Kisruh haluan penceramah masjid BUMN: Sejauh apa penceramah diawasi?

Umat muslim bersiap menunaikan salat Jumat pertama bulan Ramadhan 1439 Hijiriah di Masjid Al Markaz Al Islami Jendral Yusuf Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (18/5). Hak atas foto ANTARA/DARWIN FATIR
Image caption Umat muslim bersiap menunaikan salat Jumat pertama bulan Ramadhan 1439 Hijiriah di Masjid Al Markaz Al Islami Jendral Yusuf Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (18/5).

Daftar penceramah di masjid-masjid badan usaha milik negara (BUMN) menjadi sorotan setelah cuitan viral yang menyebut bahwa beberapa dari para penceramah tersebut berhaluan 'pro-khilafah dan anti-NKRI'.

Daftar nama penceramah itu tersebar setelah dicuitkan oleh @farizalniezar dan sudah disebarkan sebanyak 500 kali serta disukai lebih dari 300 kali.

Fariz menuliskan, "Corak dan warna para penceramahnya banyak yang pro khilafiah dan anti-NKRI."

Salah satu yang menyebarkan cuitan itu adalah akun resmi Nahdlatul Ulama yang sembari menyentil akun media sosial Presiden Jokowi, menulis, "Masjid2 BUMN beginilah keadaannya."

Cuitan dari Nadhlatul Ulama itu sudah disebarkan lebih dari 1.500 kali dan disukai lebih dari 1.000 kali.

Tak berhenti di daftar penceramah di Telkomsel, Fariz juga kemudian mengunggah foto daftar penceramah beberapa institusi lain, seperti Mandiri Syariah dan Indosat, meski perusahaan terakhir itu sudah bukan lagi BUMN.

Menurut Fariz, pada BBC Indonesia, Jumat (18/5), dia sudah menelusuri penceramah-penceramah yang "cenderung provokatif dan pada tahap tertentu, pro-khilafah, yang artinya, pada batas-batas tertentu anti-NKRI."

"Dari situ kita mulai mengidentifikasi personal-personal yang merupakan jejaring mereka dan kita akan melakukan kajian atau counter (balasan), sayangnya ternyata di instansi-instansi pemerintahan, tidak hanya di flyer yang disebarkan atau yang saya cuit, banyak penceramah-penceramah yang justru mereka anti-NKRI," kata Fariz, pengajar di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia.

Warganet pun ramai mengungkapkan pendapat pro dan kontra mereka terhadap penyebaran daftar nama para penceramah tersebut.

Setelah cuitan Fariz itu viral, beberapa penceramah yang awalnya dijadwalkan mengisi acara, kemudian diganti.

Namun Fariz mengatakan bahwa cuitannya tidak merujuk pada sosok personal.

"Siapapun penceramah yang cenderung provokatif dan pro-khilafah akan kita laporkan karena memecah belah umat, dan ini meresahkan. Misalkan di Indosat ada Ustaz Felix yang pro-khilafah, lewat buku-bukunya, video-videonya. Itu menurut kita punya pengaruh besar bagi masyarakat," kata Fariz.

Kementerian Agama kemudian mengeluarkan daftar berisi 200 nama penceramah yang mereka rekomendasikan karena dianggap "memenuhi kriteria", yaitu mempunyai kompetensi keilmuan agama yang mumpuni, reputasi yang baik, dan berkomitmen kebangsaan yang tinggi.

"Selama ini, Kementerian Agama sering dimintai rekomendasi muballigh oleh masyarakat. Belakangan, permintaan itu semakin meningkat, sehingga kami merasa perlu untuk merilis daftar nama muballigh," kata Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin di Jakarta, Jumat (18/05), seperti disampaikan dalam pernyataan resmi Kementerian.

Daftar nama tersebut menurutnya "dihimpun dari masukan tokoh agama, ormas keagamaan, dan tokoh masyarakat" dan akan terus bertambah.

"Artinya, data ini bersifat dinamis dan akan kami update secara resmi," kata Lukman.

dalam perkembangan lain, Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta juga mencoret nama juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia, Ismail Yusanto sebagai salah satu penceramah di Masjid Kampus UGM, pada acara Juni 2018 nanti.

Pada beberapa hari sebelumnya, stasiun televisi TV One juga mendapat sorotan warganet setelah mengumumkan acara Ramadan yang menampilkan ustaz Abdul Somad.

Di media sosial, perdebatan tentang isi ceramah di masjid pun sering ditemukan.

Perdebatan ini menghidupkan lagi soal isu 'politisasi masjid' yang pernah mencuat pada akhir April 2018 lalu setelah sekelompok orang mengklaim akan menggelar yang disebut sebagai program antipolitisasi masjid sebagai reaksi terhadap dugaan masih berlangsungnya ceramah berisi fitnah dan hujatan untuk tujuan politik praktis di sejumlah masjid

Nasaruddin Umar, anggota majelis mustasyar Dewan Masjid Indonesia (DMI) yang mewadahi sekitar 800.000 masjid di seluruh Indonesia, saat itu mengatakan, pihaknya memberikan "kebebasan yang terukur" kepada para penceramah agama atau khatib di masjid-masjid.

"Larangannya hanya di KPU (Komisi Pemilihan Umum), yaitu tidak boleh menjadikan masjid sebagai arena kampanye. Tetapi bagi kami pengelola masjid, kita tidak memberikan pembatasan khusus kepada siapapun yang menjadi khatib," kata Nasaruddin Umar kepada BBC Indonesia.

Selain itu, pada 2017 lalu, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin telah mengeluarkan sembilan seruan terkait isi ceramah agama.

Salah satunya, "Disampaikan oleh penceramah yang memiliki pemahaman dan komitmen pada tujuan utama diturunkannya agama, yakni melindungi harkat dan martabat kemanusiaan, serta menjaga kelangsungan hidup dan peradamaian umat manusia," dan " Materi yang disampaikan tidak bertentangan dengan empat konsensus Bangsa Indonesia, yaitu: Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik lndonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika."

Berita terkait