mursitama.

"Bagi Indonesia ini jadi tantangan pembuktian bisa menyelesaikan isu Palestina yang tak kunjung selesai," ujar Tirta menambahkan, "Probabilitasnya besar asalkan Indonesia mampu melakukan pendekatan yang tepat dengan para pihak yang terlibat."

Pandangan yang sama juga datang dari Shiskha Prabawaningtyas, pengajar Hubungan Internasional di Universitas Pramadina.

Dengan gestur Indonesia diterima dengan baik lewat Diplomasi Batik, menurutnya posisi Indonesia sebagai Presiden DK PBB dapat memperkuat "agenda setting untuk meminta pihak-pihak yang bertikai di Palestina setidaknya untuk menahan diri tidak terpancing untuk menggunakan kekerasan dan saling respon dengan kekerasan dan kekuatan militer."

Namun bagi Wirya Adiwena, Kepala divisi Hubungan Internasional The Habibie Center, dirinya ragu jika Indonesia dapat berbuat sesuatu terhadap isu Palestina yang telah begitu lama menjadi isu di PBB.

"Tapi bukannya tidak ada yang tidak dapat dilakukan Indonesia... Satu hal yang sangat baik dilakukan Indonesia adalah memastikan Palestina tetap menjadi perhatian global," papar Wirya.

Menlu Retno sendiri tak menyebut soal Palestina dalam pidato pembuka.

Namun pada awal April lalu, dalam forum Palestina di markas besar PBB, Retno menekankan kembali bahwa Palestina adalah prioritas Indonesia.

Keterlibatan perempuan dalam pasukan penjaga keamanan

Wirya Adiwena, Kepala divisi Hubungan Internasional The Habibie Center, menyatakan ragu jika Indonesia dapat memberikan gebrakan selama menjabat menjadi presiden DK PBB, kalaupun ada menurutnya itu "bermanfaat besar bagi Indonesia sendiri untuk menunjukkan gerakan diplomasinya di kancah global".

Lebih jelas Wirya menjelaskan bahwa kepentingan utama Indonesia adalah menguatkan norma-norma perdamaian dan good global governance.

"Salah satunya Indonesia mendorong lebih banyak keterlibatan perempuan dalam peacekeeping forces di berbagai belahan dunia," jelas Wirya.

Hak atas foto AMIR MAKAR/AFP/GETTY IMAGES
Image caption Sebagai presiden DK PBB, Indonesia mendorong lebih banyak keterlibatan perempuan dalam pasukan penjaga keamanan PBB di berbagai belahan dunia.

Usulan itu, menurut Shiskha, dapat menjadi modalitas Indonesia dalam mendorong perdamaian di Palestina.

"Dengan sentuhan-sentuhan yang lebih sensitif gender, satu sisi juga bisa meredamkan radikalisme dan ekstremisme, karena salah satu masalah kompleks di Palestina kita selalu mendengar cerita-cerita bagaimana anak kecil sudah mulai dididik (menjadi) suicide bomber.

"Jadi anak kecil yang terekspose dengan kekeraan, itu mungkin bisa diminimalisir."

Indonesia sendiri saat ini menyumbang 94 personel perempuan pada misi perdamaian PBB.

Pertemuan pada Selasa lalu di New York itu bertujuan untuk mendorong peningkatan kapasitas Pasukan Penjaga Perdamaian dalam berbagai misi di belahan dunia yang merupakan salah satu agenda prioritas Indonesia selama menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB pada 2019-2020.

Berita terkait