Mahasiswa Palestina yang diterima di Harvard ditolak masuk ke AS 'gara-gara unggahan di media sosial'

Mahasiswa melintasi Universitas Harvard Hak atas foto Getty Images
Image caption Universitas Harvard mengatakan akan menyelesaikan masalah ini sebelum perkuliahan dimulai pada 3 September.

Seorang remaja Palestina yang sudah diterima masuk di Universitas Harvard mengatakan ia ditolak masuk ke Amerika Serikat karena petugas berkeberatan dengan posting yang dilakukan temannya di media sosial.

Ismail Ajjawi yang tinggal di Lebanon mengatakan ia diinterogasi selama berjam-jam ketika tiba di bandara Boston pada hari Jumat (23/08).

Ismail yang berumur 17 tahun ini mengatakan petugas imigrasi membatalkan visanya sesudah menggeledah laptop dan telepon genggamnya.

Ia memprotes menyatakan bahwa posting media sosial itu tak ada hubungan dengannya, tetapi petugas berkeras bahwa ia "tak bisa diizinkan masuk" ke AS.

Juru bicara Customs and Border Protection (CBP), Michael McCarthy, mengatakan keputusan ini dibuat "berdasarkan informasi yang ditemukan pada saat inspeksi yang dilakukan oleh CBP".

Media sosial

McCarthy menolak untuk berkomentar mengenai kasus Ismail secara spesifik, terkait dengan kerahasiaan.

Ismail Ajjawi, yang memperoleh beasiswa untuk belajar di AS ini, telah kembali ke Lebanon sejak peristiwa itu terjadi.

Universitas Harvard mengatakan "pihak kami bekerja erat dengan pihak keluarga dan pihak berwenang terkait untuk menyelesaikan masalah ini" sebelum perkuliahan dimulai pada tanggal 3 September.

Sebuah lembaga non-profit di Amerika juga menyediakan bantuan hukum kepada Ajjawi.

Media playback tidak ada di perangkat Anda
Presiden Trump mengusulkan sistem imigrasi baru di Amerika, Mei 2019

Bulan Juni tahun ini, Kementerian Luar Negeri AS menyatakan hampir seluruh pelamar visa Amerika harus mencantumkan rincian akun media sosial mereka berdasarkan peraturan yang baru ditetapkan.

Mereka menyatakan para pelamar visa harus mencantumkan nama akun media sosial dan alamat surel serta nomer telepon mereka dalam lima tahun terakhir.

Pemerintahan Presiden Donald Trump pertama kali mengusulkan hal ini pada bulan Maret 2018.

Pihak berwenang saat itu memperkirakan sekitar 14,7 juta orang akan terpengaruh kebijakan itu setiap tahunnya.

Pelamar untuk visa diplomatik dan resmi dikecualikan dari aturan baru tersebut.

Berita terkait