Perempuan di parlemen: sudahkah membawa perubahan?

Unjuk rasa perempuan di Indonesia
Image caption Proporsi anggota parlemen perempuan di Indonesia meningkat sejak 1999.

Jumlah politisi perempuan di parlemen Indonesia mencapai titik tertingginya dalam sejarah berkat inisiatif aksi afirmatif untuk mengusulkan sedikitnya 30% kursi DPR dan DPRD untuk perempuan dimulai tahun 2003.

Dari 650 anggota DPR saat ini, 101 kursi (18,03%) diduduki politisi perempuan dari berbagai partai. Ini merupakan kenaikan terus-menerus dari pemilu 2004, ketika jumlah politisi perempuan di DPR mencapai 11,6%, sementara hasil pemilu 1999 baru mendudukkan 8,6% perempuan di DPR.

Meski demikian, banyak yang meragukan kalau kenaikan proporsi itu sejalan dengan semakin tingginya perhatian terhadap persoalan yang dihadapi perempuan di Indonesia.

"Salah satunya UU Ketenagakerjaan. Kita tahu ada perwakilan perempuan di DPR tetapi dengan lahirnya UU itu tidak memberikan perlindungan terhadap buruh perempuan dan menunjukkan ketidakmampuan pemahaman bagaimana membuat kebijakan", kata Nining Elitos, Ketua Konfederasi Organisasi Buruh, Kasbi, yang memperjuangkan revisi UU tenaga kerja karena dianggap merugikan buruh perempuan.

Itu tudingan yang logis, kata Eva Sundari, seorang politisi veteran PDI Perjuangan yang sudah dua periode duduk di parlemen.

Tetapi menurutnya, kelemahan itu bukan cuma dimiliki politisi perempuan, juga politisi laki-laki, terutama mereka yang baru terpilih karena karena partai hanya menjaring calon yang dianggap akan meraup suara karena terkenal, meski tidak paham isu massa.

"Jadi elektabilitas diterjemahkan partai kalau enggak kepopuleran ya duitnya banyak, jadi bukan karena keterampilan, kapasitas atau kapabilitas," kata Eva.

Kemampuan politisi

Partai Eva, PDI Perjuangan, sebelumnya menyandang predikat sebagai runner up partai terbesar hasil pemilu 2004. Tetapi saat posisinya melorot ke posisi tiga pada pemilu 2009, jumlah politisi perempuannya justru melonjak dari 12 jadi 17 orang. Eva menilai ini merupakan pencapaian yang tidak kecil.

Meski demikian ia mengakui PDIP dan partai-partai lain, sangat lemah dalam membangun kemampuan politisinya untuk menjalankan peran parlementer.

"Kalau sudah terekrut maka harus dilatih, capacity buliding. Sekarang masih pada level propaganda, level pidato-pidato, belum menyentuh menambah ketrampilan berpolitik," keluhnya.

Meski berjumlah lebih dari 100 orang, tidak banyak warga masyarakat yang bisa dengan lancar menyebut lima diantara anggota DPR perempuan saat ini.

"Siapa ya politisi perempuan itu? Rachel Maryam mungkin," kata Osi Priyatna, seorang ibu rumah tangga dengan tiga anak di pinggiran Bekasi.

"Rachel Maryam, Angelina Sondakh, Yenny Wahid," kata Lilis Zaenal, seorang ibu rumah tangga dengan empat anak.

Lilis menilai politisi laki-laki lebih terkenal karena lebih sering muncul di televisi dan banyak menjadi sumber pemberitaan. Sedangkan politisi seperti Rachel Maryam -bintang iklan dan pemain film- dianggapnya kurang paham persoalan rakyat.

"Mestinya yang jadi anggota DPR bukan cuma karena tenar-tenar saja, tapi juga harus pinter," tambah Lilis mengomentari sejumlah politisi perempuan selebriti yang dipandangnya kurang cakap.

Tak kalah tenar

Image caption Mantan Putri Indonesia 2001, Angelina Sondakh, kini menjadi anggota DPR.

Dibalik pandangan miring terhadap kemampuan mereka, politisi yang bergelar selebriti tidak kalah tenar di tengah khalayak dibanding politisi veteran yang biasa bergelut dengan isu-isu DPR sehari-hari.

Paling tidak begitulah pengakuan Angelina Sondakh, yang masuk DPR tahun 2004. Dia masuk DPR tahun dengan membawa gelar Putri Indonesia tahun 2001.

"Saya pikir (pandangan) itu wajar ketika kebijakan yang dihasilkan politisi perempuan, khususnya yang berlatar belakang artis tidak di-zoom secara dekat. Akhir-akhir ini justru dalam rapat paripurna, banyak politisi perempuan yang berlatar belakang artis mengemukakan pendapatnya," tegas Angelina Sondakh.

Dengan mencontohkan dirinya yang baru terjun ke politik tujuh tahun lalu, dia kini sudah menjabat sebagai wakil sekjen partai terbesar di Indonesia.

Dan Angelina menegaskan bantahan latar belakang artis menjadikan politisi perempuan sulit memahami persoalan masyarakat.

"Bahkan saya sekarang sering diundang untuk debat politik, katakanlah untuk isu perombakan, ketenagakerjaan, dan isu PSSI," tambahnya.

Bagaimanapun muncul kritik terhadap kebijakan afirmatif untuk kaum perempuan di Indonesia.

"Ada kesalahan saat para aktivis memperjuangkan kebijakan itu. Tidak ada ketentuan kriteria atau kontestasi sehingga kita seperti memberi cek kosong. Akibatnya sembarang perempuan bisa jadi politisi," kata Ani Soetjipto, peneliti dan pengajar program pasca sarjana FISIP UI yang sejak awal mendukung kebijakan afirmatif.

Dan kini langkah perbaikan terhadap kualitas politisi perempuan, menurut Ani, sangat bergantung pada partai politik nanmun tampaknya masih memerlukan waktu yang panjang.

Berita terkait