Presiden Jokowi akan menerapkan Kartu Pra Kerja mulai 2020

Jokowi Jusuf Kalla Hak atas foto SIGID KURNIAWAN/ANTARA FOTO
Image caption Presiden Joko Widodo (kiri) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla menghadiri sidang Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/08).

Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah akan memberikan akses ketrampilan kepada pengangguran yang sedang mencari kerja melalui Kartu Pra Kerja mulai 2020 nanti.

Hal itu disampaikan Jokowi dalam pidato pengantar RAPBN 2020 di gedung DPR, Jakarta, Jumat (16/08).

"Mereka dapat memilih jenis kursus yang diinginkan, antara lain coding, data analitik, desain grafis, akuntansi, bahasa asing, barista, agrobisnis, hingga operator alat berat dan yang lain-lainnya," jelas Jokowi.

Kartu Pra Kerja merupakan salah satu program yang dijanjikan Jokowi saat kampanye Pilpres lalu.

Kartu ini akan diberikan kepada masyarakat yang masih mencari pekerjaan. Melalui kartu ini, mereka akan dibekali keterampilan khusus.

Menurut peneliti Ketenagakerjaan dari LIPI, Ngadi, keterampilan yang disebutkan Jokowi dalam kartu pra kerja lebih berorientasi untuk masyarakat perkotaan.

Padahal tiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda-beda untuk diolah menjadi pontensi ekonomi.

"Katakanlah di Gunung Kidul, penduduknya potensinya mungkin pariwisata dan pertanian, tapi kemudian mereka akan lebih banyak ke kota," kata Ngadi saat dihubungi BBC Indonesia, Jumat (16/08).

Hak atas foto PUSPA PERWITASARI/ANTARA FOTO
Image caption Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) menyapa jurnalis usai Sidang Bersama DPD-DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/08).

Selain itu, Ngadi mengatakan semestinya Presiden Jokowi juga memprioritaskan perbaikan mutu pendidikan nasional. Sebab selama ini pendidikan di Indonesia tidak optimal menjawab kebutuhan pasar tenaga kerja.

Sementara itu, Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi, Ahmad Erani Yustika mengatakan keterampilan yang akan diberikan melalui Kartu Pra Kerja nantinya akan disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

Kata Erani, apa yang disampaikan Presiden Jokowi itu 'hanya penyebutan saja'.

"Jadi intinya kartu pra kerja nanti disesuaikan dengan keunggulan dan karakteristik daerah misalnya di daerah itu ada pengembangan industry kimia, itu nanti aka nada pelatihan terkait dengan hal itu," kata Erani kepada BBC Indonesia, Jumat (16/08).

Selain itu, Ahmad Erani Yustika juga mengatakan keterampilan dalam kartu pra kerja yang disebut Jokowi untuk menunjukkan perlu adanya perubahan di balai-balai pelatihan.

Sebab selama ini, balai pelatihan sangat terbatas seperti keterampilan menjahit, bengkel, dan las.

Dana pendidikan dinaikkan menjadi 20%

Sesuai dengan amanat konstitusi, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20% dari belanja negara pada tahun 2020. Anggaran pendidikan direncanakan sebesar Rp505,8 triliun, kata Jokowi

Dari anggaran yang cukup besar di bidang pendidikan, menurut Jokowi, tahun depan pemerintah juga akan memperluas sasaran beasiswa untuk pendidikan tinggi.

Hak atas foto PUSPA PERWITASARI/ANTARA FOTO
Image caption Rangkaian kendaraan yang membawa Presiden Joko Widodo tiba di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/08).

"Targetnya mencapai 818 ribu mahasiswa yang berasal dari keluarga tidak mampu tapi memiliki prestasi akademik," katanya.

"Melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) kuliah, termasuk lanjutan Bidik Misi beasiswa kuliah, ini juga diberikan untuk mahasiswa pendidikan vokasi dan politeknik serta pendidikan sarjana pada program studi sains dan teknologi," kata Jokowi.

Pertumbuhan ekonomi ditetapkan 5,3%

Pemerintah menetapkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020 mencapai Rp2528,8 triliun, dengan asumsi angka pertumbuhan ekonomi 5,3%, inflasi 3,1%, nilai 1 dolar sebesar Rp14.400, dan harga minyak dunia 65 dolar per barel.

"Seluruh gambaran perkiraan indikator ekonomi makro di atas menjadi dasar dalam penyusunan RAPBN tahun 2020," kata Presiden Jokowi saat membacakan Pidato tentang Nota Keuangan dan RUU APBN 2019 di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (16/08).

Dalam evaluasinya, Presiden Jokowi mengeklaim ekonomi nasional dalam empat tahun terakhir semakin membaik.

Pertumbuhan ekonomi meningkat dari 4,88% (2015) menjadi 5,17% (2018) dan pada semester I-2019 mencapai 5,17%, kata presiden.

Hak atas foto SIGID KURNIAWAN/ANTARA FOTO
Image caption Angka pengangguran disebut Jokowi turun dalam empat tahun terakhir. "Semula 5,81% (Februari 2015) menjadi 5,01% (Februari 2019)," ungkapnya.

Angka pengangguran disebut Jokowi turun dalam empat tahun terakhir. "Semula 5,81% (Februari 2015) menjadi 5,01% (Februari 2019)," ungkapnya.

Selain itu Jokowi juga mengklaim penduduk miskin di Indonesia terus menurun dari 11,22% pada Maret 2015 menjadi 9,41% pada Maret 2019.

"Terendah dalam sejarah NKRI kita," katanya.Selain itu Jokowi juga mengeklaim adanya penurunan ketimpangan yang ditunjukkan dari rasio gini semula 0,408 (Maret 2015) menjadi 0,382 (Maret 2019).

Begitu pula dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang naik dari 69,55 (2015) menjadi 71,39 (2018).

"Tidak ada lagi provinsi dengan tingkat IPM yang rendah," lanjut Jokowi.

Tantangan ekonomi global

Di tengah penyataannya tersebut, Presiden Jokowi juga mengingatkan adanya tantangan ekonomi global yang mengalami ketidakpastian.

Di antaranya, menurutnya, sejumlah negara sedang mengalami pertumbuhan ekonomi negatif.

"Kita juga menghadapi tantangan perang dagang, depresiasi nilai mata uang beberapa negara seperti Yuan-Tiongkok, Peso-Argentina membuat kita harus waspada," kata Jokowi.

Tiga strategi kebijakan yang akan dicanangkan pemerintah, antara lain, "Memobilisasi pendapatan dengan tetap menjaga iklim investasi, meningkatkan kualitas belanja agar lebih efektif dan dalam mendukung program-program prioritas mencari biaya secara hati-hati dan efisien.

"Lebih lanjut presiden mengatakan, tahun 2020, fokus RAPBN diarahkan pada lima hal utama yaitu penguatan kualitas SDM, akselerasi pembangunan infrastruktur, serta penguatan program perlindungan sosial.

Selain itu, pemerintah juga akan mengarahkannya kepada penguatan kualitas desentralisasi fiskal untuk mendorong kemandirian daerah, serta yang terakhir, mengantisipasi ketidakpastian global.

"Dengan fokus pada lima hal tersebut dan berpatok pada karakter kebijakan fiskal yang ekspansif namun terarah dan terukur, maka defisit anggaran tahun 2020 direncanakan sebesar 1,76% dari PDB, atau sebesar Rp 307,2 triliun dengan pendapatan negara dan hibah sebesar Rp 2221,5 triliun serta belanja negara sebesar Rp 2528,8 triliun," lanjut Presiden Jokowi.

Dalam RAPBN tahun 2020, belanja negara direncanakan akan mencapai Rp2528,8 triliun atau sekitar 14,5% dari PDB, katanya.

Dikatakan pula bahwa belanja negara akan digunakan untuk memperbaiki kualitas SDM dan melanjutkan program perlindungan sosial untuk menjawab tantangan demografi.

"Selain itu belanja juga ditujukan untuk meningkatkan investasi dan ekspor melalui peningkatan daya saing dan produktivitas akselerasi infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas dan mendukung transformasi ekonomi serta penguatan kualitas desentralisasi fiskal," lanjut Jokowi.

Topik terkait

Berita terkait