Pilkada serentak 2018 dan dampaknya

Apakah hasil Pilkada 2018 akan mencerminkan perolehan Pilpres 2019?

Perkiraan bahwa kemenangan telak di tiga provinsi di Jawa dalam Pilkada 2018 akan menjadi modal kuat untuk Pilpres 2019 dipertanyakan berdasarkan pengalaman politik sebelumnya.

Pilkada 2018 akan 'penuh' dengan para calon tersangka koruptor?

Penangkapan Bupati Subang, Jawa Barat, oleh KPK menambah panjang daftar kepala daerah yang tersangkut kasus dugaan korupsi saat bersaing dalam pilkada tahun ini.

Pilkada 2018: Keputusan 'injury time' PDIP, cegah blunder atau pragmatis?

PDIP baru akan mengumumkan calon yang diusung pada Pilkada Jateng, Jabar, dan Sumut sehari sebelum masa pendaftaran dimulai, antara lain diduga pengamat karena tak ingin blunder.

KPK diminta tunda kasus korupsi calon kepala daerah, pemilih 'beli kucing dalam karung'

KPK menunjukkan gelagat mengabaikan permintaan pemerintah untuk menunda kasus yang menjerat calon kepala daerah, suatu keputusan yang dinilai tepat untuk mewujudkan semboyan 'pilkada berintegritas'.

Pilkada Jateng: Upaya Gerindra mengulang sukses Pilkada Jakarta

Gerindra mengajukan mantan menteri Sudirman Said di Pilkada Jateng, yang dikenal sebagai 'wilayah' PDIP -'kesamaan situasi' dengan Anies Baswedan di Jakarta jadi modal.

Pro kontra Komjen Iriawan gubernur sementara Jabar, kebijaksanaan pemerintah diuji

Pengamat menyebut pemerintah dapat menunjuk figur lain di luar kepolisian dan militer yang tak kontroversial, apalagi pro kontra telah bergulir sejak awal 2018.

Pilkada 2018: Partai Demokrat merasa dikriminalisasi, analis sebut partai 'bermanuver'

Tudingan kriminalisasi terhadap beberapa calon kepada daerah yang dikemukakan oleh Partai Demokrat dianggap sebagai manuver politik oleh pengamat.

Laporan dana kampanye, 'formalitas yang tak berujung penindakan'

Peneliti menyebut belum pernah ada peserta pilkada yang mendapat sanksi akibat manipulasi dana kampanye. Namun Bawaslu menyatakan audit laporan dana kampanye merupakan syarat UU yang memuat ancaman sanksi.

Ratusan PNS yang tak netral saat pilkada urung dihukum, penindakan 'berbau politis'

Sejumlah kepala daerah tak menindaklanjuti pelanggaran atas larangan netralitas PNS dalam pilkada dan pemilu. Kepala daerah dituding turut memanfaatkan keberpihakan para PNS.