Proyek Trans Papua di Nduga akan diselesaikan oleh TNI, aktivis: 'OPM pasti terus ganggu'

papua Hak atas foto AFP/Getty Images
Image caption Sejumlah personel Brimob dikerahkan untuk melakukan pengejaran terhadap pelaku penembakan para pekerja proyek pembangunan jembatan Trans Papua di Kabupaten Nduga.

Pembangunan Trans Papua yang melewati Nduga akan dilanjutkan TNI pada 2020, namun rencana itu kata pegiat HAM akan memperburuk konflik karena OPM akan terus mengganggu.

Pengerjaan proyek Trans Papua jalur Wamena - Mamugu yang melewati Nduga sudah mandek selama setahun menyusul insiden penembakan sejumlah pekerja oleh kelompok bersenjata di Papua akhir tahun lalu.

Kepala Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional XVIII Jayapura, Osman Marbun, mengatakan proyek itu rencananya akan diteruskan oleh pasukan TNI, khususnya Detasemen Zeni Tempur, tahun depan.

Hal itu diwacanakan karena dua kontraktor pembangunan itu PT Istaka Karya (Persero) dan PT Brantas Abipraya (Persero), kata Osman, memutuskan mundur dari proyek itu karena situasi keamanan yang ada.

"Jadi nanti bentuk kontraknya kita ubah. Ya dengan kondisi sekarang ini kayaknya paling baik memang dikerjakan oleh TNI secara keseluruhan, baik penanganan fisiknya maupun keamanannya," ujarnya.

Namun, wacana itu dikritik oleh Theo Hasegem, Direktur Eksekutif Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua, yang yakin wacana itu hanya akan memperbesar konflik.

"Itu bukan justru lebih aman, tapi masyarakat justru tidak nyaman. Kalau TNI melakukan pekerjaan itu, OPM (Organisasi Papua Merdeka) pasti akan terus mengganggu. Itu pasti," ujarnya.

Ribuan penduduk Nduga mengungsi ke berbagai daerah di Papua akibat konflik bersenjata yang terjadi dan belum kembali ke rumah mereka hingga kini.

Mengapa TNI dilibatkan?

Menanggapi kekhawatiran itu, Kepala Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional XVIII Jayapura, Osman Marbun, mengakui dilema yang ada.

"Kita jadi dilema ini. Karena kalau kita tawarkan lagi, kayaknya nggak ada lagi (perusahaan) yang (mau) mengerjakan itu. Itu pendapat saya," ujarnya.

Ia menambahkan sebelumnya, sejumlah warga lokal turut dalam pengerjaan proyek tersebut. Namun kini, kebanyakan dari mereka sudah angkat kaki dari kampung mereka.

Hak atas foto AFP/Getty Images
Image caption Para personel TNI menurunkan sejumlah peti mati untuk menampung jenazah korban penembakan di Kabupaten Nduga, Papua.

"Kalaupun melibatkan masyarakat, masyarakat nggak ada lagi yang bisa diajak kerja sama. Kampung-kampung itu sudah kosong sebagian."

Osman menambahkan tiga bulan setelah terjadinya penembakan itu, setidaknya 150 personel TNI sudah dimobilisasi untuk memperbaiki kerusakan di proyek pembangunan.

Sementara sekitar 450 anggota dikerahkan untuk menjaga keamanan.

Kapendam Cenderawasih, Kolonel Cpl Eko Daryanto mengatakan pihaknya belum tahu detail mengenai wacana itu, tapi siap menjalankannya jika diminta pemerintah pusat.

'Pemerintah menganggap masalah Nduga sepele'

Theo Hasegem, Direktur Eksekutif Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua, mengatakan operasi militer di Nduga telah menyebabkan krisis kemanusiaan.

Ia mencatat lebih dari 200 warga sipil meninggal akibat konflik bersenjata atau kondisi memperihatinkan di tempat pengungsian, yang menyebabkan mereka sakit hingga kelaparan.

Hak atas foto Reuters
Image caption Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, memperlihatkan proyek jalan Trans Papua.

Namun, ia melihat pemerintah menangani hal masalah itu seakan-akan hal yang terjadi adalah hal sepele.

Tokoh gereja di Wamena, Yohanes Djonga sependapat.

"Saya tidak melihat jalan, solusi yang dibuat oleh pemerintah selain membiarkan orang Nduga seperti saat ini. Sudah satu tahun anak-anak Nduga tidak mendapat pendidikan yang layak," ujar Yohanes.

Hak atas foto Jurnalis Warga
Image caption Dengan material seadanya, sekolah darurat dibangun Februari silam. Sepekan setelah dibangun, anak-anak pengungsi mulai bersekolah.

Theo Hasegem mendesak pemerintah menunda proyek ini dan melakukan dialog dengan seluruh kelompok masyarakat di Nduga untuk mencari jalan terbaik terkait kasus ini.

"Jangan sampai pembangunan sedang jalan, masyarakat semua mengungsi. Pertanyaannya, pembangunan itu siapa yang mau menikmati?" ujarnya.

Meski keberadaan jalan penting bagi masyarakat, Theo mengatakan, saat ini yang paling penting adalah penyelesaian konflik yang terjadi.

Tapi, menurut Kepala Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Jayapura, Osman Marbun, jika proyek dibiarkan mangkrak, hal itu akan merugikan negara karena proses pembangunan sudah dimulai.

Di jalur Nduga sendiri, awalnya pemerintah akan membangun 35 jembatan dengan anggaran sekitar Rp420 miliar. Akibat konflik yang terjadi, baru lima buah jembatan yang dibangun.

Ia menambahkan, penundaan pembangunan pastinya membuat anggaran membengkak, meski tidak memberikan rinciannya.

Awalnya, proyek Trans Papua direncanakan akan beroperasi 100% akhir tahun ini.

Dari target membangun jalan sepanjang 4.300 kilometer, sekitar 26 kilometer belum selesai terbangun akibat masalah keamanan.

Topik terkait

Berita terkait