Asrama Papua: Cek fakta kasus bendera merah putih dan makian rasialisme di Surabaya

Papua Hak atas foto Getty Images/NurPhoto
Image caption Kejadian di asrama Kamasan pekan lalu memicu gelombang unjuk rasa menentang diskriminasi rasial, salah satunya di Jakarta, Kamis (22/08).

Berbagai demonstrasi hingga pembakaran gedung terjadi di Manokwari, Sorong, hingga Fakfak menyusul peristiwa yang terjadi di asrama mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur, 17 Agustus lalu.

Rentetan kejadian itu diibaratkan beberapa pihak sebagai api dan asap alias berhubungan sebab-akibat.

Peristiwa lanjutan hingga kini belum berhenti bergulir, termasuk pengiriman ratusan polisi tambahan ke Papua 'demi stabilisasi keamanan'.

BBC News Indonesia bertemu dan mewawancarai sejumlah pihak yang melihat dan terlibat insiden di Surabaya.

Media playback tidak ada di perangkat Anda
Asrama mahasiswa Papua di Surabaya: Cek fakta perusak bendera dan makian rasial.

Kejadian di asrama milik Pemprov Papua itu berporos pada dua hal: dugaan perusakan bendera dan makian bernuansa rasialisme.

Hak atas foto SAFWAN ASHARI
Image caption Massa juga membakar kendaraan roda empat di salah-satu ruas di Kota Manokwari, Papua Barat, Senin (19/09).

Bagaimana awal mula kasus bendera dan diskriminasi ras?

15 Agustus

Sejumlah pejabat dan personel Satpol PP Kecamatan Tambaksari datang ke pondokan mahasiswa Papua yang kerap disebut Asrama Kamasan. Mereka datang bersama personel Koramil 02/0831 dan Polsekta Tambaksari.

Asrama dan kantor kecamatan berjarak sekitar 350 meter. Adapun Koramil 02/0831 dan Polsekta Tambaksari berkantor di alamat yang sama dengan kecamatan. Tiga institusi ini bernaung dalam konsep tiga pilar kecamatan.

Pejabat kecamatan Tambaksari, yang tak mau identitasnya disebut, menunjukkan kepada BBC tayangan video kedatangan rombongan mereka ke Asrama Kamasan.

Hak atas foto BBC News Indonesia
Image caption Camat Tambaksari, Ridwan Mubarun.

Dalam video itu, Camat Tambaksari, Ridwan Mubarun, terlihat berdiri di depan pagar asrama dan bertukar kalimat dengan beberapa mahasiswa Papua.

Ridwan terdengar berkata, "Biar saya yang pasang bendera daripada ormas yang datang ke sini."

Anggota Satpol PP akhirnya menancapkan tiang berbendera Merah Putih di depan gerbang Asrama Kamasan.

Penuturan versi kecamatan ini sesuai dengan kronologi yang dipublikasikan penghuni asrama dan Sahura, pengacara publik LBH Surabaya yang mendampingi mereka.

"Kami didatangi camat, Satpol PP, dan TNI untuk memasang bendera di depan asrama," begitu kronologi tertulis versi penghuni Asrama Kamasan.

Hak atas foto ANTARA FOTO/TOYIBAN
Image caption Aksi bakar ban di Manokwari, (19/08), diyakini merupakan buntut kejadian terkait mahasiswa Papua di Surabaya, Malang dan Semarang.

16 Agustus

Pejabat kecamatan yang meminta namanya tak disebut, mengklaim, tiang yang mereka tancapkan sehari sebelumnya telah berpindah tempat.

Menurutnya, tiang yang tadinya berdiri di depan pagar hari itu berada di antara batas asrama dan rumah sebelahnya.

Sekitar pukul 09.00 WIB, versi mahasiswa Papua, rombongan kecamatan, koramil, dan polsekta lalu mengecor tiang bendera bendera baru. Titiknya persis di lokasi sebelumnya.

Dalam kronologi tertulis mereka, penghuni asrama Kamasan berkata pengecoran tiang bendera itu dilakukan anggota Satpol PP serta polisi dan tentara tak berseragam.

Hak atas foto ISTIMEWA
Image caption Foto bendera dalam got yang diterima pimpinan RW kawasan asrama Kamasan.

Sebelum pukul 16.00 sore, rombongan pejabat kecamatan, koramil, dan polsekta Tambaksari kembali datang ke asrama. Pemicunya, tiang bendera yang mereka pasang bengkok ke arah tanah.

Bendera Merah Putih yang terpasang pada tiang itu menyentuh got di depan pagar asrama.

Pimpinan rukun warga menyebut foto kondisi tiang dan bendera itu menyebar di grup Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pacar Keling, Tambaksari.

Siapa yang sebenarnya merusak tiang bendera?

Dorlince Iyowau, perwakilan mahasiswa Papua di Surabaya berkata kepada BBC, "Kami tidak tahu-menahu soal bendera yang jatuh di got itu."

"Kami tahu ketika TNI datang dobrak-dobrak tanpa pendekatan hukum, yang langsung main hakim sendiri dengan Satpol PP dan ormas reaksioner."

"Jadi sekali lagi kami tidak tahu soal kejadian bendera yang jatuh dan kami tidak pernah membuang bendera yang mereka maksud itu ke got," kata Dorlince.

Sementara itu, pimpinan RW di kawasan asrama Kamasan juga tak mengetahui pelakunya.

"Kondisi bendera itu kami tahu dari grup WhatsApp. Saya tidak melihat dengan mata sendiri. Tapi yang semua yang melihat pasti emosi," ujarnya.

Pimpinan RW ini enggan namanya disebut. Ia beralasan, proses hukum atas peristiwa itu tengah berlangsung di kepolisian.

Hak atas foto Aliansi Mahasiswa Papua
Image caption Pria berseragam terlihat melontarkan ancaman dan makian ke arah penghuni asrama Kamasan.

Yang kemudian terjadi, terekam pada sejumlah video yang beredar di media sosial.

Penghuni asrama Kamasan berhadapan dengan massa yang terdiri dari orang-orang berseragam tentara, satpol PP, polisi, dan mereka yang berbaju bebas.

Pria yang dilingkari dalam cuplikan video ini beberapa kali menudingkan tangannya ke penghuni yang berada di balik pagar.

"Jangan banyak omong kamu, keluar sini," begitu salah satu kalimat yang terdengar jelas keluar dari mulutnya.

Bersamaan dengan itu, sejumlah kata-kata rasial berupa nama-nama binatang terlontar ke arah mahasiswa Papua.

Dalam video lain yang direkam penghuni asrama, seorang mahasiswa Papua berkata, "Apa? Mau tangkap saya? Ketok pintu, kita bicara baik-baik."

Seorang perempuan dari kelompok penghuni asrama juga terdengar mengatakan, "Ada proses hukumnya, Pak. Kenapa main hakim sendiri begitu?"

Dalam video itu, seseorang berseragam tentara dan berkacamata hitam juga menuding-nudingkan tangan ke arah penghuni asrama.

"Hei kau pulang sana...," begitu salah satu penggalan kalimat yang terdengar darinya.

Dalam video lain dari arah asrama, orang berseragam tentara lainnya berkata, "Kamu merusak bendera, tak sikat kamu." Ia terlihat menendang pagar dan menyebut nama binatang ke penghuni asrama.

Hak atas foto Aliansi Mahasiswa Papua
Image caption Sejumlah tentara yang terlihat di depan asrama Kamasan, 16 Agustus lalu.

Dalam berbagai video, tampak semakin banyak orang berkumpul di depan asrama Kamasan. Lontaran kata-kata rasial juga makin kerap terdengar.

Beberapa penghuni asrama terlihat kabur ke dalam hunian mereka untuk menghindari lemparan batu dari luar pagar.

Menurut versi mahasiswa Papua, salah satu pria berseragam tentara yang mengeluarkan kata-kata rasial adalah Komandan Koramil Tambaksari, Mayor NH Irianto.

Mereka menuding kalimat yang dilontarkan Irianto juga memprovokasi massa.

Sahura, pengacara LBH Surabaya, menyebut tentara kala itu adalah pihak yang pertama kali datang ke asrama, sebelum polisi, Satpol PP, dan anggota ormas.

BBC datang ke markas Koramil Tambaksari, Kamis (22/08) untuk mengonfirmasi hal itu. Namun seorang anggota koramil bernama Rusdi menyebut Irianto tengah berkegiatan di markas Kodam Brawijaya.

Rusdi juga menolak memberikan kontak atasannya.

Pada hari yang sama, BBC bertemu Juru Bicara Kodam Brawijaya, Letkol Imam Haryadi. Secara komando, Koramil Tambaksari berada di bawah Kodam Brawijaya.

Kepada Imam, BBC menunjukkan dua video yang memperlihatkan beberapa orang berseragam tentara. Namun Imam tak dapat menjawab siapa di antara orang-orang itu yang merupakan Mayor Irianto.

"Posisinya mereka (dalam video itu) agak kabur," kata Imam.

Hak atas foto BBC News Indonesia
Image caption Juru Bicara Kodam Brawijaya, Letkol Imam Haryadi, menyebut personelnya tidak semestinya bertindak agresif dalam menyelesaikan persoalan sosial.

Bagaimanapun, Kepala Penerangan Kodam Brawijaya itu membenarkan bahwa seluruh orang berseragam tentara di video-video itu merupakan anggota Koramil Tambaksari.

Meski menyebut tindakan para tentara itu keliru, Imam tidak dapat memastikan siapa di antara mereka yang mengeluarkan pernyataan rasial.

"Berteriak saja tidak bagus, tidak semestinya mereka berbuat demikian. Model seperti itu tidak dibenarkan. Pasti nanti ada sanksi setelah proses hukum," ujar Imam.

Saat ini, kata Imam, Kodam Brawijaya memberhentikan sementara Irianto dari jabatan Danramil Tambaksari. Keputusan itu disebutnya untuk memperlancar penyidikan yang berjalan di Dinas Intelijen dan Polisi Piliter.

"Merujuk pasal 103 KUHP Militer, dalam menyelesaikan masalah, anggota TNI harus mengedepankan komunikasi sosial," ucap Imam.

"Metode mereka sama sekali tidak menunjukkan pembinaan teritorial."

"Putusan pencopotan jabatan, teguran, atau kurungan, semua akan ditentukan dalam proses hukum di peradilan militer," kata Imam.

Merujuk beberapa video yang direkam kelompok mahasiswa Papua dan LBH Surabaya, massa terus berada di depan asrama Kamasan hingga Jumat (16/08) malam lalu.

Saat itu, tiang bendera yang bengkok telah ditegakkan. Ormas dan warga setempat juga memasang bendera Merah Putih di tiang listrik depan asrama.

Dalam satu video mereka terdengar menyanyikan Indonesia Raya. Sementara pada video lain, mereka melontarkan kata-kata rasial dan mengancam penghuni asrama untuk keluar Surabaya.

Malam itu, kepolisian terlihat mengerahkan kendaraan taktis. Sahura berkata, polisi juga membawa anjing pelacak.

Hak atas foto Antara Foto/Didik Suhartono
Image caption Penghuni Asrama Kamasan mengangkat tangan tanda saat aparat kepolisian menangkap mereka.

17 Agustus

Menurut Sahura, pada pukul 02.00 WIB, mahasiswa asal Surabaya dan perwakilan KontraS datang ke asrama Kamasan sambil makanan untuk para mahasiswa Papua.

"Setelah negosiasi dengan polisi, kawan itu malah ditangkap polisi. Tapi polisi menggunakan istilah 'mengamankan'," kata Sahura.

"Jam 2 siang mereka baru dilepas. Saya awalnya diminta mendampingi, tapi saya yakin pasti polisi melepaskan mereka."

Sekitar pukul 13.00, puluhan orang berkumpul di depan asrama Kamasan. Selain aparat, warga sipil tampak mengenakan seragam ormas. Kata-kata rasial masih terdengar dalam momentum itu.

Jelang jam tiga siang, kepolisian mengeluarkan peringatan agar penghuni asrama keluar dan menyerahkan diri ke aparat.

Tak lama sesudahnya, mereka menembakkan gas air mata ke arah asrama. Setelah mendobrak gerbang, aparat Brimob bersenjata laras panjang masuk asrama.

Personel Brimob lalu menggiring 43 orang dari kelompok mahasiswa Papua ke truk polisi dan membawa mereka ke markas Polda Jawa Timur.

Hak atas foto ANTARA FOTO/Didik Suhartono
Image caption Sejak penangkapan 17 Agustus lalu, penghuni asrama Kamasan menutup diri. LBH Surabaya menyebut para mahasiswa Papua menghindari ancaman keselamatan diri mereka.

Mengapa aparat begitu berkeras tentang bendera?

Pimpinan RW di kawasan asrama Kamasan menyebut imbauan pengibaran bendera Merah Putih diberikan kepada masyarakat sebelum Agustus ini.

Pimpinan RW yang meminta namanya tak disebut itu berkata, "Tanggal 1 Agustus warga sudah harus mengibarkan bendera. Saya imbau, 'ayo pasang'. Tapi kalau tidak mau pasang ya tidak apa-apa," ujarnya.

Di sisi lain, Letkol Imam Haryadi menyebut anggota TNI turut berperan dalam momentum kemerdekaan karena wajib mendorong 'bela negara'.

"Pada 17-an kan momennya tepat sekali, bela negara cukup dengan mengibarkan bendera. Itu dasar sekali," ujar juru bicara Kodam Brawijaya tersebut.

Hak atas foto ANTARAFOTO
Image caption Polisi bersenjata masuk ke Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya, Sabtu (17/08).

Bagaimanapun, kata Sahura, kelompok mahasiswa Papua di asrama Kamasan tidak menolak atau menentang aturan itu. Menurutnya, mereka dalam posisi 'diam' terkait aturan pengibaran bendera.

"Mereka kan tidak menolak saat tiang bendera itu dipasang. Mereka juga bilang, 'Kami baru tahu ada aturan seperti itu'," tuturnya.

Peristiwa terkait bendera di asrama Kamasan juga terjadi 16 Agustus 2018. Kala itu, massa ormas masuk ke dalam asrama untuk mendirikan tiang bendera.

Seperti pekan lalu, ormas itu terdiri antara lain dari Pemuda Pancasila dan Benteng NKRI. Saat itu, usai cekcok, dua kelompok bentrok, baik dengan tangan terbuka maupun senjata tajam dan tumpul.

Hak atas foto ANTARA FOTO/NOVRIAN ARBI
Image caption Pasal 156 dan 157 KUHP melarang perbuatan yang menyatakan permusuhan. kebencian, dan penghinaan pada golongan penduduk.

Kepada pers di Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis (22/08) kemarin, Presiden Joko Widodo meminta Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengusut kasus rasial di depan asrama Kamasan.

"Saya telah memerintahkan Kapolri menindak secara hukum tindakan diskriminasi ras dan etnis yang rasis secara tegas. Ini tolong digarisbawahi," kata Jokowi.

Pernyataan Jokowi itu keluar setelah Kapolda Polda Jawa Timur, Irjen Luki Hermawan, berjanji menyelidiki perkara itu bersama institusi terkait, salah satunya TNI.

Di sisi lain, Luki menyatakan pihaknya juga terus mengusut dugaan perusakan bendera. Hingga berita ini diturunkan, belum ada satu pun orang yang ditetapkan menjadi tersangka dalam dua perkara itu.

Topik terkait

Berita terkait