Mengapa India ingin melacak pesan-pesan WhatsApp dan di media sosial?

Ilustrasi platform media sosial. Hak atas foto Getty Images
Image caption Pegiat hak-hak privasi khawatir aturan ini bisa disalahgunakan untuk membungkam kebebasan berpendapat.

Rencana pemerintah India untuk mengawasi, mencegat dan melacak pesan di media sosial membuat khawatir pegiat hak sipil - juga perusahaan media sosial. Prasanto K Roy meninjau kemungkinan dampak kebijakan itu.

Kementerian Informasi Teknologi India berencana menerbitkan rangkaian aturan pada bulan Januari 2020 yang berlaku bagi aplikasi pembagi dan pengirim pesan.

Istilah yang dipakai di sana cukup umum, sehingga mencakup juga bisnis daring dan berbagai tipe aplikasi dan situs web.

Langkah ini merupakan tanggapan terhadap banyaknya berita palsu atau hoaks yang mengakibatkan kekerasan massa yang memakan 40 korban jiwa di tahun 2017 dan 2018. Desas-desus paling sering terjadi adalah tentang penculikan anak, disebarkan lewat WhatsApp dan aplikasi lain.

Pesan-pesan tanpa dasar ini telah menyebabkan kekerasan massa yang memakan korban tak bersalah.

Sekali pesan "diteruskan" ke puluhan ribu pengguna dalam hitungan jam, maka mustahil untuk ditangkal.

Contohnya di tahun 2018 ketika korban kekerasan massa justru adalah pegawai pemerintah yang berkeliling ke kampung-kampung membawa pengeras suara menyerukan penduduk agar jangan percaya begitu saja pada desas-desus yang disebarkan media sosial.

Hak atas foto Getty Images
Image caption Aturan ini berpeluang untuk mempengaruhi semua jenis layanan media sosial dan berbagi pesan, bahkan situs web secara keseluruhan.

Ada 50 kasus kekerasan massa yang dipicu oleh informasi palsu yang tersebar di media sosial dalam dua tahun terakhir di India. Banyak platform termasuk Facebook, YouTube, dan Sharechat, memainkan peran di sana.

Namun WhatsApp - yang dimiliki Facebook - sejauh ini adalah yang paling populer.

Penggunanya secara global 1,5 miliar dan di India saja berjumlah 400 juta. Maka aplikasi ini jadi fokus diskusi soal penyebaran informasi sesat.

Tahun 2018 sesudah peristiwa kekerasan massa, pemerintah meminta WhatsApp membantu menghentikan penyebaran "pesan-pesan yang eksplosif dan tak bertanggung jawab" di aplikasi mereka.

WhatsApp melakukan beberapa langkah, yaitu membatasi kemampuan meneruskan pesan lima kali saja setiap kalinya, serta mencantumkan label "pesan terusan" pada pesan-pesan seperti itu.

Pemerintah beranggapan itu tak cukup. Mereka ingin WhatsApp menggunakan alat otomatis untuk mengawasi pesan - seperti di China - dan menghalangi pesan-pesan tertentu.

Pemerintah juga ingin pengirim asli pesan dan video tertentu bisa dilacak.

Jaksa agung India menyatakan kepada Mahkamah Agung bahwa media sosial "tak bisa berbisnis di negara kita apabila mereka tak mau mendekripsi informasi dan menyelidiki pihak yang mengirim dalam kasus-kasus hasutan dan pornografi serta kejahatan-kejahatan lainnya".

Seorang pejabat India -- secara off the record -- menyatakan pengawasan internet di China berlangsung luas dan dalam.

Di aplikasi populer WeChat, pesan-pesan yang mengandung kata terlarang bisa menghilang begitu saja.

Media playback tidak ada di perangkat Anda
Video WhatsApp di India sempat memicu kekerasan oleh massa

Namun menurut WhatsApp, langkah-langkah mereka cukup ampuh.

Label dan pembatasan yang mereka buat mampu mengurangi pesan terusan sebanyak 25%, kata juru bicara mereka.

Ia menambahkan WhatsApp menutup dua juta akun sebulan karena "terlibat dalam penyampaian pesan secara massal atau otomatis". Mereka juga mengaku mengadakan kampanye publik kepada ratusan juta orang India.

Sementara itu, pegiat kerahasiaan individu khawatir soal tuntutan untuk "melacak" pengirim asli suatu pesan.

Pemerintah mengatakan mereka ingin melacak pesan yang menyebabkan kekerasan dan kematian, tetapi para pegiat khawatir ini akan dipakai untuk membungkam kritik, dengan dampak yang bisa buruk terhadap kebebasan bicara.

Kekhawatiran ini cukup beralasan.

Pengkritik pemerintah soal tindakan keras di Kashmir bulan Agustus lalu atau penulis surat protes kepada Perdana Menteri harus berhadapan dengan tuduhan melakukan hasutan.

"Tuntutan mereka tidak mungkin dilakukan karena enskripsi yang kami pakai," kata Carl Woog, direktur komunikasi global WhatsApp kepada wartawan di Delhi bulan Februari lalu.

"Itu berarti kami harus merombak ulang WhatsApp, dan produknya akan jadi beda. Tidak privat lagi. Bayangkan kalau tiap pesan yang Anda kirim tersimpan dengan nomor Anda. Tidak akan ada ruang untuk komunikasi privat."

Hak atas foto Getty Images
Image caption Pengguna WhatsApp di India berjumlah 400 juta, maka aplikasi ini menjadi fokus dalam diskusi mengenai pengawasan, pencegatan dan pelacakan pesan ini.

Sejak 2011, hukum di India membolehkan platform punya "tempat berlabuh yang aman".

Perusahaan telepon tak harus bertanggung jawab terhadap apa yang didiskusikan pengguna layanan mereka; demikian pula dengan penyedia jasa surat elektronik.

Selagi perusahaan-perusahaan itu patuh hukum -- misalnya menyerahkan catatan telepon jika diminta pihak berwenang -- mereka aman dari tuntutan hukum. Aturan baru akan membuat pelabuhan aman itu bisa hilang.

Kepatuhan terhadap aturan yang diusulkan itu bisa memperlemah aplikasi atau platform secara global karena kesulitan menjaga aplikasi berbeda untuk negara yang berbeda.

Dan itu bukan satu-satunya masalah.

Rancangan aturan itu menuntut tiap platform untuk membuka kantor di India ketika mereka punya lima juta pengguna. Ini seolah-olah untuk mencari orang yang bertanggung jawab apabila ada masalah.

Hak atas foto Getty Images
Image caption Menurut WhatsApp, langkah mereka memerangi informasi palsu dan desas-desus cukup ampuh.

Namun hukum teknologi India mendefinsikan "perantara" secara umum, berlaku untuk semua platform yang dipakai untuk berbagi informasi.

Ini akan berdampak pada yang lain: Wikipedia mungkin harus tutup di India apabila hukum itu dijalankan. Juga tidak jelas apa yang akan dilakukan bagi layanan berbagi pesan, semisal Signal atau Telegram yang sedang meningkat popularitasnya, seandainya mereka tak patuh.

Kemungkinan penyedia layanan internet bisa diperintahkan menutup akses kepada platform-platform itu.

Sementara para pegiat mengambil sikap keras terhadap rencana aturan ini -- terutama soal pengawasan dan keterlacakan -- para profesional kebijakan publik mengatakan pemerintah sangat ingin menemukan pemecahan ketimbang menutup mereka.

"Birokrat, politisi, polisi semuanya pakai WhatsApp," kata seorang kepala kebijakan publik di perusahaan teknologi global.

"Tak ada yang ingin menutupnya. Mereka hanya ingin WhatsApp mengambil langkah lebih serius untuk menangani masalah yang amat sangat serius ini".

Tapi sebagaimana banyak yang lainnya, orang ini juga tak mampu menjabarkan langkah-langkah apa yang seharusnya dilakukan.

Prasanto K Roy (@prasanto) adalah penulis bidang teknologi.

Topik terkait

Berita terkait