Joko Widodo

  1. Callistasia Wijaya

    Wartawan BBC News Indonesia

    gibran

    Peristiwa penangkapan seorang pemuda akibat menuliskan komentar terkait Walikota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka, di media sosial, dikritik oleh aktivis HAM sebagai upaya polisi yang tak sesuai prosedur hukum.

    Baca lebih lanjut
    next
  2. Raja Eben Lumbanrau

    Wartawan BBC News Indonesia

    Ketua Umum PP GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas memberikan keterangan pers di Jakarta, Rabu (24/10/2018)

    Penunjukan Ketum GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas sebagai Menteri Agama bertujuan untuk salah satunya menghadapi kelompok Islam garis keras seperti Front Pembela Islam (FPI), kata pengamat politik Islam.

    Baca lebih lanjut
    next
  3. Pijar Anugerah

    BBC News Indonesia

    Budi Gunadi Sadikin

    Budi Gunadi Sadikin yang dipilih Presiden Joko Widodo menggantikan menteri kesehatan sebelumnya, Terawan Agus Putranto, diharapkan memimpin program vaksinasi Covid-19. Namun ia diragukan karena tidak memiliki latar belakang kesehatan.

    Baca lebih lanjut
    next
  4. Callistasia Wijaya

    Wartawan BBC News Indonesia

    GIBRAN

    Hasil perhitungan cepat sejumlah survei menunjukkan Gibran dan Bobby diperkirakan menang. Pengamat menyebut keduanya perlu bekerja keras untuk menunjukkan kinerja di tengah sorotan "hubungan dengan Jokowi."

    Baca lebih lanjut
    next
  5. Callistasia Wijaya

    Wartawan BBC News Indonesia

    Fahri Hamzah

    Rencana pemberian Bintang Mahaputera kepada dua orang politikus, Fahri Hamzah dan Fadli Zon, yang selama ini kerap mengkritik pemerintahan Joko Widodo, dipandang seorang pengamat sebagai upaya pemerintah membungkam kritik. Namun, Presiden Jokowi mengatakan pemberian tersebut melalui "pertimbangan yang sudah matang".

    Baca lebih lanjut
    next
  6. Raja Eben Lumbanrau

    Wartawan BBC News Indonesia

    pelanggaran HAM

    Kompensasi yang dijanjikan pemerintah bagi korban pelanggaran HAM berat dalam peraturan yang baru, dinilai 'membingungkan'. Selain itu korban pelanggaran HAM dalam tragedi 1965-1966 juga meminta negara mengakui kesalahan dan mengadili pelaku. Namun, keinginan tersebut menurut Lemhanas sulit terjadi sehingga solusi terbaik adalah melalui rekonsiliasi nasional.

    Baca lebih lanjut
    next