Belanda bertanggung jawab atas pembantaian Rawagede

Permintaan maaf Belanda

Rawaged Hak atas foto AP
Image caption PBB menyebut peristiwa Rawagede sebagai kesengajaan dan kejam.

Jumat 9 Desember, Duta Besar Belanda untuk Indonesia, Tjeerd de Zwaan, menyampaikan permintaan maaf dalam satu upacara di Rawagede, sebuah desa yang terletak antara Karawang dan Bekasi -yang sekarang bernama Balongsari.

Tjeerd de Zwaan menyebut 9 Desember diingat sebagai hari peringatan atas peristiwa pembunuhan 64 tahun lalu dalam aksi yang dilakukan oleh militer Belanda.

''Itu merupakan hari yang tragis, dan merupakan contoh yang ekstrim dari hubungan antara Indonesia dan pemerintah Belanda dan berjalan dengan salah pada saat itu.''

''Saya disini tidak hanya atas nama pemerintahan Belanda, tetapi kehadiran saya juga didukung oleh parlemen dan warga Belanda.''

''Pemerintah Belanda membuat pernyataan beberapa waktu lalu untuk menutup bagian yang sangat sulit."

''Sehubungan dengan itu, saya atas nama pemerintah Belanda meminta maaf atas tragedi yang terjadi di Rawagede pada 9 Desember 1947,'' kata Tjeer de Zwaan.

Seperti yang dilaporkan wartawan BBC di Rawagede, Sri Lestari, ucapan permintaan maaf pemerintah Belanda disampaikan dalam bahasa Inggris dan Indonesia.

''Saya harap kita merefleksikan kejadian pada masa lalu, dan dapat bersama-sama untuk bekerjasama diantara dua negara kedepan,'' tambah de Zwaan.

Selain meminta maaf, pemerintah Belanda juga akan memberi ganti rugi kepada sembilan keluarga korban pembantaian, masing-masing 20.000 euro (atau sekitar Rp243 juta).

September lalu, sembilan keluarga korban memenangkan gugatan penting di pengadilan Belanda.

Pengadilan banding di Den Haag memutuskan bahwa pemerintah Belanda bertanggung jawab atas pembantaian tidak kurang dari 430 orang di Rawagede pada Desember 1947.

"Saya gembira (dengan keputusan ini)," kata Liesbeth Zegveld, pengacara yang mewakili para korban. "Keluarga korban sekarang bisa menutup kasus ini," imbuhnya.

Mendesak Belanda mengakui dan menyatakan bertanggung jawab atas pembantaian ini tidak mudah.

Meski pada tahun 1948 disebut Dewan Keamanan PBB sebagai kesengajaan dan kejam, pemerintah Belanda tidak pernah secara terbuka membahas pembantaian Rawagede.

Lobi kuat pemerintah Belanda membuat kasus ini berhenti dan tidak sampai ke Majelis Umum PBB.

Kasus ini masuk ranah publik pada 1968, ketika satu laporan menyebutkan pemerintah Belanda mengakui terjadi tindak kekerasan yang berlebihan di Rawagede.

Namun Belanda juga mengatakan tindakan itu diperlukan untuk meredam dan mencegah perang gerilya dan serangan teror.

Pembunuhan Rawagede berlangsung ketika Belanda menggelar operasi keamanan yang lebih dikenal dengan Agresi Militer Belanda I yang ditujukan untuk merebut Jawa dan Sumatra.

Setelah muncul laporan tahun 1968, kasus Rawagede sepertinya kembali tenggelam dan baru ramai dibicarakan lagi ketika program dokumenter televisi mengangkat kembali kesaksian orang-orang yang selamat, beberapa dekade kemudian. Alasan kadaluwarsa

Media playback tidak ada di perangkat Anda

Pemerintah Belanda mengakui pada 1995 bahwa ada eksekusi di Rawagede, walau juga menegaskan kasusnya tidak bisa dibawa ke pengadilan karena sudah kadaluwarsa.

Nada Belanda melunak ketika mantan Menteri Luar Negeri Ben Bot menyampaikan penyesalan yang mendalam atas tindakan pasukan Belanada di Indonesia tahun 1947. Penyesalan tersebut disampaikan pada 2005.

Seiring dengan perubahan ini, sembilan janda korban dan seorang korban, awal September, secara resmi meminta pemerintah Belanda bertanggung jawab atas pembantaian Rawagede.

Menjawab permintaan keluarga korban, pengacara pemerintah melalui surat menyatakan sangat menyesalkan insiden ini, namun lagi-lagi menolak membawanya ke pengadilan dengan alasan sudah kadaluwarsa.

Jawaban ini dikecam sejumlah anggota DPR dan media Belanda yang menyatakan semestinya tidak ada pembatasan waktu untuk kasus-kasus kejahatan perang.

Sementara upaya keluarga korban meminta keadilan tidak berhenti.

Desember 2009, sebanyak 10 keluarga korban memutuskan menggugat pemerintah Belanda ke pengadilan dan sekitar dua tahun kemudian pengadilan memutuskan pemerintah Belanda bertanggung jawab atas pembantaian Rawagede.

Air hujan bercampur darah

Hak atas foto AFP
Image caption Makam korban pembantaian Rawagede pada 9 Desember 1947.

"Saya menguburkan sendiri jenazah suami saya. Dalam guyuran hujan saya melihat darah menetas dari pahanya," kata Wanti dalam program dokumenter televisi Belanda, RTL5, pada 1995, mengenang insiden pembantaian Rawagede.

Dengan sesekali menyeka air mata, Wanti menuturkan hari Selasa kelabu, 9 Desember 1947.

Hari itu air hujan seakan ditumpahkan dari langit.

Hari itu pula tentara Belanda menyerbu Rawagede mencari seseorang bernama Lukas Kustario, seorang pejuang kemerdekaan Indonesia.

Warga desa mengatakan tidak tahu menahu keberadaan Mayor Lukas (beberapa informasi lain menyebutkan ia berpangkat kapten). Di mata tentara Belanda, sikap warga desa dipandang sebagai perlawanan.

"Saya melihat warga desa ditangkap, diminta berjejer, dan ditembak dengan senapan mesin," kata Saih bin Sakam, korban selamat dan saksi insiden ini.

Wanti tidak melihat langsung penembakan yang disaksikan Saih. Namun ia tahu korban yang jatuh tidak sedikit jumlahnya karena di rumah Wira -salah seorang warga Rawagede- ia melihat lima jenazah.

Jumlah yang lebih banyak ia lihat di satu tempat yang disebutnya sebagai markas. Di sini ada 80 jenazah yang dilihatnya.

"Namun saya tidak menemukan jenazah suami saya," kata Wanti.

Kemudian seseorang memberi tahu ada jenzah-jenazah lain di sekat sumur bor.

Sambil menyusuri jalan desa, ia melihat air hujan bercampur genangan darah.

Di dekat sumur ada 60 jenazah, ditata berjejer tiga, masing-masing 20 jenazah.

"Saya bawa pulang jenazah suami saya cepat-cepat karena saya mendengar kabar desa akan dibom tentara Belanda," kata Wanti.

Dengan dibantu tiga wanita lain di rumahnya, Wanti -yang tengah hamil tua- memakamkan sendiri jenazah sang suami.

"Saya mandikan dan saya bungkus jenazahnya dengan kain sprei. Tak ada waktu lagi untuk menyalatkannya," ungkap Wanti.

Hari itu juga ia juga harus bersembunyi dari kejaran tentara Belanda. Nasib masih berpihak kepadanya dan selamat dari pembantaian.

Saih juga selamat.

Penembakan yang dilakukan tentara Belanda membuat warga desa lari ke sawah. Sebagian lari ke sungai. Saih bersembunyi di sungai selama beberapa saat. "Saya ngumpet di air," kata Saih dalam wawancara dengan televisi Belanda pada 1995.

Namun tentara Belanda membawa pelacak. Lokasi persembunyian Saih dan beberapa warga lain diketahui dan langsung ditangkap.

"Ada 12 orang ketika itu. Kami dibawa ke darat, terus diminta berdiri berjejer. Saya melihat orang tua saya di salah satu ujungnya," kata Saih.

Senapan mesin kemudian menyalak dan orang-orang roboh.

Saih juga terkena tembakan namun bisa bertahan. "Saya merasa lemah sekali," kata Saih. "Bukan karena luka yang ia derita, tapi karena memikirkan ia hidup tanpa orang tua."

Dia menjadi salah satu saksi kunci tindakan tentara Belanda.

Bersama sembilan janda lain, mereka mencari keadilan dengan mengajukan gugatan terhadapt Belanda atas insiden pada Selasa 9 Desember 1947.

Upaya ini membuahkan hasil pada September 2011, namun Saih tidak bisa menikmati kemenangan yang begitu lama tertunda.

Ia meninggal dunia pada 8 Mei 2011.

Kemenangan Moral

Hak atas foto AP
Image caption Korban dan keluarga korban Rawagede mendapat ganti rugi pemerintah Belanda.

Salah satu argumen kunci yang mendorong hakim memenangkan gugatan korban dan keluarga korban Rawagede adalah fakta bahwa warga Rawagede adalah warga Hindia Belanda.

Insiden di Rawagede tidak bisa dikatakan kasus yang usang atau kadaluwarsa.

"Seperti kita ketahui, malapetaka Rawagede terjadi pada 1947, sementara Belanda menyerahkan kedaulatan kepada Indonesia pada 1949," kata Nico Schulte Nordholt, saksi ahli yang dihadirkan dalam sidang kasus Rawagede, kepada BBC Indonesia.

Dengan demikian, tindakan serdadu Belanda terhadap warga Rawagede, menjadi tanggung jawab pemerintah Belanda dan warga Rawagede yang menjadi korban berhak mendapatkan ganti rugi.

Namun tidak semua korban akan mendapatkan ganti rugi. Pengadilan memutuskan ganti rugi hanya diberikan kepada individu-individu yang melayangkan gugatan.

Di atas kertas, keputusan Rawagede bisa membuka kasus-kasus lain yang terjadi antara periode 1945-1949. Misalnya insiden yang dalam sejarah Indonesia dikenal dengan Pembantaian Westerling.

Dalam insiden ini ribuan rakyat sipil di Sulawesi Selatan dibunuh pasukan Belanda pimpinan Raymond Pierre Paul Westerling, Desember 1946 hingga Februari 1947.

"Namun gugatan hanya boleh diajukan oleh para korban langsung, bukan anggota keluarga mereka atau ahli waris mereka," jelas Nordholt.

Media playback tidak ada di perangkat Anda

Keputusan ini secara politis tidak berdampak terhadap pemerintah Belanda.

Namun yang jauh lebih penting lagi adalah pengakuan dari pemerintah Belanda atas kasus ini dan permintaan maaf kepada korban dan keluarga korban pembunuhan Rawagede.

Hasil akhir kasus Rawagede diumumkan ketika Belanda -seperti halnya negara-negara Eropa barat lain- tengah menghadapi persoalan ekonomi.

"Jadi tidak banyak yang memberikan perhatian besar. Malapetaka ini terjadi puluhan tahun yang lalu. Namun bagi para pemerhati sejarah, vonis ini sangat penting. Ini kemenangan moral dan kemenangan sejarah," kata Nordholt, pemerhati sejarah yang pernah tinggal di Salatiga, Jawa Tengah tersebut.

Tidak lama setelah kesepakatan ganti rugi dicapai, Kementerian Luar Negeri Belanda mengumumkan pemerintah Belanda meminta maaf atas terjadinya insiden ini.

"Permintaan maaf belum pernah disampaikan oleh pemerintah sebelumnya. Jadi ada pengakuan dan permintaan maaf, meski itu sangat terlambat," kata Nordholt.

Ia menjelaskan keputusan pengadilan di Den Haag diharapkan akan menutup lembaran gelap hubungan antara Belanda dan warga Rawagede.

Selain itu ada makna simbolis.

Nordholt mengatakan atas kasus lama pemerintah Belanda bersedia mengakui dan meminta maaf.

Pemerintah Indonesia, kata Nordholt, sebaiknya juga mengambil sikap yang sama, dengan bersedia meminta maaf atas insiden buruk yang terjadi di masa lalu.

Galeri Foto

Pendapat Anda

Berikut sejumlah pendapat yang masuk ke BBC Indonesia di seputar permintaan maaf pemerintah Belanda atas pembunuhan di Rawagede tahun 1947.

Rangkaian pendapat ini juga bisa Anda dengar di Forum BBC Indonesia yang disiarkan pada Kamis 15 Desember 2011 Pukul 18.00 WIB.

"Seharusnya dibentuk tim verifikasi independen guna mengklarifikasi jumlah pasti korban tragedi Rawagede sebelum ganti rugi diberikan. Saya yakin jumlah korban lebih dari angka yang dimiliki pemerintah Belanda juga tidak menutup kemungkinan seperti motif yang biasanya terjadi di Indonesia, ada pihak yang mencari keuntungan dari peristiwa seperti ini." Tan Gantika, Karawang.

"Tak sepatutnya sebuah perceceran darah dibalas hanya dengan sebuah kata maaf yang bisa menutup sebuah persoalan. Kita warga negara yang kuat, bukan negara yang lemah." Ardiansyah, Gresik.

"Sudah pasti mereka harus bertanggung jawab atas peristiwa itu. Saya rasa kalau benar adanya kebenaran itu, pasti korbannya terutama para istri dan keluarga yang ditinggal yaitu pihak Indonesia. Yakin kalau yang salah itu pasti terbongkar kedoknya. Mereka tidak bisa menutupi sejarah yang mereka (Holand) buat." Muhammad Fahri, Medan.

"Maaf tidak akan mengobati luka sejarah yang sudah tertoreh sangat dalam." Eksi Pangastuti, Komunitas BBC Indonesia di Facebook.

"Secara formal memang sudah selesai, namun mungkin secara batin 'luka' itu tak akan mungkin bisa dilupakan." Afrialdi Aditama, Jakarta.

Sudah sepantasnya ganti rugi diberikan, toh uang untuk bayar ganti rugi itu juga berasal dari kepedihan rakyat Indonesia atas penjajahan meneer. Lalu bagaimana dengan pembantai di Sulawesi Selatan, masih untung rakyat Indonesia yang sebagian besar Muslim adalah rakyat pemaaf. Tidak seperti Korea yang masih dendam dengan Jepang." Bara, Jakarta.

"Harusnya meminta maaf dan bersedia mengganti kerugian moril dan materil atas penjajahannya selama 350 tahun." Agun Gdhar Mawan, Komunitas BBC Indonesia di Facebook.

"Susah menuliskan dengan kata-kata jika mengingat penderitaan warga negeri ini selama 3,5 abad pendudukan Pemerintah Hindia Belanda. Namun Tuhan Maha Pengampun. Mungkin pernyataan minta maaf, memberikan ganti rugi, atau menjalin kerjasama dengan membantu mengatasi permasalahan di negeri ini agar selangkah dua langkah lebih maju, akan sedikit mengobati." M. Mathori Munawar, Pekalongan.

Berita terkait