Dua jago lama, Palangkaraya dan Jonggol

Image caption Jonggol pernah disebut sebagai calon pusat pemerintahan baru di masa pemerintahan Presiden Soeharto.

Hingga tahun 1989, sebagian besar rakyat Indonesia pasti belum pernah mendengar nama Jonggol, sebuah kecamatan yang termasuk wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Namun, setelah Presiden Soeharto mewacanakan Jonggol sebagai pusat pemerintahan baru menggantikan Jakarta, sontak nama kecamatan ini terkenal ke seantero negeri.

Sayangnya, ide pemindahan pusat pemerintahan itu lenyap seiring dengan tumbangnya rezim Orde Baru tahun 1998 lalu. Dan, nama Jonggol dengan cepat hilang secepat kemunculannya.

Sebuah kota lain yang juga jarang mendapat perhatian adalah ibukota Kalimantan Tengah, Palangkaraya. Padahal kota yang dibangun tahun 1957 itu, pernah diimpikan Presiden Soekarno sebagai ibukota masa depan Indonesia.

Kondisi ekonomi Indonesia yang buruk di masa pemerintahan Bung Karno ditambah kondisi politik yang tidak stabil menyebabkan impian menjadikan Palangkaraya menjadi ibukota sirna begitu saja.

Beberapa waktu belakangan nama kedua tempat itu kembali populer. Jonggol dan Palangkaraya kembali menjadi kandidat calon ibukota baru pengganti Jakarta, selain beberapa kota lainnya.

Pilihan rasional

Jika dilihat dari lokasinya, Jonggol cukup strategis untuk menggantikan Jakarta sebagai pusat pemerintahan.

Jaraknya yang hanya 60 kilometer dari Jakarta membuat Jonggol mudah dijangkau dan tidak terlalu sulit mengembangkan sistem jaringan jalannya.

Bupati Bogor Rahmat Yasin pun sepakat jika Jonggol menjadi kandidat pusat pemerintahan masa depan Indonesia.

"Saya mendukung Jonggol sebagai calon pusat pemerintahan bukan sebagai ibukota negara," kata Yasin saat dihubungi BBC Indonesia.

Yasin berpendapat Jonggol merupakan pilihan paling rasional untuk menjadi pusat pemerintahan baru Indonesia.

"Jonggol amat sangat layak dan rasional. Kenapa? Kawasan itu memiliki lahan kosong yang relatif luas hingga 30.000 hektare," kata Yasin.

Selain itu, tambah dia, sejak dahulu Bogor sudah terkait dengan pemerintahan khususnya dengan keberadaan Istana Bogor.

"Menurut hemat saya, Istana Bogor lebih representatif dari Istana Negara dari sisi keamanan, kenyamanan dan bebas dari banjir," tambah Bupati Yasin.

Minim infrastruktur

Image caption Sarana infrastruktur di Jonggol masih sangat minim.

Namun, Rahmat Yasin mengakui untuk menjadi sebuah pusat pemerintahan baru, banyak pembenahan yang harus dilakukan di Jonggol. Salah satunya adalah infrastruktur kota.

"Terutama jalan, kemudian ditambahnya energi listrik. Dan ini bukan hanya kewajiban nasional tapi daerah pun sudah mempersiapkan diri," papar Yasin.

"Sehingga jadi atau tidaknya Jonggol ditunjuk (sebagai pusat pemerintahan), Pemkab tetap akan membuka jaringan jalan dari Sentul menuju Jonggol dengan lebar 30 meter yang membuat waktu tempuh dari tol Jagorawi ke Jonggol hanya 30 meter," tegasnya.

Jaringan infrastruktur jalan memang dibutuhkan Jonggol, karena sejauh ini satu-satunya akses jalan menuju Jonggol adalah melewati jalur Cibubur-Cileungsi-Jonggol yang sangat rawan kemacetan.

Ancaman kemacetan pulalah yang membuat pengamat masalah perkotaan dari Universitas Tri Sakti Yayat Supriyatna tidak sepakat jika Jonggol kembali dijagokan menjadi pusat pemerintahan baru.

Apalagi, kawasan ini merupakan daerah resapan air yang jika kondisinya terganggu maka justru akan lebih membahayakan kondisi Jakarta.

"Jonggol itu sebagian wilayahnya adalah daerah resapan air. Jadi kalau misalnya kita ubah daerah selatan Jakarta termasuk kabupaten Bogor hingga ke arah puncak maka akan berpengaruh kepada wilayah konservasi dan wilayah hulu sungai yang mengalir ke Jakarta," terang Yayat.

"Implikasinya adalah banjir akan semakin parah di Jakarta," ujar Yayat.

Kota tiga wajah

Satu kota lagi yang kembali ramai dibicarakan adalah ibukota Kalimantan Tengah, Palangkaraya. Kota ini diresmikan Presiden Soekarno pada tahun 1957 dan konon memang dirancang sebagai bakal ibukota Indonesia di masa depan.

Dosen arsitektur Universitas Palangkaraya Wijanarka ST mengatakan keinginan Bung Karno menjadikan Palangkaraya sebagai ibukota negara sudah terlihat sejak awal pembangunannya.

"Konsep awalnya, direncanakan kawasan terbangun kota Palangkaraya luasnya sekitar 20 kali 60 kilometer persegi," kata Wijanarka.

"Sekarang wilayah kota Palangkaraya sekitar 2.678 kilometer persegi. Dan sekarang kawasan terbangunnya baru sekitar enam kali enam kilometer," tambah dia.

Wijanarka menambahkan Palangkaraya adalah kota yang unik karena menampilkan tiga wajah yaitu wajah sungai, wajah desa dan wajah kota. Tiga sungai membelah kota ini dan yang yang terbesar adalah Sungai Kahayan.

Sehingga, jika kelak Palangkaraya akan dibangun dan dikembangkan sebagai pusat pemerintahan atau ibukota negara maka ketiga wajah kota itu harus dilestarikan.

"Kalau semua kawasan 20 kali 60 kilometer itu dibangun semua akan terlalu padat. Tiga wajah kota harus tetap terpelihara. Wajah kota harus tetap berkonsep wetland jungle city yang memadukan lahan basah dan suasana hutan," tandas Wijanarka.