Djarum Foundation dan KPAI berdamai, audisi beasiswa bulutangkis berlanjut

badminton Hak atas foto Antara/IDHAD ZAKARIA
Image caption Sejumlah anak mengikuti Audisi Umum Beasiswa Bulu Tangkis 2019 PB Djarum di GOR Satria Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, Minggu (8/9).

Djarum Foundation dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) akhirnya berdamai terkait dengan Audisi Beasiswa Bulutangkis. Kedua pihak menyatakan menyadari perlunya proses pembibitan atlet bulutangkis nasional.

Salinan kesepakatan yang didapatkan BBC News Indonesia memuat kesepakatan, antara lain: PB DJarum mengubah nama "Audisi Umum Beasiswa PB Djarum 2019" menjadi "Audisi Umum Beasiswa Bulutangkis" tanpa logo, merek dan brand image Djarum.

Selain itu, KPAI sepakat mencabut suratnya tentang penghentian Audisi Djarum tertanggal 29 Juli 2019.

Kesepakatan pada Kamis (12/09) juga memberikan kesempatan PB Djarum untuk melakukan konsolidasi secara berguna melanjutkan audisi pada 2020 dan seterusnya.

"Itu betul. Hadir (dalam pertemuan) dari Kemenpora, KPAI dan PBSI dan Djarum," kata anggota KPAI, Sitti Hikmawatty, kepada BBC Indonesia, Kamis (12/09).

Sitti mengklaim perseteruan yang berakhir damai ini memiliki proses yang panjang.

Kronologi Penanganan Kasus Audisi Djarum Bulutangkis oleh KPAI

Aduan dari Yayasan Lentera Anak bersama 9 lembaga lain ke KPAI

Tim KPAI melakukan pengawasan langsung ke Kudus

Djarum Foundation memenuhi panggilan klarifikasi dan informasi ke Kantor KPAI

KPAI diundang NGO dalam diskusi pembahasan tindak lanjut laporan dugaan eksploitasi ini

KPAI mengirim surat audiensi pada presiden untuk membahas kasus Djarum Foundation

Pelaksanaan audisi Bulutangkis di Kota Bandung yang masih menggunakan logo dan brand image Djarum

KPAI mengirimkan surat ke Djarum Foundation untuk menghentikan kegiatan audisi karena tetap menggunakan brand image

KPAI mengadakan rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga terkait penyamaan opini adanya unsur eksploitasi anak pada audisi umum Djarum Foundation

KPAI mengadakan rapat koordinasi evaluasi badminton Djarum Foundation yang juga dihadiri KPPPA dan 5 perwakilan kota

KPAI menghadiri rapat di Kemenko Polhukam

Djarum tidak hadir dalam rapat untuk menindak-lanjuti hasil rapat tanggal 4 September tentang pelaksanaan kegiatan audisi di kota Purwokerto

Melakukan pengawasan ke Purwokerto dan audiensi dengan bupati Banyumas

Sebelumnya KPAI telah memberikan peringatan kepada PB Djarum untuk tidak melakukan eksploitasi terhadap anak melalui logo, merek dan brand image saat Audisi Djarum berlangsung.

"Tapi itu tetap dilakukan dengan adanya audisi di Bandung. Nah, audisi di Bandung tanggal 28 Juli, maka tanggal 29 Juli keluarlah surat itu untuk menghentikan," tambah Sitti.

Sitti melanjutkan, saat ini, pihak PB Djarum telah melakukan normalisasi atau membersihkan logo, merek dan brand image Djarum dalam atribut audisi.

"Jadi eksploitasinya sudah hilang, dan normalisasinya masih ada sisa sedikit, tapi pada taraf yang relatif," katanya.

"Artinya, memang kami dari awal sebetulnya setuju dengan audisi. Tapi audisi yang kita inginkan itu ramah anak," tambahnya.

BBC News Indonesia berupaya menghubungi Djarum Foundation, namun belum mendapat tanggapan.

Kesepakatan final

Di sisi lain, Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Gatot S. Dewa Broto mengatakan kepada BBC News Indonesia bahwa kesepakatan ini sudah final "selamanya."

Gatot menambahkan ada satu kesepakatan yang tidak dimuat dalam tulisan.

Nantinya, panitia maupun penonton tetap boleh menggunakan logo Djarum. "Para pemain legend, atau panitianya itu masih berhak menggunakan logo Djarum. Mereka kan bukan anak-anak," katanya.

Ditanya bagaimana jika ada spanduk raksasa, dia menjawab: "Ya, silakan saja."

Gatot melanjutkan, hal ini tidak akan dipermasalahkan karena mereka bukan anak-anak. "Yang diurusi KPAI kan anak-anak," katanya.

Topik terkait

Berita terkait