Firli Bahuri, helikopter dan dugaan 'gaya hidup mewah': Ketua KPK dijatuhi 'sanksi ringan' berupa 'teguran tertulis'

Firli Bahuri

Sumber gambar, M RISYAL HIDAYAT/ANTARA FOTO

Keterangan gambar,

Firli Bahuri (foto atas) disebut melanggar kode etik lantaran menggunakan helikopter untuk kegiatan pribadi ke Baturaja, Sumatera Selatan pada Juni 2020 lalu.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, dijatuhi sanksi ringan berupa teguran tertulis, karena menggunakan helikopter dalam perjalanan pribadinya.

Demikian keputusan sidang Dewan Pengawas KPK yang dibacakan pada Kamis (24/09) dalam siaran langsung secara daring, Kamis (24/09) siang.

Firli Bahuri disebut melanggar kode etik lantaran menggunakan helikopter untuk kegiatan pribadi ke Baturaja, Sumatera Selatan pada Juni 2020 lalu.

"Menghukum terperiksa dengan sanksi ringan berupa teguran tertulis dua, yaitu agar terperiksa tidak mengulangi perbuatannya," kata Ketua Dewan Pengawas KPK, Tumpak Panggabean, dalam amar putusannya.

Dia melanjutkan, "agar terperiksa sebagai Ketua KPK senantiasa menjaga sikap dan perilaku dengan mentaati larangan dan kewajiban yang diatur dalam kode etik dan pedoman perilaku KPK," tambah Tumpak.

Apa tanggapan Firli Bahuri?

Menanggapi putusan itu, Ketua KPK Firli Bahuri meminta maaf kepada masyarakat.

"Saya pada kesempatan hari ini saya memohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia yang mungkin tidak nyaman," kata Firli dalam proses sidang tersebut.

Sumber gambar, Dokumentasi/MAKI/Kompas.com

Keterangan gambar,

"Semua saya kerjakan untuk kemudahan tugas saya dan bukan untuk kemewahan. Gaji saya cukup untuk itu membayar sewa heli dan ini bukan hidup mewah, semua biaya saya bayar sendiri," jelas Firli Bahuri.

Lewati Podcast dan lanjutkan membaca
Podcast
Investigasi: Skandal Adopsi

Investigasi untuk menyibak tabir adopsi ilegal dari Indonesia ke Belanda di masa lalu

Episode

Akhir dari Podcast

Dia juga menyatakan menerima putusan tersebut dan berjanji tidak mengulanginya.

Dalam pertimbangannya, Dewan Pengawas KPK menilai Firli tidak menyadari perbuatan yang dilakukannya tersebut telah melanggar kode etik.

Adapun hal yang meringankan, kata Tumpak, Firli belum pernah dihukum pelanggaran kode etik.

Firli dinilai terbukti melanggar Pasal 4 Ayat (1) huruf n dan Pasal 8 Ayat (1) huruf f Peraturan Dewan Pengawas KPK Nomor: 02 Tahun 2020 tentang penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK.

"Menyatakan terperiksa terbukti bersalah melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku," kata Tumpak.

Dewan Pengawas KPK menyatakan, Firli tidak mengindahkan kewajiban untuk menyadari bahwa seluruh sikap dan tindakannya selalu melekat dalam kapasitasnya sebagai insan KPK.

Firli juga dinilai tidak menunjukkan keteladanan dalam tindakan dalam perilaku sehari-hari yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf n dan Pasal 8 Ayat (1) huruf f Peraturan Dewan Pengawas KPK Nomor: 02 Tahun 2020 tentang penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK.

Apa tanggapan pegiat akti korupsi?

Kasus dugaan pelanggaran kode etik oleh Firli dilaporkan ke Dewan Pengawas KPK, atau Dewas KPK, oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) pada Juni 2020 lalu.

Dugaan pelanggaran kode etik oleh Ketua KPK, Firli Bahuri, terkait laporan dugaan gaya hidup mewah, dipandang sebagai hal baru dalam sejarah lembaga tersebut.

Sumber gambar, KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO

Keterangan gambar,

Busyro Muqoddas, mantan ketua KPK, mengatakan bahwa sidang etik atas dugaan menunjukkan gaya hidup mewah yang dilakukan oleh Firli Bahuri sebaiknya dilakukan secara terbuka.

Sebelumnya, para pegiat anti korupsi menuntut agar Firli dikenai sanksi berat dalam sidang pelanggaran kode etik tersebut.

Busyro Muqoddas, mantan ketua KPK, mengatakan bahwa sidang etik atas dugaan menunjukkan gaya hidup mewah yang dilakukan oleh Firli Bahuri sebaiknya dilakukan secara terbuka.

Tidak seperti sidang-sidang terdahulu, sidang etik pertama Dewan Pengawas KPK sejak dilantik pada Desember 2019 ini dilakukan tertutup, meskipun keputusannya akan disampaikan ke media massa, katanya.

"Sekarang KPK menghadapi kasus yang melibatkan ketua KPK langsung. Sebaiknya Dewan Pengawas ini tidak menyimpang dari jiwa, peraturan kode etik KPK, tidak menyimpang dari aspirasi para pegawai KPK, dan sekaligus menghormati hak moral publik.

Sumber gambar, BBC Indonesia

Keterangan gambar,

Kelompok pegiat anti korupsi dalam aksi menolak kriminalisasi KPK.

"Konsekuensinya, seharusnya dewan pengawas membentuk komite etik seperti tradisi lama, nanti di komite etik itu akan diadili secara terbuka, hasilnya baru di-pers-kan, jadi tidak diumumkan oleh humas, tapi diumumkan oleh wakil dari komite etik," ujar Busyro.

Ia juga menyarankan agar Dewan Pengawas meneliti laporan kekayaan harta Firli dan meminta keterangan dari pihak-pihak luar yang terkait dengan kasus ini.

"Dalam sidang komite etik yang dulu, itu detil sekali, kalau ada pihak luar yang disebut-sebut maka pihak luar itu diundang untuk dimintai klarifikasi supaya terang benderang.

"Dalam konteks sekarang ini Pak Firli kan menyewa helikopter kategori VVIP, sekarang dilihat dari penghasilan per bulan, layak tidak ketua KPK menyewa heli itu? Itu dikaitkan dengan laporan kekayaan harta penyelenggara negara," jelasnya.

Menurut Busyro, dugaan pelanggaran gaya hidup mewah seperti ini belum pernah terjadi dalam sejarah sidang etik yang melibatkan pimpinan KPK.

Sumber gambar, ANTARA/RIVAN AWAL LINGGA

Keterangan gambar,

Firli Bahuri (kiri), saat menjaid calon pimpinan KPK, berjabat tangan dengan Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin usai menerima amplop berisi tema makalah yang harus dibuat, saat uji kelayakan dan kepatutan calon pimpinan KPK di Kompleks Parlemen, September 2019.

"Sepanjang saya mengikuti KPK, sejak periode awal, itu belum pernah ada pelanggaran kode etik seperti sekarang ini, paling banter dulu main golf, dulu ada seorang pimpinan yang main golf, itu saja di sidang komite etik," ujarnya.

Pimpinan yang dimaksud adalah Antasari Azhar, yang bermain golf bersama Nasrudin Zulkarnaen, sebuah hobi yang berujung pada penembakannya pada tahun 2009.

Dalam sidang etik oleh Komite Etik saat itu, Antasari terbukti melanggar kode etik dengan bermain golf dengan orang-orang yang tengah ditangani KPK.

Pimpinan KPK lainnya yang pernah terjerat sidang etik adalah Abraham Samad, terkait pembocoran surat perintah penyidikan tersangka proyek Hambalang, Anas Urbaningrum; wakil ketua KPK Adnan Pandu Praja, soal pencabutan paragraf dari draf sprindik Anas;

Sumber gambar, ARI SAPUTRA/DETIKCOM

Keterangan gambar,

Kurnia Ramadhana, peneliti dari Indonesia Corruption Watch (ICW), meminta Dewan Pengawas KPK menjatuhkan 'sanksi berat' mengingat ini bukan pertama kalinya Firli Bahuri melanggar kode etik KPK.

Dan Saut Situmorang, terkait komentarnya soal kader Himpunan Mahasiswa Islam. Abraham dan Saut dikenai sanksi sedang, sementara Adnan dikenai sanksi ringan.

Syamsuddin Haris, anggota Dewan Pengawas KPK, lewat pesan singkat mengatakan tidak bisa berkomentar soal sidang etik kali ini ketika dihubungi oleh BBC Indonesia (24/08).

Mengapa ada tuntutan agar Firli mundur?

Kurnia Ramadhana, peneliti dari Indonesia Corruption Watch (ICW), salah satu anggota koalisi MAKI, mengatakan bahwa Dewan Pengawas sebaiknya memberikan 'sanksi berat' bagi Firli karena ini bukan pertama kalinya ketua KPK tersebut melakukan tindakan kontroversial.

"Kalau kita lihat track record Firli ini memang dekat dengan pelanggaran kode etik. Pandangan kami [sanksi yang dijatuhkan seharusnya] masuk ke kategori sanksi berat, dan Dewan Pengawas, berdasarkan peraturan perundang-undangan, bisa merekomendasikan untuk Firli Bahuri mengundurkan diri sebagai ketua KPK," kata Kurnia.

Sementara itu, Ali Fikri, juru bicara KPK, menanggapi tuntutan mundurnya Firli dari kursi kepemimpinan KPK, mengatakan: "Kalau kita bicara aturan hukum, seseorang belum dinyatakan bersalah kalau belum ada putusan dari pengadilan atau dari sidang.

"Sampai saat ini sidang saja belum dilakukan, baru besok (25/08). Tentu nanti lihat keputusannya seperti apa, saya kira itu jadi adil dan fair ketika melihat sesuatu secara utuh."

'Saya tidak bermaksud menunjukkan hidup mewah'

Sebelum keputusan sidang Dewan Pengawas KPK dibacakan pada Kamis (24/09), Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan tidak bermaksud menunjukkan hidup mewah saat menggunakan helikopter dalam perjalanan pribadinya dari Palembang ke Baturaja pada Juni 2020.

"Kami tidak menganut hidup mewah dan bukan gaya hidup mewah, tetapi kami lakukan karena kebutuhan dan tuntutan kecepatan tugas," katanya dalam siaran pers, Senin (24/08) malam.

Menurutnya, helikopter yang ditumpanginya merupakan helikopter sewaan yang dibayar melalui gajinya.

"Semua saya kerjakan untuk kemudahan tugas saya dan bukan untuk kemewahan. Gaji saya cukup untuk itu membayar sewa heli dan ini bukan hidup mewah, semua biaya saya bayar sendiri," jelasnya.