Kasus Baiq Nuril: Menkumham usulkan Presiden Jokowi beri amnesti

Baiq Nuril Hak atas foto BBC News Indonesia

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly merekomendasikan agar Presiden Jokowi memberi amnesti kepada Baiq Nuril, agar korban pelecehan atau kekerasan seksual tidak takut melaporkan kasusnya kepada aparat hukum.

"Yang kita khawatirkan kalau sempat ini tidak dilakukan, maka ada mungkin ratusan ribu perempuan Indonesia yang kena kekerasan seksual, tak akan berani lagi mengadukannya atau memprotes," kata Yasonna, usai bertemu Baiq Nuril dan tim kuasa hukumnya di Kantor Kemenkumham, Jakarta, Senin (08/07).

Sebelumnya, upaya hukum terakhir atau peninjauan kembali (PK) Baiq Nuril ditolak Mahkamah Agung.

Para hakim di tingkat PK menyatakan Baiq Nuril terbukti bersalah karena "mendistribusikan atau mentransmisikan konten kesusilaan" yang tertera dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Hak atas foto ANTARAFOTO
Image caption Baiq Nuril terancam dihukum enam bulan penjara dengan denda Rp500 juta subsidair 3 bulan penjara.

Baiq Nuril terancam dihukum enam bulan penjara dengan denda Rp500 juta subsidair 3 bulan penjara.

Artinya, jika denda tidak dibayar maka akan digantikan dengan penjara selama tiga bulan. Baiq Nuril adalah korban pelecehan seksual yang dilaporkan oleh pelaku dengan tuduhan menyebarkan konten kesusilaan.

Yasonna menambahkan pemberian amnesti merupakan langkah tepat. Sebab pilihan lainnya, yaitu grasi, tidak memungkinkan karena dalam aturannya pengajuan grasi hanya dapat dilakukan oleh terpidana yang terancam hukuman minimal dua tahun penjara.

"Ini menyangkut rasa keadilan yang dirasakan oleh Ibu Baiq Nuril dan banyak wanita-wanita lainnya," tambah Yasonna.

Mengapa Menkumham kumpulkan pakar hukum?

Pada Senin (08/07) malam, Menkumham mengumpulkan pakar-pakar hukum untuk membuat argumentasi terkait rekomendasi amnesti untuk Baiq Nuril.

Setelah mengumpulkan pendapat dari para pakar hukum, Kemenkumham akan menyerahkan kepada Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg) dan akan diteruskan kepada DPR.

Hak atas foto ANTARA
Image caption "Saya ingin mencari keadilan. Saya tidak akan menyerah. Harapannya, saya ingin bapak presiden mengabulkan permohonan amnesti saya," kata Baiq Nuril.

"Amnesti bisa langsung dari presiden, dari mensesneg. Tapi supaya rapih administrasi, yuridisnya kita mau siapkan dengan baik," tambah Yasonna.

Sementara itu, korban pelecehan seksual, Baiq Nuril menyatakan harapannya untuk bisa mendapatkan amnesti dari Presiden Jokowi.

"Saya ingin mencari keadilan. Saya tidak akan menyerah. Harapannya, saya ingin bapak presiden mengabulkan permohonan amnesti saya," katanya, seperti dilaporkan wartawan BBC News Indonesia, Silvano Hajid, dari kantor Menkumham, Senin sore..

Rieke Diah Pitaloka, pendamping hukum Baiq Nuril mengatakan pihaknya bersama dengan tim kuasa hukum akan mengajukan penangguhan penahanan bagi mantan guru SMAN 7 Mataram tersebut.

"Dari kami sendiri, sedang akan mengajukan penangguhan eksekusi kepada jaksa agung, sehingga ibu nuril tidak ditahan," kata Rieke dalam jumpa pers yang sama.

Apa tanggapan Mahkamah Agung?

Sebelumnya, upaya hukum terakhir Baiq Nuril kandas menyusul putusan PK Mahkamah Agung menolak permohonan Baiq Nuril. Juru bicara MA, Andi Samsan Nganro mengatakan putusan tersebut sudah sesuai prosedur.

"Jadi menilai yang berkembang dalam persidangan itu apakah sudah benar penerapan hukumnya atau tidak. Jadi memang putusan MA mengecewakan, tapi seperti itulah proses hukum," kata Andi dalam keterangan pers di kantornya, Senin (08/07), seperti dilaporkan wartawan Muhammad Irham untuk BBC News Indonesia.

Hak atas foto ANTARA FOTO/MAULANA SURYA
Image caption Korban pelecehan seksual, Baiq Nuril menyatakan harapannya untuk bisa mendapatkan amnesti dari Presiden Jokowi.

Andi juga membantah MA melakukan maladministrasi terkait dengan putusan PK kasus Baiq Nuril, seperti yang dikemukakan sejumlah pihak, termasuk Ombudsman RI.

Hakim yang memutus perkara Baiq Nuril di tingkat Kasasi atau PK disinyalir telah melanggar Peraturan Mahkamah Agung No. 3/2017 tentang "Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum".

Salah satu pedoman ini bertujuan agar hakim "mengidentifikasi situasi perlakuan yang tidak setara sehingga mengakibatkan diskriminasi terhadap perempuan".

Namun, Juru Bicara MA, Andi Samsan Nganro mengatakan, dalam perkara ini peraturan tersebut tidak berlaku bagi Nuril Baiq.

Andi berdalih, Nuril Baiq bukan berada pada posisi sebagai korban atau pun saksi.

"Nah, dalam perkara yang kita sebutkan tadi lagi, di sini perempuan sebagai terdakwa. Bukan sebagai korban, kalau sebagai korban ya tentu ada jalur hukumnya," katanya.

Apa langkah Presiden: Grasi atau amnesti?

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan akan menggunakan kewenangannya untuk menyelesaikan kasus Baiq Nuril. Jokowi berkonsultasi terlebih dahulu dengan Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung dan Menko Polhukam dalam penyelesaian kasus Baiq Nuril: amnesti atau grasi.

Grasi merupakan pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan atau penghapusan pidana kepada seorang yang diberikan oleh presiden. Artinya, pemohon mengakui kesalahan dan meminta pengurangan masa tahanan kepada presiden.

Hak atas foto Twitter
Image caption Tulisan tangan Baiq Nuril yang beredar di media sosial, menagih janji Presiden Joko Widodo untuk memberinya amnesti

Sementara itu, amnesti adalah pernyataan umum yang diterbitkan melalui atau dengan undang undang tentang pencabutan semua akibat dari pemidanaan suatu pidana tertentu. Akibat pemberian amnesti, semua dampak hukumannya dihapus. Amnesti juga dapat diberikan kepala negara tanpa diminta.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin mengatakan sampai saat ini belum ada rencana pemberian amnesti, atau pun permohonan amnesti resmi dari pihak Baiq Nuril. "Sampai saat ini saya di kantor, saya cek masih belum ada," katanya saat dihubungi wartawan Muhammad Irham untuk BBC News Indonesia, Senin (08/07).

Ngabalin menambahkan Presiden Jokowi menghormati keputusan yang telah diambil oleh pengadilan mulai dari tingkat Pengadilan Negeri hingga tingkat Peninjauan Kembali. Ia memastikan Presiden Jokowi akan merespon penyelesaian kasus ini.

"Saya percaya itu hak prerogatif presiden, baik amnesti maupun grasi ya tentu beliau yang punya pertimbangan," lanjut Ngabalin.

Berita terkait