Gas elpiji lebih murah dan bersih

Mantan wapres Jusuf Kalla
Image caption Kalla mengatakan kebijakan konversi ini membantu anggaran pemerintah

Kalau kita ingin berbicara mengenai kebijakan pemerintah untuk mengubah bahan bakar utama rumah tangga bagi rakyat dari minyak tanah menjadi gas, kita harus berbicara dengan mantan wakil presiden Yusuf Kalla.

Dialah yang saat itu gencar mengkampanyekan konversi ini sebagai jalan keluar mengatasi kelangkaan minyak tanah di pasar.

Pilihan pemerintah memberlakukan konversi dari minyak tanah menjadi gas pada bulan Mei 2007, menurut Yusuf Kalla, adalah pilihan terbaik karena harga internasional minyak tanah sudah terlalu mahal.

"Waktu itu setiap hari rakyat antrian panjang di berbagai kota di Indonesia untuk beli minyak tanah. Minyak tanah langka di pasar," kata Yusuf Kalla.

Selanjutnya menurut Kalla, subsidi pemerintah untuk minyak tanah tinggi sekali pada waktu itu, hingga mencapai sekitar Rp50 triliun.

Pemerintah waktu itu membayar ongkos minyak tanah kan Rp7.000 sementara pemerintah menjualnya di dalam negeri sebesar Rp2000.

"Itu artinya pemerintah mensubsidi sekitar Rp.5000 untuk tiap liter minyak tanah yang dijual," tegas Kalla.

Kelangkaan ini juga akibat banyaknya pihak yang melakuan pengoplosan dan menyelundupkannya ke luar negeri karena harga minyak tanah itu sangat murah di dalam negeri.

Gas lebih bersih

Sebelum memilih gas, pemerintah sempat memikirkan untuk memakai briket batubara. Namun setelah melakukan pengkajian, termasuk mengirimkan tim ke Cina, pemerintah menilai briket batubara bukan solusi.

"Di Cina saja briket batubara itu sudah ditinggalkan karena terlalu banyak mengandung sulfur dan kotor, jadi tidak cocok untuk ruangan tertutup," kata Kalla.

Selain itu Indonesia juga masih memiliki cukup banyak cadangan gas, tidak seperti bahan bakar lainnya yang kebanyakan harus diimpor.

Pemerintah pun saat itu langsung memproduksi tabung gas ukuran 3 kilogram dan dibagikan gratis beserta kompornya kepada rakyat miskin yang selama ini sangat tergantung pada minyak tanah.

Yusuf Kalla mengatakan tabung gas 3 kilogram itu lahir setelah mempelajari kebiasaan masyarakat kelas menengah ke bawah yang memakai minyak tanah.

"Biasanya masyarakat itu membeli minyak tanah antara 5 hingga 7 liter per minggu. Jadi pengeluaran mereka sekitar Rp15.000 per minggu. Untuk itulah kita produksi yang 3 kilogram yang kira-kira tahan 10 hari dan harganya sekitar Rp12.500. Jadi tidak mengubah kebiasaan masyarakat," ujar Kalla.

Namun wakil ketua komisi 7 DPR RI yang mengurusi energi, Effendi Simbolon dari Partai PDI Perjuangan tidak setuju bahwa kebijakan ini tidak mengubah kebiasaan masyarakat.

"Pemerintah hitung tidak bahwa masyarakat harus menaikkan belanja mereka sehari-hari. Tadinya mereka bisa beli eceran setengah liter per hari, sekarang mereka harus mengkonsumsi 3 kilogram, kan gas tidak bisa dibeli setengah kilo," kata Effendi.

Seharusnya ada transisi

Kebijakan konversi ini, menurut Effendi, terkesan memaksa dan terlalu terburu-buru.

Image caption Pengawasan terhadap kebijakan ini harus diperketat

Effendi mengingatkan bahwa sejak awal PDI Perjuangan menuntut agar pemerintah memberlakukan masa transisi minimal dua tahun bagi masyarakat dengan tetap menyediakan minyak tanah, namun itu tidak dilakukan pemerintah, sehingga keamanan masyarakat yang jadi korban.

"Transisi itu bukan sekedar menyediakan waktu untuk pendistribusian. Transisi itu disediakan untuk penyesuaian tradisi masyarakat. Anda yang biasa pakai tangan kanan, diminta pakai tangan kiri. Tentu ketika kebijakan ini dipaksakan, maka terjadi kekacauan," jelas Effendi.

Penolakan yang sama juga dilontarkan oleh anggota komisi VII DPR RI waktu itu, yaitu Wahyudin Munawar dari PKS. Dia menulis panjang lebar argumennya di majalah Tempo 3 tahun lalu, termasuk menyoroti target pemerintah menyediakan 60 juta tabung gas dalam waktu singkat.

Menurutnya, kalkulasi pemerintah soal daya dukung untuk mengimplementasikan kebijakan konversi ini tidak tepat dan implementasinya terlalu terburu-buru.

"Yang krusial itu kan soal pengadaan tabung gas. Pemerintah menargetkan harus tersedia 60 juta tabung gas dalam waktu yang singkat. Padahal sebelumnya sempat ada kelangkaan baja. Jadi saya curiga, karena ini dipaksakan untuk memproduksi 60 juta tabung sehingga kualitas tabung-tabung itu dibawah standar," tegas Wahyudin.

Lanjutkan kebijakan ini

Walaupun awalnya menolak, Wahyudin Munawar sekarang bisa menerima bahwa ada hal-hal positif dari konversi ke gas ini, namun dia tetap merasa pelaksanaan konversi ini masih perlu banyak perbaikan.

"Saya pikir untuk kembali ke minyak tanah, terlalu riskan. Karena pelaksanaan program ini kan sudah keluar biaya sangat besar. Dari sisi lain, kita memang melihat ada implikasi yang bagus di bidang anggaran, jadi kebijakan ini layak diteruskan. Tetapi sekali lagi, kontrol itu harus dilaksanakan secara optimal," tegas Wahyudin Munawar yang sekarang menjadi pengurus partai PKS.

Secara umum tampaknya banyak pihak yang sepakat bahwa kebijakan ini memang sangat membantu Indonesia untuk mengurangi beban subsidi yang selama ini menggerogoti anggaran belanja negara.

Pengurus Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Huzna Zahir mengatakan pada saat keputusan konversi itu diambil dan sekarang pun, peralihan ke gas itu memang berhasil menghemat anggaran pemerintah.

Selain itu Huzna mengatakan energi gas ini jauh lebih efisien, artinya harga yang dibayar masyarakat dengan energi yang mereka terima, sepadan dibandingkan dengan minyak tanah.

Hampir semua pihak sepakat juga bahwa jalan keluar untuk mengatasi kecelakaan-kecelakaan yang terjadi akhir-akhir ini adalah pengawasan.

Produksi tabung dan asesorisnya harus aman, sesuai dengan standar nasional Indonesia.

Tabung dan asesoris yang rusak, harus ditarik, pelaku oplosan yang menyebabkan tabung gas dan asesorisnya, jelas harus dihukum.

Namun sayangnya sampai sekarang belum ada laporan pengoplos yang ditangkap dan diproses secara hukum.

Berita terkait