Polemik qanun poligami di Aceh
Media playback tidak ada di perangkat Anda

Polemik rancangan qanun poligami di Aceh

Bagi sebagian khalayak di Aceh, rancangan qanun poligami akan memperjelas hak istri selain istri pertama, tetapi aktivis dan beberapa warga mempertanyakan aspek keadilan dalam praktik poligami.

Pegiat perempuan di Aceh mengatakan, ketidakjelasan aspek keadilan dalam praktik poligami dan ukuran pemenuhan hak istri selain istri pertama merupakan inti masalahnya.

Namun Edo, yang memiliki dua istri, mengaku menikah lagi karena dalam pernikahan pertamanya tidak memiliki anak.

Walaupun mengaku tidak akan pernah bisa bersikap adil sepenuhnya, Edo mengaku rumah tangganya langgeng karena masing-masing bisa saling mengisi satu sama lain.

Simak juga:

Organisasi Balai Syura Ureung Inong Aceh mengatakan praktik poligami hanya akan mendiskreditkan perempuan dan nantinya akan menjadi sebuah tradisi baru bagi kaum lelaki untuk memiliki istri lebih dari satu.

"Sebenarnya Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sudah dijelaskan dengan baik bagaimana laki-laki dibolehkan untuk poligami, akan tetapi diharuskan untuk memiliki hubungan yang monogami," kata Soraya Kamaruzzaman, aktivis HAM dan ketua Balai Syura Ureung Inong Aceh.

Soraya juga menyoroti salah satu pasal dalam Rancangan Qanun Hukum Keluarga yang diusulkan oleh Pemerintah Provinsi Aceh yang disebutnya malah melemahkan posisi perempuan.

Dalam pasal 48 disebutkan apabila laki-laki yang hendak poligami dan tidak mendapatkan izin dari istri pertama, maka sang suami boleh meminta izin nikah kepada Mahkamah Syariah.

"Kita tidak anti-Islam, tapi seharusnya pemerintah harus memikirkan banyak hal lain, jangan pula dalam qanun tersebut malah menjelaskan bagaimana laki-laki bisa berlaku adil dalam memberikan kepuasan seksual, ukuran kepuasan diukur dari mana?" tanya Soraya.

Video produksi Hidayatullah dan Lesthia Kertopati