Virus corona: Pemerintah ingin harga tiket angkutan umum dinaikkan dan sepeda motor tidak bawa penumpang saat mudik Lebaran di tengah wabah Covid-19

virus corona Hak atas foto ANTARA FOTO/Dedhez Anggara
Image caption Pengguna kereta di tengah pandemi virus corona.

Pemerintah Indonesia sedang menyusun buku panduan prosedur standar operasional untuk implementasi jaga jarak fisik (physical distancing) bagi penumpang setelah Menko Kemaritiman dan Investasi yang tengah merangkap jabatan sebagai Pelaksana Tugas Menteri Perhubungan, Luhut Binsar Panjaitan, menyatakan pemerintah tidak akan melarang mudik di tengah wabah virus corona.

Penyusunan buku panduan itu melibatkan Kementerian Perhubungan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kepolisian Negara RI, dan lembaga atau instansi terkait lainnya.

Audiensi publik akan diadakan sebelum buku panduan diluncurkan.

"Langkah-langkah dan peraturan yang berlaku akan berlaku selama dua bulan, sampai akhir wabah dan akan ditinjau secara teratur," kata Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Ridwan Djamaluddin, dalam keterangan tertulis yang diterima BBC News Indonesia, Minggu (05/04).

Di dalam buku panduan itu akan diatur, misalnya, pengurangan kapasitas penumpang, baik penggunaan kendaraan umum maupun kendaraan pribadi.

"Transportasi umum dan pribadi diperlukan untuk mengimplementasikan jaga jarak fisik. Seperti untuk kendaraan umum dengan menaikkan harga tiket angkutan umum. Misalnya, bus berkapasitas 50 hanya dapat menampung 25 orang, itu harga tiketnya dinaikkan," katanya.

Ridwan menambahkan untuk kebijakan kendaraan pribadi seperti sepeda motor, tidak dapat membawa penumpang.

Sedangkan untuk mobil pribadi harus mengangkut maksimal setengah dari kapasitas penumpangnya.

"Semua tindakan ini akan diberlakukan secara ketat oleh polisi lalu lintas dan Kementerian Perhubungan," ungkapnya.

Selain itu, setiap orang yang melaksanakan mudik juga diharuskan untuk melakukan isolasi mandiri selama 14 hari setelah kedatangan di kota kelahirannya dan 14 hari setelah kembali ke Jakarta atau kota lain tempat mereka kembali.

"Dengan langkah-langkah ini, jumlah orang yang kembali ke kampung halaman mereka tahun ini diperkirakan rendah," jelasnya.

Pada pembukaan rapat terbatas untuk antisipasi mudik Kamis (2/4), Presiden Joko Widodo meminta para menteri menyiapkan skenario yang komprehensif menjelang Ramadan dan Idul Fitri.

"Jangan sepotong-sepotong, atau satu aspek saja atau kepentingan daerah saja. Tapi dilihat secara utuh," kata Jokowi dalam

Presiden dalam rapat tersebut mengusulkan alternatif.

"Saya melihat untuk mudik, dalam rangka menenangkan masyarakat mungkin alternatif mengganti hari libur nasional pada hari lain untuk hari raya. Yang kedua memberikan fasilitas mudik untuk masyarakat di hari pengganti tersebut. Dan pada hari itu juga bisa menggratiskan tempat-tempat wisata yang dimiliki daerah," katanya.

'Pemerintah tidak larang mudik'

Sesudah rapat terbatas, Menko Kemaritiman dan Investasi yang tengah merangkap jabatan sebagai Pelaksana Tugas Menteri Perhubungan Luhut Binsar Panjaitan menyatakan rapat memutuskan pemerintah tidak akan larang mudik.

"Diputuskan tidak ada pelarangan mudik resmi dari pemerintah."

"Namun pemerintah bersama seluruh tokoh masyarakat mengimbau agar masyarakat, atas dasar keselamatan bersama, tidak mudik tahun ini.

"Pemerintah bersama seluruh aparatnya akan mengambil langkah-langkah agar penggunaan angkutan umum tahun ini sesuai dengan protokol kesehatan jaga jarak yang dikenal physical distancing," Luhut menjelaskan.

Istana menyatakan warga yang mudik akan berstatus ODP (Orang Dalam Pengawasan) dan harus mengkarantina diri 14 hari.

Sementara untuk menyambut Ramadan, Presiden Joko Widodo meminta menteri dalam negeri menegur kepala daerah terkait penutupan atau blokade jalan-jalan di daerah dalam konteks memastikan kelancaran distribusi logistik.

"Kita harus memastikan distribusi logistik lancar. Kebutuhan pokok tersedia di pasar-pasar. Saya harapkan mendagri juga menegur daerah-daerah yang memblokir jalan-jalannya. Agar urusan distribusi logistik ini tidak terganggu. Saya dapat laporan dari dua daerah kemarin. Urusan beras agak terganggu karena jalan-jalan yang ditutup."

Ditakutkan percepat penyebaran wabah

Sebelumnya, pada pekan ketiga Maret, telah terjadi arus mudik ke berbagai daerah di antaranya ke Jawa Barat dan Jawa Tengah.

Para kepala daerah langsung ambil langkah untuk menangani ini.

Kepala daerah yang telah mengambil langkah termasuk Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo yang meminta warganya untuk tidak pulang kampung, sementara Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengakui pemudik menjadi masalah.

Di antara mereka yang kembali ke kampung halaman termasuk penjual makanan di ibu kota Jakarta, Juli Winarno.

Juli kembali mudik ke kampungnya, Desa Matesih, Karanganyar, Jawa Tengah setelah selama dua pekan dagangan mi ayam di Jakarta sepi akibat kebijakan bekerja dari rumah.

Menurutnya, hidup di kampung lebih hemat dari pada tetap di Jakarta. Sementara waktu ia akan bertani sambil menunggu pandemi virus corona mereda.

"Kalau di Jakarta terus kan, pengeluaran gede, kalau di kampung bisa diminimalisir," katanya kepada BBC News Indonesia, Kamis (26/03).

Sebagai pendatang dari Jakarta, kota dengan tingkat kasus paling tinggi di Indonesia, Juli mengatakan mengetahui bahwa ia bakal diperiksa otoritas kesehatan di kampungya sebelum berbaur dengan masyarakat.

"Kita diminta cek kesehatan dulu ke puskesmas dari pihak perangkat desa," katanya.

Sementara itu, penjual bubur ayam di Jakarta, Hari Cahyono juga mudik ke Pekalongan, Jawa Tengah. Ia pun mudik karena dagangannya sepi.

Namun, belum ada informasi dari kampungnya terkait dengan pemeriksaan kesehatan para perantauan yang kembali ke kampung halaman.

"Nggak diperiksa. Kemarin belum ada," katanya.

Juli dan Hari Cahyono, merupakan dua dari ribuan warga Jawa Tengah yang pulang dari Jakarta, kepulangan yang dikhawatirkan akan mengancam penyebaran virus di kampung mereka.

Hak atas foto ANTARA FOTO/IDHAD ZAKARIA
Image caption Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mendemonstrasikan cara mencuci tangan.

Diminta bertahan di perantauan

Menanggapi perkembangan terbaru ini, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengambil langkah memeriksa warganya yang berdatangan dari luar wilayah, termasuk di pintu kedatangan terminal bus.

"Itu setiap bus yang datang dicatat oleh pemkab, oleh dinas perhubungan, dibantu TNI/Polri, termasuk Satpol PP. Nah, dinkesnya langsung periksa di sana," ujarnya.

Para perantau di Jawa Tengah diwaspadai lantaran salah satu kasus pasien positif corona yang meninggal di Solo, berasal dari Bogor, Jawa Barat.

"Artinya ini sudah ada contoh kecil yang bisa kita sampaikan. Tapi yang sekarang ini, dalam konteks jumlah massa yang banyak ini, kami belum mencatatnya," kata Ganjar.

Ganjar meminta warga Jawa Tengah di perantauan untuk sementara waktu ini tak mudik ke kampung halaman.

Hak atas foto ANTARA FOTO/Paramayuda
Image caption Petugas medis malakukan rapid test covid-19 dari sampel darah yang telah diambil secara door to door dari sejumlah kecamatan di stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi.

"Karena ada yang perlu dijaga, ya dirinya sendiri, termasuk keluarga di kampung," katanya.

Secara nasional, wabah virus corona di Indonesia pekan ini meningkat secara signifikan, dengan lebih dari 100 orang per hari.

Jumlah kasus sampai Kamis (26/03), lebih dari 890 dan yang meninggal 78 orang.

Di Jawa Tengah, sampai Rabu (25/03), jumlah pasien positif Covid-19 mencapai 38 orang, empat di antaranya meninggal.

Sementara orang dalam pemantauan (ODP) mencapai 2.858 orang dengan pasien dalam pengawasan (PDP) 257 orang.

Ganjar mengatakan akan berkomunikasi dengan Pemprov DKI Jakarta, termasuk Jawa Barat untuk memantau mobilisasi pemudik.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil meyakini ODP di wilayahnya meningkat karena banyaknya orang yang mudik.

"Banyak orang mudik yang jadi problem hari ini, ODP melonjak, karena orang-orang yang harusnya tinggal di Jakarta, mempergunakan tidak kerja ini, malah, pulang ke daerahnya, seperti mudik," katanya.

ODP di Sumedang melonjak karena pemudik dari Jakarta

Salah seorang dari pemudik adalah Anissa Fitriani yang bekerja sebagai seorang karyawan di sebuah perusahaan finansial di Bandung.

Namun, sejak diberlakukan kerja di rumah akibat wabah Corona, Anissa memutuskan pulang ke rumahnya di Kabupaten Sumedang.

Keputusannya itu juga dilatari ketakutan tertular Covid 19 seiring ditetapkannya Kota Bandung sebagai zona merah wabah Corona.

"Soalnya kalau diam di sana (Bandung) keluar rumah sedikit aja takutnya positif (Corona). Terus, banyak juga orang yang mempengaruhi pikiran. Di sana itu kan ramai, nggak kayak di Sumedang".

"Kalau di Sumedang udaranya dingin, segar, beda sama di sana. Jadi mungkin banyak terjangkit Corona, jadi milih pulang deh," kata perempuan berusia 20 tahun itu kepada wartawan Yuli Saputra yang melaporkan untuk BBC News Indonesia.

Menurut Anissa, tidak ada larangan untuk mudik ke Sumedang.

Hanya saja, dia harus menjalani serangkaian pemeriksaan kesehatan sebelum pulang.

"Diperiksa kesehatan dulu sebelum pulang. Suhu badan, positif negatifnya diperiksa dulu di kantor. Takutnya bawa virus juga ke rumah, nggak enak. Di Sumedang juga kan takutnya gimana-gimana kalau pulang kampung, jadi di sana (Bandung) dicek dulu," ujar Anissa.

Hak atas foto ANTARA FOTO/M Agung Rajasa
Image caption Penyemprotan disinfektan di rumah ibadah.

Sesampainya di Sumedang, Anissa didata oleh aparat setempat dan dimasukkan ke dalam daftar ODP.

Anissa disarankan untuk mengisolasi diri. Dinas Kesehatan setempat juga memantau kondisi kesehatannya.

"Akan dicek di sini nanti, soalnya baru datang dari Kota Bandung. Bandung kan masuk zona merah, terus pulang pergi Bandungnya sering, jadi mengisolasi diri, harus diam di rumah," ungkapnya.

Anissa menjadi satu dari 1702 warga Sumedang yang masuk kategori ODP lantaran datang dari wilayah zona merah Covid 19, seperti Kota Bandung dan Jabodetabek.

Mereka mudik ke kampungnya setelah pemerintah menginstruksikan kerja di rumah dan diam di rumah.

Warga perantau asal Sumedang menyikapi instruksi itu sebagai momen pulang kampung.

Padahal semestinya tetap tinggal di wilayah mereka berada. Akibatnya, jumlah ODP di Sumedang melonjak dari 2 orang menjadi 1.702 orang, per 26 Maret 2020.

Hak atas foto ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya
Image caption Petugas kesehatan menunjukkan hasil rapid test.

"Kenapa ada lonjakan ODP karena banyak warga Sumedang yang bekerja di luar Sumedang, terutama di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, mudik," kata Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang, Dadang Sulaeman saat dihubungi via telepon, Kamis (26/03).

Umumnya, kata Dadang, perantau asal Sumedang bekerja di sektor informal, seperti berdagang dan tukang kayu.

Menghadapi lonjakan pemudik dari zona merah Corona, Dadang mengatakan, pihaknya melakukan sejumlah langkah pemantauan yang dilakukan tim dari kecamatan, mulai dari camat, kapolsek, hingga danramil.

"Pemantauan supaya mereka itu membatasi aktivitasnya," kata Dadang.

Lebih jauh, Dadang menjelaskan, pihaknya memilah kategori ODP, yakni ODP yang pulang dari zona merah Covid 19 yang tidak mengalami gejala dan ODP yang menunjukkan gejala demam, batuk, dan sesak napas.

"Kalau ODP dengan gejala dilakukan observasi oleh petugas kesehatan," ujar Dadang.

Hak atas foto ANTARA FOTO/FIKRI YUSUF
Image caption Pemeriksaan suhu tubuh.

ODP dengan gejala saat ini berjumlah 157 orang. Sedangkan kasus positif Covid 19 berjumlah 1 orang.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, pihaknya akan melakukan langkah preventif menyikapi lonjakan angka ODP ini.

"Jadi orang yang seharusnya tinggal di Jakarta mempergunakan waktu tidak kerja ini, malah pulang ke daerahnya seperti mudik. Nah, ini jadi kendala besar sehingga kita akan lakukan sebuah tindakan yang lebih preventif," ujar Emil, sapaan Ridwan Kamil, saat jumpa pers di Gedung Pakuan, Kamis (26/03).

Emil belum menjelaskan apa langkah preventif yang akan dilakukan, namun sebelumnya, mantan Wali Kota Bandung ini sempat mengeluarkan larangan mudik.

"Jangan mudik, tetap tinggal di wilayah masing-masing untuk menjaga sebaran (virus corona) yang tidak terlalu besar, sampai situasi kondusif," kata Emil.

Siskamling diaktifkan awasi pemudik

Dari Solo, Kepala Dinas Kesehatan setempat, Siti Wahyuningsih mengaku mendapat laporan adanya pemudik yang nyaris ditolak pulang kampung.

"Kemarin ada laporan dari lurah adanya pemudik yang pulang. Terus, saya bilang enggak apa-apa wong mau pulang ke rumahnya sendiri masak nggak boleh. Terus abis itu, saya mohon untuk isolasi diri," kata Siti kepada wartawan Fajar Sodiq yang melaporkan untuk BBC Indonesia.

Siti menambahkan bagi perangkat desa yang mendapatkan pemudik dengan gejala Covid-19 untuk segera melapor.

"Kalau ada yang seperti itu nanti dilaporkan kepada kita. Begitu datang timbul gejala isolasi dua minggu," katanya.

Sementara itu, Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Solo, Ahyani mengatakan akan mengaktifkan linmas serta siskampling (sistem keamanan lingkungan) di kampung-kampung untuk memantau para pemudik yang datang.

"Bukannya menolak, tapi sifatnya hati-hati, kamu siapa, dari mana, pergi dari mana. Tetap harus di-tracing," jelasnya.

Lantas, ia pun mencontohkan kejadian di Purwodiningratan adanya pemudik yang mengalami gejala seperti para ODP virus corona.

Selanjutnya pemudik yang pulang dari luar negeri itu akhirnya meninggal dunia.

"Meskipun dia itu belum masuk di rumah sakit ternyata gejalanya juga karena gejala ODP," ungkapnya.

Ia pun tidak menginginkan hal tersebut tidak terjadi lagi di Solo. Oleh sebab itu, pihaknya akan melakukan pemantauan kepada para pemudik.

"Kita kan nggak bisa menolak mereka datang, kalau ternyata terpapar nantinya yang punya kontak dekat yang berpotensi menambah jumlah. Itu yang kita khawatirkan," tegasnya

Hak atas foto ANTARA FOTO/OLHA MULALINDA
Image caption Disinfektan di salah satu pasar Papua Barat.

Tutup bandara dan pelabuhan

Data terbaru, pasien positif Covid-19 di Papua berjumlah 3 orang. Sementara, PDP mencapai 33 orang tersebar di enam kabupaten dan kota, dan 728 orang dengan status ODP.

Angka tentang Covid-19 ini kemudian mendorong Pemerintah Papua menutup bandara dan pelabuhan di 29 kabupaten dan kota, guna mencegah penyebaran virus corona.

Penutupan akses transportasi penerbangan dan pelayaran mulai berlaku Kamis (26/03) hingga 14 hari ke depan.

Gubernur Papua, Lukas Enembe mengatakan, kebijakan ini diambil berdasarkan kesepakatan rapat kordinasi bersama para bupati dan wali kota.

"Pastinya pembatasan sosial dimaksud melarang sementara waktu orang masuk ke Papua, baik lewat jalur udara maupun laut. Namun transportasi barang boleh masuk, manusia yang tidak boleh," katanya melalui situs resmi Pemprov Papua.

Selain bandara dan pelabuhan, penutupan akses transportasi pendatang juga dilakukan pada pos lintas batas darat negara (PLBN).

"Sehingga diharapkan upaya penanganan Covid-19 ini diharapkan lebih terarah," kata Lukas.

Hak atas foto ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho
Image caption Pembersihan di Bandara Adi Soemarmo.

Tutup bandara harus izin pemerintah pusat

Bukan hanya Papua, pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur juga menutup Bandara Internasional Komodo dan seluruh pelabuhan laut.

Namun kebijakan penutupan bandara ini masih terganjal izin dari Kementerian Perhubungan, kata Kepala BPBD Manggarai Barat, Dominikus Hawan.

"Jadi kita ini baru usul ke Menteri Perhubungan supaya untuk menekan perkembangan covid-19 ini, kita mohon sementara bandara Internasional Komodo ditutup dalam waktu sembilan hari," katanya.

Artinya, usulan penutupan bandara dan pelabuhan akan berlaku hingga Jumat (03/04) mendatang, jika mendapat izin Kementerian Perhubungan.

Saat ini Kabupaten Manggarai terdapat dua pasien dengan pengawasan (PDP) yang berasal dari luar wilayah, yaitu Jakarta dan Surabaya.

Sementara jumlah orang dalam pemantauan (ODP), pada 18 Maret lalu sebanyak tujuh orang, melonjak menjadi 31 orang dalam waktu delapan hari.

Hak atas foto ANTARA FOTO/IRWANSYAH PUTRA
Image caption Penyemprotan disinfektan di Bus AKAP

Namun, Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Novie Riyanto menegaskan penutupan bandara merupakan kewenangan Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

"Oleh karenanya penutupan bandar udara harus terlebih dahulu disampaikan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara untuk dilakukan evaluasi," katanya melalui pesan tertulis.

Novie menambahkan, penutupan bandara pada prinsipnya dapat dilakukan selama ada sosialisasi dengan pihak terkait.

"Perlu dilakukan sosialisasi lebih dulu kepada Badan Usaha Angkutan Udara, maupun kepada pengguna jasa penerbangan sebelum diberlakukan," katanya.

Namun, Juru bicara Pemprov Papua, Gilbert Yakwar, mengatakan keputusan penutupan bandara dan pelabuhan di Papua sudah bulat dan final.

"Mungkin belum ada koordinasi (dengan Kemenhub), tapi ini kebijakan internal dari gubernur dengan kesepakatan bersama 29 bupati dan wali kota di Provinsi Papua," jelasnya.

Topik terkait

Berita terkait