Ahok resmi jadi Komisaris Utama Pertamina, 'Selama bisa menghemat duit negara, itu semangat aku'

Ahok dalam pelantikan Presiden Joko Widodo pada tanggal 20 Oktober lalu. Hak atas foto Antara
Image caption Basuki Tjahaja Purnama menjadi komisaris utama Pertamina didampingi Budi Sadikin sebagai wakil.

Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok resmi ditunjuk oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara, BUMN, Erick Thohir, sebagai Komisaris Utama Pertamina.

Erick Thohir mengatakan Jumat (22/11), "Basuki Tjahaja Purnama Komisaris Utama di Pertamina, didampingi oleh pak Wamen BUMN Budi Gunadi Sadikin jadi Wakil Komisaris Utama di Pertamina."

Erick mengatakan saat ditanya alasan memilih Ahok, pihaknya "perlu figur pendobrak supaya semua sesuai target."

Menteri BUMN ini juga mengatakan - ketika ditanya soal pro-kontra dipilihnya Ahok- bahwa "yang penting kasih kesempatan kita kerja dan lihat hasilnya".

"Kadang-kadang kita ini suuzon (berperasangka negatif) tanpa melihat hasil, yang penting kita kerja." tambahnya.

Erick menyebutkan target Pertamina yang perlu dicapai adalah mengurangi impor migas.

"Proses pembangunan refinery (kilang minyak) amat berat dan saya perlu team work (tim kerja) yang besar...dan perl orang yang pendobrak." kata Erick kepada para wartawan.

Pekan lalu, Ahok mengatakan kepada BBC News Indonesia, dirinya tidak keberatan apabila ditunjuk memegang posisi strategis di salah satu (BUMN), langkah yang menjadi semangatnya bila bisa membantu "memperbesar kekayaan negara."

"Bagi aku selama bisa menghemat duit negara, menghemat devisa, memperbesar kekayaan negara, dan kepentingan rakyat, itu pasti passion (semangat) akulah," kata Ahok kepada wartawan BBC News Indonesia, Olivia Rosalia dan Heyder Affan, Kamis (14/11) siang di Jakarta.

Hak atas foto Pacific Press/Getty Images
Image caption Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengatakan dia tidak keberatan apabila ditunjuk memegang posisi strategis di salah-satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Pernyataan Ahok ini menanggapi sejumlah pemberitaan yang menyebutkan bahwa dirinya ditawari untuk duduk di posisi strategis salah satu perusahaan pelat merah.

Pemberitaan itu mengungkapkan bahwa mantan gubernur DKI Jakarta itu memenuhi undangan Menteri BUMN, Erick Thohir, Rabu (13/11) lalu, di kantornya.

Dalam pertemuan itu selama satu setengah jam itu, Ahok mengaku banyak berdiskusi dengan Erick tentang perusahaan BUMN.

Usai pertemuan, Ahok mengutarakan bahwa dia diminta terlibat di salah satu BUMN.

Disebutkan dia tidak keberatan menerima tawaran tersebut. "Bisa membantu negara adalah anugerah Tuhan," katanya.

Presiden Jokowi: 'Kita tahu kinerjanya Ahok'

Di tempat terpisah, Kamis (14/11), Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa dia mengetahui kinerja Basuki Ahok Tjahaja Purnama, yang pernah menjadi wakilnya saat menjabat Gubernur DKI Jakarta.

"Kita tahu kinerjanya Pak Ahok," kata Presiden di komplek Istana Merdeka, Jakarta, saat ditanya wartawan tentang pemberitaan yang menyebut bahwa Ahok telah ditawari untuk menduduki posisi di salah-satu BUMN.

Ditanya apakah dia yang merekomendasikan kepada Menteri BUMN, Erick Thohir, agar Ahok menduduki jabatan di salah satu BUMN, Presiden mengatakan: "Ini kan masih proses seleksi."

Apakah dia akan ditempatkan di Pertamina? Tanya wartawan. "Tanyakan ke menteri BUMN," kata Presiden.

Hak atas foto PUSPA PERWITASARI/ANTARA FOTO
Image caption "Bisa dua-duanya," jawab Presiden Joko Widodo saat ditanya wartawan apakah Ahok akan ditunjuk menjadi komisaris atau direksi salah-satu BUMN.

Kemudian wartawan bertanya, di mana posisi Ahok yang cocok? Presiden menjawab: "Ya, nanti coba dilihat."

Apakah Ahok akan ditunjuk menjadi komisaris atau direksi? "Bisa dua-duanya," jawab Presiden seraya menambahkan bahwa semuanya dalam proses seleksi.

Apakah peluang Ahok besar untuk lolos seleksi, wartawan kembali bertanya. "Ya, kita tahu kinerjanya. Nanti penempatannya di mana, itu proses seleksi yang ada di Kementerian BUMN."

Erick Thohir: 'Ahok adalah tokoh konsisten'

Sementara, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Kamis (14/11) mengatakan, sosok Ahok merupakan "tokoh konsisten" dan "jelas track recordnya".

"Saya rasa beliau tokoh yang konsisten, yang sudah jelas track recordnya bisa terus membangun," kata Erick Thohir saat ditanya wartawan tentang pertimbangan di balik rencana penunjukan Ahok sebagai pimpinnan di salah-satu BUMN.

Dia menambahkan, "BUMN membutuhkan banyak figur untuk membantu BUMN..."

Hak atas foto WAHYU PUTRO A/ANTARA FOTO
Image caption "Saya rasa beliau tokoh yang konsisten, yang sudah jelas track recordnya bisa terus membangun," kata Erick Thohir saat ditanya wartawan tentang pertimbangan di balik rencana penunjukan Ahok sebagai pimpinnan di salah-satu BUMN.

Ditanya tentang posisi persis yang akan diduduki Ahok, Erick mengatakan: "Nanti kita lihat. Semua ada TPA (Tim Penilai Akhir)-nya. Nanti kita lihat," katanya di Istana Negara, Jakarta.

TPA adalah Tim Penilai Akhir yang diketuai oleh Presiden Joko Widodo . Erick memilih mengelak menjawab saat ditanya apakah Ahok bakal menduduki jabatan komisaris atau direktur utama.

"Saya tak bisa komentar," katanya singkat.

Menjawab pertanyaan kapan persisnya Ahok akan ditetapkan sebagai petinggi salah-satu BUMN, Erick mengatakan "segera, mungkin awal Desember".

'Ahok jangan cuma jadi pajangan'

Mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama diharapkan menjabat posisi strategis di salah-satu BUMN, dan tidak sekedar menjadi pajangan, sehingga dapat berperan maksimal memberantas praktik rente dan korupsi, kata pengamat.

Hak atas foto Mahendra Moonstar/Getty Images
Image caption Ahok mengatakan dia tidak keberatan apabila ditunjuk memegang posisi strategis di salah-satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Saya harap Ahok tidak hanya menjadi pajangan. Kalau (menduduki jabatan) komisaris, dia tidak bisa berbuat apa-apa," kata pengamat politik dan peneliti dari LIPI, Lucky Sandra kepada BBC News Indonesia, Kamis (14/11).

Lucky Sandra menekankan hal itu, karena selama ini, menurutnya, komisaris BUMN acapkali diidentikkan sebagai jabatan bagi "orang-orang yang berjasa" memenangkan pemerintahan dalam kontestasi politik.

Karena itulah, dia meminta Presiden Jokowi dan Menteri BUMN Erick Thohir dan jajarannya, harus memikirkan posisi yang tepat dan strategis bagi Ahok di salah-satu BUMN.

"Karena ada mafia yang kuat di situ, persoalan korupsi atau carut-marut, saya rasa pemerintah harus memikirkan posisi yang tepat dan strategis untuk Ahok, sehingga dia bisa bergerak lebih leluasa," ujarnya.

"Saya harap Ahok dapat posisi lebih tinggi," kata Sandra.

'Jokowi ingin mengikat Ahok'

Lebih lanjut dia mengatakan, sosok Ahok dibutuhkan untuk memberantas apa yang disebutnya sebagai "mafia di BUMN", karena memiliki jejak rekam yang bagus selama menjabat gubernur DKI Jakarta.

Hak atas foto WAHYU PUTRO A/ANTARA FOTO
Image caption Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (tengah) menghadiri upacara pelantikan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Gedung Nusantara, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10).

"Saya kira perlu orang seperti Ahok yang sangat keras," ujarnya.

Tentang adanya penolakan dari sebagian kelompok masyarakat terhadap pencalonan Ahok untuk menduduki posisi penting di salah-satu BUMN, Sandra meminta Presiden untuk tidak menggubrisnya.

"Tidak waktunya bagi seorang Jokowi untuk terikat penentangan orang-orang yang tidak suka atas pilihannya atas Ahok," katanya.

Ditanya tentang motivasi Jokowi menunjuk Ahok, Sandra menganalisa, kemungkinan Jokowi ingin 'mengikat' sosok Ahok agar tidak dipinang oleh kelompok politik lainnya.

"Ini salah-satu cara untuk mengikat Ahok agar tidak 'kemana-mana'," kata Sandra.

'Ahok harus jaga emosi, tidak timbulkan polemik'

Sementara, Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan, mengatakan kemampuan Ahok melakukan perubahan signifikan saat menjadi gubernur DKI Jakarta, dapat dipraktikkan saat menjadi petinggi salah-satu BUMN.

"Kita melihat ada perubahan cukup signifikan terkait jalur birkorasi, manajerial, transparansi, saat Pak Ahok menjadi gubernur DKI," kata Mamit kepada BBC News Indonesia, Kamis (14/11).

Hak atas foto Kuncoro Widyo Rumpoko/Getty
Image caption Apabila nanti resmi menduduki jabatan di salah-satu BUMN, Ahok diminta dapat lebih mengontrol emosi dan temperamennya.

"Harapannya bisa diaplikasikan nanti dalam BUMN, sehingga bisa mengurangi kerugian atau bisa mengurangi orang-orang yang mencari rente terhadap BUMN," tambahnya.

Dia juga menganggap Ahok memiliki kapasitas, kapabilitas, serta kemampuan di bidang energi.

"Karena dari latar pendidikan, Pak Ahok dulu jurusan geologi dan pengusaha juga, khususnya di pertambangan," ujar Mamit.

Tentang posisi yang tepat bagi Ahok di BUMN, Mamit tak memasalahkan apabila nantinya Ahok duduk sebagai komisaris utama salah satu BUMN.

Alasannya, "Sebagai perpanjangan tangan pemerintah, apalagi sebagai komisaris utama, dia akan bisa memberikan pengarahan," katanya.

Mamit juga tidak setuju jika dikatakan posisi komisaris akan membuat Ahok 'tidak bebas bergerak'.

"Justru sebagai komisaris utama, dia bisa menyampaikan visi dan misi pemerintah, sehingga bisa menjadi hal yang bisa dilakukan, demi kebaikan perusahaan BUMN," jelasnya.

Hak atas foto ADEK BERRY/AFP
Image caption Dua orang pendukung Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok setelah dia dibebaskan pada Januari 2019 lalu.

"Memang tidak bisa langsung turun tangan, tetapi dengan memberikan laporan terkait kinerja, mungkin akan ada teguran atau mungkin karena ada kinerja direksi yang tidak bagus, mungkin akan terjadi pergantian direksi," paparnya lebih lanjut.

"Karena bagaimanapun dia adalah perwakilan pemerintah. Dengan begitu, posisi dia tetap kuat," ujar Mamit.

Namun demikian, Mamit Setiawan meminta, apabila resmi menduduki jabatan di salah-satu BUMN, Ahok dapat lebih mengontrol emosi dan temperamennya.

"Kalau itu terjadi, yaitu Pak Ahok tidak mengubah sikap, tingkah laku dan ucapan, akan membuat suasana tidak produktif dalam BUMN," kata Mamik.

Dia kemudian meminta agar nantinya Ahok tidak menimbulkan "polemik besar" di masyarakat.

"Jadi harus dijaga bicaranya, sebagai komisaris seharusnya tidak banyak bicara di depan media, karena lebih baik bicara di internal saja," tukasnya.

Berita terkait