Got a TV Licence?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

Find out more
I don’t have a TV Licence.

Rangkuman

  1. Ini adalah debat kedua dari total lima debat, hingga pencoblosan pada 17 April mendatang
  2. Topik debat kali ini adalah infrastruktur, lingkungan, sumber daya alam, energi, dan pangan
  3. Baik Joko Widodo maupun Prabowo Subianto tidak diberikan kisi-kisi pertanyaan dalam debat kali ini.
  4. Panelis: Prof Dr Ir Joni Hermana MSc ES (Rektor ITS), Dr Arif Satria (Rektor IPB), Prof Dr Ir Irwandy Arif, MSc (ahli pertambangan ITB), Ahmad Agus Setiawan ST, MSc, PhD (pakar energi dari UGM)
  5. Panelis: Sudharto P Hadi (pakar lingkungan UNDIP), Direktur WALHI, Nur Hidayati, Sekjen Konsorsium Pengembangan Agraria, Dewi Sartika
  6. Moderator untuk debat kedua ini yakni Tommy Tjokro dan Anisha Dasuki
  7. Liputan ini diperkaya analisis Akhmad Akbar Susamto, Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM; Muhammad Teguh Surya, Direktur Yayasan Madani Berkelanjutan
  8. Laman liputan langsung ini dipandu Abraham Utama, Silvano Hajid, Famega Syavira, Isyana Artharini, dan Jerome Wirawan

Laporan langsung

Semuanya waktu Inggris

  1. Pengamat menyarankan agar KPU mengevaluasi debat

    debat capres
    Image caption: Capres nomor urut 01 Joko Widodo (kiri) dan Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto (kanan) berjabat tangan seusai mengikuti debat capres 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2).

    Hasil debat capres ini dinilai Akhmad Akbar, Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, masih terlalu umum dan tidak terstruktur.

    Debat, menurutnya belum bisa secara utuh menggambarkan masalah yang ada, respons pokok calon, strategi, atau programnya untuk mengimplementasikan respons tersebut.

    "Seharusnya ada poin-poin pertanyaan yang tegas, seperti 'menurut anda, apakah infrastruktur penting? Mengapa? Jika iya, apa masalah utama terkait infrastruktur kita? Solusi apa yang Anda tawarkan dan akan seperti apa pelaksanaannya?'"

  2. Pengamat: Penegakan hukum lingkungan tidak dieksplorasi

    Nirarta Samadhi, direktur WRI Indonesia

    kebakaran
    Image caption: Sejumlah petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Babinsa, dan kepolisian berupaya memadamkan kebakaran hutan dan lahan, di kecamatan Dumai Barat, kota Dumai, Dumai, Riau, Selasa (12/2/2019).

    Prabowo telah menekankan penegakan hukum untuk pelanggaran lingkungan dan menyebutkan adanya kolusi pejabat-pengusaha.

    ‘’Direspons oleh Jokowi bahwa pemerintahan saat ini sudah tegas sedemikian sehingga ada vonis sebesar 18T (Rp 18,3 Triliun) kerugian negara,” tambahnya.

    Menurutnya, uang ganti rugi itu adalah capaian besar pemerintahan Jokowi.

    ‘’Yang tidak dieksplorasi lebih lanjut adalah apakah 18T tersebut sudah dibayarkan?” tanya Nirarta.

    Salah satu masalah mendasar menurutnya adalah kekurangan regulasi untuk menegakkan hukum secara tuntas sampai dengan eksekusi pembayaran kerugian negara.

    Dia juga menyoroti belum dimanfaatkannya Perpres tanggung renteng ‘beneficial ownership’ pada kasus pelanggaran lingkungan semacam ini yang akan menghukum tidak hanya perusahaan pelanggar tapi juga penanggung jawab korporasi induknya yang selama ini selalu bebas dari jangkauan hukum.

    Hal itu yang tidak dibahas dalam debat pilpres kedua.

    Lebih lanjut, menurut Nirarta, energi baru dan terbarukan seperti B20 hingga B100, kedua capres tidak mengaitkan sama sekali dengan isu perubahan iklim dan pembangunan rendah karbon.

    Padahal Indonesia menjadi salah satu kunci dalam tataran global untuk kurangi emisi karbon.

    Tidak ada penjelasan secara rinci tentang tujuan Indonesia dalam skema besar pengurangan emisi global.

  3. Ragu dengan data beras yang disampaikan Jokowi

    Akhmad Akbar, Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM

    Akhmad Akbar mengaku agak ragu dengan data beras yang disampaikan Jokowi. Sebab, kalau surplus, memang tidak butuh impor. Apalagi surplusnya besar.

    “Penjelasan bahwa itu untuk stok dan lain-lain justru inkonsisten dengan statement beras surplus. Terlebih Jokowi tidak menyebut ekspor beras, karena memang ada produk tertentu yang kita ekspor pas lebih, lalu impor pas kurang. Kalau cuma lebih, tidak perlu impor,” paparnya.

    Tentang unicorn, menurutnya, Prabowo tampak tidak terlalu menguasai. Poin kesenjangan yang dia angkat ada benarnya, sayang tidak terelaborasi dengan baik.

    “Menurut saya, masalah dengan unicorn adalah penguasaan oleh investor asing. Dengan penguasaan mereka yang dominan, pada akhirnya yang paling banyak mendapat nilai tambah dari kemajuan unicorn Indonesia adalah mereka,” kata Akhmad.

    Karena itu, perlu dicari cara agar bisa investor kecil lokal diakumulasi atau disindikasi agar bisa investasi ke unicorn-unicorn itu agar nilainya tetap dinikmati orang Indonesia.

    beras
    Image caption: Stok beras di Gudang Bulog Bondansari Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Kamis (14/2/2019)
  4. Meme apa yang sudah muncul sejauh ini?

    Debat capres sepertinya tak lengkap kalau belum ada meme yang kemudian jadi viral. Salah satunya yang sudah mulai populer adalah berbagai ekspresi Presiden Jokowi ini saat pesaingnya, Prabowo Subianto, sedang berbicara.

    View more on twitter
    View more on twitter
    View more on twitter
  5. Kapolda Metro Jaya sebut suara ledakan di area Parkir Timur Senayan berasal dari petasan

    Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Gatot Eddy Pramono menyebut ledakan di kawasan Parkir Timur Senayan, Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (17/2) berasal dari petasan.

    "Petasan, nanti kita tunggu penyelidikan lebih lanjut," kata Gatot kepada wartawan.

    Pihak kepolisan telah melakukan pengamanan tempat kejadian perkara (TKP) dan melakukan olah TKP untuk mencari pelaku peledakan.

    "Masih didalami. Tidak ada korban manusia maupun materi, tidak ada sama sekali."

    polisi
    Image caption: Petugas kepolisian memeriksa lokasi ledakan di Parkir Timur Senayan, Jakarta, Minggu (17/2)
  6. Apa itu 'unicorn' dari Indonesia?

    Dalam sesi debat inspiratif, Presiden Jokowi bertanya apa program Prabowo untuk "unicorn" dan Prabowo bertanya "apa yang bapak maksud dengan unicorn?"Warganet pun membantu menjawab dengan berbagai meme di bawah ini. Tapi ini sebenarnya yang dimaksud dengan "unicorn" dan perusahaan yang masuk dalam kategori tersebut:

    Ekonomi digital mulai moncer, ini dia daftar unicorn dari Indonesia

    View more on twitter
    View more on twitter
    View more on twitter

    Namun kemudian Prabowo memaparkan strateginya untuk para 'unicorn' atau bisnis perintis (start up) dengan valuasi di atas US$1 miliar atau sekitar Rp13 triliun.

    View more on twitter
  7. Prabowo benarkan tanahnya seluas ratusan ribu hektare

    Dalam pernyataan penutupnya, Prabowo menjawab sindiran Jokowi soal tanah yang dimilikinya.

    “Tadi disinggung, tanah yang saya luasnya ratusan ribu hektare, itu benar. Tapi itu HGU (hak guna usaha), setiap saat negara bisa mengambilnya kembali.

    “Tapi daripada jatuh ke orang asing, lebih baik saya kelola sendiri karena saya nasionalis dan patriot.”

  8. Warganet pertanyakan klaim Jokowi soal bebas kebakaran hutan dan denda perusahaan pencemar lingkungan

    Presiden Jokowi, saat diminta menanggapi jawaban kandidat capres 02, Prabowo Subianto, terkait penanganan kerusakan lingkungan, mengatakan bahwa dalam tiga tahun terakhir pemerintahannya sudah melakukan penegakan hukum tegas dan ada 11 perusahaan yang harus membayar sanksi sebesar Rp18,3 triliun akibat kerusakan yang ditimbulkan. Namun beberapa warganet dan akun resmi LSM lingkungan Greenpeace mempertanyakan klaim tersebut.

    View more on twitter
    View more on twitter

    Selain itu, pernyataan Presiden Jokowi soal tidak adanya konflik lahan dan agraria dalam pembangunan infrastruktur pun mendapat pertanyaan dari sebagian warganet selain juga dari LSM hak asasi manusia, KontraS.

    View more on twitter
    View more on twitter
  9. Jokowi diuntungkan karena Prabowo tidak bahas larangan ekspor mineral mentah

    Akhmad Akbar, Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM

    Debat kedua ini Akhmad Akbar mencatat ada hal yang tidak terbahas soal SDA.

    Padahal, menurutnya, ada topik menarik terkait SDA mengenai inkonsistensi pemerintah soal larangan ekspor mineral mentah.

    “Ada kewajiban membangun smelter, itu isu serius, bagaimana pemerintah mengelola SDA, mengolahnya dan tidak semata menjadi eksportir bahan mentah,” ujarnya.

    Tapi kemudian, menurutnya, pemerintah tidak konsisten, kerap mengubah peraturan. Yang mengeluh pelaku industri karena sebagian terlanjur investasi untuk smelter.

    Jokowi, menurutnya, diuntungkan karena Prabowo tidak membahas hal itu.

    “Tapi itu sebenarnya bisa jadi serangan mematikan Prabowo kalau bisa dielaborasi dengan baik.

    tambang
    Image caption: Pemandangan tambang Grasberg yang dikelola perusahaan Freeport McMoran di Papua.
  10. Bagaimana warganet tanggapi soal sindiran Jokowi untuk tanah Prabowo?

    Dalam pertanyaan soal reformasi agraria, capres petahana, Jokowi, menyinggung bahwa pesaingnya, Prabowo Subianto memiliki lahan luas di Kalimantan Timur dan Aceh Tengah. Poin ini pun menjadi pembahasan di kalangan warganet.

    Ada yang mempertanyakan kebenaran data tersebut, namun ada juga yang merasa penyebutan kepemilikan lahan tersebut sebagai sesuatu yang tidak pantas dalam debat.

    View more on twitter
    View more on twitter
    View more on twitter
    View more on twitter
  11. Prabowo: "Kalau kita sama tujuannya dan tak ada perbedaan jangan diadu-adu terus"

    Capres nomor urut 01 Joko Widodo (kiri) dan Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto (kanan) bersiap memulai debat capres 2019 disaksikan Ketua KPU Arief Budiman (tengah) di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019).
    Image caption: Capres nomor urut 01 Joko Widodo (kiri) dan Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto (kanan) bersiap memulai debat capres 2019 disaksikan Ketua KPU Arief Budiman (tengah) di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019).

    Pada segmen keempat, Prabowo ditanya soal pencemaran lingkungan hidup.

    Prabowo menanggapi dengan mengatakan dirinya "prihatin dan saya bener-bener fokus".

    "Kita bisa lebih galak lagi untuk pelanggaran pencemaran lingkungan hidup.

    Jokowi menyatakan soal penegakan hukum di ranah lingkungan, pemerintah telah bekerja sama dengan KPK.

    Saat tiba waktunya bagi Prabowo menanggapi lagi, dia mengatakan: "Saya kira cukup ya masalah ini. Saya kira sepakat ya. Kita sama untuk berantas pencemaran lingkungan, Kalau kita sama tujuannya dan tak ada perbedaan jangan diadu-adu terus."

    Lalu bagaimana tanggapan Jokowi? "Saya setuju saja," ujarnya.

  12. Pengamat: Kedua kandidat masih memahami reforma agraria dalam sempit

    Akhmad Akbar dari UGM menyebut, Jokowi mempersempit reforma agraria dengan bagi-bagi sertifikat.

    “Itu perlu diapresiasi, rakyat sekarang punya sertifikat. Tapi reforma agraria adalah menata ulang tanah agar penggunaannya sesuai konstitusi.”

    “Prabowo sepertinya ingin bicara itu tapi tidak mengetahui detailnya sehingga hanya berhenti pada pasal UUD.

    “Prabowo kurang berhasil memaparkan idenya. Yang konkret memisahkan dua kementerian, tapi itu tidak dibangun dari kerangka berpikir yang utuh.”

  13. Jokowi sindir lahan milik Prabowo

    Capres nomor urut 01 Joko Widodo menyampaikan pendapatnya saat mengikuti debat capres 2019 putaran kedua di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019).
    Image caption: Capres nomor urut 01 Joko Widodo menyampaikan pendapatnya saat mengikuti debat capres 2019 putaran kedua di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019).

    Salah satu pertanyaan yang diberikan pada kandidat capres petahana, Presiden Jokowi, adalah soal reformasi agraria. Menurutnya, dalam dua tahun terakhir, pemerintahannya telah membagikan konsesi-konsesi lewat perhutanan sosial untuk hak ulayat, petani, nelayan.

    "Kita bagikan konsesi 2,6 juta hektar dari 12,7 (juta) hektar yang kita siapkan. Kita juga mendampingi mereka agar tanah-tanah yang kita bagikan ini menjadi produktif, ada yang mereka tanami kopi, buah-buahan ada, jagung banyak. Artinya tidak hanya memberikan konsesi lahannya, tapi didampingi agar produktif," kata Jokowi.

    Selain itu, dia menambahkan bahwa pada 2017, pemerintahannya membagikan 5 juta sertifikat untuk rakyat, dan lebih dari 7 juta sertifikat pada 2018 sebagai pengakuan hak hukum atas tanah dan sertifikat tersebut bisa digunakan untuk jaminan.

    Saat diberi kesempatan untuk menanggapi, Prabowo menyebut bahwa berdasarkan UUD 1945, bumi, air, dan sumber daya alam harus dikuasai oleh negara.

    Jokowi kemudian menanggapinya dengan mengatakan bahwa pembagian konsesi dalam ukuran besar tidak dilakukan di masa pemerintahannya, tapi dia lebih memfokuskan pada pembagian untuk rakyat, sambil menyebut bahwa Prabowo memiliki tanah di Kalimantan Timur sebesar 220 ribu hektare dan di Aceh Tengah seluas 120 ribu hektare.

  14. Pengamat: ‘Kritik Prabowo soal infrastruktur ada benarnya, Jokowi tidak paparkan secara jelas’

    Akhmad Akbar, ekonom UGM, mengatakan kritik yang disampaikan Prabowo soal infrastruktur ada benarnya.

    “LRT Palembang contoh tepat, tapi Prabowo tidak mengelaborasi itu lebih lanjut. Proyek Bandara Kertajati juga ada benarnya. Bandara itu penting, tapi kalau belum siap, uangnya bisa ditempatkan ke proyek lain. Kita kan ada keterbatasan anggaran.”

    Jokowi, menurutnya, menjawab kritik tapi tidak mampu memaparkan secara jelas.

    “Yang bagus disampaikan olehnya, adalah kasus Kertajati. Tapi ketika menjawab LRT dan studi kelayakan, jawabannya sangat normatif. Studi kelayakan pasti dilakukan, tapi bukan itu yang ingin kita dengarkan, melainkan apakah studi itu dilakukan dengan benar. Jelaskan mengapa dan bagaimana memperbaikinya.”

  15. Rencana Prabowo pisahkan kementerian lingkungan hidup dengan kehutanan, Jokowi klaim tak ada kebakaran hutan

    Limbah tekstil mengalir di Desa Sukamaju, Majalaya, Bandung, Jawa Barat, pada Maret 2018.
    Image caption: Limbah tekstil mengalir di Desa Sukamaju, Majalaya, Bandung, Jawa Barat, pada Maret 2018.

    Saat ditanya soal langkah strategis untuk mengatasi akar masalah lingkungan, kandidat capres Prabowo Subianto mengatakan bahwa dia akan melakukan penegakan hukum yang tegas terhadap perusahaan-perusahaan yang melanggar aturan lingkungan dan tidak mau membayar pajak untuk membersihkan limbah.

    Selain itu, dia mengatakan, "Saya akan pisahkan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Yang satu harus mengawasi yang lain, tidak menjadi satu. Izin-izin akan kita perketat, tidak ada jalan untuk AMDAL yang sangat cepat."

    Namun Presiden Jokowi mengklaim bahwa dalam tiga tahun terakhir, pemerintahannya bisa mengatasi kebakaran hutan dan lahan gambut karena penegakan hukum yang tegas.

    Kebakaran hutan di lahan seluas 1.000 hektare di Kalimantan Barat pada September 2018 lalu yang diduga terjadi akibat pembukaan lahan skala besar.
    Image caption: Kebakaran hutan di lahan seluas 1.000 hektare di Kalimantan Barat pada September 2018 lalu yang diduga terjadi akibat pembukaan lahan skala besar.

    "Sudah ada 11 perusahaan yang harus membayar sanksi sebesar Rp18,3 triliun, penegakan hukum kita tegas terhadap pelanggar2 perusak lingkungan, kita telah memulai untuk membersihkan kembali sungai-sungai yang tercemar oleh polusi, salah satunya Citarum."

    Prabowo tapi tetap menegaskan bahwa banyak perusahaan besar yang masih meninggalkan pencemaran lingkungan dengan kerusakan yang nilainya besar.

  16. Bunyi ledakan terdengar di kawasan Parkir Timur Senayan

    Petugas kepolisian berjaga seusai terdengar ledakan di kawasan parkir timur Senayan, Jakarta, Minggu (17/2/2019)
    Image caption: Petugas kepolisian berjaga seusai terdengar ledakan di kawasan parkir timur Senayan, Jakarta, Minggu (17/2/2019)

    Sejumlah media melaporkan bunyi ledakan yang terdengar di kawasan Parkir Timur Senayan Gelora Bung Karno.Ledakan terjadi ketika debat kedua capres dimulai sekitar pukul 20.00 WIB.

    Sejumlah personel kepolisian dilaporkan berdatangan ke lokasi kejadian.

  17. Prabowo akan manfaatkan kelapa sawit agar Indonesia tidak impor bahan bakar

    Pekerja kelapa sawit

    Prabowo menekankan dirinya akan memanfaatkan semua sumber energi terbarukan, termasuk kelapa sawit, agar Indonesia tidak mengimpor bahan bakar.

    “Saya tak pesimis. Saya sangat optimis, kita sangat mampu swasembada di bidang energi."

    Jokowi menanggapi bahwa produksi sawit kini 46 juta ton per tahun dan melibatkan 16 juta petani.

    Harapannya, agar total produksi kelapa sawit akan masuk ke biofuel.

    “Plannya sudah sangat rigid dan jelas sehingga kita tidak tergantung pada minyak impor.”

    Prabowo balas menanggapi bahwa dirinya mengakui Presiden Jokowi dan pemerintah telah berbuat baik.

    “Saya akui kalau orang berbuat baik, tapi saya juga harus koreksi. Ini diskursus yang sehat. Kami akan menggenjot kelapa sawit, tidak hanya itu tapi singkong, aren, dan sebagainya supaya kita tak impor sumber energi lagi.”

  18. Soal infrastruktur: Prabowo sebut infrastruktur ‘jangan jadi beban’

    Prabowo mengatakan dalam pembangunan infrastruktur, perencanaan sangat penting untuk ikut sertakan rakyat terdampak.

    "Kita harus hitung keekonomian dampak lingkungan hidup dan sosial dari pembangunan infrastruktur itu."

    Menurutnya, infrastruktur seharusnya ada nilai tambah kepada ekonomi, bukan menjadi beban.

    Dalam tanggapannya, Jokowi berkeras bahwa 191 kilometer jalan di desa itu untuk rakyat di bawah.

  19. Jokowi akan 'konsisten membangun infrastruktur', Prabowo tuding pembangunan 'grusa-grusu'

    Capres petahana Joko Widodo mengatakan bahwa dalam empat tahun ini, infrastruktur telah banyak dibangun.

    "Inilah yang ingin terus saya lakukan agar konektivitas antarpulau, kabupaten kota tersambung dengan baik.

    "Dengan itu kecepatan kemudahan transportasi logistik, mobilitas orang semakin cepat. Daya saing tanpa membangun ini, lupakan."

    Presiden Jokowi juga menyebut soal pembangunan terkait digitalisasi, lewat pembangunan Palapa Ring dan tersambungnya backbone dengan broadband kecepatan tinggi.

    "Indonesia barat dan tengah sudah selesai 100 persen, Indonesia timur sudah 90 persen dan akan kami selesaikan tahun ini."

    Kereta api ringan atau Light Rail Transit (LRT) melintas saat uji coba di lintasan koridor Kelapa Gading-Velodrome, Jakarta, Sabtu (16/2/2019)
    Image caption: Kereta api ringan atau Light Rail Transit (LRT) melintas saat uji coba di lintasan koridor Kelapa Gading-Velodrome, Jakarta, Sabtu (16/2/2019)

    Prabowo menanggapi dengan menyatakan bahwa kemungkinan besar tim Jokowi bekerja kurang efisien.

    "Banyak infrastruktur grusa-grusu tanpafeasibility studyyang benar. Ini tidak efisien dan rugi, sangat sulit dibayar. Infrastruktur untuk rakyat, bukan rakyat untuk infrastruktur. Jangan jadi monumen, sebagai contoh Bandara Kertajati, LRT di palembang

    Jokowi mengatakan bahwa proyek-proyek tersebut sudah sejak lama direncanakan.

    "Mengenai LRT Palembang atau MRT Jakarta, semua butuh waktu. Pindahkan budaya senang naik mobil sendiri, lalu naik transportasi massal butuh 10-20 tahun, tidak mudah. Artinya, kalau belum ramai, baru 4-6 bulan."

  20. Jokowi tekankan capaian pemerintah

    Sebagaimana diduga sebelumnya, capres petahana Joko Widodo menyampaikan capaian-capaian pemerintah.

    "Visi kami adalah Indonesia maju di bidang energi. Ke depan kami ingin sebanyak-banyaknya pemakaian energi fosil, pemakaian biodisel akan dikerjakan, sudah dimulai dengan B20 akan diteruskan sampai B100 hingga ketergantungan bisa dikurangi dari tahun ke tahun.

    Capres nomor urut 01 Joko Widodo (kiri) bersama Ibu Iriana Joko Widodo tiba untuk mengikuti debat capres 2019 putaran kedua di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019).
    Image caption: Capres nomor urut 01 Joko Widodo (kiri) bersama Ibu Iriana Joko Widodo tiba untuk mengikuti debat capres 2019 putaran kedua di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019).

    "Infrastruktur, kami sudah kucurkan Rp187 triliun dana desa, apa yang kami dapatkan? 191 ribu km jalan desa dibangun ini sangat bermanfaat, 58 ribu unit irigasi juga dibangun dari dana desa."

    "Di bidang pangan, kami ingin ketersediaan stok, stabilitas harus terus dijaga. Saya ucapkan terima kasih kepada petani jagung, pada 2014 impor 3,5 juta jagung, tapi pada 2018 hanya impor 180 ribu ton jagung, artinya produksi 3,3 juta ton ini lompatan besar."

    "Di bidang lingkungan hidup, karhutla dan gambut tidak terjadi. Ini terjadi dalam tiga tahun tidak terjadi, itu adalah kerja keras kita semua. Kami ingin kurangi sampah plastik di sungai dan laut."