Komodo: Antara menciptakan wisata reptil 'liar' dan memisahkan 'saudara sedarah', legenda Putri Najo

komodo
Image caption Warga Kampung Komodo memanggil komodo dengan sebutan "Sebae"

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mewacanakan penutupan Taman Nasional Komodo (TNK) dan pemindahan warga dari kawasan itu demi menciptakan wisata "Komodo Liar" pada 2020.

Namun, warga setempat menolak dipisahkan dari komodo yang mereka anggap "saudara sedarah".

Kehidupan komodo, binatang purba yang sudah ada di muka bumi sejak jutaan tahun lalu, adalah kehidupan yang brutal dan penuh perjuangan.

Dengan hukum memangsa atau dimangsa, hanya komodo yang kuat yang dapat bertahan.

Artikel ini tersedia dalam versi interaktif. Anda bisa membacanya melalui tautan ini.

Tak seperti mamalia yang dipelihara induknya, bayi komodo sudah harus belajar menyelamatkan diri dari komodo lain, bahkan dari ibunya sendiri, yang tak mustahil memangsanya.

Bayi komodo yang mampu bertahan akan memanjat pohon untuk menyelamatkan dirinya.

Setahun kemudian, komodo kecil turun ke darat, siap berkompetisi dengan komodo lain untuk memangsa rusa, babi hutan, kerbau, atau komodo lain yang lebih lemah.

Demi mempertahankan karakter dan habitat komodo yang asli, Gubernur NTT Viktor Laiskodat, berencana untuk menutup TNK Loh Liang, di Pulau Komodo, selama satu tahun.

"Kita (mau) membuat wild komodo, jadi tidak seperti sekarang orang datang melihat komodo bisa jinak. Tidak ada lagi," ujar Viktor.

"Dia harus agresif. Justu kita mau bahwa semakin hari dia agresif dan dia liar."

Viktor merujuk pada praktik lalu di masa lalu di mana turis sering memberi makanan pada komodo.

Menurutnya, hal itu mengubah karakter komodo menjadi jinak dan malas.

Selain itu, katanya, TNK Loh Liang juga menghadapi masalah lain seperti langkanya mangsa komodo akibat perburuan liar dan masifnya jumlah turis.

Karenanya, kata Viktor, penutupan harus dilakukan untuk pengelolaan wisata yang lebih baik.

Untuk mendukung rencana itu, Viktor mengatakan dia akan memindahkan warga Pulau Komodo—yang berada dekat kawasan TNK Loh Liang—ke pulau lain, seperti Pulau Padar atau Pulau Rinca.

Di Pulau Rinca, terdapat pula konservasi komodo, Taman Nasional Loh Buaya, yang tidak akan ditutup.

Image caption Demi mempertahankan karakter dan habitat komodo yang asli, Gubernur NTT Viktor Laiskodat, berencana untuk menutup Taman Nasional Komodo (TNK) selama satu tahun.

"Karena namanya Pulau Komodo, maka kita harus mengatur agar pulau itu betul-betul hanya terisi komodo, tidak boleh ada manusia yang lain," kata Viktor.

Viktor juga menyebut sifat asli komodo yang agresif dan berbahaya sebagai pertimbangan warga harus dipindah.

'Lebih baik kami mati'

Wacana itu menimbulkan penolakan keras dari warga Kampung Komodo.

Wakil Kepala Adat Kampung Komodo, Amin, mengatakan warga lebih baik mati daripada harus pindah dari desa yang mereka sebut "tumpah darah" mereka.

Amin mengatakan bagi masyarakat Kampung Komodo, yang terdiri dari 1.818 jiwa, komodo bukan sekadar hewan, tapi saudara sedarah.

Ia menceritakan bahwa kepercayaan itu berasal dari legenda tentang Putri Najo yang mempunyai anak kembar laki-laki, yang satu manusia dan yang satu berupa komodo.

Komodo itu dinamai Sebae. Saat beranjak dewasa, Sebae menjadi sumber masalah karena sering mencuri ayam tetangga.

Oleh sebab itu, ibu dan saudara kembarnya mengantar Sebae untuk tinggal di hutan.

Setiap beberapa minggu, Sebae kembali ke desa untuk menjenguk ibu dan saudaranya.

Legenda itu masih diceritakan turun temurun hingga saat ini.

"Maka kita disini kalau seandainya orang pukul komodo kita terasa betul. Terasa ada hubungan darah daging, hubungan batin antara komodo dengan manusia," ujar Amin.

Ia menyebut yakin jika warga dipindah, komodo niscaya ikut pindah.

Amin menyebut beberapa puluh tahun yang lalu, ada seorang bupati yang mau memindahkan warga kampung Komodo.

"Orang komodo gelisah. Begitu (kami) gelisah, banyak komodo berenang ke Sape (Bima, NTB), banyak berenang ke mana-mana," ujarnya.

'Merasa aman dekat komodo'

Istri Amin, Indar Wati, mengatakan warga tidak takut meski komodo sering datang ke kampung untuk memakan ternak.

"Kami tahu persis hatinya binatang komodo itu sejalan dengan manusia, mungkin ada kontak batin," katanya.

Untuk menyuruh komodo pergi, katanya, warga hanya perlu mengucap dalam bahasa asli Kampung Komodo, "Sebae, moke mai asde lao wali ri hu" yang berarti "Komodo, pergilah, jangan ganggu."

Menurut warga kampung, hanya ada satu warga yang digigit oleh komodo hingga tewas di masa lampau.

Anak itu disambar komodo karena langsung bermain di hutan padahal baru saja pulang dari laut sehingga tubuhnya bau ikan.

Image caption Warga Kampung Komodo menolak wacana pemindahan mereka ke pulau lain.

Sementara, menurut data Balai TNK, selama 10 tahun terakhir ada 15 kasus komodo menggigit manusia dengan satu korban meninggal di kawasan TNK.

Di antara 15 kasus itu, sembilan korban di antara mereka adalah petugas TNK, lima masyarakat di Kampung Komodo dan Rinca, serta satu fotografer dari Singapura. Adapun korban meninggal adalah pemburu liar dari pulau lain.

Di Pulau Rinca, Tahi adalah korban yang digigit komodo tahun lalu.

Kata Tahi, komodo itu menyerangnya saat ia tidur siang di pondok peristirahatan di kebunnya

"Saya kaget sudah mundur sehingga saya jatuh di tanah. Akhirnya saya di tanah, dia melompat ke bawah... dia tarik di bawah akhirnya saya ikut," ujarnya menceritakan insiden itu.

Ia akhirnya dapat melepaskan diri dari komodo setelah memukul hewan itu dengan tongkat kayu.

Image caption Tahi adalah seorang warga Kampung Rinca yang digigit komodo pada tahun lalu.

Tahi berhasil selamat karena langsung dibawa warga ke rumah sakit di Labuan Bajo.

Meski takut, Tahi mengatakan hingga kini ia masih pergi ke kebun setiap hari untuk bekerja.

Warga tawarkan kerja sama

Seorang anak muda di Desa Komodo, Rosa Saphira, mengatakan warga mendukung upaya pemerintah untuk melestarikan komodo.

"Kan gubernur sama masyarakat Komodo bisa kerja sama melestarikan hewan komodo. Kan tidak harus pindah juga kan Desa Komodo?" ujarnya.

Sementara, Viktor berkukuh Pulau Komodo steril dari manusia.

"Mereka akan dibuat hidup lebih baik, lebih layak, dengan perencanaan perencanaan tourism, dengan masyarakat pariwisata yang baik. Itu akan membuat mereka lebih lebih diuntungkan," ujarnya.

Image caption Warga Kampung Komodo menggantungkan hidup pada sektor pariwisata.

Viktor menambahkan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat sedang melakukann kajian tentang wacana ini.

Sejak TNK ditetapkan sebagai satu dari tujuh keajaiban dunia pada tahun 2012, sebagian besar warga Pulau Komodo mulai menggantungkan hidup dari sektor pariwisata.

Sebelumnya, banyak dari mereka yang bekerja sebagai nelayan, yang menggunakan bom ikan, hingga pemburu ilegal.

Maka itu, warga menentang penutupan TNK karena akan berdampak pada pendapatan mereka.

Pemerintah Pusat tidak sepakat

Di sisi lain, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), yang mengelola TNK, menegaskan bahwa warga tidak perlu dipisahkan dari habitat komodo.

Direktur Jenderal Konservasi dan Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), Wiratno, menyebut warga sudah tinggal di Desa Komodo lebih dari 100 tahun.

"Hubungan masyarakat dengan komodo itu sangat bagus. Ini yang menarik sebetulnya, jadi sebetulnya kita tidak ada peraturan yang mengeluarkan masyarakat dari taman nasional," kata Wiratno.

Image caption Pariwisata adalah tulang punggung perekonomian warga Kampung Komodo.

Ia menambahkan tidak ada konflik antara masyarakat dan komodo.

"Coba lihat deh di kampung Komodo kan. Di situ ada 1.000 lebih individu komodo dan tidak ada isu yang mengatakan komodo turun populasinya jadi 1.000 individu, tidak ada. Kita melakukan pemantauan 15 tahun sampai dengan saat ini," ujarnya.

Wiratno lanjut mempertanyakan dasar Gubernur NTT mengeluarkan wacana itu.

"Karena kewengangan ada di Menteri LHK dan yang penting masyarakat bukan di dalam atau di luar, tapi bagaimana masyarakat menjadi subyek dari pengelolaan dari taman nasional komodo, bukan hanya menjadi obyek dan itu menjadi kewajiban kita bersama," ujarnya.

Wiratno menambahkan tim kementerian dan pemerintah provinsi NTT akan melakukan kajian bersama terkait hal ini.

Berita terkait