Mahkamah Konstitusi: Prabowo gugat hasil pilpres dengan menyerahkan '51 alat bukti' dan putusan MK tanggal 28 Juni

Ketua Tim Hukum BPN Bambang Widjojanto (kedua kiri) bersama penanggung jawab tim hukum Hashim Djojohadikusumo (ketiga kiri) dan anggota tim hukum Denny Indrayana (kiri) melakukan pendaftaran gugatan perselisihan hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 di MK. Hak atas foto Antara
Image caption Ketua Tim Hukum BPN Bambang Widjojanto (kedua kiri) bersama penanggung jawab tim hukum Hashim Djojohadikusumo (ketiga kiri) dan anggota tim hukum Denny Indrayana (kiri) melakukan pendaftaran gugatan perselisihan hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 di MK.

Gugatan hasil pemilihan presiden dari kubu Prabowo Subianto diajukan oleh Bambang Widjojanto sebagai ketua tim hukum Badan Pemenangan Nasional capres nomor urut 02 dengan menyerahkan "51 alat bukti" ke Mahkamah Konstitusi Jumat (24/05) sekitar 90 menit menjelang tengah malam, batas waktu pengajuan sengketa.

Bambang Widjojanto menyerahkan apa yang ia sebut alat bukti itu ke panitera MK dengan didampingi Hashim Djojohadikusumo dan Denny Indrayana.

Muhidin, Panitera Mahkamah Konstitusi menyatakan menerima secara resmi alat bukti itu dan menjelaskan tanggal verifikasi dan penanganan perkara ini dengan putusan pada tanggal 28 Juni mendatang.

Muhidin menjelaskan MK akan melakukan "verifikasi dari dokumen tersebut, dan kami catat dalam buku registrasi perkara konsitusi pada tanggal 11 Juni."

"Sejak 11 Juni, dihitung 14 hari kerja, MK mengadili perkara perselihan hasil pemilihan umum yang bapak ajukan di Mahkamah Konstitusi."

"MK akan menyidangkan pertama kali tanggal 14 Juni, itu disebut pemeriksaan pendahuluan...Selanjutnya pada 17 sampai 21 Juni, itu adalah tahapan pemeriksaan persidangan yang memeriksa substansi pokok perkara dalam permohonan tersebut," jelas Muhidin.

Hak atas foto SIGID KURNIAWAN/Antarafoto
Image caption Pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno menolak hasil rekapitulasi KPU dan memutuskan untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK)

"Terakhir MK mengagendakan untuk mengucapkan sidang putusan pada tanggal 28 Juni," tutup Muhidin.

Setelah penyerahan Bambang mengatakan kepada media bahwa yang mereka serahkan adalah "argumen dan alat bukti yang menjadi pendukung untuk menjelaskan hal itu kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif)."

"Kami mendorong, Mahkamah Konsitusi bekerja beyond the law. Indonesia bukan sekedar negara hukum tapi berpucuk kepada kedaulatan rakyat," tambahnya. Dia menyebutkan ada delapan orang yang ditunjuk sebagai kuasa hukum dalam pengajuan sengketa hasil pemilihan presiden ini.

Kombinasi dokumen dan saksi

Ia menuduh dalam pemilihan presiden terjadi apa yang dia sebut "kecurangan semakin dasyat."

Bambang juga menuduh perjalanan mereka menuju Mahkamah Konsitutsi "terhambat" karena tidak bisa melewati jalan utama yang "diblokade".

"Kami putuskan turun dari kendaraan dan jalan ke sini...sempat terbersit pikiran mengapa diblokade, dan jangan sampai access to justice diblokade."

Menjawab pertanyaan BBC News Indonesia tentang apa saja alat bukti yang disampaikan, Bambang menyatakan yang diserahkan adalah "Kombinasi antara dokumen, dan saksi, ada saksi fakta dan saksi ahli." Ia menambahkan alat bukti itu akan dilengkapi lagi.

Dalam jumpa pers sebelumnya calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno, menyatakan dirinya dan Prabowo Subianto menempuh langkah ini "sebagai bentuk tuntutan rakyat Indonesia atas kekecewaan dan keprihatinan rakyat terhadap pelaksanaan pemilu".

"Sangat sulit menyatakan pemilu kita sudah berjalan baik, jujur dan adil. Kami mendapat berbagai laporan dari anggota masyarakat yang melihat dengan mata kepala sendiri dan mengalami ketidakdilan yang terjadi selama pemilu kemarin," tuturnya di kediaman Prabowo Subianto, Jalan Kertanegara, Jakarta, Jumat (24/5).

Sandiaga kemudian mengumumkan bahwa adik Prabowo, Hasyim Djojohadikoesoemo, ditunjuk sebagai koordinator manajemen tim hukum pasangan Prabowo-Sandiaga.

Dalam pernyataannya, Hasyim menyebut "gugatan Prabowo-Sandi akan diserahkan ke Mahkamah Konstitusi nanti malam antara jam 20.30 sampai 22.00 WIB".

Baik Sandiaga maupun Hasyim tidak merinci bukti apa yang akan diserahkan ke MK. Hasyim menyarankan agar pertanyaan tersebut diarahkan ke ketua tim hukum, Bambang Widjojanto, mantan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Beliau tahu persis apa yang harus diperjuangkan di Mahkamah Konstitusi," kata Hasyim.

Gugatan Prabowo-Sandiaga diajukan setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan pasangan calon nomor urut 01, Joko Widodo - Ma'ruf Amin, sebagai pemenang pilpres dengan persentase perolehan suara 55,50% pada Selasa dini hari (21/05).

Hak atas foto Hafidz Mubarak A/Antarafoto
Image caption Sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, MK membuka layanan penerimaan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum 3x24 jam sejak penetapan perolehan suara oleh KPU.

Pasangan calon nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menolak hasil tersebut seraya menuding "penghitungan KPU bersumber pada kecurangan".

Bagaimanapun, pengamat politik meragukan kalau penyelesaian sengketa perolehan suara lewat MK bisa mengakhiri polarisasi politik yang terlanjur menguat.

Secara terpisah, Direktur Hukum dan Advokasi BPN, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan bahwa bukti-bukti terkait dugaan "kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif" dalam pemungutan suara telah dipersiapkan dengan matang.

Namun ia enggan mengungkap apa saja bukti-bukti tersebut. "Nanti lihat di persidangan saja," ujarnya kepada BBC News Indonesia.

'Sulit dibuktikan jika selisih suara besar'

Mantan Hakim Konstitusi (MK), Harjono, menyebut gugatan kecurangan hasil pemilu presiden rawan kandas, jika selisih perolehan suara antarkandidat terlampau jauh.

"Kalau selisihnya besar, sulit dibuktikan. Makanya kan Mahkamah Konstitusi membuat standar, akan memeriksa sengketa pemilu jika perbedaannya sekian persen. Kalau jauh sekali, tidak diperiksa MK," ujar mantan Hakim Konstitusi (MK), Harjono, kepada BBC News Indonesia, Jumat (24/05).

Dalam kasus-kasus sengketa yang selisih perolehan suara antarkandidat terpaut jauh, kandidat yang merasa dicurangi biasanya sulit mencari bukti.

Lantas, kalaupun terbukti ada bukti kecurangan, raihan suara yang didapat dari pembuktian sulit menutup perolehan suara yang diperoleh pihak lawan.

"Sulitnya mencari bukti itu dan juga kalau terbukti, tidak juga bisa menutup pihak lawan," cetus Harjono.

Sebelumnya, hasil rekapitulasi nasional pemilihan presiden menunjukkan pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin memperoleh 85.607.362 suara atau 55,50% dari total suara sah nasional. Sementara Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mendapat 68.650.239 suara atau 44,50%. Itu artinya ada selisih 16,9 juta suara.

Hak atas foto Detik.com
Image caption Hasil rekapitulasi suara KPU untuk Pileg DPR RI.

Kendati begitu, Harjono mengatakan jika gugatan kecurangan perolehan suara tetap diajukan maka pihak penggugat harus betul-betul melampirkan bukti yang kuat. Ia mencontohkan salah satu bukti bisa dengan melampirkan formulir C1 yang telah terverifikasi mulai dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) hingga provinsi.

"Bagaimana membuktikan? Di mana letak perbedaan perolehan suaranya? Kalau penghitungan dasarnya ada verifikasi di TPS, lalu naik ke kecamatan, lalu juga di kabupaten dan provinsi. Itu bukti-bukti yang digunakan untuk penjumlahan penghitungan manual," jelasnya.

"Itu nanti dibandingkan antara yang dipunyai pengadu dan dipunyai KPU. Apakah ada perbedaan dan dicari mana benarnya," sebutnya.

Dasar gugatan lain yang kemungkinan diajukan, menurut Harjono, adalah terjadinya dugaan "kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif" dalam pemungutan suara. Untuk tuduhan "terstruktur" MK menurutnya, memiliki standar tertentu.

"Kalau terstruktur artinya ada suatu maksud yang intens. Bahwa itu akan dilakukan sesuatu yang diinstruksikan dari atas ke bawah. Ada komando dari atas dan di bawah melaksanakan. Artinya organisasi-organisasi yang ada pada sistem pemerintahan," jelas Haryono.

Sementara "masif", MK memandangnya terjadi secara sporadis di banyak tempat dan sudah direncanakan dengan matang.

Pembuktian terhadap sangkaan itu, kata Harjono, tidak bisa hanya bersandar pada laporan media massa. Pihak penggugat setidaknya harus mengantongi bukti valid dan telah dikonfirmasi kebenarannya. Bisa berupa saksi, dokumen, atau rekaman di media sosial.

"Apapun buktinya harus bukti riil dan terkonfirmasi. Mau dokumen, rekaman asal terklarifikasi secara betul."

"Kalaupun ada laporan media massa harus sudah dibuktikan, dikuatkan dengan saksi yang mengatakan bahwa apa yang disampaikan media massa itu benar."

Hak atas foto Antara/Muhammad Arif Pribadi
Image caption Petugas mencatat perolehan suara saat rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara pemilu tahun 2019 tingkat provinsi Sumatera Barat, Padang, Minggu (12/5).

Langkah penyelesaian lewat MK akhirnya ditempuh setelah beberapa elite BPN mengatakan tidak akan melakukannya, dengan juru Kampanye BPN Muhammad Syafii menyatakan tidak percaya kepada MK.

"MK telah berhasil membuat kami tidak memiliki kepercayaan bahwa mereka akan melakukan persidangan secara objektif," ujarnya kepada media pada Rabu pekan lalu (15/05).

Secara terpisah, Anggota Dewan Pengarah BPN, Fadli Zon, mengatakan penyelesaian dugaan kecurangan lewat MK adalah "jalur yang sia-sia" berdasarkan pengalaman di Pemilu 2014.

Namun setelah KPU mengumumkan hasil rekapitulasi Pemilu 2019 pada Selasa (21/05) dini hari, BPN berbalik arah.

Dalam rapat internal yang digelar pada hari itu di kediaman Prabowo di Kertanegara, Jakarta Selatan, kubu Prabowo memutuskan untuk menempuh jalur MK.

"Pihak paslon 02 akan terus melakukan seluruh upaya hukum sesuai konstitusi dalam rangka membela kedaulatan rakyat yang hak-hak konstitusinya dirampas pada Pemilu 2019 ini," kata Prabowo dalam konferensi pers.

Hak atas foto NOVA WAHYUDI/Antarafoto
Image caption Seruan people power yang marak diserukan oleh sejumlah tokoh pendukung Prabowo 'berujung' pada aksi demonstrasi pada 21 dan 22 Mei, yang diwarnai tindakan kekerasan di sejumlah tempat di Jakarta.

BPN kemudian membentuk tim khusus untuk menyusun argumentasi hukum dalam gugatan yang bakal diajukan ke MK. Tim ini beranggotakan antara lain Denny Indrayana, Irman Putra Sidin, Rikrik Rizkiyana, dan Bambang Widjojanto.

Meskipun belum pernah ada gugatan sengketa Pilpres yang dikabulkan MK, Direktur Hukum dan Advokasi BPN Sufmi Dasco Ahmad berharap bisa mendorong hakim-hakim di MK untuk membuat keputusan "di luar biasa".

"Tapi apa pun itu, ini kan namanya ruang hak konstitusional yang diberikan menurut undang-undang pemilihan umum jadi sedikit celah hukum apa pun kan kami akan pergunakan secara maksimal. Dan apapun hasilnya itu kan ya sudah mau gimana," kata Sufmi.

Sementara itu, kubu Jokowi juga membentuk tim untuk mempersiapkan diri sebagai pihak terlapor dalam gugatan yang diajukan BPN ke MK.

Tim hukum tersebut dipimpin Yusril Ihza Mahendra, pengacara sekaligus Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB).

"Tim hukum 01 akan dipimpin oleh Yusril Ihza Mahendra sebagai ketua tim. Kemudian, wakil ketua ada Tri Medya Pandjaitan yang merupakan ketua bidang hukum DPP PDI-P, lalu saya sendiri, kemudian Teguh Samudra, dan Luhut Pangaribuan," kata Wakil Ketua TKN Arsul Sani dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (23/05).

'Tak selesaikan polarisasi politik'

Sufmi Dasco juga berharap hasil gugatan di MK bisa diterima oleh para pendukung Prabowo-Sandi.

"Saya pikir seharusnya hasil itu bisa diterima, apa pun hasilnya, walaupun kita mengharapkan hasilnya maksimal — bahwa kita harus menang dengan gugatan yang kita bawa ini, yang kita sudah hitung memenuhi syarat untuk dikabulkan," ujarnya.

Namun pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Luki Sandra Amalia, meragukan kalau penyelesaian sengketa pilpres lewat jalur MK bisa mengakhiri polarisasi politik yang terlanjur menguat di akar rumput.

Menurutnya, kubu Prabowo telah terlanjur membangun narasi soal people power, yang belakangan istilahnya diganti menjadi gerakan kedaulatan rakyat.

Hak atas foto Biro Pers Kepresidenan
Image caption Rangkulan antara Jokowi dan Prabowo, seperti yang mereka lakukan saat Asian Games 2018, diperkirakan bisa meredakan polarisasi di masyarakat setelah pilpres.

Luki menjelaskan, "Rencana untuk ke MA itu kan baru belakangan... Narasi yang awalnya dibangun sama dia itu kan justru narasi people power lah, bahwa akan ada kerusuhan kalau Prabowo-Sandi kalah... itu kan yang lebih dulu disampaikan ke publik sebelum rencana ke MK."

"Narasi-narasi yang terlanjur ia bangun, dan akhirnya menimbulkan polarisasi perpecahan yang semakin berlarut-larut, menurut saya sih tidak akan selesai dengan hanya dia mengajukan gugatan ke MK," tuturnya.

Istilah people power atau gerakan rakyat untuk mendelegitimasi hasil Pilpres sebelumnya marak diserukan oleh sejumlah tokoh pendukung Prabowo seperti Amien Rais, Eggi Sudjana, dan Kivlan Zein.

Seruan ini telah berujung pada aksi demonstrasi pada 21 dan 22 Mei, yang diwarnai tindakan kekerasan di sejumlah tempat di Jakarta.

Cara untuk menyudahi perpecahan di masyarakat karena Pilpres, menurut Luki, adalah rekonsiliasi di level yang paling atas.

"Cukup dengan Pak Prabowo ketemu dengan Pak Jokowi lalu mereka salaman, rangkulan di depan media, selesai urusan," kata Luki.

Ia menjelaskan, sebagian besar masyarakat Indonesia menganggap kedua tokoh tersebut sebagai patron (suri teladan). Jadi selama mereka masih dianggap belum akur, polarisasi akan berlanjut.

Presiden Jokowi telah beberapa kali menemui petinggi partai politik di kubu Prabowo untuk membahas upaya penyelesaian konflik hasil pemilu.

Sehari setelah KPU mengumumkan hasil rekapitulasi suara pemilu, Rabu (22/05) Jokowi menemui Komandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Pemilu 2019 Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan ketua umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan.

Jokowi juga telah mengutus Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan untuk menemui Prabowo, namun belum berhasil.

Berita terkait