Papua: Banyak mahasiswa yang mudik memilih bertahan di kampung halaman 'untuk perjuangan kemerdekaan'

papua Hak atas foto Getty Images

Sekitar 200 mahasiswa Papua yang pulang ke kampung halaman, menyusul kericuhan terkait insiden rasialis di Surabaya Agustus lalu, telah kembali ke daerah tempat studi mereka.

Tapi lebih 2.000 mahasiswa memilih bertahan di Papua untuk apa yang mereka sebut sebagai 'perjuangan kemerdekaan'.

Di antara mereka yang kembali termasuk Yohana, yang meminta nama belakangnya tidak disebut. Akhir pekan lalu, ia kembali menginjakkan kaki di Kendari, Sulawesi Tenggara, tempat dia kuliah.

Ia adalah satu dari sejumlah mahasiswa asal Papua yang mudik, menyusul kericuhan yang timbul akibat peristiwa ujaran rasialisme di Surabaya Agustus lalu.

Mahasiswi semester lima itu mengatakan, ia memang hanya kembali ke kampungnya di Jayapura untuk sementara.

"Saya mau lanjutkan studi, karena pikir kuliah. Kita kan sebagai mahasiswa Papua harus pikir masa depan," ujar Yohana.

"Nggak mungkin kita pulang... (lalu) kuliah kita terhambat juga, (nanti) jadi masalah untuk kita sendiri."

Hak atas foto ANTARA FOTO
Image caption Massa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Papua Sejawa-Bali melakukan aksi unjuk rasa damai di Depan Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, Senin (19/08).

Yohana mengatakan ia meninggalkan kuliahnya selama lebih dari satu bulan hanya demi memenuhi keinginan orangtuanya yang memintanya pulang karena khawatir akan situasi yang memanas saat itu.

Ia merujuk pada gelombang demonstrasi di Papua dan Papua Barat untuk menentang aksi rasialisme, yang berakhir rusuh di sejumlah daerah seperti Manokwari, Sorong, dan Fakfak.

Hal yang sama diungkapkan Manuel, yang juga meminta nama familinya tidak disebut, yang kembali ke Jakarta pekan lalu.

Hak atas foto BBC News Indonesia
Image caption Mahasiswa Papua di Jakarta menuntut pemerintah menghukum setiap pihak yang terlibat dalam tindakan rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya.

Mahasiswa Fakultas Hukum itu mengatakan dia memang hanya berencana kembali ke Papua untuk sementara "sampai situasi adem" setelah beberapa aktivis Papua ditangkap awal September lalu.

"Ketika ada (insiden) rasialis itu, kami tidak nyaman," ujar Manuel.

Manuel mengatakan dia kembali ke Jakarta untuk merampungkan kuliahnya yang sudah memasuki semester tujuh.

"Pendidikan adalah segalanya bagi saya," katanya.

Hak atas foto Getty Images
Image caption Sejumlah mahasiswa Papua sudah kembali untuk meneruskan pendidikan.

Lebih dari 2.000 mahasiswa bertahan

Menurut data, Kapendam Cenderawasih Letkol Cpl Eko Daryanto, sedikitnya 200 mahasiswa yang pulang kampung telah kembali ke daerah tempat studi mereka.

Kembalinya para mahasiswa ke bangku kuliah mereka difasilitasi oleh pemerintah daerah Papua, dengan bantuan Kodam Cenderawasih dan organisasi masyarakat Perhimpunan Advokasi Kebijakan Hak Asasi Manusia Papua (Pak HAM Papua) yang mendata mahasiswa.

Data Kodam Cenderawasih menunjukkan masih terdapat lebih dari 2.000 mahasiswa yang memilih untuk bertahan di Papua.

"Tetap tinggal di Papua"

Koordinator para mahasiswa tersebut, Napy, yang meminta nama familinya disembunyikan karena alasan keamanan, mengatakan dia akan tetap berada di Papua.

Napy adalah mahasiswa semester tujuh di Fakultas Teknik di salah satu perguruan tinggi di Semarang.

Meski masa kuliahnya hampir rampung, Napy enggan kembali ke Semarang, karena hingga kini orang yang melontarkan ujaran rasialis pada mahasiswa Papua di Surabaya, belum dihukum.

"Keinginan (melanjutkan studi) ada, tapi senyumku itu ibarat derita yang dirasa rakyat (Papua). Saya bukan manusia yang bisa dikata monyet," ujarnya.

Hak atas foto Getty Images
Image caption Lebih dari 2000 mahasiswa asal Papua melakukan eksodus ke daerah asal mereka, menurut data Kodam Cenderawasih.

TNI telah mendakwa dua prajurit yang terlibat dalam insiden di depan asrama mahasiswa Papua itu dengan "tindakan indisipliner". Namun mereka tidak secara khusus dikenai sangkaan tindakan rasialis.

Juru Bicara Kodam Brawijaya, Letkol Imam Haryadi, mengatakan tidak ada satu pun saksi yang melihat dua prajurit TNI tersebut melakukan dugaan tindakan rasialis di depan asrama Papua saat itu.

"Di video pendek pun tidak ada (bukti). Kita lihat bolak-balik (rekaman video), tidak jelas sumbernya (teriakan kata bernada rasial) dari mana," ungkap Imam kepada BBC News Indonesia, Agustus lalu.

Hak atas foto Getty Images
Image caption "Bagi orang Papua, tidak ada keadilan jika kita sama-sama dengan Indonesia. Tidak ada keadilan bagi kami," ujar Napy yang memilih untuk bertahan di kampung halaman.

Bagaimanapun, Napy mengatakan perilaku rasialisme yang terjadi di Surabaya hanyalah satu dari sejumlah ketidakadilan yang dirasakan rakyat Papua.

Ia merujuk pada penangkapan sejumlah aktivis Papua, kasus pelanggaran HAM di Papua, hingga pembangunan di daerah itu yang menurutnya tidak berdasarkan aspirasi warga.

Napy menambahkan ia menginginkan kemerdekaan dan kebebasan dari Indonesia melalui referendum.

"Bagi orang Papua, tidak ada keadilan jika kita sama-sama dengan Indonesia. Tidak ada keadilan bagi kami," ujarnya.

Hak atas foto Getty Images
Image caption Tokoh gereja Yohanes Djonga meminta mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan.

Berbeda dengan Napy, Yohana mengatakan dia tidak memikirkan soal tuntutan referendum itu.

"Menurut saya tidak usah berpikiran begitu karena kita harus pikir pendidikan kita dulu. Sekolah baik-baik, bangun tanah Papua, tidak usah berpikir sejauh itu," ujarnya.

Sementara, tokoh gereja di Wamena, Yohannes Djonga, terus mengimbau mahasiswa yang mudik untuk menyelesaikan studi mereka.

Yohannes menyarankan, apapun tuntutan mahasiswa, baik referendum atau yang lainnya, mereka sebaiknya tetap melanjutkan kuliah.

Ia juga mengingatkan sejumlah mahasiswa tentang kondisi desa-desa di Papua yang masih tertinggal.

"Mereka mulai sadar dan tahu bukan dengan cara seperti ini (mudik) masalah Papua berakhir atau Papua itu referendum," katanya.

Pemerintah Indonesia menyatakan status Papua sudah final dan menjadi bagian wilayah kesatuan Indonesia.

Apa yang dilakukan mahasiswa yang mudik?

Rektor Universitas Cenderawasih (Uncen) Apolo Safanpo mengatakan hingga kini belum ada mahasiswa mudik yang mengajukan pindah kuliah ke kampus itu, meski sempat ada yang bertanya tentang prosedur pindah kuliah.

Apolo mengatakan untuk pindah kuliah mahasiswa harus melengkapi sejumlah dokumen seperti yang disyaratkan Dirjen Perguruan Tinggi, namun mereka tidak membawanya.

"Mereka datang tidak punya surat pindah, transkrip nilai, surat keterangan lain-lain," ujar Apolo.

Hak atas foto Getty Images
Image caption Mahasiswa yang mau meneruskan pendidikan di Papua harus membawa sejumlah dokumen yang disyaratkan Dirjen Perguruan Tinggi.

Lagi pula, sambungnya, jumlah mahasiswa Uncen yang mencapai 24.000 orang sudah melewati daya tampungnya, yang hanya cukup untuk 15.000 hingga 18.000 mahasiswa.

"Saya sendiri tidak tahu tujuan mereka melakukan mudik apa. Nanti kalau saya memberi tanggapan malah akan bertentangan dengan maksud mereka," ujar Apolo ketika ditanya pendapatnya mengenai mudik mahasiswa.

Koordinator mahasiswa di Papua, Napy mengatakan mahasiswa akan menuntut pemerintah untuk mengizinkan mereka melanjutkan studi di Papua.

Media playback tidak ada di perangkat Anda
Kerusuhan Manokwari : Apa yang sebenarnya terjadi?

Sejauh ini kegiatan mahasiswa yang pulang kampung adalah melakukan sosialisasi, baik antara mahasiswa maupun dengan keluarga, mengenai apa yang terjadi di Indonesia, termasuk mengenai proses hukum terkait ujaran rasialisme, ujar Napy.

"Kami terus berjuang, membangun kesadaran ke masyarakat," katanya.

Ada intimidasi?

Kapendam Cenderawasih Letkol Cpl Eko Daryanto mengatakan banyak mahasiswa yang belum mau kembali ke daerah tempat studi mereka karena adanya intimidasi.

Intimidasi itu pula, kata Eko, yang sebelumnya mendorong mereka untuk mudik ke Papua.

Menurut Eko, intimidasi itu kerap datang dari orang-orang yang dianggap senior oleh para mahasiswa, yang juga tinggal di asrama mereka.

Hak atas foto BBC News Indonesia
Image caption Di sejumlah lokasi, bendera Bintang Kejora dikibarkan.

"Senior ini bukan mahasiswa dari situ. Kebanyakan di mes-mes mahasiswa itu tidak ditempati oleh asli mahasiswa, (tapi oleh orang) yang numpang saja di situ," katanya.

Namun, hal itu dibantah koordinator mahasiswa, Napy, yang mengatakan apa yang diucapkan Eko adalah bentuk provokasi.

Ia mengatakan mahasiswa melakukan mudik karena kesadaran sendiri.

Jika pun ada mahasiswa Papua yang kembali ke daerah studi, Napy mengatakan itu terjadi karena pemaksaan.

Sementara itu, tokoh gereja di Wamena, Papua, Yohannes Djonga mengatakan masih banyak mahasiswa yang tidak mau kembali berkuliah karena takut diintimidasi atau mendapat perlakuan rasialis di daerah asal studi mereka.

'Anak muda Papua berperan signifikan'

Peneliti Tim Kajian Papua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Aisah Putri berpendapat penting bagi mahasiswa Papua untuk melanjutkan pendidikan demi perbaikan masa depan Papua.

Sejauh ini, Aisah mengatakan, sejumlah anak muda Papua telah menunjukkan prestasi mereka secara nasional maupun internasional, seperti yang dilakukan Billy Mambrasar, yang baru saja diangkat Presiden Joko Widodo sebagai staf khususnya.

Hak atas foto Billy Mambrasar
Image caption Billy Mambrasar melanjutkan studi master of science di Universitas Oxford.

"Ini memperlihatkan bahwa anak muda punya pengaruh penting dan signifikan untuk Papua secara khusus dan Indonesia secara lebih luas," ujarnya.

Sementara, terkait gerakan proreferendum, Aisah menilai selama 10 tahun terakhir, gerakan mahasiswa Papua yang mendukung kemerdekaan semakin terkonsolidasi dengan menggunakan jalur yang sesuai dengan demokrasi, yakni unjuk rasa.

Signifikansi gerakan itu, kata Puput, terlihat dari perhatian publik nasional dan internasional yang semakin besar terhadap konflik di Papua.

Hak atas foto BBC News Indonesia
Image caption Massa pendemo juga menyatakan bahwa perlakuan rasisme di Papua tidak bisa dilepaskan dari apa yang mereka sebut sebagai "kolonialisme" di wilayah itu.

Ia mengatakan jika pemerintah tidak menyelesaikan akar permasalahan Papua, konflik di Papua dan gelombang demonstrasi yang berujung tuntutan referendum akan terulang.

"Ini akan terus berulang dan tidak akan selesai, bahkan aksi-aksi massa akan semakin besar, perhatian internasional bisa semakin meluas, terhadap Papua kalau pemerintah tidak menanganinya secara serius untuk menangani konflik," ujarnya.

Aisah mengimbau pemerintah agar tidak hanya fokus pada perbaikan ekonomi di Papua untuk menyelesaikan konflik, tapi juga melakukan dialog dengan semua pihak yang ada di Papua untuk mencari solusi bersama terhadap masalah mendasar di Papua.

Topik terkait

Berita terkait