Jemaah Ahmadiyah Sukabumi: Mengadu ke Komnas HAM, "Kami tidak boleh perbaiki masjid kami yang sudah jadi sarang kelelawar

Jemaah Ahmadiyah Parakansalak melaksanakan Sholat Idul Fitri di luar masjid yang dibakar pada tahun 2008.

Sumber gambar, Fitria/Pendamping hukum Ahmadiyah Parakansalak

Keterangan gambar,

Jemaah Ahmadiyah Parakansalak melaksanakan Sholat Idul Fitri di luar masjid yang dibakar pada tahun 2008.

Komnas HAM menyatakan akan mengecek kebenaran laporan Jemaah Ahmadiyah Parakansalak di Sukabumi yang menyebutkan mengalami kekerasan verbal di tengah upaya memperbaiki masjid yang rusak.

Kekerasan tersebut kata Ketua Jemaat Ahmadiyah Parakansalak, Asep Saefudin, terjadi ketika para aparat melarang paksa aktivitas perbaikan masjid yang telah rusak dibakar pada 2008 lalu.

"Di hari pertama, mereka bilang koplok, tolol, lalu kabel-kabel jalur diputus. Hari kedua mereka datang lagi, dan berucap kata kasar yang sama ke kaum ibu karena ibu-ibu mendokumentasikan kegiatan mereka, mungkin takut diviralkan," kata Asep di Jakarta, Senin (02/03).

Kegiatan renovasi, kata Asep dimulai pada 18 Februari lalu dengan memasang kerangka masjid yang bernama Al Furqon terlebih dahulu.

Tujuannya agar mengusir kelelawar yang membuat sarang di atap mesjid.

Sejak dibakar pada tahun 2008 hingga sekarang, tidak ada renovasi dan perbaikan yang dilakukan, kata Asep.

"Sesudah masjid kami dibakar 2008 lalu, sampai sekarang tidak diperbaiki. Kami hanya ingin memasang plafon saja supaya bulan suci Ramadhan tahun ini kami bisa salat Tarawih, Idul Fitri dan lainnya di dalam masjid," harap Asep.

Keesokannya, lanjut Asep, pihak aparat seperti dari Polsek dan Desa Parakansalak datang.

Lewati Podcast dan lanjutkan membaca
Podcast
Investigasi: Skandal Adopsi

Investigasi untuk menyibak tabir adopsi ilegal dari Indonesia ke Belanda di masa lalu

Episode

Akhir dari Podcast

Mereka menyuruh menghentikan renovasi masjid "dengan alasan menjaga kondusivitas karena kabar renovasi sudah viral dan akan memancing masyarakat dan ormas datang".

"Lalu saya bilang, masyarakat dan ormas mana? Karena masyarakat di sekitar sini biasa saja, berbaur, bersentuhan setiap hari tidak ada apa-apa. Yang dikatakan ormas itu yang mana? Kata saya. Mereka jawab pokoknya hentikan ini," kata Asep.

Asep menjelaskan, pada 20 Februari, Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) Parakansalak datang ke masjid dan menutup tiga pintu masjid dengan triplek.

Tidak berhenti, keesokan harinya, kembali aparat keamanan dan pemerintahan Parakansalak mendatangi masjid yang memiliki jemaah sekitar 214 orang.

"Saya sering minta ke para aparat, tolong fasilitasi kami duduk bareng sama ormas yang menolak. Kita diskusi dan musyawarah. Eh, mereka jawab takut ribut. Lah, kan tugas mereka menjaga keamanan. Akhirnya, sampai sekarang kami tidak tahu masyarakat dan ormas mana yang menolak," keluh Asep.

"Ejekan sudah dari lahir"

Sumber gambar, BBC Indonesia/Callistasia Wijaya

Keterangan gambar,

Tampak samping masjid Al-Furqon milik Ahmadiyah yang dibakar pada tahun 2008 dan disegel pada tahun 2016.

Hendra, seorang jemaah Ahmadiyah, mengatakan kekerasan verbal berupa ejekan, hinaan, merupakan hal yang telah dialaminya sejak dilahirkan di dalam keluarga yang memeluk ajaran Ahmadiyah.

"Sejak lahir sampai sekarang (diejek), seperti dipaksa keluar, jangan berteman, jangan belanja ke warung orang Ahmadiyah, mau diusir. Bahkan diumumin di speaker "hati-hati ada orang Ahmadiyah". Saya sudah biasa, tidak mau berdebat," kata Hendra yang bekerja sebagai pedagang.

Pendamping hukum Ahmadiyah Parakansalak, Fitria, mengatakan laporan ini bukan yang pertama.

Sebelumnya pada 2015 mereka sudah mengadukan ke Komnas HAM.

Tapi, kata Fitria, sampai sekarang tidak ada kemajuan berarti dari pengaduan tersebut.

"Tahun 2016 kami berusaha menutup masjid agat tidak kehujanan, tapi kembali menimbulkan reaksi keras. Kami diintimidasi, diancam kalau terus renovasi akan ada 13 pesantren yang menyerang," katanya.

Klarifikasi dari bupati dan kapolres

Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara mengatakan akan meminta klarifikasi kepada Bupati, dan Kapolres Sukabumi terkait dengan tindakan penyegelan, penutupan, dan dugaan ada intimidasi yang dilakukan oleh aparat.

"Kejadian yang berulang (dialami Ahmadiyah) menunjukkan kelemahan negara dalam melindungi hak konstitusi warga. Jadi ini bukan persekusi tapi menunjukkan pengabaian dan lemahnya negara untuk melindungi hak kebebasan beribadah dan berkeyakinan itu," kata Beka.

Sumber gambar, BBC Indonesia/Callistasia Wijaya

Keterangan gambar,

Perayaan Isra Mi'raj di Madrasah Ahmadiyah, Parakansalak, Sukabumi.

Masjid Al Furqon dibangun pada tahun 1975 dan terdaftar di Pemkab Sukabumi.

Lebih dari 30 tahun, Jemaah Ahmadiyah dapat beribadah di mesjid tersebut.

Namun pada tahun 2008, kata Fitria, masjid dirusak, dan dibakar segerombolan oknum yang meneriakan "takbir" .

"Tidak ada seorang pun dari pelaku yang diproses hukum," katanya.

Dari 2008 sampai sekarang, beberapa kali perbaikan masjid coba dilakukan. Namun, penolakan terus berlangsung.

Kementerian Agama akan kirim tim ke Sukabumi

Sementara itu, Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama Sekretariat Jenderal Kementerian Agama, Nifasri, mengatakan akan mengirimkan tim ke Parakansalak untuk mencari fakta yang sebenarnya.

"Besok saya coba kirim tim kesana. Kita bisa nanti lihat situasi di lapangan seperti apa. Kita akan coba nanti membantu untuk mencari solusinya," kata Nifasri saat dihubungi BBC News Indonesia.

Nifasri menegaskan bahwa Indonesia menjamin kebebasan kepada setiap orang untuk beribadah, termasuk Ahmadiyah.

Yang dilarang, ujar Nifasri, adalah ketika Jemaah Ahmadiyah mengembangkan dan menyebarkan ajarannya ke orang lain.

"Jadi kalau ada larangan apalagi intimidasi itu yang melanggar ketentuan, tapi saya kan tidak tahu masalah sebenarnya seperti apa," ujarnya.

Berbicara mengenai renovasi dan pembangunan rumah ibadah, Nifasri, berujar bahwa harus ada komunikasi dan sosialisasi dengan seluruh pihak terkait, seperti forum kerukunan umat beragama (FKUB) daerah, tokoh agama, pemerintah daerah, tokoh masyarakat.

"Kalau mereka berkomunikasi, berdialog, pendekatn ke masyarakat, saya yakin tidak ada masalah. Contoh di Tasikmalaya banyak jumlah Ahmadiyah yang mau didemo, dan mereka bisa berdialog dengan masyarakat. Akhirnya tidak jadi didemo. Jadi kalau dilakukan dialog dan pendekatan dengna baik, pasti ada solusi yang baik," ujarnya.

Apa kata Majelis Ulama Indonesia?

Sumber gambar, BBC Indonesia/Callistasia Wijaya

Keterangan gambar,

Jamaah Ahmadiyah Parakansalak mengatakan mereka berharap untuk bisa kembali menggunakan masjid mereka.

Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Majelis Ulama Indonesia, Ikhsan Abdullah, meminta Jemaah Ahmadiyah untuk membentuk agama sendiri, dan jangan membawa identitas bagian dari agama Islam.

"Sehingga siapapun tidak boleh melakukan pelanggaran apalagi presekusi kepada mereka ketika melakukan peribadatan dan membangun tempat ibadah," kata Ikhsan.

Ikhsan melanjutkan, Negara Indonesia pun membuka ruang pada setiap ajaran atau agama untuk diakui secara resmi.

Contoh, kata Ikhsan, kepercayaan Kaharingan yang dipertimbangkan sebagai agama resmi di Indonesia.

"Kalau sekarang umat Islam keberatan. Ketika mereka terus melaksanakan (ibadah) maka wajar umat Islam melakukan tindakan yang kadang, mohon maaf, tidak dibenarkan oleh hukum dan UU, tapi itu salah satu bentuk dari penolakan Umat Islam atas agamanya yang dipakai oleh orang yang dianggap bukan sama dengan agamanya," kata Ikhsan.

"Jadi untuk kebaikan dan keadilan, silahkan mereka bentuk agama baru, namanya agama Ahmadiyah, seperti di Lahore, Pakistan," tegas Ikhsan.

Tahun lalu, BBC News Indonesia mewawancarai Bupati Sukabumi, Marwan Hamami.

Ia mengatakan keadaan masyarakat di Parakansalak sudah kondusif dan aman.

Ketika ditanya mengenai permintaan jemaah Ahmadiyah untuk kembali menggunakan masjidnya, Marwan menyarankan jemaah Ahmadiyah itu beribadah di masjid lain yang berada di desa mereka.

"Masjidnya banyak di Parakansalak. Gabunglah dengan yang lain. Mari kita bersama ulama- umaroh bersatu. Jangan sampai nggak berjamaah, rugi. Silaturahmi adalah kunci surga lho," katanya.

Sepanjang tahun 2018, SETARA Institute mencatat 160 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan dengan 202 bentuk tindakan, yang tersebar di 25 provinsi.

Sebagian besar peristiwa pelanggaran terjadi di Jawa Barat, dengan 24 peristiwa.