Kasus Novel Baswedan di Kongres AS: Kantor Staf Presiden sebut 'sia-sia', DPR usulkan penundaan APBN untuk KPK

NOVEL Hak atas foto ANTARA FOTO

Amnesty International Indonesia menyebut pemaparan kasus penyerangan terhadap penyidik KPK, Novel Baswedan, di Kongres Amerika Serikat (AS) penting untuk memotivasi Polri menuntaskan kasus ini, tapi Kantor Staf Presiden (KSP) menyebut langkah itu "sia-sia".

Kasus penyiraman air keras pada Novel Baswedan diperdengarkan pada sidang bertajuk 'Human Rights in Southeast Asia: A Regional Outlook' pada Komite Hubungan Luar Negeri, Dewan Perwakilan AS, yang dipimpin Brad Sherman (25/07).

Manajer Advokasi Amnesty International untuk Asia Pasifik, Francisco Bencosme, memaparkan bahwa sudah dua tahun kasus penyerangan terhadap Novel belum terungkap.

"Saat itu dia tengah menyelidiki sebuah kasus besar yang mungkin berdampak pada penegak hukum di level atas. Hingga kini belum ada seorang pun yang menjadi tersangka pada kasus ini, kejadian yang membuat upaya pemberantasan korupsi [di Indonesia] mundur," ujar Bencosme dalam sidang itu.

Kasus serangan air keras terhadap Novel menjadi salah satu topik dalam deretan kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang diangkat dalam sidang itu.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menilai pemaparan itu dilakukan untuk mendorong Polri menyelesaikan kasus tersebut.

Dukungan sebanyak mungkin, dari dalam dan luar negeri, tambahnya, juga sangat diperlukan untuk melawan intimidasi kepada anggota KPK lainnya.

Hak atas foto ANTARA FOTO
Image caption Kapolri membentuk tim teknis untuk menindaklanjuti temuan TGPF kasus Novel.

Amnesty International tengah memetakan siapa-siapa saja anggota Kongres yang potensial atau punya perhatian terhadap kasus Novel untuk kemudian diberikan rangkuman mengenai kasus itu.

Mereka berharap anggota Kongres AS bisa mengirim surat ke pemerintah Indonesia untuk mengutarakan perhatian mereka terkait kasus itu.

Di sisi lain, tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ifdhal Kasim, menilai sebetulnya langkah Amnesty International itu boleh-boleh saja.

Namun, ujarnya, hal itu disayangkan karena penyidikan kasus ini masih terus berjalan dan tidak diabaikan pemerintah.

Hak atas foto Antara/MUHAMMAD ADIMAJA
Image caption Pengunjuk rasa yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi menggelar aksi di kawasan Mabes Polri, Jakarta. Dalam aksi tersebut mereka menyampaikan bahwa kinerja Tim Satgas kasus penyerangan terhadap Novel Baswedan tidak menunjukkan perkembangan yang signifikan.

"Menurut saya [pemaparan di Kongres] itu suatu pekerjaan yang sia-sia karena AS sendiri sekarang sedang banyak masalah dalam negerinya," ujar Ifdhal.

"Dan kritik pada AS dibidang HAM sangat tinggi karena mereka melarang imigran masuk, dan seterusnya."

Apa kata Polri?

Polri enggan mengomentari hal ini lebih lanjut.

"Polri fokus menindaklanjuti rekomendasi dari Tim Pencari Fakta dengan membentuk Tim Teknis yg akan dipimpin oleh Kabareskrim," ujar Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Polri Kombes Asep Adi Saputra melalui pesan tertulis.

Tim Teknis kepolisian, yang terdiri dari sekitar 50 anggota polisi akan bekerja pada bulan Agustus.

Hak atas foto Antara
Image caption Polri membentuk tim teknis menindaklanjuti kasus serangan air keras terhadap Novel Baswedan.

Sebelumnya, tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) bentukan Kapolri Jenderal Tito Karnavian belum berhasil mengungkapkan siapa pelaku penyiraman air keras terhadap Novel, meski telah bekerja selama enam bulan.

Mereka hanya menemukan fakta bahwa ada enam kasus yang berpotensi menimbulkan serangan air keras ke wajah penyidik KPK, Novel BaswedanKasus korupsi e-KTP, yakni :

  • Kasus korupsi mantan ketua MK, Akil Mochtar
  • Kasus korupsi Sekjen Mahkamah Agung
  • Kasus korupsi Bupati Buol
  • Kasus korupsi wisma atlet
  • Kasus kriminal sarang burung walet di Bengkulu.
Hak atas foto Antara
Image caption Dalam wawancara khusus dengan BBC Indonesia saat TGPF mulai dibentuk, Novel Baswedan mengutarakan keraguan kebenaran kasusnya akan terungkap.

Presiden Joko Widodo memberi tenggat waktu tiga bulan bagi kepolisian untuk menuntaskan kasus ini.

Kritik dari DPR

Juru Bicara KPK Febri Diansyah merespons pemaparan kasus Novel di Kongres AS dengan mengatakan kasus Novel sudah menjadi perhatian dunia internasional.

"Komnas HAM sebenarnya juga sudah pernah mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Novel, apa yang dilakukan oleh mereka yang berjuang melawan korupsi, itu masuk dalam kategori sebagai pembela HAM," ujarnya.

Hak atas foto Yulius Satria Wijaya/ANTARA FOTO
Image caption Penyidik senior KPK Novel Baswedan memberikan keterangan pers setelah diperiksa sebagai saksi di gedung KPK, Jakarta, Kamis (20/06).

Berseberangan dengan itu, Ifdhal Kasim melihat hal ini sebagai peristiwa pidana semata, bukan pelanggaran HAM.

Sementara itu, anggota DPR Komisi III, Masinton Pasaribu, mengkritik KPK karena mendukung Amnesty International untuk membawa kasus ini ke Kongres AS.

"Ini akan mempengaruhi citra negara Indonesia ke forum-forum internasional berikutnya," katanya

Hak atas foto MUHAMMAD ADIMAJA/ANTARA FOTO
Image caption Pengunjuk rasa yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi menggelar aksi di kawasan Mabes Polri, Jakarta, Senin (15/07). Dalam aksi tersebut mereka menyampaikan bahwa kinerja Tim Satgas kasus penyerangan terhadap Novel Baswedan tidak menunjukkan perkembangan yang signifikan

Sebagai lembaga negara yang dibiayai APBN, apa yang dilakukan KPK, ujarnya, tidaklah etis.

Maka itu, Masinton mengusulkan agar pencanangan APBN 2020 untuk KPK ditunda hingga pimpinan KPK memberikan klarifikasi soal ini.

Apakah dampaknya pada penuntasan kasus Novel?

Pengamat politik internasional Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Adriana Elisabeth, melihat Amnesty International membawa kasus ini ke Kongres AS sebagai sikap bahwa penyelesaian kasus tidak bisa dilakukan di dalam negeri.

Namun, Adriana sanksi hal ini akan berdampak signifikan pada penuntasan kasus Novel, karena menurut pengamatannya, penuntasan kasus itu memiliki unsur politik yang sangat kuat.

Hak atas foto ANTARA FOTO
Image caption Novel

"Kalau ada rekomendasi (dari Kongres AS), keputusannya (untuk menutaskan kasus) ada pada pemerintah Indonesia. Kalau itu diintepretasikan sebagai sebuah intervensi (luar negeri) kan sulit juga," ujarnya.

Meski begitu, Adriana yakin kasus ini telah menjadi perhatian internasional, karena kasus-kasus yang terjadi di Indonesia hampir selalu disorot negara-negara lain.

Topik terkait

Berita terkait