Perlukah ada film G30S/PKI versi kekinian dan milenial?

Museum Soeharto, Yogyakarta. Hak atas foto Ulet Ifansasti/Getty Images
Image caption TNI berencana mengadakan acara nonton bareng film Pengkhianatan G30S/PKI sebagai upaya untuk mengingatkan lagi akan sejarah.

Saat menanggapi rencana nonton bareng film Pengkhiatan G30S/PKI yang 'diperintahkan' oleh Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Presiden Jokowi tidak mempermasalahkannya dan malah menyebut soal perlunya versi baru dari film tersebut yang lebih 'kekinian'. Akan seperti apa bentuknya?

"Untuk anak-anak milenial, tentu saja mestinya dibuatkan lagi film yang memang bisa masuk ke mereka. Biar ngerti mereka bahaya komunisme. Biar mereka tahu juga mengenai PKI," kata Jokowi pada wartawan, Senin (18/09).

"Ya akan lebih baik kalau ada versi yang paling baru. Agar lebih kekinian, bisa masuk ke generasi-generasi milenial," ujarnya.

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan bahwa acara nonton bareng itu adalah perintahnya.

"Saya nggak mau berpolemik. Ini juga upaya meluruskan sejarah. Saya hanya ingin menunjukkan fakta yang terjadi saat itu. Karena anak-anak saya, prajurit saya, masih banyak yang tidak tahu," tegas Jendera Gatot.

Film Gerakan 30 September yang dibuat atas inisiatif pemerintah Orde Baru itu telah dihentikan penayangan wajibnya di televisi nasional sejak Orde Baru berakhir pada 1998 karena dinilai hanya memuat cerita versi Orde Baru.

Namun, juru bicara TNI, Mayjen Wuryanto, meyakini cerita dalam film itu berdasarkan fakta dan memastikan akan ditayangkan serentak di seluruh kantor dan markas TNI pada 30 September mendatang.

"Pembuatan (film) itu kan tentunya melibatkan pakar sejarah, pelaku sejarah dan semuanya yang berkaitan dengan peristiwa itu. Tidak mungkin pembuatan film itu ujug-ujug (tiba-tiba)," kata Wuryanto pada BBC Indonesia.

Sejarawan Bonnie Triyana, yang juga adalah Pemimpin Redaksi Majalah Historia, menilai bahwa asumsi Jenderal Gatot bahwa anak-anak muda tidak tahu sejarah dinilai tidak tepat.

"Orang film itu di YouTube ada kok dan bisa mencari sendiri. Anak-anak zaman sekarang kalau untuk melihat film itu, versinya bagaimana, untuk melihat kritik-kritik terhadap film itu juga tinggal mencari di Google," kata Bonnie.

Jika memang akan ada versi baru film Pengkhianatan G30S/PKI, maka Bonnie mempertanyakan tujuannya.

Pasalnya, film asli yang disutradarai Arifin C. Noer itu bertujuan "untuk membangkitkan trauma massal, mengawetkan stigma terhadap PKI dan melegitimasi kekuasaan Presiden Soeharto saat itu".

Hak atas foto Ulet Ifansasti/Getty Images
Image caption Sejarahwan Bonnie Triyana berpendapat Pengkhiatan G30S/PKI mencampurkan hal yang merupakan fakta dengan bumbu fiksi.

Ketika Presiden Jokowi mengusulkan versi kekinian film tersebut, Bonnie mengatakan, "kalau (tujuannya) cuma untuk mengawetkan stigma komunisme, ngapain bikin lagi menghabiskan uang negara, pakai saja yang sudah ada".

Masalahnya, film Pengkhianatan G30S/PKI berhenti hanya sampai peristiwa pembunuhan para jenderal TNI.

Sedangkan jika tujuan film 'versi kekinian' yang diusulkan Presiden Jokowi tersebut adalah melakukan revisi, maka menurut Bonnie, film itu nantinya harus menampilkan juga "peristiwa pembunuhan massal dan persekusi yang terjadi" setelah tewasnya para jenderal.

Antara fakta dan fiksi

Bonnie juga membeberkan hal yang merupakan fakta dan merupakan bumbu fiksi dalam film tersebut.

Faktanya, benar bahwa para jenderal diculik oleh satu batalyon Cakra Birawa, dibawa ke Lubang Buaya, dan dibunuh, dan ada segelintir pemimpin PKI yang terlibat dalam peristiwa tersebut berdasarkan buku John Roosa, Dalih Pembunuhan Massal.

Namun bagian-bagian yang menyatakan bahwa ada mata jenderal yang dicungkil, yang wajahnya disayat, dan Gerwani yang menari-nari, merupakan fiksi, kata Bonnie.

"Kenyataannya, setelah 1 Oktober 1965, ada ribuan orang ditangkapi, dibuang, dipenjara tanpa diadili, dan dibunuh. Kemudian ada persekusi, perampasan hak milik warga, itu juga fakta, dan di situ negara terlibat. Itu kan rangkaian. Kita melihat sejarah tidak bisa satu penggal peristiwa saja," ujar Bonnie.

Sementara itu, pembuat film dokumenter Pulau Buru Tanah Air Beta, Rahung Nasution, yang pemutarannya kerap dilarang karena dituduh menyebarkan komunisme mengatakan sulit untuk membayangkan akan seperti apa film Pengkhianatan G30S/PKI versi milenial yang disebut Presiden Jokowi.

"Para korban ini saja mau duduk, ngobrol saja nggak boleh, seperti peristiwa (pengepungan) di LBH kemarin, terus kita ngomong film, itu terlalu jauh lompatannya. Ada ruang nggak untuk saling berbicara lebih dulu soal peristiwa itu? Kalau misalnya tidak ada ruang untuk saling berbicara soal peristiwa itu, ya berarti filmnya nanti versi rezim saja kan?" ujar Rahung.

Pulau Buru Tanah Air Beta menampilkan kisah dua tahanan politik yang pernah dibuang ke sana, yaitu Hersri Setiawan dan Tedjabayu Sudjojono, yang kembali ke pulau tempat masa-masa tergelap kehidupan mereka.

Hersri kembali ke sana bersama anak perempuan dan istrinya untuk menunjukkan tempat-tempat saat dia berdiam selama sembilan tahun, sejak 1969 sampai 1978.

Namun pemutaran film tersebut pernah beberapa kali dilarang, salah satunya saat pertama akan ditampilkan di Goethe Institut pada Maret 2016 lalu, tapi kemudian acara bisa berpindah ke gedung Komnas HAM.

Hak atas foto BBC Indonesia
Image caption Beberapa pengguna media sosial melihat perlunya menonton film dokumenter karya Joshua Oppenheimer untuk 'mengimbangi' film Pengkhianatan G30S/PKI.

Beberapa pengguna media sosial menyatakan bahwa film dokumenter karya Joshua Oppenheimer, yaitu Jagal (The Act of Killing) dan Senyap (The Look of Silence) seolah sudah bisa 'menggantikan' fungsi film Pengkhianatan G30S/PKI untuk mengenalkan sejarah pada generasi milenial. Tapi benarkah begitu?

Bonnie tidak menjawab langsung. Menurutnya, dua film itu menggambarkan apa yang terjadi setelah 1 Oktober 1965 dan dampak dari 'saling membunuh' di masyarakat yang terjadi di masa itu. Dan penggambaran itulah yang tak ada dalam film Pengkhianatan G30S/PKI.

Sementara bagi Rahung, filmnya, dan film-film lain yang membahas soal 1965 adalah upaya untuk menawarkan narasi lain dari peristiwa tersebut yang selama ini tak pernah mendapat tempat.

"Banyak narasi di sana, tidak hanya satu pihak seperti yang dikatakan Orde Baru, siapapun punya narasi. Ini juga bukan mengungkap kebenaran atau meluruskan sejarah. Itu kan wilayah para sejarawan,"

Komisi Perlindungan Anak Indonesia sudah mengatakan bahwa film Pengkhianatan G30S/PKI tidak patut ditonton anak-anak karena adegan sadis penuh kekerasan, terutama saat penculikan para jenderal.

Setara Institute, lewat pernyataannya, mengatakan bahwa sudah saatnya ada film baru mengenai peristiwa 1965.

"Film yang diharapkan akurasi sejarahnya lebih objektif, tidak semata hanya propaganda dan tertuju pada kekerasan yang terjadi pada 1 Oktober pagi, tetapi juga menuturkan prolog mengapa peristiwa itu meletus dan epilog serta sekuel yang berakibat tragis bagi sebagian orang Indonesia yang tidak terlibat dan menjadi korban. Dengan demikian film baru itu mampu menjadi refleksi bagi generasi milenial, bukan sekedar menyajikan kekerasan dan kebencian," ujar Wakil Ketua Setara Institute, Bonar Tigor Naipospos dalam pernyataan tersebut.

Berita terkait