Masker scuba: Larangan diterapkan di kereta komuter, pemerintah diserukan keluarkan 'panduan pemakaian masker harus jelas'

  • Resty Woro Yuniar
  • BBC News Indonesia
Masker skuba

Sumber gambar, Antara

Keterangan gambar,

Petugas keamanan menegur calon penumpang Kereta Rel Listrik Commuter Line yang menggunakan masker jenis scuba di Stasiun Bekasi, Jawa Barat.

Penggunaan masker kain yang hanya memiliki satu lapis seperti buff atau masker scuba mulai Senin (21/09) dilarang oleh PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) untuk menekan penyebaran Covid-19 di dalam kereta.

Pihak KCI mewajibkan para pengguna KRL untuk memakai masker medis atau masker kain yang terdiri dari tiga lapis.

Masker kain yang banyak dijual di pinggir jalan ini, dipandang pengamat kebijakan publik dan pakar kesehatan masyarkat 'tidak efektif' dalam mengurangi penyebaran virus corona.

Mereka juga menilai bahwa kini saatnya pemerintah menggalakkan sosialisasi penggunaan masker yang lebih berkualitas.

Meski demikian, Deni Kurniadi Sanjaya, pakar kesehatan masyarakat dari Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran di Bandung, Jawa Barat, mengatakan bahwa memakai kedua jenis masker tersebut lebih baik daripada tidak memakai masker sama sekali.

"Buff itu kain biasa saja, untuk menahan angin, menahan debu, bakteri pun bisa masuk. Tidak efektif, tidak ada yang menganjurkan pakai buff. Yang dianjurkan adalah memakai masker dan masker yang dianjurkan dipakai adalah masker bedah.

"Karena ketidakmampuan kita semua setiap hari harus ganti masker bedah dan produksinya juga tidak ada waktu [awal pandemi], dibuatlah [anjuran] untuk pakai masker kain itu, dan itu efektifitasnya juga rendah.

"Tapi karena dari dua tempat [sumber penyebaran droplet] itu ditutup, setiap orang pakai masker, tentu saja akan terjadi pengurangan resiko," jelasnya saat dihubungi BBC Indonesia (16/09).

Sumber gambar, MUHAMMAD IQBAL/ANTARA FOTO

Keterangan gambar,

Sejumlah pelanggar aturan penggunaan masker dihukum lari sejauh 800 meter saat digelar operasi yustisi protokol kesehatan di Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Rabu (16/09).

Pemakaian masker scuba dan buff, yang biasanya hanya memiliki satu lapis kain, menjadi sorotan publik baru-baru ini setelah PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) menganjurkan penumpang untuk "menghindari penggunaan jenis [masker] scuba maupun hanya menggunakan buff atau kain untuk menutupi mulut dan hidung."

"Gunakan setidaknya masker kain yang terdiri dari minimal dua lapisan," kata wakil presiden komunikasi korporasi PT KCI, Anne Purba, dalam pernyataannya yang dirilis Selasa (15/09).

Elina Ciptadi, salah satu pendiri Kawal Covid-19, organisasi masyarakat pemerhati pandemi Covid-19 di Indonesia, mengatakan pemerintah seharusnya memperjelas panduan pemakaian masker agar masyarakat lebih paham.

"Pertama [panduannya] harus jelas, masker apa yang memang di-endorse oleh pemerintah, tidak usah membuat peraturan yang terlalu kreatif, ikuti saja WHO, yaitu masker tiga lapis yang ada kawat di hidungnya atau surgical mask[masker bedah], dan proteksi supaya harganya tidak melonjak di masyarakat," kata Elina.

Sosialisasi masker oleh PKK

Dalam rapat terbatas mengenai Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional 3 Agustus lalu, Presiden Joko Widodo meminta kader-kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) untuk menjadi garda terdepan kampanye penggunaan masker.

Sumber gambar, MOHAMMAD AYUDHA/ANTARA FOTO

Keterangan gambar,

Petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menghukum warga yang melanggar untuk membersihkan sungai saat terjaring Razia Penggunaan Masker di Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Rabu (16/09).

Kampanye yang dinamakan 'Gebrak Masker Tim Penggerak (TP) PKK' tersebut dipimpin oleh istri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Tri Suswati, yang adalah ketua umum TP PKK 2019-2024.

Kampanye ini tengah berjalan dan menjadi 'lebih intens' setelah mendapat arahan Presiden Jokowi, kata Andi Yuli, Kasubdit PKK di Kementerian Dalam Negeri.

"Sejak Presiden memberikan arahan, semua langsung bergerak, lebih intens. Untuk keterlibatan PKK itu sudah lama, tanpa arahan Pak Presiden itu sudah jalan, kalau kita cek sampai ke desa, itu PKK sudah bergerak.

"Tapi dengan arahan Presiden tanggal 3 Agustus kemarin ya jadi semuanya lebih intens," ujar Andi.

Menurutnya, saat ini kader PKK berjumlah 8,8 juta orang, dan masing-masing kader ditugasi sosialisasi di minimal 10 rumah di sekitar rumahnya.

"Kader PKK, menurut data yang kami punya, ada 8,8 juta kader, kalau semua bergerak pasti lebih efektif.

"Di PKK ada 'dasawisma', setiap kader bertanggung jawab terhadap 10-20 rumah yang ada di sekitar kader, itu tanggung jawab mereka untuk mengingatkan, mengedukasi warga yang ada di lingkup kader itu," jelasnya.

Sumber gambar, ASEP FATHULRAHMAN/ANTARA FOTO

Keterangan gambar,

Personel Polisi Pamong Praja menegur pengendara sepeda motor yang tidak memakai masker saat Operasi Pendisiplinan Protokol Kesehatan di Jalan Cimuncang, Serang, Banten, Selasa (15/09).

Dalam sosialisasinya, kader PKK memberikan penjelasan soal pemakaian masker yang baik dan benar, kata Andi.

Mereka juga membagikan masker gratis kepada warga, termasuk masker scuba di awal-awal program.

"Macam-macam [masker yang diberikan), ada yang kain, ada yang medis, ada yang scuba...cuma memang scuba ini baru belakangan ini terinfokan lagi bahwa ternyata itu kurang efektif.

"Jadi ketika awal kemarin itu belum terinfokan, namun pada Agustus akhir dan September ini sudah tersampaikan," katanya.

Andi mengakui masih dibutuhkan kerja keras untuk meyakinkan masyarakat tentang pentingnya menerapkan protokol kesehatan.

Kini, Andi berharap kader PKK dapat diberikan peran sebagai pengawas disiplin, bukan hanya sekedar sosialisasi.

"Kalau kami lihat, memang pemahaman masyarakat tentang pentingnya menggunakan masker dengan benar itu belum semuanya mau melaksanakan, tapi memang itu tugas PKK.

Sumber gambar, Yulius Satria Wijaya/ANTARA FOTO

"Malah kami berharap PKK itu sebagai pengawas disiplin protokol kesehatan, atau waslin, kita berharap seperti itu.

"Kalau perlu dimarahin yang tidak pakai masker, perlu ditegur keras, dinaikan intensitasnya, karena memang sepertinya harus seperti itu masyarakat, kalau kita melihat secara umum," pungkas Andi.

Pejabat perlu memberi contoh

Lina Miftahul Jannah, pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, menilai bahwa sosialisasi pemakaian masker sekarang harus mencakup cara memilih masker yang baik dan cara pemakaiannya yang benar.

"Awal [pandemi] disebut kalau bisa pakai masker yang tiga lapis, lalu masker seperti ini susah di pasaran.

"Kemudian banyak orang yang membuat masker bervariasi, akhirnya kampanyenya [sekarang] hanya pakai masker, tidak ada sebutan masker 3 lapis.

"Jadi kesalahan pada saat itu hanya disebutkan yang penting pakai masker, jadi ketika sekarang baru disebut [masker scuba] tidak efektif, yang salah siapa?

"Bukan masyarakat yang salah, karena mungkin sosialisasi atau informasi yang diberikan tentang masker itu yang tidak terlalu lengkap," jelas Lina.

Sumber gambar, Oky Lukmansyah/ANTARA FOTO

Keterangan gambar,

Sejumlah warga yang tidak memakai masker membayar denda Rp.100 ribu saat razia masker di Perempatan Kejambon, Tegal, Jawa Tengah, Senin (14/09).

Sementara itu, Elina Ciptadi dari Kawal Covid-19 menyoroti masih adanya foto-foto atau video pejabat yang beredar di media massa yang menunjukkan masker mereka melorot di dagu.

"Pejabat pemerintah seharusnya menjadi role model untuk penggunaan masker yang benar.

"Selama itu belum jadi [kebiasaan] dan keharusan di level orang-orang yang sering muncul di TV dan di media itu, kami merasa itu [angan-angan] untuk meminta masyarakat luas untuk melakukan hal yang berlawanan dari apa yang mereka contohkan.

"Tapi setidaknya Jokowi, Pak Ganjar [Pranowo], Ridwan Kamil, itu sudah ada contoh-contohnya. Mereka beberapa kepala daerah dan kepala negara yang memberikan contoh yang baik," ujar Elina.

Buat masker scuba jadi tiga lapis

Deni Kurniadi Sanjaya, pakar kesehatan masyarakat dari Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, menganjurkan KRL memberikan masker gratis untuk menggantikan masker scuba para penumpang.

"Menurut saya pakai masker scuba atau pakai masker kain itu adalah pendidikan tahap pertama, tahap berikutnya perlu ditingkatkan kualitasnya. Jadi ketika sudah terbiasa dan mau pakai masker, tinggal ditingkatkan, jangan diancam-ancam, jangan dijelek-jelekkan.

"Kalau begitu, nanti dia tidak pakai masker sekalian. Ketika ada orang pakai masker scuba, yang hanya satu [lapis] kain, yang dibilang oleh mereka tidak efektif, [sebaiknya] disediakan di KRL yang bagusnya seperti apa," ujar Deni.

Sumber gambar, IRWANSYAH PUTRA/ANTARA FOTO

Keterangan gambar,

Prajurit TNI Kodam Iskandar Muda mensosialisasikan protokol kesehatan kepada penumpang dan ABK kapal kayu yang baru tiba dari pulau terluar di Ulee Lheu, Banda Aceh, Aceh, Senin (14/09).

Dalam penelitian yang ia lakukan April lalu, Deni mendapati sekitar "60-80 persen" masyarakat, dari berbagai kalangan, telah memakai masker.

"Waktu itu masker kain belum di-endorse [oleh pemerintah], jadi banyak di antara mereka pakai masker bedah. Sepertinya [angka pemakai masker] akan lebih tinggi lagi kalau sekarang, karena mereka memakai masker kain," ujarnya.

Sementara itu Lina Miftahul Jannah dari Universitas Indonesia menganjurkan masyarakat untuk "memaksimalkan" masker kain yang telah mereka punya agar menjadi masker yang efektif.

"[Masker bedah] tiga lapis itu buatan pabrikan, dan itu akan menjadi sampah. Jadi kalau buat saya tetap saja masker yang kita punya, kita maksimalkan.

"Jadi menambahkan satu lagi lapisan. Atau masker scuba ditambahkan dengan masker kain, cuma yang penting tadi cara memakainya, tidak cuma sekedar 'nyantol'," ujar Lina.