Regulasi IMEI: pro-kontra pendaftaran ponsel demi 'memberantas pasar gelap' yang rugikan negara Rp2,8 triliun

Ekonomi Hak atas foto AFP/CHOO YOUN-KONG
Image caption Pengawasan berbasis teknologi dinilai tak bakal efektif membendung ponsel ilegal tanpa penindakan hukum yang tegas.

Regulasi tentang identitas telepon selular atau IMEI rencananya bakal segera diterapkan pemerintah demi memberantas peredaran telepon genggam dari pasar gelap.

Meski diklaim dapat membendung kerugian negara akibat penyelundupan ponsel dari luar negeri yang mencapai hampir Rp2,8 triliun, peraturan ini diperkirakan berpotensi merugikan pedagang, bahkan merenggut data pribadi pengguna layanan telekomunikasi.

Para pedagang ponsel di kawasan Sarinah, Jakarta, belum memahami betul rencana pemerintah memperketat kesesuaian nomor identitas ponsel alias IMEI, yang tertera di badan telepon, dengan yang tercatat di Kementerian Perindustrian.

Namun, kata Wijaya, salah satu pedagang telepon genggam, aturan itu seharusnya menyasar distributor di pasar gelap, bukan penjual ponsel yang disebutnya pemain kecil dalam rantai perdagangan.

Ponsel tanpa IMEI akan dikategorikan ilegal

Menurut Wijaya, regulasi yang salah kaprah justru dapat membunuh para pemilik kios ponsel yang saat ini nyaris gulung tikar akibat jual-beli berbasis internet.

"Ibarat rumah, pintu masuk harus dijaga. Masuk barang, cegat di situ. Di sini kan kalau sudah beredar, sulit dikendalikan," kata Wijaya, Senin (15/07).

"Seharusnya dari Bea Cukai, kasih sanksi berat di sana. Kalau sudah masuk, susah, karena barang pasti terpencar. Toko kecil seperti kami begini ikut saja," tuturnya kepada wartawan BBC News Indonesia, Abraham Utama.

Sukri, pedagang ponsel lainnya di kawasan Sarinah, menilai regulasi itu bisa merembet ke penjualan produk selain ponsel. Ia berharap regulasi IMEI tak memperburuk penjualan ponsel di level eceran.

"Penjualan lagi sepi, kalah dengan dengan toko online. Kami kalau stok satu tipe handphone misalnya, kami simpan juga sarung ponselnya. Jangan toko yang diperumit," kata Sukri.

Hak atas foto AFP/BAY ISMOYO
Image caption Dalam setahun, diperkirakan 45 juta ponsel terjual di Indonesia.

IMEI adalah singkatan dari International Mobile Equipment Identification. Ini adalah 14-15 nomor identitas ponsel untuk setiap slot kartu GSM.

Di Indonesia, produsen dan importir wajib mendaftarkan IMEI setiap ponsel mereka ke Kementerian Perindustrian sebelum menjual produk ke pasar.

Dalam regulasi yang tengah disusun, pemerintah berencana akan memblokir ponsel yang tidak memiliki IMEI resmi. Ponsel tanpa IMEI akan dikategorikan ilegal atau diperdagangkan tanpa proses pengenaan pajak negara.

Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika, Ferdinandus Setu, menyebut regulasi ini akan menambal pengawasan penyelundupan ponsel dari luar negeri yang belum optimal.

"Ini adalah salah satu cara menggunakan teknologi informasi. Kawan-kawan di Bea Cukai juga memperketat pengawasan di pelabuhan. Tapi cara itu masih sering bocor," ujar Ferdinandus saat dihubungi.

Hak atas foto AFP/BEHROUZ MEHRI
Image caption Ponsel resmi yang dijual di Indonesia memiliki identitas IMEI yang terdaftar di Kementerian Perindustrian.

Merujuk data Asosiasi Ponsel Seluruh Indonesia (APSI), 20% dari 45 juta ponsel yang terjual di Indonesia setiap tahun merupakan barang dari pasar gelap.

APSI memperkirakan, kerugian negara per tahun mencapai hampir Rp2,8 triliun. Angka itu dari pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan yang tak dapat disedot dari penjualan ponsel ilegal.

Ferdinandus berkata, menjelang pemberlakuan regulasi itu, pemerintah terus memperkuat basis data, terutama sistem DIRBS di Kemenperin. Sistem itulah yang bakal mengecek keaslian IMEI sebuah ponsel.

Hak atas foto Getty Images/NurPhoto
Image caption Regulasi IMEI tidak akan berlaku untuk ponsel dari pasar gelap yang telah lebih dulu dibeli masyarakat.

Meski wacana ini digulirkan untuk membendung ponsel dari pasar gelap, regulasi IMEI dinilai bakal sia-sia jika penindakan terhadap penyelundupan barang masih lemah.

'Bukan permainan kelas teri'

Pengamat telekomunikasi dari ICT Institute, Heru Sutiadi, menyebut pemeriksaan IMEI tidak boleh terpisah dari upaya terpadu menghentikan impor gelap telepon genggam.

"Penyelundupan barang ke Indonesia bukan permainan kelas teri. Dulu ada penyelundupan banyak kontainer berisi ponsel, diduga melibatkan tokoh politik yang sampai saat ini tidak jelas penyelesaiannya."

"Jangan sampai merugikan pedagang dan akses penyelundup itu tetap ada. Penerapan ini bagus tapi jalan tikusnya juga harus ditutup," kata Heru.

Direktorat Bea dan Cukai mengklaim selama tiga tahun terakhir telah menyita 50.000 ponsel ilegal. Barang haram itu setara Rp143 miliar.

Hak atas foto AFP/BAY ISMOYO
Image caption Sistem pembaca IMEI dan nomor GSM diharapkan tidak berujung penyalahgunaan data pribadi pelanggan.

Tak hanya itu, regulasi tentang IMEI dinilai perlu dikontrol secara terus-menerus. Heru berkata, penyalahgunaan data pribadi konsumen disebut merupakan taruhannya.

Dalam kajian lembaga nonprofit yang berbasis di Inggris, Privacy International, misalnya, pendaftaran IMEI juga kerap menjadi pintu masuk penyadapan terhadap warga negara.

"Perlindungan data pribadi Indonesia masih lemah. Niat baik saja tidak cukup."

"Data pribadi harus tetap jadi data pribadi, bukan data publik yang disebar atau digunakan untuk hal yang tidak-tidak," ujar Heru.

Bagaimanapun, regulasi tentang IMEI belum akan diterapkan dalam waktu dekat. Peraturan lintas lembaga yang melibatkan Kominfo, Kemenperin, dan Kementerian Perdagangan baru dijadwalkan akan diteken Agustus mendatang.

Penerapan regulasinya pun, kata Fernandus Setu, baru akan dimulai tiga sampai enam bulan setelahnya.

Dan saat regulasi itu mulai efektif berlaku, ponsel dari pasar gelap yang sudah ditangan konsumen tidak akan terdampak. Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku surut.

Berita terkait