Pemilu 2019: 'Prestasi luar biasa, tapi ada tren yang mengkhawatirkan'

Pemilu 2019 Hak atas foto Antara
Image caption Indonesia sudah menggelar lima kali pemilu sejak Presiden Soeharto mundur pada 1998.

Pemilihan umum 2019 yang berjalan lancar, "tanpa ada kekerasan maupun kecurangan secara sistematis" menjadi bukti bahwa Indonesia mencatat sukses besar dalam melewati transisi demokrasi, kata pengamat politik Greg Barton.

Di luar pemilu yang berjalan damai, pengamat dari Murdoch University, Ian Wilson, mengatakan ada perkembangan yang mengkhawatirkan karena pemerintah mengenakan pasal makar ke orang-orang yang mengkritik pemerintah.

Barton mengatakan dalam mengkaji perjalanan Indonesia sejak 1998, penting melihat "gambar besarnya".

"Ini adalah pemilu kelima sejak Soeharto turun, kelima-limanya berlangsung aman. Tahun ini digelar serentak, menggabungkan pemilu legislatif dan pilpres, dan sama seperti pemilu-pemilu lalu, hampir tanpa kekerasan," kata Barton, Selasa (21/05).

"Sangat kecil bukti-bukti yang menunjukkan adanya kecurangan secara sistematis. Tentu, dengan TPS mencapai lebih dari 800.000 akan ada ganjalan di sana-sini. Tapi secara umum, tidak ada yang perlu membuat kita khawatir," kata pengamat politik dari Australian National University ini.

"Ini luar biasa. Selama dua dekade terakhir, Indonesia menunjukkan stabilitas dalam melewati transisis demokrasi," katanya.

Pengamat dari Murdoch University, Ian Wilson, dari aspek prosedural, mengatakan Indonesia mencatat prestasi besar dalam menggelar pesta demokrasi.

"Apalagi jika melihat selama 32 tahun Indonesia pernah diperintah oleh rezim yang otoriter di mana rakyat tidak mendapatkan hak-hak demokratis. Tidak ada sistem banyak partai," kata Wilson.

"Dari sini kemudian Indonesia bertransformasi menjadi negara demokratis yang relatif stabil," katanya.

KPU mengumumkan pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebagai pemenang pemilihan presiden 2019 dengan suara 55,50% sementara Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mendapat 44.50% suara.

Barton mengatakan beda suara 11% antara Joko Widodo dan Prabowo Subianto adalah perbedaan yang "sangat signifikan" dalam pemilu presiden yang hanya diikuti oleh dua calon.

Di seluruh dunia, katanya, ini adalah margin yang sangat tidak biasa. "Maknanya adalah Joko Widodo memegang mandat yang sangat besar," kata Barton.

Meski secara umum transisi demokrasi sejak 1998 berjalan baik, Ian Wilson melihat ada perkembangan yang mengkhawatirkan.

"Ada kekhawatiran pemerintah cenderung otoriter dengan pengenaan pasal makar ke mereka yang mengkritik pemerintah. Dikhawatiran ada pembungkaman terhadap orang-orang yang tidak satu suara dengan pemerintah," kata Wilson.

"Di satu sisi ada proses yang sangat dewasa, ada institusi yang kuat dan semua orang menaati aturan main, namun di sisi lain ada kecenderungan otoritariansime yang ditunjukkan pemerintah saat ini," katanya.

Penahanan yang disebut Ian Wilson tadi mengacu kepada sejumlah pendukung Prabowo Subianto, termasuk Egi Sudjana yang ditahan polisi dengan tuduhan makar karena menyerukan people power.

Polisi membantah penilaian bahwa mereka "represif" terhadap para pengkritik.

Juru bicara polisi mengatakan mereka yang disangka melakukan makar sudah didahului dengan "pendalaman kasus dan ada bukti pendukung".

'Ada kalkulasi politik di balik klaim kecurangan'

Tim Prabowo mengatakan akan membawa apa yang mereka sebut sebagai kecurangan pemilu ke Mahkamah Konstitusi.

Hak atas foto Antara
Image caption Kubu Prabowo Subianto mengklaim terjadi 'kecurangan besar-besaran' dalam pemilihan presiden.

Namun Barton mengatakan dirinya tidak melihat bukti-bukti kuat yang menunjukkan telah ada kecurangan secara masif dan terstruktur.

"Sulit memahami apa motivasi Prabowo sehingga ia mengatakan telah terjadi kecurangan terstruktur. Ia juga mengatakan hal ini untuk pemilu 2014 dan tak ada bukti yang menguatkan klaim tersebut," kata Barton.

Ia mengatakan Prabowo adalah orang yang kaya yang punya akses ke sumber daya dan dana.

"Kalau memang ada kecurangan besar, sudah barang tentu timnya akan bisa menunjukkan bukti-buktinya sekarang," katanya.

"Terus-menerus mengklaim ada kecurangan sementara bukti kecurangan tidak ada atau sangat minimal, mungkin ada kalkulasi politik (di balik klaim itu). Atau mungkin juga, ada persoalan psikologis sulit untuk menerima kekalahan," kata Barton.

Beberapa pihak mengatakan pemilu 2019 antara in menunjukkan menguatnya politik identitas dan suara-suara Islam.

Namun Barton tak sepenuhnya setuju dengan pandangan tersebut.

"Yang bisa kita terjemahkan dari pemilu ini adalah masyarakat dan demokrasi di Indonesia menunjukkan ketahanan, tidak terpengaruh dengan politik identitas seperti yang kita khawatirkan dan kita tidak melihat populisme otoriter, seperti yang terjadi di beberapa negara," kata Barton.

Berita terkait