Pusat pemerintahan Jawa Barat dipindah dari Bandung, Ridwan Kamil: 'Masih blank'

bandung Hak atas foto Arterra/Getty Images
Image caption Gedung Sate di Kota Bandung.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali menggulirkan wacana pemindahan pusat pemerintahan dari Kota Bandung. Meski demikian, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, menyanggah dirinya ikut-ikutan Presiden Joko Widodo memindahkan ibu kota.

"Wacana ini bukan di zaman saya, bukan inginnya Ridwan Kamil. Wacana itu di 2010, di zamannya Pak Aher sudah digulirkan. Cuma kan studinya dan persetujuan RTRW-nya belum ada, baru sekarang," ujar Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, merujuk Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Perda RTRW Provinsi Jawa Barat 2019 telah disahkan yang diikuti persetujuan DPRD Jawa Barat untuk mengkaji wacana pemindahan tersebut. Alasan dari keputusan itu adalah Kota Bandung tidak cocok lagi sebagai pusat pemerintahan.

Serupa dengan Jakarta, Kota Bandung dianggap kelebihan beban akibat fungsi kota yang beragam.

Selain sebagai pusat pemerintahan dan ibu kota provinsi, kota seluas 167,7 kilometer persegi ini juga berfungsi sebagai pusat perekonomian, perdagangan, dan pariwisata. Hal itu menyebabkan pemerintahan tidak berjalan efisien dan efektif.

"Yang pasti, Kota Bandung sudah tidak terlalu efisien dalam pelayanan publik, karena kota ekonomi, kota pariwisata. Kantor-kantor dinas kan tersebar di mana-mana. Jadi dalam melayani masyarakat, dalam transportasi publik juga cenderung jauh-jauhan, kena macet lah dan lain sebagainya," ungkap Ridwan Kamil pada Minggu (01/09), sebagaimana dilaporkan wartawan Julia Alazka untuk BBC News Indonesia.

Ridwan Kamil mengaku baru berencana memindahkan pusat pemerintahan, mencontoh Malaysia yang pusat pemerintahan dan ibu kotanya terpisah.

"Yang bagus itu kayak di Malaysia. Yang namanya dinas-dinas itu berkumpul dalam satu komplek," katanya.

Menurut Emil, Pemprov Jabar masih membuka semua opsi, tergantung hasil kajian yang akan dilakukan dalam jangka waktu enam bulan hingga setahun ke depan.

"Kita belum tahu (mau seperti apa), gimana kajian," kata pria itu.

Karenanya, Ridwan Kamil mengaku belum bisa bicara banyak soal konsep yang disebutnya "masih blank".

Tapi sejauh ini, tiga nama muncul sebagai kandidat lokasi baru, yakni Tegalluar Kabupaten Bandung, Walini Kabupaten Bandung Barat, dan Segitiga Rebana (singkatan dari Cirebon, Patimban, dan Majalengka).

Hak atas foto AFP/Getty Images
Image caption Walini di Kabupaten Bandung Barat sempat mengemuka sebagai lokasi ibu kota Provinsi Jawa Barat yang baru.

Apakah perlu pindah?

Pakar perencanaan wilayah dan kota, Johnny Patta, menyarankan pemerintah provinsi Jawa Barat untuk mengkaji lebih dalam wacana pemindahan pusat pemerintahan Jawa Barat.

Jika memang alasannya karena pemerintahan yang tidak efektif dan efisien, menurutnya, perlu dirumuskan dulu konsep pemerintahan yang efektif dan efisien itu seperti apa.

Apakah proses koordinasi nantinya bisa terintegrasi dengan cepat antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD), atau dengan 28 pemerintah kabupaten kota, atau dengan 48 juta penduduk Jawa Barat.

"Perlu dirumuskan konsepnya. Maunya pemerintah seperti apa. Apakah pemerintah provinsi akan turun tangan langsung kepada 48 juta penduduk Jawa Barat, yang terdistribusi di kabupaten kota dengan tidak merata, atau koordinasi dengan pemerintah kota kabupaten, sehingga lokasinya jadi beda, atau di (tingkat) pemerintah provinsi saja," katanya.

Menurut Johnny, solusinya tidak harus memindahkan pusat pemerintahan.

"Solusinya tidak harus pindah. Jadi dibikin efisien dan efektif dulu. Bahwa itu secara kedekatan lokasi, betul bagus, tetapi dekat kalau nggak siap (sumber daya manusianya) buat apa?"

"Kalau masalahnya ketidakcukupan kapasitas pemerintah, maka solusinya ya capacity building, bukannya pindah ibu kota. Kalau isunya, peraturan perundangan, bereskan peraturan perundangannya," ujar Johnny yang juga dosen ITB ini.

Kalaupun dipandang perlu pindah, Johnny mengatakan sebaiknya pusat pemerintahan dengan ibu kota disatukan.

Menurutnya, semua yang berhubungan dengan pemerintahan provinsi, seperti DPRD, kejaksaan tinggi, polda, kantor-kantor dinas, kediaman gubernur dan wakil gubernur serta pejabat sekda dan kepala dinas, harus berlokasi di ibu kota provinsi. Adapun pusat pemerintahan berfungsi sebagai tempat para pejabat berkumpul mengambil keputusan bersama.

"Untuk pemerintahan yang efektif dan efisien, sebaiknya kantor-kantor kumpul di satu lokasi. Secara keilmuan planning (perencanaan wilayah dan kota), sebaiknya pusat pemerintahan dan ibu kota disatukan saja. Jadi secara keseluruhan lebih efisien," ujar Johnny.

Mengenai pemilihan lokasi, Johnny menyarankan agar disesuaikan dengan konsep pemerintahan yang akan dijalani Pemprov Jabar. Menurutnya, jangan menentukan lokasi tanpa konsep.

"Jadi kalau konsepnya untuk efektivitas pemerintah provinsi saja, ngapain jauh-jauh? Sudahlah di Gedung Sate, dirapikan saja. Tapi kalau konsepnya integrasi dengan pemerintah kota kabupaten, cari lokasi yang tepat, dengan melihat distribusi penduduk dan letak ibu kota kabupaten kota masing-masing," katanya.

Hak atas foto AFP/Getty Images
Image caption Banjir melanda sebuah kawasan di Kota Bandung, Februari 2019 lalu.

Apa pendapat warga?

Wacana pemindahan pusat pemerintahan, yang sempat diberitakan oleh sejumlah media sebagai pemindahan ibu kota Jabar, memancing pro dan kontra. Walaupun, rencana ini masih dalam tahap kajian dan prosesnya masih panjang, warga yang setuju dan tidak memiliki alasan masing-masing.

Iman, misalnya. Ia mengaku tidak setuju atas rencana pemindahan, baik pusat pemerintahan, maupun ibu kota. Menurutnya, Kota Bandung sebagai pusat pemerintahan sudah tepat. Iman juga mempertanyakan biaya pemindahan yang bisa jadi diambil dari uang rakyat.

"Sebagai pusat pemerintahan wajarnya ada di tengah kota, dan ini ada wacana dipindahkan ke pinggir kota. Sedangkan itu memerlukan proses yang panjang dan biaya tidak sedikit. Itu biayanya dari mana? Mungkin dari duit rakyat atau dari mana? Jadi duit rakyat lagi yang dipakai. Sedangkan, Bandung atau Jawa Barat ini rawan bencana."

"Kenapa nggak dialokasikan saja untuk memperbaiki infrastruktur atau apa yang bisa berdampak positif ke masyarakat," kata pria 42 tahun ini.

Jika alasannya karena pemerintah tidak efektif dan efisien, lanjut Iman, apakah pemindahan tersebut bisa menjamin pemerintahan berjalan sebaliknya.

"Menurut saya lebih baik tetap di Bandung, walaupun kata gubernur pemindahan ini ditujukan agar pemerintah efektif dan efisien. Efisien dan efektif itu mungkin bisa diwujudkan dengan kebijakan yang dapat mengurangi birokrasi yang ada seperti sekarang ini," ungkapnya.

Sependapat dengan Iman, Kathy Saelan mengatakan, pemindahan pusat pemerintahan Jawa Barat belum diperlukan. Ibu tiga orag anak ini belum pernah mendengar atau merasakan adanya masalah terkait lokasi pusat pemerintahan yang berada di Kota Bandung.

"Memang banyak kantor dinas yang tersebar di penjuru kota Bandung, namun ketika Gubernur Jabar mengungkapkan wacana PNS bisa kerja tidak harus dari kantor, kenapa kemudian kantornya harus dikumpulkan dalam satu kawasan?" tanya warga Kabupaten Bandung Barat ini.

Hak atas foto AFP/Getty Images
Image caption Kemacetan di Kota Bandung, Juni 2018 lalu.

Denny Rismansyah ikut pula menyatakan ketidaksetujuannya. Pria yang berprofesi sebagai dosen ini tidak melihat ada urgensi pemindahan pusat pemerintahan ataupun ibu kota.

Menurutnya, masalah yang mendesak adalah kesejahteraan masyarakat. Denny menilai tidak ada alasan kuat untuk memindahkan pusat pemerintahan maupun ibukota.

"Secara historis, pemindahan ibu kota akan mengubah sejarah panjang Jabar, khususnya Bandung. Sedangkan secara filosofi, tidak jelas landasan dan alasan filosofinya. Yang ada alasan remeh temeh kantor tercerai berai dan kondisi fisik Kota Bandung. Secara ekonomi, dari mana biayanya? Bisa triliunan," kata Denny.

Namun, ada pula yang mendukung wacana itu.

"Kalau saya sih setuju aja ada pemindahan ibukota provinsi. Biar pembangunan lebih merata, jadi nggak di Bandung aja yang kelihatan terjamah oleh pemerintah. Intinya setuju untuk alasan pemerataan pembangunan dan membuka kesempatan baru," kata Shanty Dewi Arifin, warga Kota Bandung.

Senada dengan Shanty, Nunung Sumiati juga menyatakan setuju. Sebagai aparat sipil negara, Nunung merasakan kesulitan berkoordinasi antar lintas sektor.

"Saya setuju, untuk memudahkan koordinasi karena selama ini kalau kita pertemuan mengundang lintas sektor sangat sulit," kata ASN di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat ini.

Nunung juga tidak keberatan jika nantinya harus pindah kantor.

"Selama tidak begitu jauh dan mudah dijangkau. Apalagi kalau sudah menjadi kebijakan, kita sebagai ASN ya harus mengikuti kebijakan itu. Semoga kebijakan itu betul-betul bisa memberi dampak yang baik," pungkas Nunung.

Berita terkait