Wakil Menteri Kabinet Jokowi: Antara 'kompromi politik' dan 'pemborosan anggaran'

Pelantikan wakil menteri Hak atas foto ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Image caption Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin (tengah) memperkenalkan Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanoesoedibjo di Istana Merdeka, Jumat (25/10).

Pelantikan 12 wakil menteri yang jumlahnya empat kali lipat dari kabinet menteri Presiden Joko Widodo periode sebelumnya dianggap pengamat politik sebagai 'kompromi politik' dan 'pemborosan anggaran'.

Presiden Joko Widodo menyebut 12 wakil menteri (wamen) yang baru saja dilantik di Istana Negara, Jumat (25/10) siang, memiliki profil yang "sangat bagus dalam rangka memperkuat Kabinet Indonesia Maju".

Namun, Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia, Aditya Perdana memandang pelantikan 12 pembantu menteri ini merupakan 'kompromi politik' untuk mengakomodasi kepentingan pendukunganya, dan 'bertolak belakang' dengan efektivitas dan efisiensi birokrasi.

"Yang penting untuk diperhatikan adalah apakah fungsi wamen itu untuk mengakselerasi tugas menteri sesuai kebutuhan atau jangan-jangan hanya sebatas suatu kompromi," ujar Aditya kepada BBC News Indonesia, Jumat (25/10).

"Karena ini agak sedikit bertolak belakang dengan pandangan Pak Jokowi ketika pidato pelantikan beliau di DPR yang menyatakan beliau akan memangkas birokrasi, eselon-eselon ini akan dipangkas," lanjutnya.

Sementara, pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Aisah Putri Budiatri, mengatakan, jumlah wamen yang begitu banyak akan berdampak terhadap efektivitas kerja dan anggaran kementerian, dan alih-alih, mempersulit koordinasi di kementerian.

"Kalau keduanya tidak memiliki kapasitas yang baik dan mumpuni di bidang itu, itu justru akan memperumit proses birokrasi di kementerian itu untuk menjalankan program-program pemerintah," ujar Aisah.

Lima wakil menteri yang baru saja dilantik berasal dari partai-partai yang mendukung Jokowi. Dua wamen lain merupakan bagian dari tim sukses pemenangannya dalam pilpres lalu. Sementara sisanya, merupakan profesional non-partai.

Hak atas foto ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Image caption Dari 12 wakil menteri, enam di antaranya merupakan politikus dan bagian tim sukses pemenangan Jokowi pada pilpres lalu.

Semata-mata mengakomodasi kepentingan politik?

Kepada para wartawan yang menemuinya sehari sebelum pelantikan wakil menteri, Presiden Jokowi menegaskan para wakil menteri ini diharapkan "betul-betul membantu menterinya".

Pengamat politik dari LIPI, Aisah Putri Budiatri mengatakan posisi menteri dan wakil menteri memang merupakan hak prerogeratif Presiden, namun perlu diperhatikan juga "apakah orang-orang yang ditempatkan Presiden tadi tepat sesuai dengan kebutuhan kapasitas orangnya atau semata-mata mengakomodir orang-orang yang mendukungnya ketika pemilu".

Keraguan itu ditepis oleh Zainut Tauhid Zaadi, politikus PPP yang juga merupakan wakil ketua MUI Pusat.

"Meski saya mewakili dari parpol dari PPP tapi darah saya NU tapi ketika saya menjabat, dilantik, kepentingan itu saya tanggalkan, demi kepentingan bangsa dan negara," ujar Zainut.

Hak atas foto ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Image caption Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Saadi memberikan salam usai bertemu Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (25/10)

Dia mendapatkan penjelasan dari Presiden Jokowi bahwa dia ditugaskan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan di jalur madrasah dan pengembangan dakwah keagamaan.

"Dakwah ini harus dikelola dengan baik agar pelaksanaannya dilaksanakan sesuai ajaran dan tuntunan agama," kata dia.

Di pos Kementerian Agama, Zainut akan berduet dengan Fachrul Razi, bekas jenderal TNI Angkatan Darat yang pengangkatannya direspons negatif oleh Nahdlatul Ulama, ormas islam yang selama ini paling kerap mendapat jatah posisi itu.

Selain Zainut, satu politikus PPP lain, Suharso Manoarfa menduduki posisi Menteri PPN/Kepala Bapenas.

Sementara itu, politikus Partai Golkar, Jerry Sambuaga, akan membantu tugas Menteri Perdagangan Agus Suparmanto yang sama-sama belatar belakang partai politik.

Kepada para wartawan fokus tugasnya adalah untuk menuntaskan negosiasi perjanjian perdagangan, baik di kawasan regional dan global, serta "meningkatkan perdagangan kita di tingkat yang lebih tinggi lagi".

Hak atas foto ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Image caption Angela Tanoesoedibjo menjadi wakil menteri termuda di Kabinet Indonesia Maju

Sementara, Angela Tanoesoedibjo, putri Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo, ditunjuk sebagai Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Meski berasal dari partai politik, Angela menegaskan dia memiliki latar belakang yang bisa mendukung fungsinya sebagai pembantu Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama.

"Saya mempunyai background manajemen di bidang media, dan juga di berbagai bidang lainnya, seperti retail, finance dan banyak unit lain yang saya pegang. Semoga ini bisa membantu saya untuk bekerja secara kreatif, cepat, efisien dan punya high impact yang tinggi sekali," jelas Angela.

Perempuan berusia 32 tahun ini menjadi orang termuda sekaligus satu-satunya perempuan yang menduduki posisi wakil menteri di Kabinet Indonesia Maju.

Selain berlatar belakang partai politik, dua orang yang menjadi bagian dalam tim pemenangan Jokowi pada pilpres lalu juga mendapat jatah posisi wakil menteri.

Budi Arie Setiadi, Ketua Umum Projo, relawan pendukung Jokowi dalam Pilpres 2019, ditunjuk sebagai Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).

"Pak Presiden sudah memberi arahan anggaran yang dialokasikan pemerintah bagi pembangunan pedesaan dan desa tertinggal ini harus betul-betul bisa memberikan kemajuan yang berarti sehingga bisa memberikan kontribusi besar bagi pembangunan nasional," ujarnya.

Hak atas foto ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Image caption Wakil Menteri PDTT Budi Arie Setiadi (kiri atas) merupakan Ketua Projo, organisasi relawan pro-Jokowi yang memperjuangkan pemenangannya dalam pilpres lalu.

Pengangkatan Budi Arie sempat menimbulkan kontroversi karena dua hari sebelumnya, dia baru saja mengumumkan pembubaran Projo karena apa yang disebutnya sebagai 'dinamika politik'.

"Kita mau pamit, tapi ditugaskan lagi, gimana dong. Berarti mau nggak mau kita harus.. karena Projo kan setia di garis rakyat dan tugas Pak Jokowi ini menegaskan sikap dan ideologi kita yang setia di garis rakyat," ungkap Budi Arie.

Terlepas dari latar belakang partai politik, Presiden Jokowi mengungkapkan sebagian wakil menteri lain yang berlatar profesional dianggap memiliki pengalaman yang panjang di bidangnya.

Dua orang yang memiliki pengalaman sebagai direktur utama Bank Mandiri, yakni Budi Gunadi Sadikin dan Kartika Wirdjoatmojo, ditunjuk sebagai pembantu Menteri BUMN Erick Thohir. Ini untuk kali pertama kementerian itu memiliki dua wakil menteri.

Hak atas foto Akbar Nugroho Gumay/ANTARA FOTO
Image caption Calon Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin (kiri) dan Kartiko Wiryoatmojo, berjabat tangan usai bertemu Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (25/10).

Jokowi beralasan, penunjukkan dua wamen itu lantaran portofolio perusahaan negara yang dimiliki Indonesia sangat besar, yakni sekitar 140 perusahaan dengan aset sekitar Rp8400 triliun, sehingga memerlukan pengelolaan yang sangat baik.

"Kita harapkan ada sebuah lompatan besar, dalam hal valuasi aset yang ada, saya sampaikan kepada mereka untuk mencari partner yang baik sehingga BUMN kita menjadi sebuah perusahaan korporasi yang memiliki reputasi yang baik di dunia global," ujar Jokowi ketika memperkenalkan kedua wakil menteri kepada para wartawan.

Ada juga mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat, Mahendra Siregar yang juga pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Perdagangan dan Wakil Menteri Keuangan,

Hak atas foto ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Image caption Mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat, Mahendra Siregar ditunjuk sebagai Wakil Menteri Luar Negeri

Pengalamannya dalam urusan perdagangan dan politik luar negeri, membuatnya dipilih sebagai Wakil Menteri Luar Negeri oleh Presiden Jokowi, menggantikan Abdurrahman M. Fachir di periode sebelumnya.

Oleh Jokowi, dia diberi tugas khusus melakukan 'diplomasi ekonomi'.

"Terutama yang berkaitan perjanjian perdagangan investasi... ada 15 negara yang kita perlukan perjanjian perdagangannya, terutama dengan Uni Eropa," ujar Jokowi.

Wakil Dayak dan Papua di kabinet

Jokowi pula memperkenalkan dua wakil menteri yang mewakili minoritas di Indonesia, yakni Alue Dohong, yang merupakan anak suku Dayak, dan John Wempi Wetipo, putra daerah Papua yang sempat menjadi Wakil Bupati Jayapura sebanyak dua periode.

Alue Dohong, pejabat Badan Restorasi Gambut, ditunjuk sebagai Wakil Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, mengungkapkan penunjukkannya sebagai wakil menteri merupakan "kehagiaan bagi Suku Dayak di Kalimantan".

"Dalam sejarah Indonesia merdeka, mungkin baru kali ini Suku Dayak ditawari posisi kabinet," ungkapnya.

Hak atas foto ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Image caption Wakil Menteri PUPR John Wempi Wetipo, merupakan Wakil Bupati Jayapura dan politikus PDI-P

Sementara, John Wempi Wetipo yang juga politikus PDI-P ditugasi menjadi wakil menteri PUPR terutama dalam hal pengawasan proyek-proyek infrastruktur.

"Terutama di Indonesia bagian timur," ujar Jokowi.

Berdampak buruk pada efisiensi dan efektivitas

Keberadaan wakil menteri dimulai pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sebanyak 17 kementerian dilengkapi wakil menteri yang berasal dari kalangan profesional untuk membantu kinerja menteri.

Pada periode sebelumnya, Jokowi hanya menunjuk tiga wakil menteri untuk membantu menteri di sektor strategis, yakni Wakil menteri luar negeri, wakil menteri keuangan dan wakil menteri ESDM. Ketiganya berlatar belakang profesional.

Hak atas foto Wahyu Putro/ANTARA FOTO
Image caption Presiden Joko Widodo didampingi Wapres Ma'ruf Amin memperkenalkan jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju di tangga beranda Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/10).

Aisah Putri, peneliti LIPI, menegaskan tidak masalah wakil menteri merupakan rekomendasi partai atau orang yang mendukung ketika pemilu, asalkan orang-orang itu memiliki kapasitas di bidangnya.

"Kalau tidak itu akan berdampak buruk pada efisiensi dan efektivitas kerja pemerintahan juga nantinya."

Dengan menempatkan menteri yang begitu banyak, Aisah mengungkapkan itu akan berdampak terhadap efektivitas kerja kementerian karena koordinasinya menjadi dua kepala.

"Kalau keduanya tidak memiliki kapasitas yang baik dan mumpuni di bidang itu, itu justru akan memperumit proses birokrasi di kementerian itu untuk menjalankan program-program pemerintah," ujarnya.

"Kedua, ini bisa jadi pemborosan anggaran negara juga, apakah semua kementerian itu membutuhkan wakil menteri atau tidak itu kan bisa menjadi catatan," imbuh Aisah.

Hak atas foto ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Image caption Sejumlah wakil menteri ketika diambil sumpahnya di Istana Merdeka, Jumat (25/10).

Berdasar Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 176/PMK.02/2015 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya Bagi Wakil Menteri, hak keuangan wakil menteri yakni sebesar 85 persen dari tunjangan jabatan menteri sebagaimana diatur dalam Keppres Nomor 68 Tahun 2001‎ mengenai Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu.

Merujuk aturan dalam Keppres itu, maka besaran gaji wakil menteri sekitar Rp 11,57 juta per bulan.

Wakil menteri juga memperoleh tunjangan kinerja sebesar 135 persen dari tunjangan kinerja pejabat struktural eselon IA dengan peringkat jabatan tertinggi.

Selain hak keuangan, wakil menteri juga memperoleh fasilitas kendaraan dinas setara dengan pejabat eselon IA, dan rumah jabatan dengan standar di bawah menteri namun di atas ‎pejabat eselon IA.

Jika kementerian belum dapat menyediakan rumah jabatan, maka kepada wakil menteri tersebut diberikan kompensasi berupa tunjangan perumahan sebesar Rp 35 juta setiap bulan.

Selain itu, wakil menteri juga mendapat jaminan kesehatan yang setara dengan DPR, BPK, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi, DPD, Komisi Yudisial, hingga Hakim Agung Mahkamah Agung.

Cara untuk mengontrol pemborosan anggaran itu, kata Aisah, adalah dengan mengawasi 100 hari kerja kabinet, untuk memastikan program kementerian berjalan efektif.

"Yang harus kita perkuat adalah pengawasan dan kontrol terhadap kinerja kabinet untuk melihat apakah benar posisi menteri dan wakil menteri efektif atau tidak kerjanya, apakah programnya berjalan atau malah memperumit kinerja pemerintah dan membuang-buang anggaran negara," cetus Aisah.

Berita terkait