Satu juta rumah untuk rakyat Indonesia

Perumahan rakyat
Image caption Ribuan nelayan tinggal di rumah tidak layak huni

Anak-anak belajar di depan rumah, bapak-bapak tidur bertelanjang dada dan ibu-ibu yang sedang sibuk mencuci pakaian atau piring di depan rumah adalah pemadangan di perkampungan nelayan, Muara Angke, Jakarta Utara.

Warga menjalankan aktivitas di depan rumah, karena rumah mereka yang terdiri dari dinding kayu dan atap seng terlalu kecil.

Sebagai keluarga nelayan, tinggal di rumah tidak layak huni tersebut bagi mereka adalah pilihan terbaik, karena dengan cara tersebut, mereka tetap dapat menjaga kapal yang kerap dicuri, kata Marni istri seorang nelayan.

Marni menjelaskan, mereka pernah mencoba untuk tinggal di rumah susun yang disediakan oleh pemerintah, namun tinggal jauh dari laut membuat suaminya sulit untuk mendapatkan pekerjaan.

"Pernah yah, sampai mengalami, anak saya gak saya masak-in. Di zaman keadaan sudah merdeka seperti ini," tutur Marni yang memiliki delapan anak tersebut.

Image caption Seorang nelayan memandangi kapalnya yang berlabuh di luar rumahnya

Program sejuta rumah

Sekitar 60% atau 150 juta orang di Indonesia tinggal di rumah tidak layak huni. Kebetuhan akan perumahan pun semakin meningkat.

Hal inilah yang mendasari pemerintah membuat program satu juta rumah untuk rakyat, kata Djoko Mursito, kepala pusat Komunikasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat.

Program ini akan dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo pada hari Rabu (29/04) dan merupakan usaha pemerintah untuk memberikan perumahan layak huni bagi warga yang berpendapatan rendah.

Dari satu juta rumah tersebut, sekitar 600 ribu di antaranya diperuntukan kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang meliput nelayan, buruh dan petani.

Meski demikian untuk tahap awal rumah-rumah tersebut baru akan dibangun di 18 provinsi karena adanya kendala, kata Djoko.

"Kendalanya yang pertama adalah kesiapan lahan. Dimana akan dibangun dan kesiapan daerah yang akan melaksanakan," ujar Djoko.

Kontroversi

Image caption Sarmili tidak ingin menyewa karena khawatir akan menjadi beban buat anak-cucunya

Program sejuta rumah untuk rakyat ini juga melibatkan pihak swasta sebagai pengembang.

Namun ternyata tidak semua pengembang menyambut program ini dengan optimistis.

Pemerintah, menurut pengembang perumahaan Tanto Kurniawan, tidak mengantisiapsi dengan baik beberapa kendala yang saat ini dihadapi oleh pengembang seperti ketersediaan lahan dan pemberian pinjaman dari bank.

"Sebagai salah seorang pelaku dari pembangungan, dari pihak swasta, saya belum mendengar adanya kordinasi dari pihak pemerintah," kata Tanto.

Dia pun khawatir bahwa perumahan tersebut akan disalah gunakan seperti yang pernah terjadi beberap tahun lalu, di mana warga membeli rumah susun yang disubsidi pemerintah, tetapi beberapa tahun kemudian menjualnya dengan harga tiga kali lebih mahal.

Selain itu, terdapat kekhawatiran bahwa rumah yang akan dihargai sekitar Rp110 juta tersebut tetap tidak akan terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Menyewa bukan membeli

Namun Ketua tim ahli wakil presiden Jusuf Kalla Sofyan Wanandi yang ikut terlimbat dalam program ini memberi solusi.

"Mungkin mereka (MBR seperti petani, nelayan dan buruh) cuma sewa aja semurah mungkin. Mereka kan tidak mungkin beli," kata Sofyan.

Solusi ini tapi dianggap tidak tepat oleh Sarmili, seorang nelayan di Jakarta Utara.

"Sewa lagi, sewa lagi. Kapan kita lunasnya? Sampai beranak-cucu yah gak akan lunas," keluh Sarmili.

Terlepas dari kontroversi yang ada, usaha pemerintah memberi tempat bernaung bagi rakyat diapresiasi oleh berbagai kalangan.

Besar harapannya, pemerintah memikirkan program ini dengan rinci agar satu juta rumah untuk rakyat dapat terealisir hingga tuntas.

Anda juga dapat mendengarkan informasi ini dalam program Dunia Bisnis BBC yang disiarkan melalui radio-radio mitra BBC Indonesia, Senin, 27 April 2015, mulai pukul 05.00 dan pukul 06.00 WIB.

Berita terkait