Capim KPK: Siapa saja para calon pimpinan KPK yang jalani uji kepatutan dan kelayakan di DPR?

kpk Hak atas foto Antara/SIGID KURNIAWAN
Image caption Pegawai KPK menggelar aksi unjuk rasa di kantor KPK, Jakarta, Jumat (6/9). Dalam aksinya mereka menolak revisi UU KPK dan menolak calon pimpinan KPK yang diduga bermasalah.

Presiden Joko Widodo menerbitkan surat presiden mengenai pembahasan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tatkala Komisi Hukum DPR menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap para calon pimpinan KPK, Kamis (12/09).

Mereka yang akan diuji pada Kamis (12/09) adalah Alexander Marwata (komisioner KPK petahana), Johanis Tanak (Jaksa), Luthfi Jayadi Kurniawan (Dosen), Firli Bahuri (Polri), dan Roby Arya (PNS di Sekretariat Kabinet).

Sehari sebelumnya, lima capim KPK yang telah menjalani ujian meliputi Nawawi Pomolango (Hakim), Lili Pintauli Siregar (mantan Wakil Ketua LPSK), Sigit Danang Joyo (PNS Kementerian Keuangan), Nurul Ghufron (Akademisi), dan I Nyoman Wara (Auditor BPK).

Anggota Komisi Hukum DPR, Arsul Sani, mengatakan bagi capim KPK yang menolak revisi UU KPK, "akan kehilangan trust (kepercayaan) dari DPR" seraya menambahkan bahwa ucapannya bukan suatu ancaman bagi capim KPK.Arsul menambahkan, dengan adanya kontrak politik ini, capim KPK diharapkan konsisten dalam menjalankan rencananya ketika menjabat menjadi komisioner nanti.

"Kalau tidak setuju, ya tidak setuju saja dari awal, bahwa itu keyakinan dan pendapat profesionalnya yang bersangkutan, itu harus kita hormati," katanya.

Hak atas foto Antara/WAHYU PUTRO A
Image caption Pegawai KPK membawa bunga dan poster untuk dibagikan kepada warga pada melakukan aksi saat Hari Bebas Kendaraan Bermotor di kawasan Bundaran HI Jakarta, Minggu (8/9).

Pernyataan semacam itu, menurut Ketua Wadah Pegawai KPK, Yudi Purnomo, merupakan 'buah simalakama' bagi para capim KPK.

"Memang agak sulit juga kan, pimpinan ini 10-nya ingin terpilih, sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, mereka malah mau menandatangani itu... Makanya sebaiknya tidak perlu ada. Itulah buah simalakama," kata Yudi kepada BBC Indonesia, Rabu (11/09).

Tugas DPR, kata Yudi, hanya memilih siapa saja di antara 10 capim KPK yang punya rekam jejak yang baik dan berintegritas tinggi. Menurutnya, ketika capim KPK harus tunduk pada kontrak politik, mereka akan tersandera saat menjalankan tugas dan fungsinya saat menjabat pimpinan KPK.

"Jangan sampai nanti mereka menjadi tidak independen," katanya.

Dua capim KPK disorot ICW

Lepas dari sikap DPR terhadap para capim KPK, peneliti lembaga Indonesia Corruption Watch (ICW), Wana Alamsyah, menyoroti dua capim KPK yang saat ini menjalani ujian di DPR, Firli Bahuri dan Alexander Marwata.

Alexander, kata Wana, mengeluarkan pendapat berbeda (dissenting opinion) saat menjadi hakim kasus suap pilkada mantan gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah. Ketika itu, Alex menyatakan Atut tidak mengetahui proses rencana penyuapan sejak awal—pendapat yang beda dengan penilaian hakim lainnya.

"Itu mementahkan argumentasi hakim lainnya. Ini perlu ada catatan. Dia pun juga kita anggap tidak sejalan dengan agenda pemberantasan korupsi," kata Wana.

Kemudian, Kapolda Sumatera Selatan, Firli Bahuri, diduga bermasalah terkait etik saat menjabat Direktur Penindakan di KPK.

Hak atas foto Antara/Moch Asim
Image caption Mahasiswa membubuhkan tanda tangan dan cap telapak tangan pada spanduk hitam saat menggelar aksi #SaveKPK di Universitas Airlangga (Unair), Surabaya, Jawa Timur, Selasa (10/9). Aksi yang diikuti mahasiswa, dosen dan masyarakat Surabaya tersebut menolak revisi UU KPK karena dianggap akan melemahkan KPK dalam proses pemberantasan korupsi di Indonesia.

Firli diduga bertemu dengan dengan Muhammad Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB) saat menjabat Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) pada 2018.

Saat itu, KPK sedang menyelidiki divestasi saham PT Newmont yang diduga melibatkan TGB. Firli juga disoroti karena diduga menerima gratifikasi menginap di hotel selama dua bulan.

"KPK telah menyampaikan kajian terkait kode etik kepada bersangkutan. Dia diduga melanggar kode etik berat," kata Wana.

Namun, saat dikonfirmasi dalam tes dengan Tim Panitia Seleksi Capim KPK, Firli membantah tuduhan tersebut.

"Saya sudah izin ke pimpinan KPK ke NTB mau farewell, lalu di sana saya diundang main tenis dengan pemain tenis di sana. Saya tidak mengadakan hubungan dan pertemuan. Saya bertemu iya, mengadakan pertemuan tidak," kata Firli.

Firli juga membantah tuduhan mendapat penginapan selama dua bulan di Lombok, NTB. Ia mengatakan biaya hotel ditanggung sendiri. "Dalam amplop coklat, saya ada buktinya," kata dia

Menurut peneliti ICW, Wana Alamsyah, jika hari ini DPR tidak mencecar keduanya terkait persoalan ini, maka bisa dikatakan uji wawancara yang diselenggarakan di gedung DPR hanya drama belaka.

"Kalau pada saat hanya ditanyakan pertanyaan normatif dan formalitas tidak menggali. Bisa menyimpulkan ada perlakukan istimewa kepada beberapa pihak untuk menjalani fit and proper formalitas belaka," kata Wana.

Rekam jejak 10 Capim KPK

Berikut profil singkat 10 Capim KPK yang menjalani ujian kepatutan dan kelayakan di DPR:

Hak atas foto Antara/ADITYA PRADANA PUTRA
Image caption Calon pimpinan KPK, Nawawi Pomolango, melambaikan tangan usai usai menjalani uji kepatutan dan kelayakan di ruang rapat Komisi III DPR RI, Jakarta, Rabu (11/9)

1. Nawawi Pomolango (Hakim Tinggi Pengadilan Denpasar)

Nawawi Pomolango telah menjadi hakim hampir 30 tahun. Lelaki kelahiran Manado 1962 itu memulai kariernya di di Pengadilan Negeri Soasio Tidore pada 1992.

Lulusan Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi ini juga pernah menjadi Ketua Pengadilan Poso, hakim spesialis yang mengadili kasus korupsi di PN Jakarta Pusat, wakil ketua PN Bandung, ketua PN Samarinda, ketua PN Jakarta Timur, termasuk diperbantukan sebagai hakim Pengadilan Tipikor Jakarta.

Terakhir Nawawi menjadi hakim tinggi di di Pengadilan Tinggi Denpasar

Dalam perkara korupsi, ia pernah menjadi hakim dengan terdakwa mantan hakim Mahkamah Konstitusi, Patrialis Akbar; Mantan Ketua DPD Irman Gusman; mantan Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq; dan koleganya Ahmad Fatonah.

Harta kekayaan: Rp1,89 miliar (per Maret 2019)

Hak atas foto Antara/ADITYA PRADANA PUTRA
Image caption Calon pimpinan KPK ,Lili Pintauli Siregar, menjalani uji kepatutan dan kelayakan di ruang rapat Komisi III DPR, Jakarta, Rabu (11/9).

2. Lili Pintauli Siregar (Advokat dan mantan Wakil Ketua LPSK)

Lili merupakan satu-satunya perempuan yang lolos dalam 10 besar Capim KPK. Lahir di Bangka Belitung, Lili menjalani karier cukup lama sebagai advokat. "Saya advokat untuk kaum marjinal," kata Lili.

Ia menjadi komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) selama dua periode (2008 - 2018). Selama 10 tahun di LPSK, Lili mengaku telah melindungi selusin justice collaborator.

Harta kekayaan: Rp700 juta (disampaikan saat ujian di DPR)

Hak atas foto Antara/ADITYA PRADANA PUTRA
Image caption Calon pimpinan KPK, Sigit Danang Joyo, menjalani uji kepatutan dan kelayakan di ruang rapat Komisi III DPR, Jakarta, Rabu (11/9).

3. Sigit Danang Joyo (PNS Kementerian Keuangan)

Saat ini, Sigit mejabat Kepala Subdirektorat Bantuan Hukum, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan. Ia mengaku pernah menjadi bagian Satuan Tugas Anti Mafia Hukum dan menekuni masalah pajak sejak 2002.

Harta Kekayaan: Rp2,9 miliar (2018)

Hak atas foto Antara/ADITYA PRADANA PUTRA
Image caption Calon pimpinan KPK, Nurul Ghufron, menjalani uji kepatutan dan kelayakan di ruang rapat Komisi III DPR RI, Jakarta, Rabu (11/9).

4. Nurul Ghufron (Akademisi)

Nurul menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas, Jember, Jawa Timur. Lahir di Madura 1974, Ghufron mengaku sering menjadi saksi ahli bidang hukum di pelbagai persidangan. Ia juga punya pengalaman sebagai pengacara.

Harta kekayaan: Rp1,8 miliar.

Hak atas foto Antara/ADITYA PRADANA PUTRA
Image caption Calon pimpinan KPK, I Nyoman Wara, menjalani uji kepatutan dan kelayakan di ruang rapat Komisi III DPR RI, Jakarta, Rabu (11/9).

5. I Nyoman Wara (Auditor BPK)

I Nyoman Wara masih menjabat sebagai Auditor Utama Investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pria ini juga mengaudit kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang melibatkan Sjamsul Nursalim. Atas audit ini, Nyoman dan lembaganya digugat balik oleh Sjamsul Nursalim.

Harta kekayaan: Rp1,67 miliar (Maret 2019)

Hak atas foto Antara/NOVA WAHYUDI
Image caption Calon pimpinan KPK, Alexander Marwata, menjalani uji kepatutan dan kelayakan di ruang rapat Komisi III DPR, Jakarta, Kamis (12/9).

6. Alexander Marwata (Anggota aktif KPK)

Alexander menjadi satu-satunya petahana pimpinan KPK yang lolos hingga 10 besar. Ia selama 24 tahun berkarier di Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP).

Pada 2012, lelaki kelahiran Klaten, Jawa Tengah menjadi hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Saat ini masih aktif menjadi komisioner KPK.

Dia pernah menjadi hakim ad hoc yang menyatakan pendapat berbeda (dissenting opinion) dalam kasus mantan Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah.

Harta kekayaan: Rp3,96 miliar (Februari 2019)

Hak atas foto Antara/Rivan Awal Lingga
Image caption Calon Pimpinan KPK, Johanis Tanak (kiri), berjabat tangan dengan Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin (kanan).

7. Johanis Tanak (Jaksa)

Johanis menjabat Direktur Tata Usaha Negara pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata usaha Negara, Kejaksaan Agung. Ia pernah menjabat Kepala Kejaksaan Negeri Karawang, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Riau, dan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah.

Harta kekayaan: Rp8,3 miliar (Juni 2019)

Hak atas foto Antara/Rivan Awal Lingga
Image caption Calon Pimpinan KPK, Luthfi Jayadi (kiri), berjabat tangan dengan Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin (kanan) usai menerima amplop berisi tema makalah yang harus dibuat, saat uji kelayakan dan kepatutan calon pimpinan KPK di Kompleks Parlemen, Senin (9/9).

8. Luthfi Jayadi Kurniawan (Dosen)

Luthfi masih mengajar di Ilmu Kesejahteraan Sosial, Universitas Muhammadiyah Malang. Pendiri Malang Corruption Watch (MCW) dikenal aktif sebagai pegiat antikorupsi.

Harta kekayaan: tidak tercatat karena bukan penyelenggara negara.

Hak atas foto Antara/Rivan Awal Lingga
Image caption Calon Pimpinan KPK, Irjen pol Firli Bahuri (kiri), berjabat tangan dengan Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin usai menerima amplop berisi tema makalah yang harus dibuat, saat uji kelayakan dan kepatutan calon pimpinan KPK di Kompleks Parlemen, Senin (9/9).

9. Firli Bahuri (Polri)

Firli masih menjabat Kapolda Sumatera Selatan dan merupakan satu-satunya Capim KPK dari unsur Polri. Firli mendapat sorotan lantaran disebut-sebut bermasalah dalam kode etik saat menjabat Deputi Penindakan KPK.

Ia diduga pernah bertemu dengan Muhammad Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB) saat menjabat Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) pada 2018.

Saat itu, KPK sedang menyelidiki divestasi saham PT Newmont yang diduga melibatkan TGB. Firli juga disoroti karena diduga menerima gratifikasi menihnap di hotel selama dua bulan.

Namun, kedua tuduhan ini telah dibantah Firli saat menjalani ujian dengan Tim Pansel KPK akhir Agustus lalu.

Harta kekayaan: Rp18,22 miliar (Maret 2019)

Hak atas foto Antara/Rivan Awal Lingga
Image caption Calon Pimpinan KPK Roby Arya (kiri) berjabat tangan dengan Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin (kanan) saat uji kelayakan dan kepatutan calon pimpinan KPK di Kompleks Parlemen, Senin (9/9)

10. Roby Arya (ASN di Sekretariat Kabinet)

Roby saat ini menjabat sebagai Asisten Deputi bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha di Kedeputian bidan Perekonomian, Sekretariat Kabinet (Setkab). Ia juga pernah membantu Presiden SBY di Unit Kerja Presiden Pengelolaan Program dan Reformasi.

Pernah dua kali melamar menjadi pimpinan KPK pada 2011 dan 2015, tapi tidak lolos seleksi.

Harta kekayaan: Rp1,8 miliar (Desember 2018)

Topik terkait

Berita terkait