Perusahaan migas internasional tidak bayar langsung ke Kemenkeu, Ditjen Migas anggap 'wajar, sudah sesuai UU'

kilang minyak Hak atas foto ANDY BUCHANAN/Getty Image
Image caption Sebuah laporan mengungkap sejumlah perusahaan minyak dan gas internasional membayarkan kewajibannya melalui Direktorat Jenderal Minyak dan Gas, dan bukan langsung ke Kementrian Keuangan.

Satu laporan mengungkap sejumlah perusahaan minyak dan gas internasional membayarkan kewajibannya melalui Direktorat Jenderal Minyak dan Gas, dan bukan langsung ke Kementrian Keuangan. Pejabat direktorat menyebut hal itu sudah sesuai undang-undang.

Pembayaran penerimaan negara bukan pajak (PNBP) melalui rekening bank Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) dianggap wajar dan ditujukan untuk pencatatan administrasi, menurut salah seorang pejabat terkait.

Hal tersebut disampaikan setelah sebuah laporan menyebut sejumlah perusahaan minyak dan gas internasional membayarkan kewajibannya lewat Ditjen Migas, bukan langsung ke Kementerian Keuangan sesuai peraturan.

Djoko Siswanto, pelaksana tugas Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, mengatakan bahwa keberadaan rekening bank tersebut sudah sesuai dengan undang-undang.

"Mungkin karena bisa sesuai dengan undang-undang, tercatat sebagai penerimaan negara bukan pajak pada kementerian masing-masing. Kan yang kerja keras dan berkeringat cari uang adalah Ditjen Migas, wajar kalau dicatat untuk tertib administrasi," ujar Djoko melalui pesan singkat kepada BBC News Indonesia.

"Uangnya disetor langsung oleh KKKS (kontraktor migas) ke (Ditjen Migas) lewat bank pemerintah dan disetor langsung ke kas negara. Ditjen Migas cuma mendapat copy berupa kertas tanda terima dari bank, tidak pernah pegang dan lihat uangnya."

Pernyataan tersebut menanggapi sebuah laporan dari Natural Resource Governance Institute (NRGI) dan Publish What You Pay Indonesia (PWYPI) berjudul Indonesia's Oil and Gas Revenues: Using Payments to Governments Data for Accountability yang menyatakan sejumlah perusahaan migas internasional tidak langsung membayarkan kewajiban signatory bonus atau bonus tanda tangan ke Kementerian Keuangan.

Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 30/2017 tentang cara pengenaan, pemungutan dan pembayaran penerimaan negara bukan pajak.

Aturan itu menjabarkan tata cara pembayaran, termasuk bonus tanda tangan yang menjadi kewajiban kontraktor; jasa informasi potensi lelang wilayah kerja migas (bid document); dan kewajiban finansial atas pengakhiran kontrak kerja sama (terminasi) yang belum memenuhi komitmen eksplorasi.

Pasal 11 aturan itu menyatakan, jenis PNBP seperti ini wajib dibayarkan seluruhnya secara langsung ke kas negara melalui sistem pembayaran Simponi.

Sementara itu Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani, mengatakan bahwa ia belum membaca laporan tersebut, sehingga belum bisa berkomentar.

Hak atas foto Ricardo Ceppi/Getty Image
Image caption Laporan NRGI dan PWYPI mengatakan bahwa perusahaan migas asal Amerika Serikat, ExxonMobil, menolak merilis laporan pembayaran mereka ke pemerintah Indonesia untuk tahun 2017 dan 2018.

Transparansi dalam sektor migas

Laporan NRGI dan PWYPI mengungkapkan salah satu kontraktor, raksasa migas asal Italia ENI, diberi arahan oleh Ditjen Migas untuk membayarkan bonus tanda tangan sebesar US$1,5 juta untuk proyek production sharing contract Blok Migas East Ganal di Kutei Basin, Kalimantan Timur, ke rekening bank yang dikelola Ditjen Migas, tidak langsung ke kas negara.

"Pada 2018, ENI transfer signatory bonus ke rekening Ditjen Migas. Sepengetahuan kami itu tidak diperkenankan, itu melanggar aturan Permen ESDM nomor 30/2017. Transfer bonus tanda tangan itu langsung ke billing Simponi yang dikelola Kementerian Keuangan. Kita mau minta klarifikasi ke pemerintah, kok seperti ini prakteknya? Menurut kami Ini menimbulkan gap transparansi," kata Fikri Muhammadi, rekanan NRGI di Asia Pasifik.

Menurut laporan tersebut, jumlah pembayaran 17 perusahaan migas internasional ke lembaga-lembaga pemerintahan Indonesia sejak 2014 sampai tahun lalu tercatat sebesar lebih dari US$15 miliar.

Tahun lalu saja, sepuluh perusahaan minyak dan gas melaporkan membayar US$5,4 miliar ke institusi negara.

Indonesia sendiri merupakan satu dari 52 negara kayak sumber daya alam yang menyokong inisiatif global bernama Extractive Industries Transparency Initiative (EITI), sebuah standar global yang didirikan guna mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan minyak, gas, dan sumber daya mineral.

Negara yang menjadi anggota EITI wajib menyusun laporan soal semua pembayaran yang diterimanya dari perusahaan migas, baik dalam maupun luar negeri.

Di Indonesia, laporan ini disusun oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian setiap tahunnya, sejak tahun 2009 dan dapat diakses publik lewat situs EITI. Data yang tersedia sampai saat ini baru sampai tahun 2016.

Laporan NRGI dan PWYPI juga mengatakan bahwa perusahaan migas asal Amerika Serikat, ExxonMobil, menolak merilis laporan pembayaran mereka ke pemerintah Indonesia untuk tahun 2017 dan 2018.

Proposal haruskan perusahaan lapor ke pemerintah asing

Sementara itu, ConocoPhillips, juga perusahaan migas asal AS, sedang mempertimbangkan apakah mereka akan merilis laporan pembayarannya di Indonesia untuk tahun lalu.

Sementara itu, Komisi Sekuritas dan Bursa AS menggelar rapat dengar pendapat atas proposalnya yang akan mengharuskan setiap perusahaan migas AS untuk melaporkan setiap pembayarannya ke pemerintah asing, termasuk Indonesia.

Jika aturan tersebut lolos, maka kontraktor seperti ExxonMobil dan ConocoPhilips wajib melaporkan setiap pembayaran mereka baik ke Ditjen Migas maupun Kementerian Keuangan. ExxonMobil duduk di dewan pengawas EITI, sementara ConocoPhilips adalah pendukung inisiatif tersebut.

"Warga Indonesia punya hak untuk mengetahui berapa yang telah dibayarkan ke kas negara dalam beberapa tahun belakangan dan mereka juga berhak untuk melacaknya," kata Emanuel Bria, kepala NRGI di Indonesia.

Azi N. Alam, wakil presiden urusan publik dan pemerintahan ExxonMobil Indonesia, mengatakan bahwa perusahaan sudah mematuhi peraturan yang berlaku.

"Kewajiban pembayaran ExxonMobil kepada pemerintah Indonesia, dan pelaporannya kepada publik, konsisten dengan semua hukum dan regulasi yang berkaitan dengan production sharing contract di Indonesia. Di Indonesia, ExxonMobil berpartisipasi dalam EITI dengan memberikan data-data yang relevan kepada pemerintah Indonesia," katanya kepada BBC News Indonesia.

Sementara itu, Taufik Ahmad, wakil presiden komersil, pengembangan dan relasi bisnis ConocoPhilips Indonesia, mengatakan, "Kami telah mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia dan laporan terbaru pemerintah Indonesia di EITI, yang diterbitkan bulan Desember 2018, telah meliputi laporan pembayaran ConocoPhilips."

Topik terkait

Berita terkait