Ibu kota baru: Tuduhan dan bantahan Yusril serta nama-nama anyar yang disebut akan meraup untung

kalimantan timur, samboja, kukar Hak atas foto AFP/Getty Images
Image caption Kawasan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, merupakan salah satu area yang bakal dijadikan ibu kota baru Indonesia.

Koalisi lembaga masyarakat sipil menyebut sejumlah nama baru yang mereka tuding akan menikmati keuntungan dari proyek pemindahan ibu kota Indonesia ke Kalimantan Timur.

Kedekatan para pemegang konsesi lahan dengan lingkaran pejabat pemerintahan dinilai memberi ruang negosiasi yang besar kepada mereka, ketimbang penduduk setempat, termasuk komunitas adat yang terancam tergusur.

Laporan bertajuk 'Ibu kota baru buat siapa?' ini dipublikasikan tepat pada kunjungan Presiden Joko Widodo ke Kalimantan Timur, Selasa (17/12).

Di provinsi itu Jokowi dijadwalkan bertemu perwakilan masyarakat adat dan meresmikan tol Balikpapan-Samarinda yang diklaim akan menjadi penunjang keberadaan ibu kota baru di Sepaku, Kabupaten Penajam Paser serta Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara.

Hak atas foto ANTARA FOTO/AKBAR NUGROHO GUMAY
Image caption Taman Hutan Raya Bukit Soeharto di Kutai Kertanegara merupakan salah satu hutan di wilayah ibu kota baru.

Satu dari beberapa nama yang disebut adalah Yusril Ihza Mahendra. Sebagai pemilik saham di perusahaan pemegang izin usaha pertambangan (IUP) di wilayah calon ibu kota negara baru, Yusril dan korporasinya dituding bakal mendapat keuntungan ekonomis dan politis.

LSM seperti Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Trend Asia, dan Forest Watch Indonesia menuding Yusril memiliki daya tawar kepada pemerintah karena ketua umum Partai Bulan Bintang itu merupakan ketua tim pengacara Joko Widodo-Ma'ruf Amin dalam sengketa pemilihan presiden 2019.

Namun Yusril berkata kepada BBC Indonesia bahwa tuduhan itu mengada-ada.

Hak atas foto ANTARA FOTO/AKBAR NUGROHO GUMAY
Image caption Berkebun merupakan mata pencaharian sebagian besar penduduk di wilayah ibu kota baru.

Selain Yusril, kajian yang diklaim berbasis data Ditjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM itu juga menyebut nama putra seorang politikus yang kini mendekam di penjara akibat kasus korupsi.

Proyek ibu kota baru juga dituding akan menguntungkan dua konglomerat Sukanto Tanoto dan Hashim Djojohadikusumo serta dua menteri yang juga pengusaha, yakni Prabowo Subianto dan Luhut Binsar Pandjaitan.

"Semua orang yang berhubungan dengan perusahaan, jika mereka duduk dalam struktur, keuntungan mereka nyata," kata Yuyun Indradi, peneliti di lembaga advokasi lingkungan, Trend Asia, Senin (16/12).

"Kalau tidak dapat keuntungan secara ekonomi, misalnya Yusril, dia akan dapat keuntungan politik. Kalau tukar guling lahan, perusahaannya bisa saja mendapatkan lahan di daerah lain atau ikut dalam proyek pembangunan ibu kota baru."

"Hal-hal itu yang kami khawatirkan, proyek ini seperti pembayaran utang budi atau membangun konsolidasi kuat antara pengusaha dan penguasa," kata Yuyun.

Yuyun berkata, kajian yang dilakukan pihaknya menemukan bahwa Yusril merupakan pemegang saham dan komisaris utama PT. Mandiri Sejahtera Energindo (MSE).

Perusahaan tambang batu bara itu memegang izin di Sepaku, kawasan luar pusat pemerintahan di ibu kota baru.

Hak atas foto Getty Images
Image caption Yusril Izha Mahendra berkata tak akan mampu melawan pemerintah jika izin usaha pertambangan perusahaannya dicabut demi proyek ibu kota.

'Tidak masuk akal'

Yusril membenarkan posisinya dalam perusahaan itu. Namun ia menyebut semua tuduhan yang diarahkan kepadanya tidak masuk akal.

"Saya tidak pernah mendengar ada rencana tukar guling itu. IUP mau ditukar guling dengan apa?" kata Yusril kepada BBC News Indonesia melalui pernyataan tertulis.

"Andai tukar guling itu ada, maka penggantinya tentu sebanding dengan yang ditukar. Misal deposit tambang PT MSE 1 juta ton, terus ditukar dengan deposit yang sama di kabupaten lain. Lalu untungnya di mana?" tanyanya.

Yusril menuturkan, perusahaannya hanya pemegang izin. Menurutnya, izin itu bisa sewaktu-waktu dicabut oleh pemerintah.

"Kalau pemerintah mau pakai lahan yang ada IUP-nya, itu hak pemerintah. IUP-nya dicabut, selesai. Kami juga tidak mungkin menggugat pemerintah. Saya tahu secara hukum, kami akan kalah di PTUN," kata Yusril.

Hak atas foto ANTARA FOTO
Image caption Presiden Joko Widodo dijadwalkan bertemu perwakilan masyarakat adat yang akan terdampak proyek ibu kota baru, Selasa (17/12).

Bantahan soal keuntungan dari proyek ibu kota baru juga disampaikan Asia Pacific Resources International Holdings Ltd alias APRIL Group. Korporasi induk ini dimiliki Sukanto Tanoto.

Bappenas sebelumnya menyatakan Tanoto merupakan pemegang saham PT ITCI Hutani Manunggal. Sebagian wilayah calon ibu kota baru berada di area konsesi perusahaan tersebut.

"Kami siap mengembalikan lahan ke pemerintah. Kami sepenuhnya ikut arahan pemerintah," kata Agung Laksamana, juru bicara APRIL Group, melalui pesan singkat kepada BBC News Indonesia pada Selasa (17/12).

Adapun mengenai tuduhan terhadap Prabowo Subianto telah ditanggapi Wakil Ketua Umum Gerindra, Edhy Prabowo. Menurut Edhy kepada pers di Jakarta, 27 Agustus lalu, Prabowo Subianto memang memegang konsesi di calon ibu kota baru.

Namun, menurutnya, Prabowo siap mengembalikan konsesi itu ke pemerintah.

Hak atas foto BPI/YUDHISTIRA TRIBUDIMAN
Image caption Masyarakat adat dayak paser mengaku khawatir tanah mereka akan diambil pemerintah untuk proyek ibu kota.

Edhy yang kini menjabat menteri Perikanan dan Kelautan membantah kepemilikan konsesi itu menjadi daya tawar negosiasi Prabowo dan Jokowi usai pilpres. Pernyataan yang sama dituturkan Edhy terkait Hashim Djojohadikusumo, adik kandung Prabowo.

Sementara itu, Luhut Pandjaitan berkata kepada pers di Istana Negara, Jakarta, pada 26 Februari, bahwa ia memegang IUP seluas 6.000 hektare di Kaltim.

Sofyan Djalil, saat masih menjabat Kepala Bappenas, Agustus lalu, membantah anggapan bahwa Luhut akan meraih keuntungan dari IUP dan proyek ibu kota baru.

Hingga berita ini ditayangkan, BBC Indonesia telah berusaha mengonfirmasi sejumlah tudingan itu kepada Bappenas, tapi belum mendapat jawaban.

Hak atas foto ANTARAFOTO/Akbar Nugroho Gumay
Image caption Luhut Pandjaitan mengaku memegang konsesi di Kaltim, tapi membantah akan meraup keuntungan dari proyek ibu kota baru.

Johan Budi, anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, berkata lembaganya akan mengawasi potensi keuntungan yang akan didapatkan sejumlah orang dalam proyek ibu kota baru.

Johan berkata, pengawasan itu baru bisa berjalan dalam pembahasan undang-undang khusus ibu kota di DPR.

"Dalam pembahasan, isu itu bisa kami pertanyakan, kalau ada potensi yang menunjukkan bahwa pembangunan ibu kota baru mengarah pada kepemilikan segelintir orang," ujarnya.

Johan berkata, seluruh pihak harus mendapatkan daya tawar yang sama dalam proyek itu, termasuk masyarakat adat dan penduduk lokal yang sebagian besar merupakan transmigran.

"Ibu kota baru belum bisa dibangun karena belum ada payung hukumnya. Itu harus dibicarakan dulu dengan DPR sehingga ada dasarnya," tutur Johan.

"Pembahasan di DPR akan dilakukan tahun 2020, baru nanti ada pembangunan infrastruktur. Ini sudah kami jadikan prioritas tahun depan," kata dia.

Hak atas foto BPI/YUDHISTIRA TRIBUDIMAN
Image caption Kajian sejumlah lembaga advokasi lingkungan menyatakan kawasan hutan Kalimantan Timur rusak akibat pertambangan dan perkebunan.

Merujuk kajian gabungan lembaga advokasi lingkungan, terdapat 154 konsesi di tiga lingkaran utama calon ibu kota di Sepaku maupun Samboja. Konsesi itu terdiri dari izin perhutanan, perkebunan dan pertambangan.

'Teluk Balikpapan terancam'

Lebih dari itu, penelitian lembaga advokasi lingkungan juga memperkirakan kerusakan yang akan dialami Teluk Balikpapan pasca-pembangunan ibu kota baru.

Dampak eksploitasi wilayah pesisir Kaltim itu, kata Anggi Putra Prayoga, peneliti di Forest Watch Indonesia, nelayan tradisional terancam kehilangan sumber daya perikanan.

Hak atas foto Tribunkaltim/Arif Fadillah
Image caption Teluk Balikpapan beberapa kali tercemar akibat tumpahan minyak hingga material pertambangan lain yang diangkut melalui perairan ini.

Anggi menyebut ekspolitasi Teluk Balikpapan juga berpotensi menghabisi kawasan mangrove di area itu. Konsekuensinya, kata dia, banjir akan terjadi di sejumlah belasan desa, antara lain Mentawir, Pemaluan, Maridan.

"Teluk Balikpapan terdiri dari beberapa sungai, ekosistemnya masih perawan, tutupannya rapat dan sekarang menjadi area penangkapan ikan nelayan, banyak masyarakat yang kehidupannya bergantung di sana," kata Anggi.

"Jika dieksploitasi, ekosistem mangrove di sana akan rusak, padahal itu juga habitat bagi bekantan, pesut, dugong, dan penyu."

"Menurut indeks bahaya dan kerentanan banjir, jika kawasan mangrove tidak dibuka, daerah itu sudah banjir, apalagi jika dikonversi. Pembangunan di pesisir justru mendekatan masyarakat dengan bencana," ujarnya.

Anggi heran dengan kebijakan yang saling bertentangan tentang Teluk Balikpapan.

Hak atas foto AFP/BAY ISMOYO
Image caption Wilayah perairan di Kaltim selama ini menjadi akses lalu lintas hasil pertambangan.

Wali Kota Balikpapan, Rizal Effendy awal 2019 menyatakan akan menetapkan 32.000 hektare wilayah Teluk Balikpapan menjadi area konservasi. Tujuannya, melestarikan ekosistem bawah laut kawasan tersebut.

Namun belakangan Kepala Bappenas Suharso Manoarfa berniat mengubah bentuk dan fungsi Teluk Balikpapan, seiring proyek ibu kota baru.

Terkait ini, Juru Bicara Pemprov Kaltim, Syafranuddin menyebut proyek pemerintah pusat di Teluk Balikpapan tidak akan berdampak besar terhadap warga setempat. Wilayah perairan ini disebutnya justru vital sebagai akses transportasi menuju ibu kota baru di Sepaku.

"Masyarakat biasa aktivitas di sana tapi (aktivitas perikanan) skala besar tidak ada," ujarnya.

Berita terkait