Banjir Jakarta: Gubernur dinilai 'tak banyak lakukan pencegahan', wakil ketua DPRD sebut banjir 'tak sebesar tahun lalu'

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, disebut "tidak banyak melakukan upaya pencegahan banjir selama 3,5 tahun menjabat", menurut pengamat tata kota dari Universitas Trisaksi, Nirwono Yoga.

Program pembenahan 13 sungai besar yang dilakukan sejak era gubernur Fauzi Bowo hingga Basuki Tjahaja Purnama dengan berkoordinasi bersama Kementerian Pekerjaaan Umum terhenti sejak tahun 2017 karena persoalan politik.

Namun, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M. Taufik menampik tuduhan itu dan menilai "banjir kali ini tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya".

'Takut banjir susulan'

Syafira Hernianti tak pernah luput dari banjir. Rumahnya di Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, terendam banjir setinggi 90 sentimeter pada Sabtu (20/02).

Karena menjadi langganan banjir saban tahun, ia dan keluarga sudah tahu kapan harus menyelamatkan perabotan dan barang-barang berharga.

"Pokoknya setelah hujan dua jam tidak berhenti, kita siap-siap naikin barang ke lantai dua. Jadi alhamdulilah barang-barang selamat, tak ada kerugian materi," imbuh Syafira kepada Quin Pasaribu yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Minggu (21/02).

"Ya paling kursi, tapi kan kalau kena banjir bisa dibersihkan," sambungnya.

Meski air sudah surut pada Minggu (21/02), Syafira enggan membenahi perabotan rumah tangga yang sudah diangkut itu karena takut masih akan ada banjir susulan.

Perkiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) hujan lebat masih akan terjadi selama sepekan ke depan di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

"Yah perabot jangan diturunin, takut banjir lagi."

"Untungnya listrik padam cuma empat sampai lima jam, jadi sekarang air bersih sudah ada."

Harapan Syafira setiap tahun tak pernah berubah, banjir bisa tertangani dengan baik apalagi rumahnya sangat dekat dengan Kali Pesanggrahan.

"Perluasan kali ditangani dengan serius lah. Karena kalinya sudah dangkal jadi enggak cukup menampung air hujan sehingga luber ke jalan. Yah semoga bisa dibenahi," pintanya.

'Pembenahan 13 sungai terhenti sejak 2017'

Pengamat tata kota dari Universitas Trisaksi, Nirwono Yoga, mengatakan banjir yang merendam sejumlah permukiman warga tahun ini terjadi di lokasi yang berdekatan dengan sungai.

Sebut saja di kawasan Kemang hingga Sudirman yang disebabkan luapan air dari Sungai Krukut, kemudian daerah Kedoya akibat meluapnya Kali Pesanggrahan, lalu sekitaran Cipinang, Kebon Pala, Rawajati yang terdampak dari luapan Kali Sunter.

Merujuk pada hal itu, menurut Yoga, solusi yang harus dilakukan Pemprov DKI Jakarta yakni pembenahan 13 sungai besar.

Program pembenahan sungai-sungai itu, katanya, sudah dilakukan sejak era Gubernur Fauzi Bowo hingga Basuki Tjahaja Purnama dengan koordinasi bersama Kementerian Pekerjaan Umum.

Pemprov DKI Jakarta bertugas untuk pembebasan lahan di bantaran sungai dan merelokasi ke rumah susun (rusun) kemudian Kementerian PU yang melakukan pengerukan dan pelebaran.

Hanya saja program itu terhenti sejak tahun 2017 atau persis saat Gubernur Anies Baswedan menjabat.

"Sayangnya program ini berhenti sejak tahun 2017 karena pilihan politik. Keengganan Gubernur Anies untuk membebaskan lokasi atau lahan dan terjebak pada perdebatan konsep naturalisasi atau normalisasi," ujar Nirwono Yoga kepada BBC News Indonesia.

"Sementara banjir kali ini karena kapasitas sungai sudah tidak bisa lagi menampung air kiriman."

"Ini kan tinggal diteruskan supaya sungai bisa dilebarkan dan kapasitasnya makin besar."

Catatan Yoga, dari total 33 kilometer panjang Sungai Ciliwung yang akan dibenahi, sudah 17 kilometer yang sudah ditata.

Begitu pula dengan Kali Angke dan Sunter, baru 30% lahan di bantaran yang dibebaskan.

"Selama sungai itu tidak dibenahi, ya sampai kapan pun enggak akan terbebas dari banjir."

Apa program banjir Anies Baswedan dan apakah efektif?

Sejak awal menjabat, Gubernur Anies Baswedan mengusung program naturalisasi sungai, yakni dengan menghidupkan ekosistem sungai dengan menanam pohon di bantaran sungai.

Hanya saja dari pengamatan Yoga, sudah 3,5 tahun direncanakan tak kunjung dikerjakan.

Kebijakan lainnya yakni gerebek lumpur atau pengerukan tumpukan lumpur di dasar sungai, waduk, dan embung untuk meningkatkan kapasitas daya tampung air.

Ada pula pembangunan sumur resapan yang ditargetkan mencapai satu juta titik hingga tahun 2022 dengan memakan anggaran hingga Rp800 miliar lebih.

Yang terakhir, memperbanyak pemasangan pompa air.

Tapi bagi Yoga, tiga program itu tidak substansial dalam menyelesaikan akar masalah banjir di Jakarta.

"Seperti pengerukan lumpur, itu kan program rutin tiap tahun dan dilakukan saat kemarau, bukan saat musim hujan."

"Vertikal drainase atau sumur resapan, dalam konteks banjir ini justru tidak berpengaruh apa-apa. Yang hanya bisa untuk mengurangi air yang terbuang di tingkat mikro atau RT. Lingkupnya kecil, jadi tidak banyak membantu."

Itu mengapa ia menilai selama 3,5 tahun menjabat Gubernur Anies Baswedan tidak banyak melakukan upaya antisipasi banjir.

Dengan sisa 1,5 tahun menjabat, ia pesimistis Gubernur Anies Baswedan melakukan gebrakan besar.

Apalagi DPRD DKI Jakarta dinilai tidak bisa memaksa Anies untuk melaksanakan janji politiknya seperti naturalisasi sungai.

"Ini terbukti 3,5 tahun pembenahan sungai enggak dilakukan, DPRD tidak bisa berbuat apa-apa. DPRD tidak bisa memaksa Anies melaksanakan program yang sudah ada."

Program naturalisasi sungai berjalan?

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra, Muhammad Taufik, mengeklaim program naturalisasi sungai sudah berjalan, kendati pengerjaannya dilakukan kepada sungai-sungai kecil yang menjadi kewenangan Pemprov.

Taufik berdalih naturalisasi tidak diterapkan ke 13 sungai besar karena hal itu merupakan tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum.

"Sungai itu tidak bisa serta merta dipelihara DKI, karena bukan punya DKI tapi punya Kementerian PU," imbuhnya.

"Kita punya yang kecil-kecil, seperti Kali Sentiong, ini yang kita beresin."

Karena itu, katanya, DPRD akan meminta Pemprov DKI Jakarta agar berkoordinasi dengan Kementerian PU supaya pengelolaan 13 sungai besar tersebut diserahkan kepada Pemprov.

Namun begitu, ia menilai banjir kali ini tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya.

Ia merujuk pada jumlah RW yang tergenang banjir tahun ini lebih sedikit yakni 113 RW. Sedangkan pada 2020 berjumlah 390 RW dan mundur ke 2015 mencapai 702 RW.

"Contoh di Kepala Gading, sekarang enggak banjir. Jadi kita kalau mau menilai harus objektif."

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta melaporkan sebanyak 1.722 jiwa mengungsi di 10 lokasi dan lima orang meninggal.

"Secara keseluruhan ada 49 RT yang masih terdampak dari total 30.470 RT yang ada di Jakarta, atau sejumlah 0,161%. Jumlah pengungsi sebanyak 1.722 jiwa dari 514 KK, semuanya dari wilayah Jakarta Timur. Dan masih ada 10 lokasi pengungsian yang juga disiapkan di wilayah Jakarta Timur," kata Plt Kepala BPBD DKI Jakarta Sabdo Kurnianto melalui keterangan tertulis, Minggu (21/02).

Sebelumnya Gubernur Anies Baswedan menyebut banjir di sejumlah lokasi di Jakarta disebabkan kondisi hujan ekstrem dengan intensitas di atas 150mm/hari.

"Kapasitas sistem drainase Jakarta itu berkisar 50-100 milimeter, bila terjadi hujan di atas 100 milimeter per hari maka pasti terjadi genangan," katanya di Pos Pantau Pintu Air Manggarai, Sabtu (20/2).