Benarkah satu tenaga kerja asing 'ciptakan' 100 lapangan kerja? Cek fakta dan simpang siur data

Mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Aktivis Mahasiswa melakukan aksi di depan Kantor DPR Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (3/5) untuk menolak "dominasi tenaga kerja asing (TKA)" di Indonesia. Hak atas foto ANTARA/YUSRAN UCCANG
Image caption Mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Aktivis Mahasiswa melakukan aksi di depan Kantor DPR Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (3/5) untuk menolak "dominasi tenaga kerja asing (TKA)" di Indonesia.

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengaturan Tenaga Kerja Asing yang oleh pemerintah disebut sebagai upaya mempermudah masuknya investasi asing dan melindungi tenaga kerja Indonesia, oleh beberapa pihak justru dianggap sebagai peluang bagi membanjirnya tenaga kerja asing di Indonesia yang mengancam lapangan pekerjaan dalam negeri. Mana yang benar?

Di tengah masih ramainya perdebatan soal perpres tentang tenaga kerja asing tersebut, Perdana Menteri Cina, Li Keqiang, menginstruksikan seluruh perusahaan negaranya yang beroperasi di Indonesia untuk menyerap tenaga kerja lokal.

Li menyampaikan itu usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Gedung Induk Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (07/05).

Li mengatakan korporasi dari negaranya harus memperluas lapangan pekerjaan bagi warga lokal, bukan membawa pekerja dari luar negeri, termasuk Cina.

"Kami akan menekankan, perusahaan Cina harus menggunakan sebagian besar tenaga kerja Indonesia, baru mendapatkan keuntungan," kata Li, sebagaimana dilaporkan wartawan BBC Indonesia, Abraham Utama.

Namun dalam sesi jumpa pers yang sama, Jokowi tidak membicarakan isu tenaga kerja Cina.

"Kita yang serang Cina"

Isu soal "membanjirnya" tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia bukan untuk pertama kalinya terjadi.

Hak atas foto ANTARA/PUSPA PERWITASARI
Image caption Presiden Joko Widodo bersama Perdana Menteri Cina Li Keqiang menyampaikan keterangan pers usai pertemuan bilateral di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (7/5).

Polemik mengenai jumlah tenaga kerja asing, terutama asal Cina, sudah pernah mencuat pada 2016, dengan beredarnya pesan di media sosial bahwa jumlah mereka mencapai 10 juta orang, yang kemudian dibantah oleh pejabat Kemenaker.

Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, jumlah tenaga kerja asing di Indonesia mencapai 85.974 orang, sementara jumlah tenaga kerja asing asal Cina mencapai 24.804 orang.

Angka ini memang jauh dari jutaan yang disebut ramai di media sosial, namun jumlah tenaga kerja asing asal Cina tersebut rata-rata terus meningkat sejak 2007, yang saat itu baru 4.301 orang.

Cina memang menjadi negara pengirim tenaga kerja asing terbanyak di Indonesia, disusul Jepang (13.540), Korea Selatan (9.521), India (6.237), dan Malaysia (4.603).

Dari posisi atau jabatan, data Kemenakertrans menunjukkan bahwa sebagian besar tenaga kerja asing berada di jabatan profesional (23.869), manajer (20.099), direksi (15.596), konsultan (12.779), dan teknisi (9.144)

Jika dibandingkan, jumlah 85.000 lebih tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia memang meningkat, karena pada 2016 jumlah tenaga kerja asing sebanyak 80.375 orang dan pada 2015 sebanyak 77.149 orang.

Jumlah tersebut -menurut Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri- masih proporsional jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 263 juta jiwa.

"Di Hong Kong saja jumlah TKI hampir 160.000. Sementara, jumlah TKA (tenaga kerja asing) Cina di sini sampai akhir 2017, sekitar 24.000-an. Jadi, kalau saya bilang bukan Cina yang serang kita, tapi kita yang serang Cina," kata Hanif.

Sementara, menurut peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira, imbauan yang disampaikan oleh PM Li Keqiang tidak cukup untuk membendung arus pekerja asing.

"Kalau perlu ada kesepakatan bersama dengan pemerintah Indonesia, misalnya kuota maksimum tenaga kerja asing asal Cina 2% dari total tenaga kerja," ujar Bhima, Senin (7/5).

Klaim 'kemudahan' Perpres Tenaga Kerja Asing

Sejak keluarnya Perpres Nomor 20 tentang Tenaga Kerja Asing pada akhir Maret lalu, Pemerintah mengklaim bahwa aturan tersebut memberikan kemudahan dari sisi prosedur dan proses birokrasi perizinan agar mengundang investasi asing.

Di Istana Bogor pada pertengahan April lalu, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan bahwa perpres itu adalah untuk mempermudah administrasi yang berkaitan dengan tenaga kerja asing level manajer ke atas karena selama ini proses mereka dalam memperpanjang izin kerja "terlalu berbelit-belit", dan bukan untuk mendatangkan tenaga kerja asing ke Indonesia.

Hak atas foto ANTARA/Hafidz Mubarak A
Image caption Menakertrans Hanif Dakhiri mengikuti rapat kerja dengan Komisi IX DPR membahas Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing (TKA).

Dalam keterangan tertulisnya, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto juga mengatakan bahwa tenaga kerja asing ahli sudah "sejak dahulu" datang bersama para pemodal.

"Semakin banyak investor atau pemodal yang berinvestasi di Indonesia maka semakin banyak pula lapangan kerja baru yang bisa dibuka oleh mereka. Melalui perpres tersebut, pemerintah ingin menerapkan kemudahan pemberian visa bagi tenaga ahli asing guna proses transfer pengetahuan dan teknologi bagi tenaga kerja lokal," kata Airlangga.

Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Hanif Dhakiri juga mengatakan bahwa Perpres 20/2018 tidak akan menjadi aturan untuk masuknya TKA tanpa kemampuan alias buruh kasar, dan bahwa keputusan Presiden Jokowi menerbitkan perpres untuk menyederhanakan perizinan di Indonesia yang berbelit-belit sehingga kerap memakan biaya tinggi dan menimbulkan pungutan liar (pungli).

Namun, argumentasi tersebut tidak dapat diterima Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah.

Kepada para wartawan di kompleks parlemen, Fahri menyatakan banyak warga Indonesia yang belum mendapatkan pekerjaan menjadi cemburu akibat pemerintah mendatangkan pekerja asing.

Dia mengaku sedang menyusun naskah usulan Hak Angket DPR tentang Perpres Tenaga Kerja Asing.

Klaim tenaga kerja asing merebut pekerjaan lokal

Narasi akan tenaga kerja asing yang merebut lapangan pekerjaan tampaknya menjadi kecemasan utama yang muncul dalam perdebatan di masyarakat dan di media sosial.

Salah satu infografik yang viral disebar oleh konduktor musik Addie MS yang menyatakan bahwa jumlah tenaga kerja asing di Indonesia 'hanya' 0,1% dari total jumlah penduduk, dibandingkan dengan Qatar (94,5%) dan Uni Emirat Arab (96%).

Sementara cuitan lain di media sosial menyatakan bahwa negara seperti Qatar dan Malaysia "tidak pernah itu teriak-teriak negaranya akan dijajah asing" karena proporsi jumlah pekerja asing mereka yang lebih besar dibanding Indonesia.

Namun, menurut Bhima Yudhistira, konteks perbandingan antara Indonesia, Malaysia, dan Qatar, itu tidak setara.

"Di negara itu kebutuhan tenaga kasarnya besar sekali karena penduduk asli tidak mau kerja di unskilled labor karena alasan gaji dan keselamatan. Di Indonesia konteksnya 60% angkatan kerja adalah lulusan SMP. Jadi supply pekerja kasarnya besar sekali, sementara masih ada 6,8 juta pengangguran menurut data BPS terbaru 2018," ujarnya.

"Kalau buruh kasar terutama tenaga kerja asing ilegal dan tenaga kerja asing yang satu paket dengan turnkey project masuk ke Indonesia, dampaknya akan menggerus kesempatan kerja tenaga kerja lokal. Perbandingannya jelas tidak apple to apple," kata Bhima.

Klaim '1 TKA ciptakan 100 lapangan kerja'

Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla, di Musyawarah Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) pada akhir April lalu, mengatakan bahwa investasi luar negeri lewat modal dan keterampilan akan muncul jika tenaga kerja asing bisa masuk ke Indonesia.

"Apabila kita persulit tenaga ahli, ekpatriat, maka modal dan skill tidak masuk," kata Kalla.

Hak atas foto Antara/Akbar Nugroho Gumay
Image caption Salah satu tuntutan yang muncul dalam aksi massa memperingati Hari Buruh Internasional di Jakarta, Selasa (1/5) adalah penolakan tenaga kerja asing.

Menurutnya, satu tenaga kerja asing akan menciptakan 100 lapangan kerja lokal selain juga meningkatkan ekspor dalam negeri.

Kalla membandingkannya dengan Thailand yang juga memiliki kemudahan izin tenaga kerja asing, dan dengan jumlah tenaga kerja asing yang 10 kali lipat, ekspornya jauh melebihi Indonesia.

Benarkah klaim tersebut?

Peneliti INDEF Bhima Yudhistira mengatakan bahwa klaim tersebut bisa diuji dengan sederhana.

"Serapan tenaga kerja Indonesia yang berasal dari investasi terus mengalami penurunan. Data BKPM tahun 2017 menunjukkan jumlah serapan tenaga kerja lebih rendah 216.000 dibanding tahun sebelumnya. Kemudian Cina itu kan negara asal investasi modal asing ketiga terbanyak di Indonesia, tapi jumlah tenaga kerja asingnya nomor satu, paling banyak. Sementara Singapura yang penanaman modal asingnya nomor satu terbanyak, cuma 2.600 orang (TKA)," katanya.

Selain itu, menurutnya, ekspor meningkat lebih karena bahan mentah seperti CPO dan batubara, bukan karena barang jadi industri.

"Ada yang kurang pas dari klaim tenaga kerja asing berkorelasi dengan serapan tenaga kerja, kinerja ekspor maupun masuknya investasi," ujar Bhima.

Sebenarnya, menurut Bhima, Perpres Nomor 20 tentang Pengaturan Tenaga Kerja Asing sudah cukup untuk mencapai tujuannya, yaitu mempermudah proses administrasi bagi masuknya tenaga kerja asing.

Namun, menurutnya, masalah besarnya ada di Dirjen Imigrasi dan proses pengawasan di lapangan.

"Jumlah pengawas TKA cuma 1.923 orang dibandingkan jumlah TKA 85.900 orang, rasionya 2,2%. TKA ilegal juga masuk lewat bebas visa. Dan TKA yang legal perlu dicek keahliannya, benar-benar skillfull atau unskilled," katanya.

Berita terkait