Papua, LGBT, pasal kontroversial RKUHP: Apa sorotan Komisioner HAM PBB di Indonesia?

Hasil penyelidikan Komnas HAM menemukan beberapa kali pelanggaran HAM berat di Papua Hak atas foto AFP
Image caption Hasil penyelidikan Komnas HAM menemukan 'beberapa kali pelanggaran HAM berat' di Papua.

Komisioner tinggi untuk urusan HAM PBB, Zeid Ra'ad Al Husein, berkunjung ke Komnas HAM dan Komnas Perempuan pada Senin (05/02) membahas sejumlah isu pelanggaran HAM di Indonesia.

"Kami membahas sejumlah isu hak asasi yang ada di Indonesia," kata Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik, dalam konferensi pers seusai pertemuan, di Kantor Komnas HAM.

Kunjungan Zeid ini merupakan bagian dari tiga hari kunjungan ke Indonesia, sebelum ke Papua Nugini dan Fiji. Setelah Komnas HAM, Zeid direncanakan bertemu sejumlah organisasi dan lembaga HAM, pemerintah, hingga Presiden Joko Widodo.

Kunjungan ini bersamaan dengan peringatan 70 tahun deklarasi universal HAM PBB, sekaligus 25 tahun peringatan Deklarasi Wina dan Program Aksi. "Hak asasi adalah milik setiap orang, melintasi bumi ini," kata Zeid.

Zeid menyorot beberapa hal yang menjadi tantangan HAM ke depan, misalnya pemberangusan kebebasan berpendapat, penyadapan massal terutama di ruang publik dan digital, kemandirian pengadilan, dan penyerangan pada kebebasan pers.

Hal lain yang didapati banyak di negara-negara Asia Pasifik antara lain munculnya tokoh-tokoh nasionalis yang mengambil keuntungan dari stigmatisasi kelompok rentan, dengan basis etnis, agama, dan lainnya.

"Saya mengajak semua pemerintahan untuk percaya diri dengan kecerdasan dan energi rakyatnya, dan untuk menerapkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia secara total sebagai panduan membuat hukum dan kebijakan," kata Zeid.

Hak atas foto BBC INDONESIA
Image caption Komisioner tinggi untuk urusan HAM PBB Zeid Ra'ad Al Husein membahas sejumlah isu dengan Komnas HAM.

Zeid dan Komnas HAM bahas rancangan KUHP dan Papua

Anggota Komnas HAM, M. Choirul Anam, mengatakan pada pertemuan itu, mereka dan Zeid juga membahas isu yang sedang ramai dibicarakan di Indonesia, yakni reformasi hukum seperti rancangan KUHP dan persoalan Papua.

"KUHP versi beliau adalah Penal Code yang merupakan hukum pokok. Dan itu penting untuk menghargai kelompok minoritas dan sesuai dengan standar hak asasi manusia," kata Anam.

Pernyataan itu merujuk pada rencana sejumlah politisi untuk memasukkan pasal pemidanaan terhadap kelompok rentan LGBT dan pemidanaan bagi tindakan zina yang juga bisa menjerat korban pemerkosaan.

Komisioner Beka Ulung Hapsara mengatakan Zeid juga membahas kejadian persekusi terhadap para kelompok LGBT di beberapa tempat di Indonesia.

"Ada persekusi dan perlakuan yang tidak setara," kata Beka.

Hak atas foto BBC INDONESIA
Image caption Anggota Komnas HAM menyampaikan sejumlah kondisi HAM di Indonesia.

Menurut Beka, keberadaan kelompok minoritas itu semakin tersudut dengan berbagai kondisi.

Yakni kebijakan yang diskriminatif, keberadaan kelompok-kelompok keagamaan yang konservatif, hingga penggunaan isu-isu sensitif oleh politisi untuk mencari popularitas.

Selain itu, lanjut Beka, juga ada beberapa kelompok minoritas lainnya yang juga perlu perhatian seperti GKI Yasmin, Ahmadiyah, dan Syiah. "Agar segera diselesaikan," ujar Beka.

Untuk masalah Papua, terutama konflik dengan aparat yang banyak terjadi di sana, komisioner HAM, Amiruddin Al Rahab, mengatakan PBB setuju dengan pendekatan dialogis untuk menyelesaikannya.

"Kami juga menekankan pentingnya pemenuhan hak sosial dan ekonomi, terkait yang terjadi di Asmat. Berharap beliau bisa beri perhatian ke hal-hal seperti ini di Papua," kata Amiruddin.

Beberapa kasus pelanggaran HAM berat di Papua yang kini belum jelas penyelesaiannya antara lain Wasior 2001, Wamena 2003, dan Paniai 2014.

Pada sesi ke-27 sidang HAM PBB di Jenewa, Mei 2017, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan bahwa kasus Wasior dan Wamena sudah siap dilimpahkan ke pengadilan.

"Kalau pemerintah berkomitmen menyelesaikan Wasior dan Wamena dulu, itu terserah pemerintah," kata Beka Ulung.Di Papua sendiri sering kali terjadi kekerasan oleh aparat, termasuk dalam menyikapi demonstrasi damai.

Hak atas foto MUHASAN/AFP/GETTY IMAGES
Image caption Warga Ahmadiyah juga merupakan kelompok minoritas yang sering didiskriminasi.

Penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu

Hal lain yang turut dibahas Komnas HAM bersama Zeid adalah penyelesaian pelanggaran HAM berat di masa lalu yang kasusnya hingga kini masih belum selesai.

"Kami sampaikan apa adanya. Masih menjadi persoalan besar bagi kami," kata komisioner Munafrizal Manan.

Kasus-kasus itu antara lain Trisakti, Semanggi I & II, penghilangan paksa 1997-1998, kerusuhan Mei 1998, Talangsari 1989, kasus pembantaian massal 1965, Tanjung Priok, dan penembakan misterius 1982-1985.

Zeid, kata Munafrizal, mengakui penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat bukanlah hal gampang.

"Semua negara yang mengalaminya kesulitan menyelesaikannya. Dia kasih contoh (sukses) Afrika Selatan," kata dia.

Hak atas foto BETTMANN / GETTY IMAGES
Image caption Komnas HAM menyebut tragedi pembantaian massal 1965 merupakan salah satu pelanggaran HAM berat

Meski berat, lanjut Munafrizal, mereka optimis kasus pelanggaran HAM berat bisa menemukan solusinya. "Walau sulit, tetap ada optimisme dan harapan," kata Munafrizal.

Zeid juga menyampaikan pesan agar Indonesia, termasuk pemerintah, DPR, dan semua pihak terkait serius menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu.

Bahkan Zeid juga menanyakan sikap apakah para anggota Komnas HAM optimis atau tidak. "Kami bilang bahwa kami optimis dengan penyelesaian kasus hak asasi manusia di Indonesia," kata Ahmad Taufan Damanik.

"Kalau kami tidak optimis, maka kami tidak akan mencalonkan diri sebagai anggota Komnas HAM," ujar Ahmad.

Terobosan tim bersama untuk pelanggaran HAM berat

Berkas kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu itu kerap bolak-balik antara Komnas HAM dengan Kejaksaan Agung. Komnas HAM menilai pihaknya sudah selesai melakukan tugas penyelidikannya.

Sementara Kejaksaan Agung mengembalikan berkas-berkas tersebut beralasan bahwa berkas itu tidak lengkap. Misalnya soal tidak adanya pemeriksaan terduga pelaku yang berasal dari kalangan TNI.

Komnas HAM selama ini kesulitan memanggil terduga pelaku dari TNI karena tidak memiliki kekuatan memaksa seperti penahanan, dan sebagainya. "Komnas HAM sudah selesai dengan tugasnya," kata komisioner Choirul Anam.

Hak atas foto BBC INDONESIA/GING
Image caption Presiden Jokowi didorong serius menyelesaikan tunggakan kasus pelanggaran HAM berat.

Oleh karena itu, Komnas HAM menyampaikan ke Zeid, perlu dibentuk tim bersama dengan Kejaksaan Agung untuk melengkapi berkas-berkas itu agar bisa dilimpahkan ke pengadilan HAM.

"Perlu ada terobosan. Presiden bisa membentuk tim penyidik bersama Komnas HAM dan Kejaksaan Agung," kata Anam.

"Kalau Jaksa Agung enggan memanggil pelaku-pelaku itu, kasih kami mandat biar bisa memanggil mereka. Sehingga kasus ini bisa selesai," pungkas Anam.

Berita terkait