Anggaran DKI: Kasus lem aibon dengan anggaran senilai Rp82 miliar disebut pengamat 'Seperti terciduk oleh publik'

Anies Hak atas foto ANTARA FOTO
Image caption Gubernur Anies mengatakan ada 'masalah sistem' yang membuat sistem tak bisa melakukan verifikasi.

Pengamat anggaran mengatakan bantahan pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait sejumlah anggaran yang dianggap ganjil oleh DPRD seperti "terciduk oleh publik."

Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis Uchok Sky Khadafi mengatakan bantahan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak masuk akal.

"Itu mengada-ada. Mereka (Pemprov DKI Jakarta) seperti terciduk oleh publik. Ini kelihatan," ujar Uchok.

"Sebetulnya kalau tidak diteriakin (oleh publik), kalau tidak dipublikasi, (rancangan anggaran) jadi final. Untung ini diteriakin."

Uchok mengatakan sebelum dipublikasikan, seharusnya rancangan anggaran itu terlebih dahulu diperiksa oleh para staf Anies, khususnya jajaran Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).

Anies Baswedan mengatakan polemik terkait perencanaan APBD 2020 terjadi karena sistem penganggaran elektronik yang menurutnya 'kurang cerdas'.

"Ini ada problem sistem, yaitu sistem digital tetapi tidak smart. Kalau smart sistem dia bisa melakukan pengecekan, verifikasi. Dia bisa menguji," ujar Anies.

"Ini sistem digital, tetapi masih mengandalkan (pengisian data) manual."

Hak atas foto Getty Images
Image caption Anggota DPRD dari fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana, mengkiritik sejumlah komponen pada rancangan anggaran yang dinilainya ganjil.

Sebelumnya, anggota DPRD dari fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana, mengkiritik sejumlah komponen pada rancangan anggaran yang dinilainya ganjil, di antaranya adalah pengadaan:

  • lem Aibon untuk Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Jakarta Barat senilai Rp82,8 miliar;
  • pulpen menggambar untuk Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Jakarta Timur senilai Rp123,8 miliar;
  • sekitar 7.000 komputer untuk Dinas Pendidikan, masing-masing seharga Rp15 juta dengan total anggaran senilai Rp121,2 miliar;
  • empat unit storage dan 10 unit server untuk Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik senilai Rp65,8 miliar.

Pengadaan lem Aibon dan pulpen ini sontak menerima kritikan publik.

William juga mengkiritik penganggaran komputer yang jauh lebih tinggi dari harga di pasar.

"Komputer level apa sih yang dimau oleh dinas pendidikan, sampai membeli komputer Rp 15 juta? Mungkin komputer seharga Rp 5-10 juta sudah cukup. Apa sekolah-sekolah kita memerlukan komputer seharga Rp 15 juta?" ujarnya.

Dilihat dari sejumlah toko online, satu set komputer dengan merk dan ukuran standar, dihargai sekitar Rp 4,7 juta hingga Rp 10 juta.

Ia juga mengkiritik pengadaan server dan storage untuk Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Jakarta, yang menurutnya tidak perlu.

Sementara itu, Ima Mahdiah, Anggota DPRD Fraksi PDIP, menyatakan hal senada.

"PDIP juga menyorot mengenai banyaknya anggaran yang aneh dan tidak cermat, seperti anggaran penggunaan influencer luar negeri sebesar 5 Miliar," ujarnya.

Anggaran yang sempat viral di media sosial itu sudah dicoret oleh pemprov DKI, dengan dalih penghematan anggaran.

'Sistem elektronik kurang cerdas'

Anies Baswedan menjelaskan untuk mengisi rencana anggaran kegiatan dalam sistem elektronik yang ada, para pegawai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus mengisi komponen-komponen yang diperlukan secara detail.

Misalnya, kata Anies, untuk kegiatan pentas musik, pemerintah daerah menganggarkan sekitar Rp 100 juta.

Sistem itu, kata Anies, mengharuskan pengisian mendetail hingga ke komponen-komponen yang rinci, seperti panggung, mic, dan sebagainya.

Hak atas foto Getty Images
Image caption Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kanan) mengatakan polemik terkait perencanaan APBD 2020 terjadi karena sistem penganggaran elektronik yang menurutnya 'kurang cerdas'.

"Padahal sesungguhnya yang dibutuhkan hanya pada anggaran kegiatannya dulu karena nanti di dalam rencananya akan dibahas dengan dewan. Sehingga setiap tahun, staf itu banyak yang memasukkan, yang penting masuk angka Rp 100 juta dulu. Toh nanti dibahas," ujar Anies.

"Karena terlalu detail di level itu, ada beberapa yang mengerjakan dengan teledor, asal ada dulu, toh nanti verifikasi, dibahas. Di ujung nggak akan begitu. Yang penting anggaran 100 juta itu terpenuhi."

Anies mengaku telah meminta bawahannya untuk kembali menyisir rancangan anggaran dan berjanji menyempurnakan sistem penganggaran tahun depan supaya lebih cerdas dan efektif.

"Karena saya menerima warisan sistem ini. Saya tidak ingin meninggalkan sistem ini untuk gubernur berikutnya. Agar gubernur berikutnya tidak menemukan masalah yang sama dengan yang saya alami, karena sistemnya sudah ada dari dulu," ujarnya.

Namun, pengamat tata kota Nirwono Joga tidak menerima alasan seperti itu.

Ia mengatakan semua materi atau bahan yang dipublikasikan oleh website pemerintah DKI Jakarta harusnya sudah diklarifikasi resmi.

"Nggak ada istilah itu masih draft. Kalau itu masih draft, seharusnya nggak boleh dipublikasikan karena itu akan menimbulkan polemik di masyarakat," katanya.

Dewan minta Pemprov transparan

Fraksi PSI mengkritik pemerintah daerah yang dinilainya tidak transparan dalam membuka rancangan APBD.

Hal itu dilihatnya dari ketiadaan informasi mengenai rancangan APBD 2020 di website APBD Jakarta.

PSI sendiri mengaku mendapat rincian komponen rencana APBD yang mereka nilai janggal dari website resmi yang ada, tapi kemudian informasi itu diturunkan oleh pemprov.

Meski begitu, anggota DPRD dari fraksi PSI William Aditya Sarana mengklaim ia tetap bisa melihat rincian itu melalu fitur riwayat di komputernya.

Maka itu, William mendesak gubernur untuk secepatnya memberi informasi terkait rancangan APBD 2020 di website resmi yang ada.

"Kami meminta gubernur Anies Baswedan untuk segera membuka kembali data anggaran APBD 2020 ke website milik rakyat," ujar William.

"Ini bukan uang gubernur Anies, uang saya sebagai anggota DPRD, tapi uang rakyat. Masa masyarakat nggak boleh tahu untuk apa uangnya digunakan?" ujarnya.

Hak atas foto DPRD DKI JAKARTA
Image caption Ima Mahdiah dari Fraksi PDI-P juga mendesak pemprov DKI untuk membuka website APBD 2020.

Sementara itu, Kepala Bappeda DKI Jakarta Sri Mahendra Satria mengatakan sampai kini Pemprov DKI Jakarta memang belum selesai menyusun Kebijakan Umum Anggaran dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Jika pembahasan KUA-PPAS selesai, ujarnya, anggaran itu baru akan diunggah ke website resmi APBD Jakarta.

Ima Mahdiah, Anggota DPRD Fraksi PDIP, yang juga mendesak hal yang sama, mengatakan semenjak tahun 2016, atau di era pemerintahan mantan gubernur Basuki Tjahaja Purnama, Pemprov DKI sudah berinisiatif untuk melakukan transparansi.

Ima mengatakan keterbukaan dimulai sejak tahap RKPD (fase 1 penyusunan anggaran), fase 2 (KUA PPAS), sampe fase akhir (RAPBD).

"Jadi ini juga bisa menjadi pendidikan politik bagi masyarakat," ujarnya.

Topik terkait

Berita terkait