Revisi UU KPK dikhawatirkan buka peluang transaksi penegak hukum dan koruptor: 'Kalau dia telponan dengan hakimnya bagaimana?'

Protes revisi UU KPK Hak atas foto Antara
Image caption Anggota Wadah Pegawai KPK menaburkan bunga diatas nisan bertuliskan RIP KPK saat melakukan aksi di gedung KPK Jakarta, Selasa (17/9/2019).

Sejumlah kalangan menyatakan khawatir, perubahan dalam revisi Undang-Undang KPK akan membuat badan ini menjadi "macan ompong" dalam menjaring para koruptor dan membuka peluang transaksi antara koruptor dan penyidik.

Mantan Wakil Ketua KPK, M Jasin - salah seorang yang menyatakan kekhawatiran peluang transaksi - mencontohkan perubahan pada Pasal 12 UU KPK, yang menjelaskan penyadapan hanya terbatas pada tahapan penyelidikan dan penyidikan, serta tidak termasuk penuntutan—saat berkas perkara tersangka korupsi masuk ke dalam persidangan.

"Kalau dia teleponan dengan hakimnya, bagaimana? Terus ke penuntut umumnya, 'tolong ya nanti pemberkasannya diringankan'," kata M Jasin kepada BBC Indonesia, Selasa (17/09).

Sebelum direvisi, penyadapan dilakukan sampai tahap penuntutan. Hal ini menurut M. Jasin sebagai langkah pencegahan terjadinya 'main mata' antara tersangka dengan Jaksa dan Hakim.

Pemberian kewenangan untuk menghentikan dan menghentikan kasus (SP3) juga dinilai akan membuka celah transaksional kasus korupsi. "Orang itu kan ada khilafnya. Dihibur (penegak hukumnya), diajak transaksional karena transaksinya besar di SP3 itu," kata M. Jasin.

Sejumlah pasal kontroversial UU KPK baru

Pasal 3

Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

Catatan KPK

  1. KPK dijadikan lembaga Pemerintah Pusat.
  2. Pegawai KPK dimasukkan dalam kategori ASN sehingga hal ini akan berisiko terhadap independensi pegawai yang menangani kasus korupsi di instansi pemerintahan.

Pasal 12B

  • Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas.
  • Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan berdasarkan permintaan secara tertulis dari Pimpinan KPK.
  • Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis terhadap permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1x24 jam terhitung sejak permintaan diajukan.
  • Dalam hal pimpinan KPK mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas dimaksudkan pada ayat (3), penyadapan dilakukan paling lama 6 bulan terhitung sejak izin tertulis diterima dan dapat diperpanjang 1 kali untuk jangka waktu yang sama.

Catatan KPK

  1. Selama ini penyadapan seringkali menjadi sasaran yang ingin diperlemah melalui berbagai upaya, mulai dari jalur pengujian UU hingga upaya revisi UU KPK.
  2. Dari pengalaman KPK menangani kasus korupsi, proses korupsi yang canggih akan membutuhkan waktu yang lama dengan persiapan yang matang. Aturan ini tidak melihat kecanggihan dan kerumitan kasus korupsi yang terus berkembang.
  3. Polemik tentang Penyadapan ini semestinya dibahas secara komprehensif karena tidak hanya KPK yang memiliki kewenangan melakukan Penyadapan.

Pasal 24

  • Pegawai KPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c merupakan WNI yang karena keahliannya diangkat sebagai pegawai pada KPK.
  • Pegawai KPK merupakan anggota korps Profesi Pegawai ASN Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan pegawai KPK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Catatan KPK

  1. Pegawai KPK dimasukan dalam kategori ASN sehingga hal ini akan beresiko terhadap independensi pegawai yang menangani kasus korupsi di instansi pemerintahan.

Pasal 37A

Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

Catatan KPK

  1. KPK dijadikan lembaga Pemerintah Pusat;
  2. Pegawai KPK dimasukan dalam kategori ASN sehingga hal ini akan beresiko terhadap independensi pegawai yang menangani kasus korupsi di instansi pemerintahan;

Pasal 37B

  1. Dewan Pengawas bertugas:
    1. Mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK;
    2. Memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan;
    3. Menyusun dan menetapkan kode etik pimpinan dan pegawai KPK;
    4. Menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan pegawai KPK atau pelanggaran ketentuan Undang-Undang ini;
    5. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan pegawai KPK; dan
    6. Melakukan evaluasi kinerja pimpinan dan pegawai KPK secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
  2. Dewan Pengawas membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
  3. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada presiden RI dan DPR RI.

Catatan KPK

  1. Dewan pengawas menambah panjang birokrasi penanganan perkara karena sejumlah kebutuhan penanganan perkara harus izin Dewan Pengawas, seperti: penyadapan, penggeledahan dan penyitaan.

Pasal 47

  • Dalam proses penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan atas izin tertulis dari Dewan Pengawas.
  • Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis atau tidak memberikan izin tertulis terhadap permintaan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1x24 jam sejak permintaan izin diajukan.

Catatan KPK

  1. Dewan Pengawas menambah panjang birokrasi penanganan perkara karena sejumlah kebutuhan penanganan perkara harus izin Dewan Pengawas, seperti: penyadapan, penggeledahan dan penyitaan.

Pasal 40

KPK dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Catatan KPK

  1. Di lembaga Kejaksaan dan Kepolisian penghentian kasus (SP3) tidak dibatasi waktu. Pembatasan hanya berdasarkan kedaluwarsa perkara sesuai ancaman hukuman.

Penangkapan kepala daerah izin dari presiden

Dengan UU KPK yang baru ini, langkah pemberantasan korupsi ke depannya diperkirakan akan semakin melempem lantaran jalur penindakan teramat birokratis. M. Jasin menyoroti hal ini pada perubahan Pasal 46 UU KPK.

Singkatnya, sebelum direvisi pasal ini memberikan KPK kewenangan untuk menangkap dan menetapkan tersangka (pejabat negara) tanpa harus izin dari presiden.

Tetapi setelah direvisi, KPK terikat dengan aturan lain yang menyebutkan penangkapan dan penetapan tersangka harus izin dari presiden.

Hak atas foto JESSICA HELENA WUYSANG/ANTARA FOTO
Image caption Mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Kalbar Peduli KPK menggelar aksi Kamek Bersama KPK di Taman Digulis, Pontianak, Kalimantan Barat, Jumat (13/9/2019). Dalam aksi tersebut mereka menolak revisi Undang-Undang KPK dan mendesak Presiden Joko Widodo memenuhi janjinya untuk memperkuat KPK.

"Kalau minta izin kan repot mau ditangkap tangan, atau disadap kan... minta izinnya terlalu banyak termasuk kepada dewan pengawas," lanjut Jasin.

Dosen di UIN Syarif Hidayatullah ini juga mengutarakan pengalaman saat menjabat Wakil Ketua KPK. Kata dia, semua ruang lingkup penyelidikan berada di bawah pimpinan KPK sehingga lebih efektif. Kalau yang sekarang, akan lebih merepotkan.

"Kita membayangkan seperti itu, karena dulu izinnya hanya pimpinan KPK dan semua hal yang menyangkut tentang aspek hukum, misalnya apabila ada kesalahan dan penyalahgunaan wewenang kan yang bertanggungjawab kan pimpinan KPK," kata Jasin.

KPK jadi macan ompong

Sementara itu, Kepala Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesian Corruption Watch (ICW), Lola Ester menilai sejak diwacanakan pada 2010, revisi UU KPK ini diniatkan untuk melemahkan KPK.

"Ya, sebutlah macan ompong, sebutlah jadi semacam komisi pencegahan korupsi. Meskipun memang tidak terlihat langsung secara jelas," kata Lola melalui sambungan telepon, Selasa (17/09).

Berbeda dengan Kepolisian dan Kejaksaan Agung, KPK dalam proses penanganan perkara korupsi sejauh ini, menurut Lola, lebih efektif dan efisien. Dengan proses penanganan yang cepat ini, justru memberikan kepastian hukum.

Hak atas foto Antara
Image caption Para pegiat antikorupsi memprotes disahkannya revisi UU KPK.

"Nah KPK sedang menunju ke situ dengan proses yang cepat. Makanya dia dibikin satu atap ada penyidikan ada penuntutan. Langsung di KPK," kata Lola.

Namun, perubahan UU KPK justru akan menghambat kinerja dari KPK, jelas Lola. Terutama, terkait dengan pembentukan Dewan Pengawas.

"Karena ada izin dari dewan pengawas. Dia bisa menentukan izin penyitaan penggeledahan, penahanan, bahkan penyadapan, dalam mekanisme sebelumnnya tidak seperti itu," kata Lola.

Segera digugat ke Mahkamah Konstitusi

Direktur Jaringan dan Advokasi Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Fajri Nursyamsi mengatakan lembaganya segera menggugat UU KPK yang baru disahkan ke Mahkamah Konstitusi.

"Kawan-kawan sudah menyiapkan untuk Judicial Review ke MK, segera," katanya kepada BBC Indonesia, Selasa (17/09).

Hal yang dijadikan landasan hukum, kata Fajri, pengesahan revisi UU KPK cacat prosedur. Menurut aturannya, revisi UU KPK tak bisa disahkan karena tidak masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas).

Hak atas foto Antara
Image caption Wadah Pegawai KPK dan Koalasi Masyarakat Anti Korupsi melakukan malam renungan bertajuk "Pemakaman KPK" untuk menyikapi pelemahan KPK seusai DPR mengesahkan revisi UU KPK.

"Ada beberapa hal prosedural yang ditabrak oleh pembentuk Undang-Undang," kata dia.

Publik juga tidak pernah didengarkan oleh pemerintah dan DPR dalam proses revisi UU KPK, termasuk tidak ada publikasi draf revisi UU KPK.

"Tidak pernah ada secara resmi, DPR menyampaikan kepada publik, bahwa ini loh tahapan yang sudah dilakukan, ini draf terakhir dan seterusnya. Yang kita bicarakan selama ini kan rumor," tambah Fajri.

Saat ini KPK masih dihadapkan kasus-kasus korupsi 'kelas kakap' yang belum selesai. Sebut saja Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), KTP elektronik, dana talangan Bank Century, PT Garuda Indonesia, hingga tindak pidana pencucian uang Tubagus Chaeri Wardana (Wawan).

Hak atas foto SIGID KURNIAWAN/ANTARA FOTO
Image caption Polisi berjaga saat berlangsung unjuk rasa berujung ricuh yang dilakukan sejumlah orang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Relawan Cinta NKRI di kantor KPK, Jakarta, Jumat (13/9/2019).

Menurut Fajri penanganan perkara atau penindakan yang dilakukan KPK merupakan sebuah prestasi yang bisa jadi akan semakin turun pasca pengesahan revisi UU KPK.

"Jelas apa yang selama ini prestasi bagi KPK di mana pemberantasan korupsi sudah mulai terlihat hasilnya, itu akan menurun. Jelas," katanya.

Prestasi penanganan korupsi di era Jokowi

Pada periode 2014 - 2018, komisi antikorupsi telah menyelamatkan uang negara Rp1,5 triliun. Seluruh kerugian negara baik dalam bentuk aset fisik maupun nonfisik hasil korupsi telah disita dan digunakan pemerintah.

Selain itu, ICW mencatat 23 anggota DPR RI masa bakti 2014-2019 ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Keseluruhan anggota DPR tersebut pun berasal dari ragam partai politik, yaitu Partai Golkar (8 orang), PDI Perjuangan (3 orang), PAN (3 orang), Demokrat (3 orang), Hanura (2 orang), PKB (1 orang), NasDem (1 orang) dan PKS (1 orang).

Penahanan ini lebih besar dari periode sebelum-sebelumnya.

Hak atas foto Akbar Nugroho Gumay/ANTARA FOTO
Image caption Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Kepala Staf Kepresiden Moeldoko (kiri) dan Mensesneg Pratikno (kanan) berjalan meninggalkan ruangan usai menyampaikan keterangan terkait revisi UU KPK di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/9/2019).

Sejak KPK efektif bertugas tahun 2003 hingga Juni 2019, KPK telah menangani 1.064 perkara dengan tersangka dari berbagai macam latar belakang. Dengan rincian jumlah operasi tangkap tangan (OTT) sebanyak 123 kali dan jumlah 432 orang tersangka.

Sementara itu, latar belakang profesi yang ditangani KPK hingga Juni kemarin berasal dari Anggota DPR/DPRD (255 perkara), Kepala Daerah (30 perkara), Pimpinan Partai Politik (6 perkara), dan Kepala Lembaga/Kementerian (27 perkara).

"Jadi yang selama ini KPK lakukan, dan trennya naik. Itu bukan kegagalan. Tapi justru sebuah keberhasilan," kata Peneliti PSHK, Fajri Nursyamsi.

Kronologi revisi UU KPK sejak 2010

Dalam catatan ICW isu revisi UU KPK mulai bergulir sejak tahun 2010 silam. Menurut peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, revisi UU KPK merupakan rencana lama untuk melemahkan KPK. Sebab sejak bergulir, selalu mendapat penolakan dari masyarakat.

"Dalam naskah perubahan yang selama ini beredar praktis tidak banyak perubahan, narasi penguatan KPK seakan hanya omong kosong saja," kata Kurnia dalam keterangan tertulisnya.

Namun di penghujung masa jabatan DPR periode 2014 - 2019, revisi UU KPK kemudian dikebut dalam waktu tiga belas hari. Revisi UU KPK akhirnya disahkan dalam sidang Paripurna ke-9 DPR, Selasa (17/09).

Dalam kurun waktu tersebut, proses pembahasan perombakan UU KPK tak luput dari kritikan mulai dari LSM, civitas akademika, internal KPK, hingga tokoh masyarakat. Proses pembahasan revisi UU KPK tidak melibatkan pimpinan KPK, dan tidak masuk dalam program prioritas (prolegnas) 2019.

Perombakan UU ini pertama kali diwacanakan DPR pada Oktober 2010, lalu menjadi Prolegnas di tahun2011. Saat itu, wacana ini mendapat perhatian yang cukup besar dari publik, sehingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan revisi UU KPK belum mendesak.

Rencana revisi UU KPK akhirnya pupus. Lalu, 16 Oktober 2012 Panitia Kerja (Panja) Revisi UU KPK menghentikan pembahasan revisi UU KPK. Semua Fraksi Parpol DPR pun menolaknya.

Hak atas foto RENO/ANTARA FOTO
Image caption Mantan pimpinan KPK, Taufiqurrahman Ruki (kedua kanan) dan Erry Riyana Hardjapamekas (kiri) memberikan keterangan terkait polemik revisi UU KPK di Gedung KPK, Jakarta, Senin (16/9/2019).

Lalu, pada awal 2015 revisi UU KPK kembali dimunculkan oleh DPR. Saat pemerintahan Jokowi ini seluruh fraksi di DPR akhirnya bersepakat untuk memasukkan revisi UU KPK dalam Prolegnas 2015-2019.

Tapi lagi-lagi rencana ini mendapat penolakan, hingga akhirnya Pemerintah dan DPR sepakat menunda pembahasan Revisi UU KPK.

Di penghujung tahun 2015 Badan legislatif DPR dan Menkumham Yasonna Laoly akhirnya menyetujui lagi Revisi UU KPK menjadi prioritas. Tapi rencana ini tak terdengar hingga mencuat dan menjadi inisiatif DPR 5 September dan disahkan 17 September 2019.

"Mulai dari penyadapan atas izin Ketua Pengadilan, pembatasan usia KPK, kewenangan SP3, sampai pembentukan Dewan Pengawas (isinya sama sejak bergulir 2010)," kata Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana.

Topik terkait

Berita terkait