Virus corona: Pengemudi ojol tagih kebijakan pelonggaran cicilan kredit, 'kita juga mau nyetok makanan'

virus corona Hak atas foto ANTARA FOTO/FAUZAN
Image caption Pengemudi ojek online menunggu pelanggan

Sejumlah pengemudi ojek dan taksi online menagih janji Presiden Jokowi tentang pelonggaran cicilan kredit kendaraan mereka di tengah pandemi virus corona.

Prima Aria Nanda dikejar cicilan mobil yang sudah jatuh tempo 10 Maret lalu. Pengemudi taksi online ini belum bisa melunasi kredit kendaraan karena pelanggan makin sepi dalam dua pekan terakhir.

"Tak ada kejadian seperti ini (pandemi), saya dapat bersih Rp300.000. Itu pun bersih sudah kepotong bensin dan makan. Nah, dengan kejadian seperti ini, boro-boro uang segitu, buat tutup bensin aja sudah susah," kata Aria—sapaan Prima Aria Nanda kepada BBC News Indonesia, Rabu (25/03).

Sejauh ini, Aria belum mendapat informasi dari pihak perusahaan pembiayaan (leasing) terkait penangguhan cicilan kendaraannya yang sudah memasuki tahun kelima.

Aria kini memilih berdiam diri di rumah dan mengandalkan penghidupan dari istrinya yang masih bekerja. Ia sangat berharap kebijakan penangguhan cicilan dari pernyataan Presiden Jokowi direalisasikan.

"Jangan sampai Pak Jokowi sudah ngomong di depan TV, dia koordinasikan dengan OJK, ternyata penerapan di lapangan itu tidak ada sama sekali. Kita ini masih dikejar-kejar juga," kata Aria.

Hal serupa disampaikan oleh Donal, pengemudi ojek online. Ia mengaku mulai kewalahan membayar cicilan sepeda motor karena harus menafkahi istri dan tiga orang anaknya di tengah pelanggan yang makin sepi.

"Dengan adanya wabah ini, bawa pulang Rp50.000 saja sudah bagus. Ini (pendapatan) turun sampai 75%," katanya.

Donal punya rencana, jika cicilan sepeda motornya dapat ditangguhkan maka uang yang ada akan ia gunakan untuk membeli barang-barang kebutuhan pokok.

"Sekarang kan barang-barang kebutuhan lagi banyak yang nyetok. Mungkin kita mau nyetok makanan juga. Beras, atau apa, untuk kebutuhan hidup juga," katanya.

Hak atas foto ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYAT
Image caption Pengemudi ojek online yang mulai sepi pelanggan di tengah pandemi virus corona.

Bagaimana tanggapan asosiasi leasing?

Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) belum mau banyak berkomentar tentang kebijakan ini. Ketua Umum APPI, Suwandi Wiratno mengaku masih menunggu aturan teknis dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait kebijakan pelonggaran cicilan.

"Itu juklaknya (petunjuk pelaksanaan) secara teknis kita tunggu OJK dulu. Saya kalau belum ada juklaknya mau berkomentar juga tidak elok," kata Suwandi

Direktur Utama Chandra Sakti Utama Leasing ini menambahkan belum memiliki skema terkait kebijakan pelonggaran cicilan. Saat ini kata Suwandi, pihaknya sedang berusaha mencari jalan agar pandemi Covid-19 tak memberi efek lebih buruk terhadap lembaga pembiayaan, termasuk perbankan.

"Seandainya nasabah tak punya kemampuan membayar, kita kena, bank juga kena, pinjaman saya dari bank. Jadi semuanya kena, suasana kebatinannya ya jangan sampai semuanya kena," lanjut Suwandi.

Sebelumnya, Presiden Jokowi memastikan pengemudi ojek dan taksi online akan diberikan kelonggaran pembayaran cicilan kendaraan bermotor.

"Oleh karena itu, kepada tukang ojek dan sopir taksi yang sedang kredit kendaraan bermotor, serta nelayan yang sedang mengambil kredit perahu agar tidak perlu khawatir. Pembayaran bunga dan angsuran diberikan kelonggaran satu tahun," kata Jokowi.

Kelonggaran pembayaran cicilan ini berdasarkan Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Dampak Covid-19. Di dalam aturan ini OJK memberikan stimulus yang terdiri dari:

  1. Penilaian kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga untuk kredit pembiayaan/penyediaan dana lain dengan plafon sampai dengan Rp10 miliar.
  2. Peningkatan kualitas kredit/pembiayaan menjadi lancar setelah direstrukturisasi selama masa berlaku aturan ini. Ketentuan restrukturisasi ini dapat diterapkan Bank tanpa melihat batasan plafon kredit/pembiayaan atau jenis debitur.

Cara restrukturisasi kredit/pembiayaan yang diatur OJK mengenai penilaian kualitas aset antara lain dengan cara penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, dan penambahan fasilitas kredit/pembiayaan.

Hak atas foto ANTARA FOTO/ANIS EFIZUDIN
Image caption UMKM makin terpuruk di tengah pandemi virus corona.

Selain itu restrukturisasi juga dapat dilakukan dengan cara konversi kredit/pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara.

Perlakuan khusus ini bukan hanya untuk sektor informal seperti pengemudi ojek dan taksi online yang punya cicilan, tapi juga secara luas ditujukan kepada debitur UMKM dan non-UMKM yang mengalami kesulitan membayar cicilan ke bank lantaran terdampak pandemi virus corona.

Namun regulasi ini belum rinci menjelaskan kebijakan kelonggaran cicilan dari lembaga pembiayaan yang membidangi cicilan kredit sepeda motor atau mobil pengemudi ojek dan taksi online.

BBC News Indonesia telah menghubungi Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Heru Kristiyana, namun belum mendapat tanggapan.

Hak atas foto ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Image caption Aktivitas di Pasar Induk Keramat Jati, Jakarta di tengah pandemi virus corona.

Dikhawatirkan berdampak terhadap perbankan

Sementara itu, pengamat ekonomi David Sumual mengkhawatirkan kebijakan penangguhan cicilan utang dapat menjadi risiko moral yang menyebabkan makin banyak nasabah berutang, kemudian enggan membayar.

"Ini akan moral hazard sekali, jadi buat ke depannya nanti orang akan gila berutang, terus tak mau bayar semua. Nah itu bahaya sekali untuk ke depannya," katanya kepada BBC News Indonesia, Rabu (25/03).

Menurut David, sebaiknya pemerintah lebih agresif untuk memberikan stimulus dari sisi fiskal sebagai upaya mempertahankan pertumbuhan ekonomi di tengah pandemi virus corona.

"Karena khawatirnya, nanti malah kesehatan perbankannya yang terpengaruh, kita sudah mengalami masalah tahun 1997 itu parah sekali. Karena bank itu kan jantung ekonominya, karena kalau likuiditas terganggu, credit asset quality-nya bermasalah, itu parah sekali nanti terjadi pengaruhnya ke ekonomi," lanjutnya.

David juga berharap pemerintah mengkaji kembali kebijakan ini. "Jadi harus dilihat betul itu, kebijakan itu harus dilihat secara keseluruhan, karena kalau sudah kena bank itu saya khawatir saja," katanya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengaku mendengar keluhan sektor UMKM, termasuk pengemudi ojek dan taksi online di tengah persoalan ekonomi akibat pandemi virus corona.

Dari sisi fiskal, pemerintah mempercepat bantuan langsung tunai berupa Kartu Sembako, Kartu Prakerja dan pembayaran pajak penghasilan PPh Pasal 21 sebagai langkah stabilitas ekonomi di tengah pandemi virus corona.

Berita terkait