'Duterte tak beri lampu hijau' soal eksekusi Mary Jane Veloso

mary jane Hak atas foto AFP
Image caption Orang tua Mary Jane Veloso menyerukan pembebasan anaknya di Manila menjelang kunjungan Presiden Duterte ke Jakarta.

Presiden Duterte tidak memberikan apa yang disebut 'lampu hijau' atas eksekusi terpidana narkoba Mary Jane Veloso, kata Kementerian Luar Negeri Filipina menyanggah laporan yang mengutip Presiden Joko Widodo.

"Presiden Duterte tidak memberi apa disebut 'lampu hijau' atas eksekusi Veloso namun menyatakan bahwa presiden akan menerima 'keputusan akhir' terkait kasus Mary Jane, kata kementerian luar negeri melalui situs dan akun sosial media.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa Duterte menyampaikan 'silakan kalau mau dieksekusi' setelah diberitahu bahwa Mary Jane membawa 2,6 kilogram heroin.

Presiden Duterte saat berkunjung ke Jakarta pekan lalu menyatakan dalam pertemuan dengan masyarakat Filipina bahwa 'narkotika menghancurkan generasi'.

Hak atas foto Reuters
Image caption Duterte diajak blusukan ke Tanah Abang oleh Presiden Joko Widodo.

Kebijakan Duterte melakukan pembunuhan tanpa hukum terhadap pengedar narkotika -yang sejauh ini menelan lebih dari 2.400 orang- banyak menuai kritik.

Namun Menteri Luar Negeri FIlipina, Perfecto R Yasay Jr, dalam pernyataan tertulis Senin (12/09) mengklarifikasi bahwa Duterte tidak pernah memberikan lampu hijau atas eksekusi Veloso dan memberitahu Presiden Indonesia bahwa ia menghargai proses hukum dan akan menerima keputusan akhir apapun terkait kasusnya.

Hormati hukum negara lain

Hak atas foto AFP
Image caption Mary Jane saat perayaan Hari Kartini April lalu di penjara Yogyakarta.

Menanggapi pernyataan ini, pengguna Twitter Filipina, Bib Macasaet ‏@bibmacasaet menulis, "Apakah Anda mengatakan bahwa Jokowi tidak menyatakan kebenaran?" dan Oliver Ledesma mengulis kutipan Jokowi, "Presiden Duterte saat itu menyampaikan silakan kalau mau dieksekusi."

Mary Jane dijadwalkan dieksekusi April tahun lalu bersama delapan terpidana narkoba di Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah.

Namun eksekusi tidak dilaksanakan menyusul permintaan presiden Filipina saat itu, Benigno Aquino, terkait perkembangan bahwa ada orang yang menyerahkan diri dan mengklaim bahwa Mary Jane hanyalah kurir narkoba.

Mary Jane divonis mati pada bulan Oktober 2010 oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, Yogyakarta.

Berita soal pernyataan eksekusi Mary Jane oleh Presiden Jokowi ini banyak didukung oleh pengguna media sosial Filipina.

Akun Facebook atas nama Ezen Tilanduca termasuk di antaranya yang menanggapi dengan, "Kita harus menghargai hukum negara-negara lain, bila kita ingin mereka menghargai kita," ditanggapi ratusan kali melalui media online Filipina Enquirer net.

"Kita semua sama di mata hukum, walaupun Anda punya cerita sedih atau tidak, apakah Anda kaya atau tidak," tulis Ezen dan ditanggapi antara lain oleh Vee Mango yang menulis, "Mary Jane melanggar hukum negara lain. Sangat ironis bila Duterte berkampanye menentang norkoba atas seseorang yang melanggar hal penting terkait obat bius. Hukum adalah hukum."

Di bawah pemerintahan Joko Widodo, tiga eksekusi mati telah dijalankan terhadap pelaku perdagangan obat bius, sebagian besar adalah warga asing.

Berita terkait