HUT Bhayangkara ke-73 dibayangi 'kasus-kasus mandek hingga dugaan kekerasan anggota polisi'

Anggota Polri Hak atas foto Antara

Di tengah peringatan HUT Bhayangkara ke-73 yang jatuh pada 1 Juli, institusi kepolisian masih dibayang-bayangi sederet kasus dugaan kekerasan oleh polisi dan kasus yang mandek.

Juru bicara Polri mengatakan, diakui ada kasus yang belum selesai, namun ia menegaskan "jumlahnya tidak banyak".

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mencatat 643 peristiwa dugaan kekerasan oleh polisi dalam kurun waktu satu tahun terakhir.

Dari jumlah peristiwa ini, KontraS mencatat korban tewas mencapai 651 jiwa, luka 247 orang dan ditangkap 856 orang.

"Mulai dari tingkat Polsek hingga Polda dengan beragam tindakan seperti (dugaan) penembakan, penyiksaan, penganiayaan, penangkapan sewenang-wenang yang mengakibatkan korban luka dan tewas," kata Koordinator KontraS, Yati Andriyani, seperti dilaporkan Muhammad Irham untuk BBC News Indonesia.

Sederet kasus mandek dan kasus yang diduga melibatkan anggota polisi serta isu sorotan KontraS di korps Bhayangkara antara lain:

1. Kerusuhan 21 - 22 Mei 2019

Hak atas foto Antara
Image caption Koordinator KontraS, Yati Andriyani, mengatakan anggota polisi diduga melakukan penembakan, penyiksaan, penganiayaan, penangkapan sewenang-wenang yang mengakibatkan korban luka dan tewas.

Dalam peristiwa aksi bernuansa politik pada 21 - 22 Mei lalu, setidaknya sembilan orang tewas.

KontraS menemukan delapan orang di antaranya tewas karena peluru tajam. Dalam kasus kerusuhan ini, polisi belum menemukan pelakunya.

"Jangankan mengungkap aktornya, mengungkap mereka meninggal karena apa itu juga tidak transparan sampai sekarang," kata Yati.

2. Teror Novel Baswedan

Kasus penyiraman air keras ke wajah penyidik KPK, Novel Baswedan terjadi 11 April 2016.

Terakhir, kepolisian membentuk tim khusus untuk mengungkap kasus Novel. Tim ini terdiri 65 orang dari unsur tim pakar, internal KPK, dan kepolisian.

Namun sampai saat ini kepolisian belum menemukan titik terang mengenai pelaku dan motifnya.

3. Kasus dugaan penyiksaan oleh polisi

Dalam catatan KontraS, kepolisian masih menduduki peringkat pertama dalam daftar institusi yang "kerap melakukan praktik penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi lainnya".

Periode Juni 2018 hingga Mei 2019 angka penyiksaan di institusi Polri mencapai 57 kasus. Sebanyak 49 kasus bermotif untuk mendapatkan pengakuan dari korban dan 51 kasus salah tangkap.

Hak atas foto Antara
Image caption Kasus penyiraman air keras ke wajah penyidik KPK, Novel Baswedan terjadi 11 April 2016.

"Masih tinggi angka penyiksaan oleh anggota Polri menunjukkan bahwa institusi kepolisian tidak menjadikan peristiwa-peristiwa penyiksaan yang dilakukan oleh anggotanya sebagai upaya mengevaluasi dan mengoreksi kerja-kerja polisi di lapangan," kata Yati.

4. Isu korupsi di kepolisian

Koordinator KontraS, Yati Andriyani, mengatakan hal yang perlu diperhatikan adalah isu korupsi di institusi kepolisian.

Kasus korupsi di tubuh kepolisian yang sempat menjadi perhatian publik antara lain korupsi Simulator SIM yang melibatkan Irjen Djoko Susilo, rekening gendut Aiptu Labora Sitorus, dan kasus pencetakan sawah Kementerian BUMN yang melibatkan AKBP Brotoseno.

"Isu korupsi di kepolisian itu harus dijawab oleh kepolisian bahwa memang kepolisian itu bersih dan transparan," kata Yati.

5. 'Kekerasan polisi' dalam isu Papua

Selama periode Juni 2018 hingga Mei 2019, KontraS menemukan tindakan kekerasan apparat polisi dalam menangani isu yang berkaitan dengan Papua.

Hal ini sangat berkaitan dengan penyampaian aspirasi perihal hak menentukan nasib sendiri oleh masyarakat Papua Barat.

Dalam periode tersebut, KontraS mencatat sedikitnya 27 kasus kerkerasan terkait pelanggaran kebebasan berekspresi, berkumpul dan menyampaikan pendapat.

"Beberapa kasus pembubaran acara dan penganiayaan terhadap empat aktivis di Asrama Mahasiswa Papua terkait acara Panggung Bebas Ekspresi dengan tema 'Papua Darurat HAM'," lanjut Yati.

Selanjutnya, KontraS meminta kepolisian untuk mengevaluasi lembaganya secara menyeluruh.

Sejauh ini, Yati melihat masih ada persoalan dalam diskresi yang dimiliki polisi.

Ia meminta agar dalam momentum HUT Bhayangkara ke-73 ini, polisi melakukan evaluasi yang akuntabel dan transparan agar tiap oknum polisi yang menggunakan diskresi berdasar subjektivitas dapat secara terukur dibatasi oleh peraturan hokum.

Selain itu, KontraS juga meminta agar kepolisian melakukan evaluasi antar satuantingkatan, terutama di tingkat Polres yang rentan terhadap pelanggaran moral, etik, disiplin maupun hukum.

"Terakhir, adanya evaluasi terhadap evektivitas lembaga pengawas internal dan eksternal yang dapat mendorong akuntabilitas Polri," jelas Yati.

'Hilang harapan'

Dari sederet kasus yang belum dituntaskan kepolisian, muncul keputusasaan dari salah satu keluarga korban kerusuhan 21-22 Mei 2019.

Didin Wahyudin, ayah dari Harun Al Rasyid korban tewas kerusuhan 21-22 Mei, mengaku tak bisa berharap banyak pada polisi untuk mengungkap kasus anaknya.

"Saya sudah tidak berharap (kepada polisi) kalau di negara ini. Saya sudah ke mana-mana, ke Komnas HAM, ke LPSK, jadi tindakannya seperti terhalang begitu. Jadi untuk mencari keadilan sulit di negara kita ini," kata Didin, Senin (07/01).

Dalam kerusuhan 21 - 22 Mei, Harun Al Rasyid tewas tertembak di bagian dada kiri di kawasan Slipi, Jakarta Barat.

Dalam surat penyebab kematian hanya disebutkan korban berusia 15 tahun ini tewas lantaran cedera lainnya.

"Anak saya bukan perusuh. Kenapa mereka bilang perusuh?" lanjut Didin.

Sementara itu, Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Poengky Indarti, meminta kasus-kasus yang belum tuntas hingga melibatkan kekerasan dari anggota polisi segera dilaporkan ke pihak pengawas kepolisian.

"Segera melaporkan ke Irwasum dan Kadiv Propam dan Kompolnas. Sehingga kita bisa lihat satu per satu di mana kejadiannya, apakah kasusnya seperti itu atau ada hal lain yang kurang informatif. jadi kita bisa ngecek kebenarannya," ujar Poengky.

Tanggapan polisi

Hak atas foto Antara
Image caption Jubir Polri Dedi Prasetyo mengatakan pihaknya sudah mengungkap sekitar 60% kasus dalam setahun terakhir.

Kepolisian Indonesia mengakui adanya kasus-kasus yang belum diselesaikan atau yang melibatkan anggotanya.

Namun, juru bicara Kepolisian Indonesia, Dedi Prasetyo, mengklaim kasus-kasus tersebut jumlahnya tidak sebanyak yang telah dituntaskan polisi.

Dari seluruh perkara yang ditangani kepolisian dalam satu tahun terakhir, lebih dari 60% telah terungkap.

"Itu hanya sekian persen ya tidak terlalu banyak. Tapi tetap jadi perhatian pimpinan Polri," kata Dedi saat dihubungi BBC Indonesia, Senin (01/07).

Berdasarkan Data Kepolisian Indonesia, jumlah kejahatan yang ditangani pada 2018 sebanyak 65.375 kasus.

Ini merupakan perkara jenis konvensional seperti pencurian, penganiayaan, pembunuhan, minuman keras dan perjudian.

Dedi juga mengakui adanya tindak kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam menangani perkara jenis konvensional. Menurutnya, hal ini kemungkinan besar terjadi karena kasus jenis konvensional berkaitan langsung dengan kekerasan.

"Kalau kejahatan konvensional boleh dikatakan, mohon maaf, karena dia juga dekat dengan kekerasan maka tidak menutup kemungkinan juga, penangkapan ada sebagian tindakan penegakan hukum yang dilakukan dengan menembak tersangka tersebut," kata Dedi.

Saat ditanya mengenai sejumlah kasus besar seperti kekerasan terhadap Novel Baswedan, dan kematian warga sipil dalam kerusuhan 21-22 Mei 2019, Dedi mengatakan, "Tiap kasus itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda".

"Ya, ini nobody's perfect(tak ada yang sempurna). Taj ada satu organisasi, apalagi polisi di dunia ini yang sempurna," kata Dedi.

Berita terkait