Pemerintah Indonesia dinilai diskriminatif terhadap LGBT

Hak atas foto AFP
Image caption Kaum LGBT kerap menerima diskriminasi dari masyarakat. Namun, pemerintah pun dinilai ikut memberikan perlakuan diskriminatif.

Satu pamflet eletronik pemilihan duta pemuda kreatif 2016 oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) yang beredar di sosial media dinilai kontroversial, karena melarang kaum LGBT ikut serta.

Dalam pamflet elektronik dituliskan, salah satu syarat adalah tidak terlibat penyimpangan perilaku seksual termasuk LGBT, yang dijelaskan melalui surat keterangan dokter.

Faisal Abdullah, Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda di Kemenpora, mengatakan persyaratan itu telah sesuai dengan Undang-Undang dan Pancasila.

Namun ia menyangkal jika divisi kementerian tersebut melarang keterlibatan LGBT dalam setiap acara dan program mereka.

“Bukan tidak boleh. Dia harus memilih, apakah jadi perempuan atau laki-laki. Bukan soal hubungan. Itu kan maksudnya harus ada jenis kelamin yang jelas, laki-laki dan perempuan. (Soal) hubungan, kami tidak mencampuri,” kata Faisal.

Komentar Faisal yang sepertinya mengangap bahwa semua kaum LGBT adalah transgender bukan hanya tidak tepat, namun menegaskan jika pemerintah, Kemenpora dalam hal ini, diskriminatif terhadap kaum LGBT.

Pengamat HAM Eko Riyadi mengatakan secara hukum pemerintah tidak boleh melakukan diskriminasi karena konstitusi menjamin setiap orang punya hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial, ekonomi dan budaya

Hak atas foto BBC INDONESIA
Image caption Pamflet elektronik dari Kemenpora yang beredar di sosial media, memuat 'persyaratan anti-LGBT'.

“Konvensi HAM tahun 1966 oleh PBB dan Indonesia meratifikasi di tahun 2005 dengan UU NO. 11 Tahun 2005. Isinya salah satunya setiap orang punya hak dan kebebasan untuk menikmati dan bergabung dalam event-event kebudayaan, pembangunan, pengembangan diri, termasuk pendidikan, kesehatan, olahraga,” jelas Eko.

Firmansyah, pengamat isu seksualitas dan gender berkata persyaratan itu membuat pemerintah mengekang atau membatasi hak-hak sebagian anak muda.

“Dari kegiatannya sendiri itu kan kegiatan kreativitas anak muda dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan orientasi seksual. Saat orientasi-orientasi seksual tertentu tidak diperbolehkan untuk berkembang, lebih kreatif, itu kan berarti pemerintah mengekang atau membatasi hak-hak sebagian anak muda,” kata Firmansyah

Firmansyah mengaku selama ini mereka kerap mengalami diskriminasi dari pemerintah.

“Kalau buat seminar pasti ada saja pihak-pihak yang mau membatalkan acara. Polisi pun membatalkan acara karena takut ada hal-hal yang tidak diinginkan dari kelompok yang kontra. Padahal seharusnya tugas polisi untuk menjaga ketertiban agar acara itu tetap berlangsung bukan malah membatalkan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.”

Hak atas foto FACEBOOK DUKUNG PUTRI INDONESIA
Image caption Formulir pemilihan abang none Kepulauan Seribu 2015 yang beredar di sosial media, melarang LGBT ikut serta.

Menurut Firmansyah, sebenarnya pemerintah menyadari hak-hak LGBT namun terpojokkan oleh tekanan dari publik dan masyarakat reliji pada khususnya.

Eko Riyadi mengatakan pemerintah seharusnya memiliki sikap.

“Sebagai negara kita belum punya sikap yang tegas bagaimana menyikapi LGBT. Apakah pemerintah punya kewenangan untuk membatasi HAM? Jawabannya mereka punya kewenangan. Namun pembatasan itu dilakukan dengan UU, harus sah, dan dilakukan dengan demokrasi,” jelas Eko.

“Katakan kepada publik, berdasarkan UU, yang dibatasi itu hak apa saja. Sedangkan untuk hak lain, mereka harus diperlukan yang sama,” tambahnya.

Sebelumnya Menteri Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir sempat melarang LGBT masuk kampus, meski sesudahnya dia menjelaskan bahwa larangan tersebut ditujukan bagi LGBT yang pamer kemesraan di kampus.

Sempat juga beredar di media sosial formulir pemilihan abang none Kepulauan Seribu 2015 yang melarang partisipasi kaum LGBT.

Saat ini situs pemilihan duta pemuda kreatif 2016 gnpk.online sudah menghapus bagian LGBT sebagai perilaku menyimpang dan menghilangkan syarat surat keterangan dokter.

Berita terkait