Prabowo klaim kemenangan 54%, real count KPU menunjukkan 43,81%

Prabowo Hak atas foto Antara

Prabowo Subianto mengklaim kemenangan 54% sementara penghitungan real count KPU menunjukkan pasangan calon presiden nomor urut 02 meraih 43,81%.

Angka klaim kemenangan ini dipertanyakan kesahihannya oleh Sekjen Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) Yunarto Wijaya karena setelah hampir satu bulan baru menghitung sekitar 50% suara dan telah mengklaim kemenangan lebih 54%.

Sejauh ini, penghitungan real count KPU telah mencapai lebih dari 81% sampai Selasa (14/05) dan capres nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin meraih 56,25% sementara Prabowo-Sandiaga 43,75%.

Dalam acara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga di Jakarta Selasa (14/05), Prabowo meminta KPU menghentikan penghitungan suara dan "menolak hasil penghitungan yang curang".

Ketua KPU Arief Budiman sendiri menyatakan tidak habis pikir dengan berbagai tuduhan kecurangan yang dialamatkan kepada KPU karena menurutnya organisasi ini telah bersikap transparan dalam seluruh tahapan pemilu.

Hak atas foto Antara/Rivan Awal Lingga
Image caption Calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto.

"Tunjukan sama saya mau tahu apa? Server saya kasih tau, ingin tau operator, saya kasih tau, ingin tahu Situng (Sistem Informasi Penghitungan Suara), saya kasih tau. Apa yang belum saya beritahukan?" tegas Arief.

Dalam klaim kemenangan ini, Prabowo juga menegaskan dirinya dan Sandiaga Uno merupakan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02, telah "memenangkan mandat dari rakyat".

"Setelah memperhatikan dengan seksama dan meyakinkan, bahwa kita telah memenangkan mandat ini. Kita telah memenangkan mandat dari rakyat," seru Prabowo dalam acara yang digelar untuk mengungkap apa yang mereka klaim sebagai fakta-fakta kecurangan Pilpres 2019.

Akan tetapi, Prabowo melanjutkan, dirinya menolak penghitungan Komisi Pemilihan Umum sekaligus meminta KPU menghentikan penghitungan suara yang diklaim curang secara masif dan sistematis.

"Sikap saya adalah menolak hasil penghitungan pemilu, hasil penghitungan yang curang. Kami tidak bisa menerima ketidakdilan dan ketidakbenaran dan ketidakjujuran," cetusnya sebagaimana dilaporkan wartawan BBC News Indonesia, Ayomi Amindoni, Selasa (14/5) sore WIB.

Hak atas foto BBC News Indonesia
Image caption BPN Prabowo-Sandiaga memaparkan data mereka yang menyebut Prabowo-Sandiaga mengungguli perolehan suara Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

KPU akan mengumumkan pemenang pemilihan presiden pada 22 Mei dengan menggunakan hasil perhitungan manual berjenjang.

Saat mendeklarasikan kemenangannya pada 18 April lalu, Prabowo mengklaim telah meraih 62% suara. Tidak dijelaskan mengapa ada penurunan dari klaim sebelumnya.

Koordinator pengumpulan data kemenangan Prabowo-Sandiaga, Profesor Laode Kamaluddin memaparkan perolehan suara berbasis C1 dari sistem informasi direktorat BPN per 14 Mei, dengan capres nomor urut 02 memperoleh 54,24 % suara, sementara Jokowi-Ma'ruf Amin memperoleh suara 44,14% suara. Data ini diperoleh dari total 444.976 TPS.

"Posisi ini diambil dari total TPS sebanyak 54,91%, sudah melebihi keperluan bagi ahli-ahli statistik, angka ini sudah valid, sudah bisa dipertanggungjawabkan secara akademis," ujarnya yakin.

'Data tidak masuk logika'

Metode perolehan suara berbasis C1 yang dilakukan timnya, kata Laode, dengan mengumpulkan data C1 dari para relawan Prabowo-Sandi di seluruh Indonesia.

"Pada minggu pertama setelah 17 April, tidak banyak yang menyadari pentingnya C1. Pada saat itu semua langsung kirimkan C1 dari sekbes, satgas, kemudian dari relawan Prabowo-Sandi, dari partai koalisi dan saksi-saksi yang ada, itu berdatangan dan sampai hari ini data raw data kita sudah mencapai 1.411.332," jelas Laode.

Data ini, Laode melanjutkan, kemudian oleh sistem melakukan verifikasi dan validasi oleh sistem itu sendiri.

"Jadi kalau dia double, dia out, hanya satu yang diambil. Dan kita menemukan pada siang ini 444. 976 dari 1,41 juta ini," ujarnya.

Hak atas foto BBC News Indonesia

Meski demikian, Profesor Laode tidak menjabarkan secara rinci metode yang dia gunakan dan seberapa sahih pengumpulan data tersebut.

Sekjen Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) Yunarto Wijaya, mempertanyakan kesahihan data yang dihimpun BPN itu.

"Bagaimana mengambil sebuah kesimpulan dari data yang baru setengah? Ketika data sudah 100% kan baru mereka bisa membuat kesimpulan," ujarnya.

"Saya tidak melihat data C1 yang mereka presentasikan bisa dilihat sebagai kesimpulan. Malah saya bingung, atas landasan apa ketika mereka datanya baru 50% lebih sudah berani menyatakan bahwa data yang lain salah?" imbuh Yunarto.

Yunarto pun mengungkit pada 17 April lalu, beberapa jam setelah pemungutan suara Prabowo mengklaim menang dengan perolehan suara 62%, dengan basis penghitungan real count di 300 ribu TPS.

Namun dia menyoroti, dalam jangka waktu hampir satu bulan setelahnya, baru terkumpul data dari 444.000 TPS.

"Kemana saja sebulan ini? kok lima jam pertama bisa bekerja untuk 300.000 TPS, sebulan berikutnya hanya bisa nambah 144.000 TPS? Itu saja buat dia sudah tidak masuk logika yang mereka buat sendiri, " kata dia.

"Melemahkan oposisi dan kriminalisasi ulama"

Dalam kesempatan yang sama, calon wakil presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno, menyebut sejumlah "catatan memprihatinkan" sepanjang Pemilu 2019, Selasa (14/5).

Salah satunya, kata Sandi, adalah banyak keluarga kehilangan orang tua dan sanak saudara, mengingat lebih dari 600 penyelenggara pemilu meninggal dunia.

Dia juga mengungkapkan pemilu kali ini adalah pemilu yang paling banyak memakan korban. Dia berharap pemilu kali ini menjadi bekal bagi penyelenggaraan pemilu di masa mendatang.

Fakta-fakta yang diklaim, antara lain, kecurangan pemilu berdasarkan kekacauan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Akan tetapi, juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Arya Sinulingga, mempertanyakan tuduhan kecurangan pemilu yang dibeberkan BPN, salah satunya tentang masalah DPT.

"Urusan DPT kan dulu dong, waktu ngambil keputusan dulu. DPT kan disepakati bersama-sama, kan KPU juga mengajak mereka untuk mengambil (keputusan) sama-sama (soal) DPT itu," imbuh Arya kepada BBC News Indonesia melalui sambungan telepon, Selasa (14/5).

"Gimana mereka (dulu)? Kan menerima itu DPT."

Arya juga meminta BPN agar melaporkan temuan kecurangan tersebut kepada Bawaslu selaku lembaga yang berwenang untuk menerima aduan dan memutus aduan pelanggaran pelaksanaan pemilu.

"Dicek sama Bawaslu aja. Mereka laporkan sama Bawaslu, nggak?" tanya Arya.

Hak atas foto Antara/Indrianto Eko Suwarso
Image caption Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto (tengah) bersama Cawapres Sandiaga Uno dan petinggi partai pendukung mengangkat tangan saat mendeklarasikan kemenangannya pada Pilpres 2019 kepada awak media di kediaman Kertanegara, Jakarta, Kamis (18/04).

Menurut Sandiaga, DPT bermasalah tidak ada solusi tuntas, sementara 6,5 juta orang tidak menerima undangan sebagai pemilih serta saksi paslon nomor urut 02 didiskriminasi.

"Kita saksikan dilumpuhkannya instrumen kontrol dalam demokrasi kita. Kita saksikan upaya sistematis melemahkan oposisi, penangkapan aktivis, kriminalisasi ulama, dan pembentukan tim asistensi untuk mengawasi tokoh yang berseberangan dengan pemerintah," ujar Sandi.

Sangat ironis, lanjut Sandi, jika koreksi atas Situng KPU tidak ditanggapi aksi nyata tapi malah tetap dipergunakan dengan alasan sistem ini tidak akan digunakan untuk penghitungan yang aktual.

Dalam acara tersebut video-video yang mereka klaim sebagai bukti kecurangan yang masif dan terstruktur, ditayangkan.

Agus Maksum dari tim IT BPN mengklaim kecurangan pemilu bermula dari kekacauan DPT. "Tidak pernah ada DPT final sampai berlangsung pilpres," ujar Agus.

Dia menyebut terdapat 17,5 juta data tidak masuk akal, 6,1 juta pemilih ganda di lima provinsi, 18,8 juta DPT invalid di lima provinsi, dan terdapat 117.333 KK manipulatif.

Selain itu, tim relawan IT Prabowo-Sandi melaporkan sedikitnya 15,4% TPS, atau sekitar 73.000 dari 477.000 TPS pada real count laman KPU terjadi kesalahan input.

Dia mengklaim pada masa pencoblosan, surat suara habis, puluhan ribu surat suara tercoblos di Malaysia, C1 asli tidak didistribusikan, petugas KPPS di 4.859 TPS mengarahkan pemilih mencoblos paslon nomor urut 01, serta petugas KPPS ikut mencoblos surat suara.

Hak atas foto Antara/JOJON
Image caption Pekerja menurunkan logistik surat suara pemilu 2019 hasil rekapitulasi tingkat kecamatan di gudang KPU Daerah Kendari, Kendari, Sulawesi Tenggara, Kamis (25/4).

Imam Khairul Annas yang menghimpun data SITUNG KPU dari kubu BPN Prabowo-Sandiaga mengklaim ada keganjilan dalan sistem perhitungan KPU. Dia mengatakan publikasi Situng tidak realtime, tidak ada validasi, atau karantina terhadap kesalahan entri.

"Publikasi Situng diakui KPU tidak berdasarkan data terverifikasi, sementara master data tidak konsisten dan terintegrasi," kata Khairul.

Indikasi keganjilan, lanjutnya, antara lain pemindahan C1 plano ke C1 banyak yang berubah. Dia menuding publikasi di laman KPU diabaikan jika paslon nomor urut 02 yang menang.

"Keaslian scan C1 Situng perlu diinvestigasi," tegas Khairul.

Sekjen Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) Yunarto Wijaya mengatakan, jika pihak Prabowo-Sandi ingin membuktikan kecurangan yang terstruktur, masif dan sistematis, semestinya diajukan ke Mahkamah Konstitusi.

"Apakah mereka memang memiliki bukti terkuat adalah C1 yang bisa membuktikan mereka menang, atau lebih kepada bagaiamana mereka bisa membuktikan pemilu curang, sehingga misalnya, mereka mau berbicara tentang diskualifikasi," ujar Yunarto.

Berita terkait