Raja Belanda minta maaf atas 'kekerasan berlebihan' di masa lalu tapi tak cakup seluruh masa penjajahan

  • Callistasia Wijaya
  • Wartawan BBC News Indonesia
Raja dan ratu Belanda

Sumber gambar, Antara

Keterangan gambar,

Pada tahun-tahun segera setelah Proklamasi, pemisahan yang menyakitkan terjadi, yang menelan banyak korban jiwa, kata Raja Belanda.

Sejarawan Belanda, Marjolein van Pagee, yang fokus mempelajari era kolonialisme di Indonesia, mengkiritik permintaan maaf Belanda yang disebutnya tidak cukup.

Ia mengatakan mestinya permintaan maaf tersebut mencakup keseluruhan era kolonialisme selama lebih dari 300 tahun, tidak hanya untuk periode 1945-1949.

"Saya kaget, tapi tak sepenuhnya syok [bahwa permintaan maaf] hanya untuk [periode] 1945-1949, bukan untuk keseluruhan masa kolonisasi. Dan ia juga tak menyebut sama sekali soal pengakuan legal [atas kemerdekaan Indonesia] tahun 1945," kata Marjolein dalam keterangan tertulis kepada BBC Indonesia, hari Selasa (10/03).

Marjolein juga menyayangkan Raja Belanda yang tidak menemui langsung keluarga para korban tentara Belanda, seperti Abdul Halik, yang secara khusus terbang dari Bulukumba, hingga Selasa (10/03) masih berada di Jakarta.

"Raja, keluarga kerajaan dan pemerintah Belanda tidak menghormati anggota keluarga mereka yang terbunuh antara 1945-1949. Jadi, ketika Raja berpura-pura merasa sangat menyesal tentang perang ketika dia bertemu Presiden Joko Widodo, dia mengabaikan para korban," ujarnya.

"Keluarga korban, yang berada di Jakarta, tidak disambut oleh Raja, malah beberapa hari lalu kedutaan meminta mereka pergi dengan mengatakan 'maaf kami tidak punya waktu untuk Anda, kami sedang sibuk mempersiapkan kunjungan kenegaraan'," kata Marjolein.

Untuk pertama kalinya, Kerajaan Belanda meminta maaf pada Indonesia atas kekerasan yang terjadi pada tahun-tahun setelah Proklamasi. Keluarga korban pembantaian Westerling menerima maaf itu, namun mengatakan kesalahan Belanda harus tetap ditebus.

'Rasa sakit terasa hingga hari ini'

Sumber gambar, ACHMAD IBRAHIM/AFP

Keterangan gambar,

Raja Belanda Willem-Alexander (dua dari kiri) dan Ratu Maxima (kiri) terlibat pembicaraan dengan Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Widodo di Istana Bogor, 10 Maret 2020.

Di hari pertama kunjungannya ke Indonesia, Raja Belanda Willem-Alexander yang didampingi Ratu Maxima, menyampaikan permohonan maafnya pada Indonesia atas kekerasan yang terjadi di masa lalu dalam pidatonya di Istana Bogor (10/03).

"Pada saat yang sama, adalah hal yang baik bahwa kita terus memandang masa lalu. Masa lalu tidak bisa dihapus, dan harus diakui oleh setiap generasi yang akan datang. Pada tahun-tahun segera setelah Proklamasi, pemisahan yang menyakitkan terjadi, yang menelan banyak korban jiwa," ujar Raja Willem-Alexander.

"Sejalan dengan pernyataan sebelumnya oleh pemerintah saya, saya ingin menyampaikan penyesalan dan permintaan maaf atas kekerasan yang berlebihan dari pihak Belanda pada tahun-tahun itu."

"Saya melakukannya dengan kesadaran penuh bahwa rasa sakit dan kesedihan keluarga yang terdampak terus terasa hingga hari ini," ujarnya.

Sumber gambar, Lukas - Biro Pers Sekretariat Presiden

Keterangan gambar,

Untuk pertama kalinya, Kerajaan Belanda meminta maaf pada Indonesia atas kekerasan yang terjadi pada tahun-tahun setelah Proklamasi.

Sebelumnya, sejumlah keluarga korban pembantaian tentara Belanda pimpinan Raymond Westerling menolak kedatangan Raja dan Ratu Belanda ke Indonesia, yang dijadwalkan berlangsung pada Selasa (10/03) hingga Jumat (13/03) karena belum menerima kata maaf dan ganti rugi.

Jadwal kunjungan mereka ke Taman Makam Pahlawan Kalibata, yang menurut Kedutaan Belanda adalah untuk menghormati para korban perang kemerdekaan juga dipersoalkan.

Bahkan seorang sejarawan Belanda menyebutnya "munafik dan sangat memalukan".

Sumber gambar, ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/nz

Keterangan gambar,

Kunjungan Raja Belanda ke Indonesia fokus pada kerja sama di sejumlah bidang, seperti ekonomi dan pengembangan sumber daya manusia.

Abdul Halik, anak dari korban pembantaian Westerling di Bulukumba, Sulawesi Selatan, di tahun 1947, mengatakan ia bersyukur atas permintaan maaf itu.

"Syukur itu. Sudah baik sebenarnya, memang itu yang kita harap. Jadi sisa satu (hal yang harus dilakukan)," kata Halik (10/03).

"Karena mereka sudah menyatakan permintaan maaf, kewajibannya pertanggungjawabannya yaitu menyelesaikan tuntutan ganti rugi kami. Itu saja," ujar Halik.

Permohonaan maaf, yang tidak diikuti pemberian ganti rugi, kata Halik, tidak cukup.

"Tidak cukup sampai di sana karena kandungan permintaan maaf itu ada kesalahannya (yang diakui Belanda). Kesalahan itu harus ditebus," ujarnya.

Sumber gambar, ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/nz

Apa implikasinya?

Sejarawan Universitas Indonesia, Bondan Kanumoyoso mengatakan permintaan maaf itu menunjukkan pengakuan Belanda bahwa mereka melakukan kesalahan.

"Itu cukup memberi kita legitimasi atau pembenaran bahwa ketika itu posisi kita adalah di posisi yang benar, mereka di posisi yang salah. Implikasi yang lain belum terlihat," ujarnya.

Sumber gambar, ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/nz

Keterangan gambar,

Sejarawan Universitas Indonesia, Dr Bondan Kanumoyoso mengatakan permintaan itu menunjukkan pengakuan Belanda bahwa mereka melakukan kesalahan.

Bondan mengatakan permintaan maaf itu tidak berarti ganti rugi pada keluarga korban pembantaian tentara Belanda, seperti Abdul Halik, akan terpenuhi.

Namun, kata Bondan, permohonan maaf itu bisa menjadi faktor pendukung untuk digunakan Pemerintah Indonesia jika mereka memutuskan untuk beperkara di Mahkamah Internasional.

"Menurut saya, itu tergantung dari keluarga korban. Jika mereka menginginkan pertanggungjawaban, maka pengajuan ke Mahkamah Internasional menjadi langkah yang diperlukan," ujarnya.

Sumber gambar, ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/hp

Keterangan gambar,

Raja Belanda Willem Alexander didampingi Ratu Maxima Zorreguieta Cerruti mendengarkan pembacaan puisi saat berkunjung ke Ereveld Menteng Pulo, Jakarta.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi enggan membahas lebih mengenai makna permintaan maaf ini.

"Hari ini raja menyampaikan acknowledge secara politik dan moral (kemerdekaan Indonesia) dan ada satu elemen yang baru, yaitu beliau menyampaikan regret dan maaf atas kekerasan yang terjadi dari pihak belanda. Saya kira itu cukup jelas, tidak perlu dijelaskan lebih lanjut," ujarnya.

Sumber gambar, ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/nz

Keterangan gambar,

Raja dan Ratu Belanda di TMP Kalibata.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo mengatakan Indonesia dan Belanda memiliki sejarah cukup panjang. Ia mengajak Raja Willem-Alexander untuk menjadikan sejarah tersebut sebagai peneguhan kerja sama kedua negara.

"Sebagai penutup saya ingin menyampaikan bahwa kita tentu tidak dapat menghapus sejarah, namun kita dapat belajar dari masa lalu," ujarnya.

'Minta maaf dan penuhi tuntutan kami'

Sebelumnya, sepekan sebelum kedatangan Raja dan Ratu Belanda ke Indonesia, Abdul Halik sudah terbang dari Bulukumba, Sulawesi Selatan, ke Jakarta.

Pria berusia 82 tahun itu adalah putra Becce Beta, warga Bulukumba yang dieksekusi pasukan tentara pimpinan Raymond Westerling karena dianggap prokemerdekaan tahun 1947.

Tujuan Halik hanya satu: ia hendak bertemu duta besar Belanda untuk menyampaikan penolakannya.

Sumber gambar, BBC Indonesia/Callistasia Wijaya

Keterangan gambar,

Abdul Halik meminta audiensi dengan Dubes Belanda untuk menyatakan penolakan terhadap kedatangan Raja-Ratu Belanda.

Apalagi, Raja dan Ratu Belanda, berencana untuk mengunjungi Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata di hari pertama kunjungannya.

"Pemerintah Belanda harusnya tahu diri, memikirkan apa yang pernah dilakukan oleh tentara itu atas perintah neneknya (Raja Willem-Alexander). Itu harus disadari," ujar Halik (03/03).

"Kami sebenarnya tidak setuju (mereka datang) sebelum Raja Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, melakukan permohonan maaf secara umum, dan menyelesaikan tuntutan kami."

Sumber gambar, ADEK BERRY/AFP via Getty Images

Keterangan gambar,

Halik melihat tujuh orang ditembak di kampungnya di Bialo, Bulukumba pada tahun 1947.

Bersama Halik, datang pula keluarga korban pembantaian Westerling lain, yakni Ismail Rahim dan Andi Kafrala, yang didampingi aktivis organisasi masyarakat Lidik Pro juga pengacara Irwan Lubis.

Sebelumnya, mereka sudah mengirimkan surat ke Kedubes Belanda untuk menyatakan penolakan mereka terhadap kunjungan itu (31/01).

Sumber gambar, Histori Bersama

Keterangan gambar,

Petikan surat yang dikirim keluarga korban pembantaian Westerling ke Kedubes Belanda di Jakarta.

Surat itu dibalas Duta Besar Belanda Lambert C. Grijns (12/02) kepada Irwan Lubis.

Dalam balasan itu, tertulis bahwa surat yang telah dikirimkan keluarga korban sudah diteruskan ke Kementerian Luar Negeri di Belanda dan isinya dipelajari dengan saksama untuk jadi bahan pertimbangan.

"Kedutaan Belanda sedang menjajaki kemungkinan untuk bertemu dengan Pak Irwan, namun periode ini merupakan periode yang sangat padat bagi kami sehubungan dengan persiapan Kunjungan Kenegaraan," isi surat itu, yang telah dikonfirmasi Kedutaan Besar Belanda kepada BBC News Indonesia.

Sumber gambar, Dokumentasi Irwan Lubis

Tak puas dengan jawaban itu, Halik dan rombongannya terbang ke Jakarta untuk meminta audiensi langsung.

Namun, harapan itu tak terwujud.

Rombongan Halik yang ditemui BBC Indonesia (03/03), hanya ditemui seorang staf kedutaan, yang berjanji akan menyerahkan surat yang berisi permohonan audiensi mereka kepada duta besar Belanda.

Pada hari Jumat (06/03), rombongan itu melakukan demonstrasi untuk menyuarakan aspirasi mereka di depan Kedutaan Besar Belanda.

Dalam kesempatan itu, Kepala Bagian Politik Kedutaan Besar Belanda untuk Indonesia, Roel van der Veen, mengatakan pihaknya akan memberi kesempatan kepada keluarga korban untuk melakukan audiensi di akhir bulan Maret.

Sumber gambar, Dokumentasi Lidik Pro

Keterangan gambar,

Abdul Halik dan keluarga korban pembantaian Westerling berdemonstrasi di depan Kedutaan Besar Belanda (06/03).

Apa makna kunjungan Raja-Ratu Belanda?

Dari agenda kunjungan yang dirilis ke publik, pemerintah Indonesia dan Raja serta Ratu Belanda tidak dijadwalkan membicarakan masa lalu, termasuk tuntutan permintaan maaf dan ganti rugi korban perang.

Pelaksana Tugas Juru (PLT) Bicara Kementerian Luar Negeri, Teuku Faizasyah, mengatakan kunjungan itu akan berfokus pada kerja sama yang saling menguntungkan.

"Kunjungan ini akan kita bersama-sama manfaatkan untuk meneguhkan kerja sama ke depan yang saling menguntungkan, khususnya di bidang ekonomi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia," ujarnya.

Pernyataan resmi Kerajaan Belanda mengungkapkan hal senada.

"Kunjungan kenegaraan menegaskan hubungan dekat dan luas antara kedua negara dan akan diarahkan untuk kerja sama di masa depan."

Neraca perdagangan kedua negara surplus US$2,36 miliar (Rp33,7 triliun) pada tahun 2019.

Indonesia mengekspor sejumlah komoditas ke Belanda, di antaranya minyak sawit, asam lemak monokarboaksilat, dan biodiesel.

Sementara, Belanda mengekspor minyak sulingan, kendaraan bermotor pengangkut barang, hingga olahan makanan ke Indonesia.

Ratusan pengusaha Belanda akan ikut dalam rombongan Raja dan Ratu Belanda.

Sumber gambar, Patrick van Katwijk/Getty Images

Keterangan gambar,

'Kunjungan kenegaraan menegaskan hubungan dekat dan luas antara kedua negara dan akan diarahkan untuk kerja sama di masa depan,' ujar pernyataan resmi pemerintah Belanda.

'Belum bisa melupakan tindakan tentara Belanda'

Abdul Halik mengatakan ganti rugi merupakan hal yang penting baginya karena apa yang dilakukan tentara Belanda pimpinan Raymond Westerling telah membuat keluarganya menderita.

Sumber gambar, Netherlands Institute of Military History (NIMH)

Keterangan gambar,

Eksekusi yang dilakukan tentara pimpinan Westerling di sebuah kampung di Sulawesi Selatan.

Ia masih ingat, usianya masih sembilan tahun saat tentara Belanda, yang dipimpin Raymond Westerling, menghabisi sejumlah orang yang dianggap prorepublik Indonesia di desanya di Bialo, Bulukumba, tahun 1947.

"Saya sementara duduk-duduk di tangga bawah, datang mata-mata Belanda panggil orang, 'Semua rakyat penduduk, lihat orang mau ditembak!" ujar Halik mengenang peristiwa itu.

Halik turut serta ke lapangan di mana orang-orang akan dieksekusi.

Sumber gambar, ullstein bild/ullstein bild via Getty Images

Keterangan gambar,

Mantan Presiden Soekarno menyebut 40.000 orang menjadi korban pembantaian Westerling di Sulawesi Selatan.

Dalam perjalanan, Halik bercerita, ia melihat ayahnya, Becce Beta, yang tangannya sudah diikat di atas mobil tentara Belanda.

"Seperti kambing saja orang-orang dikumpul, diikat di atas mobil, kasihan betul itu."

"Dia (ayah) teriak 'Mau ke mana'? Saya bilang' saya mau pergi lihat orang ditembak'. Dia bilang 'Pulang!' Saya jawab 'tidak mau, saya mau lihat orang ditembak."

Di sebuah lapangan, Halik menyaksikan tujuh orang ditembak, peristiwa yang terus membekas baginya hingga berpuluh-puluh tahun kemudian.

"Rata-rata kepalanya yang pecah," ujarnya.

Sumber gambar, ADEK BERRY/AFP via Getty Images

Keterangan gambar,

Abdul Halik memperlihatkan lokasi pembunuhan warga di Bulukumba.

Ayahnya tidak termasuk dalam kelompok yang pertama ditembak itu. Halik mengatakan ayahnya dieksekusi sekitar sembilan kilometer dari tempat itu, di daerah Kantisang.

Halik menceritakan ayahnya dan sejumlah aparat kampung lainnya dibawa ke lokasi lainnya untuk dieksekusi.

"Jelas kita takut, rakyat semua takut, dia (pasukan Belanda) tidak memilih bulu. Apalagi rumah saya sudah dibakar," katanya.

Sumber gambar, Netherlands Institute of Military History (NIMH)

Keterangan gambar,

Warga diminta berkumpul untuk menyaksikan eksekusi di Sulawesi Selatan tahun 1947.

"Luar biasa, sampai sekarang saya masih belum bisa melupakan bagaimana tindakan tentara Belanda. Bayangkan saja kalau rumah sampai habis, terasa sengsara."

Maka itu, ia menyesalkan kedatangan Raja dan Ratu Belanda ke Indonesia, yang tidak membawa agenda pembahasan kasus di masa lalu.

Dalam pidatonya di Jakarta tahun 1964, mantan Presiden Soekarno menyebut ada 40.000 korban Westerling di Sulawesi Selatan.

Mengapa sejumlah korban belum dapat ganti rugi?

Pada 2011, pengadilan distrik Den Haag memerintahkan pemerintah Belanda memberikan ganti rugi kepada tujuh janda korban pembantaian massal Rawagede, Jawa Barat, dan seorang pria yang menderita luka tembak pada 1947.

Sumber gambar, AFP/Getty Images

Keterangan gambar,

Menteri Luar Negeri Belanda, Bert Koenders (kanan) berjumpa dengan Lasem (kedua dari kiri), pada Maret 2016. Lasem adalah satu-satunya janda korban pembantaian Rawagede yang tersisa.

Setelah putusan itu, pemerintah Belanda membentuk skema reparasi untuk korban perang kemerdekaan lainnya pada tahun 1945-1950, mengutip tesis pengacara Bunga Meisa Rouly Siagian, yang berjudul Reparation for the Victims of the Dutch Military Operation in Indonesia 1945-1949.

Prosedur Skema Penyelesaian Sipil itu ditujukan bagi janda-janda yang suaminya mengalami kekejaman, yang akibatnya serupa dengan kasus di Rawagede dan Sulawesi Selatan.

Masih mengitup tesis yang sama, skema itu berlaku selama dua tahun sejak 2013 hingga 2015.

Sumber gambar, AFP/Getty Images

Keterangan gambar,

Anti Rukiyah berziarah ke makam mendiang suaminya, Saleh Tanuwijaya, di Rawagede, Jawa Barat, pada September 2011 lalu. Penduduk Rawagede dibantai oleh tentara Belanda pada 1947 atau yang dikenal sebagai Agresi Belanda I.

Saat itu, pengacara keluarga korban meminta perpanjangan waktu pengajuan kompensasi karena proses klaim membutuhkan lebih banyak waktu.

Pemerintah Belanda merespons dengan memberikan dua tahun lagi hingga September 2017, sebagaimana disebut dalam tesis Bunga Meisa Rouly Siagian.

Meski begitu, sejumlah anak korban seperti Abdul Halik tidak bisa mengajukan ganti rugi karena terbentur masa kedaluwarsa gugatan, lewat dari tahun 2017, dan status mereka sebagai anak, bukan janda.

Abdul Halik melihat hal itu sebagai bentuk ketidakadilan.

"Yang baru dapat (ganti rugi) itu janda-janda, itu pun baru sebagian. Padahal anak tidak boleh dibedakan, karena haknya sama," ujarnya.

Sumber gambar, ADEK BERRY/AFP via Getty Images

Keterangan gambar,

Westerling dan pasukannya disebut tidak hanya membakar rumah warga, tapi juga ternak dan barang-barang milik mereka.

Yolande Melsert, Kepala Bagian Kebudayaan dan Komunikasi Kedutaan Besar Belanda, mengatakan pemerintah Belanda sedang menunggu keputusan hakim terkait apakah kategori orang yang dapat menerima kompensasi harus diperluas untuk mencakup anak-anak para korban.

"Pemerintah Belanda tidak mengomentari proses pengadilan yang masih berlangsung," ujarnya.

Sementara, PLT juru bicara Kemenlu Teuku Faizasyah mengatakan masalah tuntutan publik itu adalah kasus sipil.

"Apabila berperkara di negeri Belanda, perwakilan Indonesia lazimnya memberikan bantuan kekonsuleran manakala diperlukan sebagai wujud perlindungan warga negara. Fasilitas kekonsuleran pernah pula diberikan dalam kasus Rawagede," ujar Faizasyah.

Untuk apa Raja dan Ratu Belanda ke TMP Kalibata?

Sebelumnya, Marjolein van Pagee, pendiri Histori Bersama, organisasi yang berfokus pada sejarah kolonialisme di Indonesia, mengatakan hubungan baik antara Indonesia dan Belanda harusnya dimulai dari permintaan maaf Belanda pada orang-orang yang keluarganya dibantai oleh tentara Belanda.

"Sampai sejauh ini saya melihat mereka (keluarga kerajaan), tidak melakukan langkah apapun (untuk meminta maaf pada korban perang)," ujarnya (03/03).

Sumber gambar, Setkab.go.id

Keterangan gambar,

Sejarawan asal Belanda mengkritik rencana Raja dan Ratu Belanda mengunjungi TMP Kalibata.

Ia menyinggung kunjungan resmi kerajaan Belanda terakhir ke Indonesia di tahun 1995, yang dilakukan mantan Ratu Belanda Beatrix, empat hari setelah hari perayaan kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus.

Hal itu, kata Pagee, dilakukan Beatrix untuk menghormati veteran perang Belanda.

Sumber gambar, Getty Images

Keterangan gambar,

Pada tahun 1995, mantan Ratu Belanda Beatrix mengunjungi Indonesia empat hari setelah perayaan kemerdekaan Indonesia.

Pada 2005, Menteri Luar Negeri Belanda, Ben Bot, mengatakan Belanda mengakui hari kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 secara politik dan moral.

Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia melalui penyerahan kedaulatan di Istana Dam di Amsterdam usai Konferensi Meja Bundar tanggal 27 Desember 1949.

Menurut sejarawan Universitas Indonesia, Bondan Kanumuyoso, akan sulit bagi Belanda untuk mengakui Indonesia secara de jure.

"Sulit, karena dengan mengakui Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, berarti apa yang mereka lakukan antara '45-49 di Indonesia adalah kejahatan dan agresi," ujarnya.

Sumber gambar, Getty Images

Keterangan gambar,

Belanda dianggap baru mengakui kemerdekaan Indonesia secara de facto, belum de jure atau secara hukum.

Lewati Podcast dan lanjutkan membaca
Podcast
Investigasi: Skandal Adopsi

Investigasi untuk menyibak tabir adopsi ilegal dari Indonesia ke Belanda di masa lalu

Episode

Akhir dari Podcast

Lalu, mengapa Raja dan Ratu Belanda akan menabur bunga di TMP Kalibata?

"Raja dan Ratu Belanda ingin menghormati korban-korban perang kemerdekaan. Maka itu, mereka akan menabur bunga di TMP Kalibata," ujar Yolande Melsert, Kepala Bagian Kebudayaan dan Komunikasi Kedutaan Besar Belanda.

Namun, hal itu dikritisi oleh Pagee.

"Itu munafik dan sangat memalukan. Berani-beraninya mereka mengunjungi tempat itu? Kita tahu mereka tidak menghormati para korban perang," ujar van Pagee.

"Jika mereka benar-benar menghormati, mereka akan bertemu dengan kelompok keluarga korban yang menyerahkan surat," ujar Pagee.

Rusdi, aktivis Lidik Pro, yang mendampingi keluarga korban pembantaian Westerling di Sulawesi Selatan mengatakan jika pemerintah Belanda mau memperbaiki keadaan, mereka seharusnya menyatakan secara terbuka bahwa orang-orang yang dibunuh oleh tentara Belanda adalah pahlawan, bukan pemberontak.

"Dengan itu, hati anak-cucu para korban akan terobati," ujarnya.