Mengapa pemerintah Lebanon sampai berencana memajaki WhatsApp?

WA Hak atas foto Reuters

Protes meledak di Lebanon menuntut pemerintah mundur terkait tuduhan ketidakmampuan menangani krisis ekonomi.

Pemicu protes ini sendiri adalah pengumuman pemerintah yang berencana mengenakan pajak untuk panggilan telepon melalui aplikasi WhatsApp (WhatsApp call) dan aplikasi lainnya.

Pengumuman ini langsung disambut protes besar-besaran, dan pemerintah langsung membatalkan rencana pajak itu hari Kamis (17/10).

Namun protes berlanjut hingga hari Jumat (18/10) menyerukan agar pemerintah mundur. Demonstran membakar ban dan petugas keamanan membubarkan massa dengan gas air mata.

Puluhan orang dilaporkan terluka, dalam demonstrasi terbesar yang pernah dihadapi Lebanon dalam beberapa tahun terakhir.

Perdana Menteri Saad al-Hariri juga membatalkan pertemuan kabinet karena kondisi ini.

Apa yang sesungguhnya terjadi di negara itu?

Hak atas foto Reuters
Image caption Protes besar terjadi karena keadaan ekonomi yang memburuk dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah.

Pajak WhatsApp

Hari Kamis (17/10), pemerintah Lebanon mengumumkan rencana pengenaan pajak terjadap segala jenis panggilan telepon yang menggunakan fasilitas voice-over-internet-protocol (VOIP) seperti yang dipakai oleh aplikasi seperti WhatsApp, Facebook call, Face Time maupun Skype.

Rencananya, panggilan telepon dengan fasilitas itu akan dikenakan tarif sebesar sekitar Rp2.800 untuk meningkatkan pendapatan negara yang sedang mengalami krisis ekonomi.

Rencana ini segera disambut dengan protes besar di mana para penduduk turun ke jalan-jalan karena marah. Pemerintah segera menyatakan bahwa rencana pengenaan pajak itu dibatalkan.

Namun protes ini berlanjut, karena kemarahan warga bukan hanya karena persoalan WhatsApp semata, melainkan karena krisis yang tak kunjung teratasi.

Abdullah, seorang pemrotes di Beirut menyatakan alasannya ikut protes: "Kami di sini bukan lantaran soal WhatsApp. Kami protes karena segala hal: bahan bakar, makanan, roti, semuanya!" katanya.

Apa yang terjadi?

Hak atas foto Reuters
Image caption Ribuan orang turun ke jalan dipicu oleh rencana pemerintah memajaki WhatsApp call, tapi masalanya lebih dalam daripada itu.

Lebanon dilanda krisis ekonomi, dan pada bulan Juli tahun ini parlemen meluluskan pengetatan anggaran belanja negara untuk menekan defisit ekonomi mereka.

Pengetatan ikat pinggang ini dilakukan mengingat Lebanon saat ini memiliki utang sebesar US$86 miliar, lebih dari 150% dari PDB nasional mereka, menurut kementrian keuangan negeri itu.

Keadaan infrastuktur juga buruk sehingga penduduk mengalami pemadaman listrik bergilir dan sambungan internet yang buruk.

"Saya ingin jalanan dapat penerangan. Bosan saya mendengar suara generator," kata Dima Abu Hassan, penduduk Beirut sebagaimana dilaporkan kantor berita AFP.

Pertumbuhan di Lebanon terpuruk antara lain akibat perang berkepanjangan dengan tetangga mereka, Suriah.

Bulan lalu, bank dan biro penukaran valuta asing mulai membatasi penukaran mata uang Lebanon, pound, ke dolar Amerika yang menimbulkan kecemasan akan kemungkinan devaluasi mata uang.

Selain itu pemerintah juga mendapatkan kritik keras sehubungan lambatnya penanganan kebakaran hutan yang terjadi berberapa waktu terakhir.

Perdana Menteri Lebanon Saad Hariri diharapkan akan menyampaikan pidato untuk menanggapi situasi ini hari Jumat 18/10.

Hak atas foto EPA
Image caption Para pemrotes mengurung gedung-gedung pemerintahan di ibukota Beirut.

Demonstrasi berlanjut

Dipicu soal pajak WhatsApp call - yang banyak dipakai di Lebanon - demonstrasi ini berlanjut jadi protes terhadap pemerintah secara keseluruhan.

Para demonstran membakar ban dan membuat ibukota Beirut lumpuh di hari Jumat (18/10) tengah hari.

Salah seorang pemrotes di Beirut, Cezar Shaaya, menyatakan kepada kantor berita Reuters bahwa ia ikut protes karena melihat orang-orang bergerak di jalanan.

"Saya menikah, tagihan kredit rumah saya datang tiap bulan, dan saya tidak bisa membayarnya karena saya menganggur. Ini salah pemerintah," katanya.

Dilaporkan, para pemrotes melagukan slogan "rakyat menuntut agar rejim ini turun", serupa dengan yang dilantunkan pada saat revolusi yang dikenal sebagai Arab Spring tahun 2011.

Seorang pemrotes lain, Yara 23 tahun, menyatakan bergabung karena protes ini tidak lagi mempedulikan agama atau latar belakang politik.

"Hari ini yang terpenting adalah, seluruh warga Lebanon protes bersama," katanya kepada kantor berita AFP.

Lebanon dikenal sebagai negara yang dipenuhi dengan politik sektarian di mana kepentingan politik berjalan beriring dengan identitas agama dan ajaran sekte.

Lembaga palang merah melaporkan 23 orang pemrotes luka-luka, dan pihak polisi mengaku 60 orang petugas terluka, seperti dilaporkan AFP.

Topik terkait

Berita terkait